Connect with us

general

WH: Pers dan Pemerintah Saling Menghormati

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menghadiri perayaan hari jadi Kabar Banten di Hotel Horison Ultimate, Kota Serang, Selasa (30/10/2018).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim menyebut peran media massa saat ini bukan hanya menyajikan berita-berita dan  hiburan semata kepada masyarakat. Media harus mampu metransformasikan pikiran, gagasan  dan teknologi untuk sampai kepada masyakat sebagai pusat informasi.

Selain itu, lanjutnya, media juga bisa menjadi sarana pendidikan masyarakat  yang berperan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal itu disampaikan Wahidin Halim saat menghadiri Milad Kabar Banten ke-18 di Hotel Horison Ultimate, Kota Serang, Selasa, (30/10/2018).

Turut hadir pada Milad ini Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtyasa, tokoh masyarakat banten dan tamu undangan.

WH, sapaan akrab Gubernur turut menyoroti dunia pers saat ini. Pers, katanya, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Produk pers yang dahulu kebanyakan berbentuk koran sekarang sudah bertransformasi menjadi beragam bentuk, salah satunya media elektronik.

“Dalam konteks pembangunan, informasi penting dan sangat strategis, bahkan bisa merubah unsur kehidupan masyarakat, sampai kita juga Pemda harus berusaha melakukan perubahan cepat,” katanya.

Gubernur melanjutkan, peranan pers juga diharapkan dapat menyampaikan kebenaran, transparan dan saling memberikan masukan.

“Saya memberikan kebebasan secara independen dan saya tidak akan mempengaruhi. Mereka (pers) punya hak untuk menulis, saya juga punya hak untuk menjawab, saling menghormati, itu saja saya kira yang dibutuhkan, tidak perlu memuji-muji saya tetapi juga jangan menyakiti saya, saya dipilih oleh rakyat banten untuk menjadi seorang gubernur,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Gubernur, Pemporv Banten sedang melakukan penataan dengan menjalankan beberapa program prioritas.

“Provinsi Banten  sedang fokus pembangunan jalan provinsi,  dalam tiga tahun ini kita targetkan sudah beres. Saya tidak ingin lagi ada jalan provinsi yang rusak, selain itu kita juga sedang melakukan penataan kawasan banten lama, saya minta dukungan. Kawasan Banten Lama kita bangun dalam rangka mengembalikan kejayaan banten dengan menjadikan kota budaya dan kota religi,” tegasnya.

Tak lupa diujung sambutannya, pria yang akrab disapa WH ini mendoakan agar di usia ke-18 tahun Kabar Banten mampu menjadi pers yang sehat dan mampu mangakumulasikan ideologinya dalam membangun masyarakat.n Walaupun usia Kabar Banten masih relatif mudah tetapi sudah cukup banyak mendorong terjadinya perubahan-perubahan.

“Di kalangan pers kompetitornya ini luar biasa, sangat kompotitif  oleh karena itu di usia kabar Banten yang ke-18 ini, saya mendo’akan agar Kabar Banten sehat di tengah persaingan yang ada dan mampu mengakumulasi semua pikiran-pikiran dan ideologi dalam rangka membangun masyarakat Provinsi Banten,” kata WH.

Sementara Ketua DPRD Banten Asep Rahmatulloh mengatakan, pers bisa berperan untuk terus menyampaikan kemajuan pembangunan Provinsi Banten kepada masyarakat.

“Saya dengan gubernur dan pemda terus meningkatkan bagimana banten ini maju. karena kita sadari Banten punya peluang maju seperti DKI (Jakarta), karena punya kedekatan. Karenanya dengan kerja dengan seluruh awak media, terutama Kabar Banten yang mudah-mudahan bisa menyampaikan kemajuan Banten kepada khalayak ramai,” ujarnya. (fi)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

general

Penuntasan Pelanggaran Kasus HAM Tidak Masuk dalam Visi Jokowi 2019-2024

Published

on

Penuntasan Pelanggaran Kasus HAM Tidak Masuk dalam Visi Jokowi 2019-2024

Oleh : Rakhmat Mulyana, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

OPINI – Di dalam naskah asli UUD 1945, terkandung berbagai hak dan kewajiban dasar untuk warga negara, tetapi istilah “hak asasi manusia” sendiri tidak disebutkan di dalam naskahnya, baik itu dalam pembukaannya, batang tubuhnya, ataupun bagian penjelasannya.  HAM dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati.

Indonesia mempunyai masalah besar yang cukup mengancam kedaulatan bangsa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 525 pengaduan selama Januari-April 2019 terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di lembaga kepolisian, korporasi, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan lembaga pendidikan. pengaduan tersebut berasal dari individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan kantor pengacara.

Kritik senada juga dilontarkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR menyesalkan Pidato Presiden Jokowi yang tidak menyinggung sama mengenai pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan HAM. Menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju, pembangunan Negara Hukum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Sebab, pembangunan Negara Hukum adalah suatu “condition sine qua non” atau saling berkeadilan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepastian usaha
(https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/06451261/visi-jokowi-tanpa-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu? )

Adapun Visi Jokowi 2019 yaitu,
Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.

Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata.

Pembangunan sumber daya manusia
Pada masa-masa tersebut, menurut Jokowi merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Ia berpesan, tidak boleh ada lagi stunting, ibu yang meninggal, serta angka kematian bayi harus diturunkan. Lalu, menurut Jokowi, kualitas pendidikan juga akan terus ditingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.

Melalui lembaga tersebut, nantinya pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kemudian, diaspora yang memiliki talenta tinggi, akan diberikan dukungan oleh pemerintah agar dapat berkontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia.

Investasi harus diundang seluas-luasnya
tujuan mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.

Reformasi birokrasi
Kunci dari reformasi birokrasi adalah kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin.

Jokowi juga akan mencopot pejabat dari lembaga yang bila terlihat tidak efisien atau tidak efektif. Selain itu, Jokowi juga akan membubarkan apabila terdapat lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah.

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran. Hal tersebut menurut Jokowi, setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi. Selain itu juga memberikan manfaat untuk rakyat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all

Dalam Teori jarum suntik lebih lama dikenal sebagai teori peluru, dimana teori ini merupakan konsep awal sebagai efek komunikasi massa, yang pada akhirnya dinamakan Hypodermic Needle Theory atau teori jarum hipodermik oleh para teoritis komunikasi tahun 1970-an. Wilbur Scramm (1950-an) mengatakan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang pasif tidak berdaya.

Definisi dalam komunikasi massa, terori jarum suntik merupakan media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Teori ini berasumsi bahwa media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang kuat atas mass audience. Media massa juga digambarkan media yang begitu dahsyat hingga bisa memegang kendali pikiran khalayak yang pasif dan tidak berdaya.

Karena media massa seperti jarum suntik raksasa yang menyuntikan ide-ide atau informasi ke aliran darah khalayak, dimana orang-orang dianggap sebagai sekumpulan orang yang homogen dan pasif sehingga apapun yang diberikan media dapat diterima begitu saja oleh mereka dan bahkan bisa menjadi kebudayaan baru dalam kehidupan. Berdasarkan teori tersebut, komunikator politik (politisi, professional, dan aktivis) selalu memandang bahwa pesan politik apa pun yang disampaikan kepada khalayak, apalagi kalau melalui media massa, pasti menimbulkan efek yang positif berupa citra yang baik, penerimaan atau dukungan.

Ternyata asumsi tersebut tidak benar seluruhnya, karena efek sangat tergantung pada situasi dan kondisi khalayak, di samping daya tarik isi, dan kredibilitas komunikator. Bahkan berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan dalam tngkat kognitif (pengetahuan) saja, tetapi kurang mampu menembus pengaruh pada sikap dan perilaku.

Ditemukan bahwa sesungguhnya khalayak itu tidak pasif dalam menerima pesan. Dengan demikian, asumsi bahwa khalayak tak berdaya dan media perkasa, tidak terbukti secara empiris. Meskipun demikian, teori jarum hipodermik atau teori peluru tidak runtuh sama sekali karena tetap diaplikasikan atau digunakan untuk menciptakan efeksivitas dalam komunikasi politik.

Hal ini tergantung kepada sistem politik, sistem organisasi dan situasi, terutama yang dapat diterapkan dalam system politik yang otoriter, dengan bentuk kegiatan seperti indoktrinasi, perintah, instruksi, penugasan, dan pengarahan. Itulah sebabnya teori ini tetap relevan dan mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Teori ini juga lebih memusatkan perhatian kepada efek afektif dan behavioural.

Jika dikaitkan dengan kondisi HAM saat ini dengan pendekatan teori jarum suntik, Media menggiring opini dan pemikiran masyarakat dengan fakta yang terkemuka di lapangan, sehingga dalam kasus pelanggaran HAM, Indonesia menjadi sorotan dunia. Pada akhir 2018 lalu, sejumlah aktivis menilai agenda penegakan HAM tidak mengalami perubahan selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Komnas HAM juga menilai agenda pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM belum mengalami kemajuan.

Salah satu indikatornya adalah penuntasan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang tidak kunjung direalisasikan. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965. Namun, dari delapan kasus, belum ada satu pun yang dituntaskan. Persoalan HAM tidak diperbincangkan atau tidak menjadi sebuah ukuran, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

 

sumber:https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2903-publikasi-datamaskumham-di-provinsi-bengkulu

Pada Kamis, 17 Oktober 2019, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020 – 2022 dengan perolehan suara sebanyak 174 buah. Pemilihan dilaksanakan di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Pemerintah ingin menunjukkan pada dunia bahwa kasus HAM di Indonesia baik-baik saja, padahal faktanya saat ini banyak kasus yang belum terselesaikan. Media berperan penting dalam menggiring isu ini, dimana masih banyaknya kasus HAM yang belum terselesaikan namun Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Posisi dewan HAM PBB merupakan suatu prestasi yang diraih Indonesia sekaligus sebagai wanprestasi karena perosoalan HAM yang sangat buruk. Dengan jalan ini, bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakay sipil, korban pelanggaran HAM dan negara lain untuk mempertanyakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Dengan demikian komunikasi politik dalam kasus penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia mencapai feedback. Komunikator merupakan Komnas HAM, Media, korban pelanggaran HAM dan aktivis. Pesan yang ingin disampaikan adalah pelanggaran HAM yang tidak kunjung rampung penyelesaiannya dan tidak menjadi visi Jokowi 2019-2024. Khalayak adalah masyarakat dan korban pelanggaran HAM.

Efeknya adalah semakin banyak kasus pelanggaran HAM yang mencuat di Indonesia, sedangkan feedbacknya Indonesia mendapat sorotan dari PBB bahkan menjadi anggota Dewan PBB atas kasus HAM dan diharapkan dengan jalan ini penyelesaian kasus HAM di Indonesia mendapatkan titik terang. (*)

 

Continue Reading

general

Tatu Cahasanah : Relawan adalah Aset PMI

Published

on

TANGSEL, MO – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menggelar Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja (PMR) III di Puspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Sebanyak 506 peserta PMR tingkat mula, madya, dan wira berkumpul untuk dibina dan tingkatkan keterampilannya dalam berbagai bidang kepalangmerahan.

Kegiatan ini berlangsung mulai Selasa hingga Kamis (19/9/2019). Jumbara III tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah.

“Jumbara merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan,” kata Tatu dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Menurut Tatu, PMI Banten terus melakukan pembinaan terhadap sukarelawan muda di sekolah-sekolah, baik melalui pelatihan-pelatihan, hingga dukungan aksi-aksi PMR.

“Terbaru, PMI Banten melatih fasilitator PMR se-Banten serta fasilitator di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Saat ini, ungkap Tatu, tercatat sebanyak 13.679 relawan se Banten, yang terdiri atas PMR, KSR, dan TSR. “Tentu dari jumlah tersebut, harus terus ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas. Relawan adalah aset bagi PMI, pemerintah, dan masyarakat dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tatu juga menyampaikan kabar gembira terkait selesainya sertifikasi lahan dan gedung PMI Banten yang dihibahkan pada zaman gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kemudian sertifikasi selesai pada masa kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

“Kami meminta, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, untuk terus mendukung PMI di seluruh tingkatan agar lebih maksimal melaksanakan tugas kepalangmerahan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Panitia Jumbara III Provinsi Banten, Amrin Nur mengungkapkan setiap kontingen PMI kabupaten/kota mengirimkan rata-rata sebanyak 62 peserta. Namun hanya Kota Cilegon yang tidak mengirimkan kontingen dengan alasan ketiadaan dana.

“Total sebanyak 506 peserta perwakilan dari tujuh kabupaten/kota. Untuk catatan penting, Kota Cilegon memang tidak mengirimkan pesertanya. Kami meminta, Pemerintah Kota Cilegon untuk terus dan memaksimalkan dukungan terhadap kegiatan PMI Kota Cilegon,” ujarnya.

Sekadar diketahui, selama tiga hari, seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan tentang kepalangmerahan, penanggulangan bencana, hingga pengembangan karakter. Selain itu, seluruh peserta akan dievaluasi untuk meningkatkan pengembangan PMI ke depan. “Evaluasi ini penting, agar PMI melalui para relawan, lebih maksimal berkiprah dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan,” ujarnya.(BR)

Continue Reading

general

PMI Kota Tangerang Siagakan Tim Keselamatan di Festival Cisadane

Published

on

TANGERANG, MO – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang menerjunkan tim keselamatan untuk mengawal perlombaan  dragon boat (perahu naga) dalam perhelatan Festival Cisadane.

Tim bertugas demi memastikan kondisi kesehatan para atlet yang berlaga di event yang berlangsung di Sungai Cisadane, Jalan Benteng Makassar, Kota Tangerang.

Menurut Anggota Tim Medis PMI Kota Tangerang Novi Azia Bunga, keselamatan para atlet saat bertanding harus diutamakan.

“Saya bersama tim medis selalu siap untuk menjaga kesehatan atlet yang sedang bertanding,” ujarnya saat bertugas, Sabtu (27/7/2019).

Ia mengatakan, tim medis terdiri dari 8 orang. Mereka bertugas selama pertandingan turnamen Festival Cisadane berlangsung.

Selain itu, PMI juga mensiagakan dua unit mobil ambulans di area pertandingan dragon boat dan tinju.

“Semua atlet kondisinya sehat. Hingga pertandingan selesai tidak ada kendala apapun. Pertandingan juga berjalan dengan kondusif,” katanya.

Ia menambahkan, PMI juga menggelar posko kesehatan untuk memberikan pelayanan medis dan pelayanan donor darah.

”Untuk para pengujung yang belum mengetahui jenis golongan darah serta kami juga membuka pelayanan kesehatan jika ada yang mengalami kelelahan saat menyaksikan perlombaan berlangsung,” pungkasnya.(bono)

Continue Reading

Trending