Connect with us

Pandeglang

WH: Terima Kasih TNI-Polri

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim.

PANDEGLANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menyampaikan ungkapan terimakasihnya kepada Panglima TNI dan Kapolri beserta jajaran atas bantuan yang diberikan pasca terjadinya tsunami selat sunda 22 Desember 2018 lalu. Hal tersebut disampaikan WH saat menyambut kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Menes, Pandeglang, Kamis (3/1/2019).

“Yang pertama saya ucapkan terimakasih kepada bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri beserta jajarannya ke bawah,” ungkapnya.

“Mereka berjibaku, mereka berani turun langsung ke lapangan, menerobos langsung jalan-jalan yang terisolasi,” imbuhnya.

WH juga menjelaskan, sekitar 2.700 warga perlu direlokasi. Mereka, katanya, kehilangan pekerjaan, kehilangan perahu dan kehilangan rumah yang rusak diterjang tsunami. Untuk itu dirinya dan Bupati Pandeglang beserta jajaran sedang menyiapkan dana relokasi yang dibutuhkan.

“Tugas terakhir saya dan bu Irna adalah rekontruksi. Ada sekitar 2.700 masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan perahu yang perlu kita relokasi. Dan kita sedang menyiapkan dana relokasi,” terangnya.

WH juga meminta para tokoh agama setempat untuk mendoakan keselamatan bagi Banten. Agar Banten terhindar dari berbagai musibah dan menjadi tempat tinggal yang baik bagi masyarakatnya.

“Saya mohon doa para kiyai, agar Banten menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Lepas dari musibah, lepas dari malapetaka, lepas dari adzab,” pintanya menutup sambutan. (fi)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten Raya

Gubernur Pertanyakan Alasan Penurunan Kelas 21 RS di Banten

Published

on

PANDEGLANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merekomendasikan penurunan tipe atau kelas 21 rumah (RS) di Banten. Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan program yang dijalankan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan pria yang akrab disapa WH usai membuka kegiatan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XXI. Kegiatan digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Menusia Daerah (BPSDM) Banten, Selasa (23/7/2019).

“Itu yang kita protes. Kalau kita melihat kebijakan ini kontraproduktif, ketika pemerintah daerah sedang mengembangkan, meningkatkan kualitas rumah sakit pelayanan. Ini menjadi ironi,” ujar Gubernur saat diwawancarai awak media.

Dia juga memertanyakan alasan Kemenkes merekomendasikan penurunan tipe 21 RS di Banten. Padahal Pemprov Banten secara aktif melakukan peningkatan kapasitas RS. Dia mencontohkan pelayanan di RSUD Banten yang terus tingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas.

“Kita melakukan peningkatan di bidang kesehatan, apa alasannya (merekomendasikan penurunan tipe). Ketika untuk (tipe) B sudah kita penuhi dengan mengangkat dokter spesialis dan fasilitas enam poli yang kita penuhi,” katanya.

Gubernur mensinyalir, penurunan kelas RS berkaitan dengan pelayanan asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, penurunan kelas tersebut terkesan dilakukan secara tiba-tiba.

“Rumah sakit kita bangun, kita tingkatkan tapi tiba-tiba kenapa diturunkan, degradasi peringkatnya. Apa ada kaitan dengan pelayanan BPJS? Ini kita lagi coba pertanyaan,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan, akan menyampaikan keberatanya secara resmi ke pemerintah pusat. Kini dia sedang berkoordinasi dengan jajarannya. Dalam penyampaian keberatan, pemprov juga akan membawa sejumlah data pendukung khususnya untuk RSUD Banten. Data itu untuk menunjukan jika rekomendasi turun kelas merupakan hal yang tidak tepat.

“Saya tugaskan sekda melakukan koordinasi, membuat proposal rumah sakit provinsi. Fasilitas sudah punya, dokter spesialis sudah punya,” tuturnya.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Banten Drajat Ahmad Putra memastikan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan untuk bahan klarifikasi terkait rekomendasi turun tipe. Dalam proses klarifikasinya, RSUD Banten akan kembali menginput data sesuai format dari Kemenkes secara online terkait SDM dan sarana prasarana. Semua yang diinput akan dilengkapi dengan data pendukung sebagai pembuktian.

“Ini (rekomendasi turun tipe) baru konfirmasi, masih ada waktu untuk klarifikasi. Waktu yang diberikan itu 28 hari sejak 15 Juli,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan, penurunan tipe RS akan akan berdampak pada banyak hal termasuk pelayanan. Pihaknya jelas tak ingin itu terjadi karena untuk mendapat tipe B, sebelumnya RSUD Banten telah melalui sejumlah verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan tim dari Kemenkes.

“(Dampaknya) perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja), revisi RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) karena tidak bisa jadi RS tipe B pendidikan dan rujukan regional dan penurunan tarif. Kemudian ada perubahan mekanisme rujukan, izin operasional, ada jenis pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan di kelas C. Lalu tujukan ke RS kelas B menjadi harus ke Tangerang,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkes merekomedasikan agar 21 RS di Banten untuk turun kelas atau tipe. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan review layanan BPJS yang berdampak pada penyesuaian tipe RS. rekomendasi tersebut tertuang dalam surat nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, walikota, bupati tertanggal 15 Juli.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah RS yang direkomendasikan turun tipe kompak menyatakan keberatannya dalam sebuah pertemuan di RS Siloam Hospital Lippo Village, Senin (22/7). Mereka meyakini tipe yang telah dimilikinya sudah memenuhi standar kelas pelayanan dan dapat dibuktikan dengan data pendukung. (bono)

Continue Reading

Banten Raya

Berikan Materi Peluang dan Tantangan Era Revolusi 4.0, Gubernur Banten Harapkan ASN Miliki Motivasi

Published

on

PANDEGLANG, MO – “Tantangan kita saat ini adalah ketenagakerjaan. Karena dari daerah lain yang datang ke Banten juga mencari kerja.” Demikian salah satu pesan yang disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka dan memberikan materi dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan 3 Gelombang IV di Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang (Senin, 15 Juli 2019).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten yang populer dipanggil dengan Gubernur WH itu menyampaikan materi tentang “Peluang dan Tantangan Era Revolusi 4.0.”

Sebelum menyampaikan materi, Gubernur Banten memaparkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan garda terdepan negara. Sehingga harus memiliki motivasi. Dalam perjalanannya, seorang ASN biasanya mengalami inkonsistensi antara kemampuan dengan kesempatan yang diberikan sebagai seorang ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bermasalah, karena ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

“Karena begitu diangkat, SK-nya nyantri ke bank. Jadinya bosan, ngeluh, dan capek memikirkan cicilan kredit. Sedangkan tantangan dan rintangan berasal dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial,” ungkapnya.

Ditambahkan, ASN harus memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI). Sebagai abdi negara, garda terdepan dalam membela negara dan bangsa. Bahkan di luar negeri, bela negaranya semi militer atau paramiliter.

Gubernur WH pun memaparkan perjalan kariernya dari menjadi lurah, camat, kepala bagian, sekretaris kota admisnistratif, kepala dinas, sekretaris kota, walikota, wakil ketua komisi 2 DPR RI, hingga menjadi Gubernur Banten. Masih sempat belajar hingga meraih doktor, serta masih sempat mengajar di Institur Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pascasarjana Untirta.

“Semuanya dinikmati karena tidak mengejar harta dan jabatan. Saya tidak menyangka menjadi gubenur, yang awalnya dari kepala desa,” ungkap Gubernur WH.

“Syaratnya, komitmen, konsisten, tekun dan ulet dalam bekerja. Saat masih menajadi kepala desa saya kuliah di UI. Saat sebagai kabag selesai S2. Menjadi doktor saat menjabat walikota. Bekerja dan belajar,” tegasnya.

Gubernur WH pun mengisahkan perjalanan hidupnya menjadi PNS dengan gaji Rp 40.000. Semua dilalui dengan hidup tanpa korupsi, ternyata cukup. Meskipun resikonya harus mengontrak rumah hingga 12 tahun.

Dijelaskan, apa yang dijalani adalah meneladani orang tua sebagai seorang guru SD yang gajinya pas-pasan. Setiap harinya naik sepeda untuk menuju sekolah. Namun mampu menyekolahkan semua anaknya, karena dicukupkan oleh Allah swt.

“Jalani saja dan syukuri dalam keseharian agar berkah. Insyaallah, dengan semakin meningkat ketaqwaan kepada Allah swt, ditambahkan rejeki dan status keimanan kepada Allah swt. Salah satu kunci saya, kita hormati orang tua kita. Kita doakan mereka. HIngga kini, setiap malam Jumat kita ngaji bareng,” ungkapnya.

Gubernur WH pun berpesan kepada para CPNS untuk menjadi diri sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga nantinya aman dan nyaman. Menjadi abdi masyarakat, kita harus melayani mereka. Komitmen pada amanah yang diberikan. Pemimpin akan selalu senang ketika rakyatnya bisa senyum.

“Saya wakafkan diri saya kepada masyarakat Banten. Banten harus kita rubah. Pemimpin yang harus berubah. Gerbong yang saya bawa, ya para ASN yang harus berubah,” ungkapnya.

Dijelaskan, pendidikan menjadi prioritas Pemprov Banten. Tanpa pendidikan kita ketinggalan. Pendidikan melahirkan masyarakat yang berkualitas, mampu berkompetisi, dan berbudaya. Membangun SMA/ SMK, menambah rombongan belajar, meningkatkan kesejahteraan guru, kepala sekolah, hingga tata usaha sekolah.

“Bapak saya menjadi guru tapi miskin. Menjadi motivasi saya untuk sejahterakan guru kalau saya menjadi pemimpin,” ungkapnya.

Prioritas lainnya, pembangunan infrastruktur. Gubernur WH memastikan pada tahun 2020 seluruh jalan provinsi dalam kondisi baik. Pembangunan kesehatan juga menjadi prioritas dengan mengembangkan rumah sakit baru seperti Rumah Sakit Malingping dan membangun Rumah Sakit Cilograng. Sementara itu untuk program kesehatan gratis dengan KTP Banten gratis berobat ke rumah sakit, masih terkendala dengan aturan pusat.

“Masyarakat harus merasakan kehadiran negara,” tegasnya.

Gubernur WH pun mempertegas alasannya membangun Kawasan Keraton Kesultanan Banten yang lebih dikenal dengan Kawasan Banten Lama. Kawasan ini akan dibangun sebagai pusat peradaban Banten untuk membangun imej Banten yang beradab dan berbudaya. Termasuk membangun Kota Serang yang menjadi kewenangan provinsi agar layak huni dan layak sebagai Ibu Kota Provisinsi Banten.

“Sebagai tempat wisata kita tingkatkan pelayanan. Tempat peziarahan kita bangun untuk menjadi wisata religi ketika wisata alam terhempas oleh tsunami. Itulah potensi kekuatan yang harus kita kelola. Orang akan datang ke sini,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam reformasi birokrasi, Pemprov Banten membuka open biding kepala dinas dan jabatan lainnya untuk yang dari luar dan ingin mengabdikan diri membangun Banten. Tunjangan kinerja Pemprov Banten termasuk yang tertinggi dibanding dengan provinsi lain.

“Kita tidak mau ketinggalan dengan daerah lain. Sekarang kita menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran. Sekarang kita mampu bersaing dengan daerah lain,” tegas Gubernur WH.

Menurut Gubernur WH, problem utama bagi Provinsi Banten saat terkait tenaga kerja. Karena pendatang dari daerah lain datang ke Banten untuk mencari kerja. Revolusi industri 4.0 seiring perkembangan teknologi, kalau tidak ikut bakal ketinggalan. Perusahan-perusahan besar seperti Alibaba, Tokopedia dan lainnya tidak memiliki pabrik dan gudang namun bisa kaya raya berkat teknologi.

“Kita akan bersaing dengan robot. Karena itu kita harus menguasai teknologi. Kalau sudah begitu, pemerintah akan menjadi sangat simpel. Layanan pemerintah akan terkomputerisasi. Semakin modern negara, semakin simpel strukturnya. Karena semua serba terkomputerisasi,” jelasnya.

Seperti yang dilaporkan oleh Kepala BPSDMD Provinsi Banten Endrawati, Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 Angkatan IV di Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, diikuti oleh 240 orang yang terbagi dalam beberapa angkatan. Terdiri dari perwakilan dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Turut hadir, Kepala Dinas PertanianAgus M Tauchid, widya iswara dan para tamu undangan.(rils/bono)

 

Continue Reading

Banten Raya

Gubernur Banten Berduka Cita atas Meninggalnya Pasien Luka Bakar

Published

on

PANDEGLANG, MO – Setelah lebih dari 24 jam, Ibu Nining pasien yang selama ini secara intensif dalam penanganan tim gabungan dokter spesialis di RSUD Malingping, hanya karena kondisi luka bakarnya yg luas dan sudah terinfeksi dan meskipun sudah dilakukan usaha yang maksimal oleh tim gabungan dokter spesialis RS Malingping, Allah SWT berkehendak lain, dan pada pkl. 19.15 WIB Ibu Nining dinyatakan telah meninggal dunia.

Sebelumnya RSUD Malingping telah menjemput pasien dari rumahnya dan menerjunkan 3 dokter Spesialis dan di rawat khusus di Ruang intensif.

Direktur RS Malingping, dr. Danang telah menugaskan 3 dokter spesialis, terdiri dari 2 dr spesialis penyakit dalam dan 1 dokter spesialis anestesi untuk merawat Ibu Nining.

Namun setelah sehari dirawat kondisi yang bersangkutan belum membaik karena luka bakar dan infeksi, dan kondisinya semakin menurun bahkan memburuk dan dipindah ke ruang intensif khusus. Dalam kondisi perawatan intensif kondisinya yang memburuk, dan atas permintaan keluarga tidak dapat dirujuk ke RS di luar Banten.

Walaupun pihak RS Malingping untuk persiapan sudah menghubungi RSCM, tetapi kondisi pasien yang tidak memungkinkan melakukan perjalanan jauh sehingga atas persetujuan pihak keluarga tidak dapat dirujuk ke RSCM.

Sehingga dalam keadaan tersebut
Pihak RS Malingping juga memberikan fasilitasi Rohani dengan menawarkan ustad untuk membimbing doa bagi ibu Nining yang kondisinya semakin kritis.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan rasa duka cita sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga Ibu Nining, seraya mendoakan semoga almarhumah diterima segala iman islamnya. Dan kepada jajaran RS Malimping Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaannya yang telah berupaya keras dalam membantu pasien dari menjemput ke rumah, perawatan hingga melaporkan setiap saat perkembangan pasien tersebut.(rils)

Continue Reading

Trending