Connect with us

Serang

Warga Sayangkan Kemenkes Tolak Kesehatan Gratis Pemprov Banten

Published

on

Ilustrasi berobat gratis. (ISTIMEWA)

SERANG,MO – Banyak pihak menyayangkan penolakan Kemenkes terkait program Kesehatan Gratis yang digagas Pemprov Banten. Sebab disebutkan, bukan saja lantaran karena permintaan Undang-undang, tetapi hingga sekarang masih banyak warga di Banten belum tercover BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui Pemerintah provinsi Banten pada APBD 2018 telah menyiapkan dana sekitar Rp300 miliar untuk tunjangan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.

“Kita siapkan Rp 300 miliar untuk proram kesehatan gratis. Mudah-mudahan cukup, tapi kita nanti lihat perkembangannya,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini menambahkan, bagi warga kurang mampu, akan menggunakan dua mekanisme yakni seperti di DKI Jakarta dengan menggunakan kartu sehat.

Dan nantinya warga yang sakit langsung berobat ke rumah sakit, pembayarannya nanti bisa diklaim pihak rumah sakit ke Pemprov Banten.

“Ada dua mekanisme walaupun sebenarnya sama saja. Seperti di DKI dengan kartu sehat, atau seperti waktu saya di Kota Tangerang, jadi warga yang sakit langsung bisa berobat ke rumah sakit mana saja di Provinsi Banten, nanti kita yang bayar,” katanya.

Tetapi adanya surat yang dilayangkan dari Kemenkes RI terkait penolakan program kesehatan gratis dari Pemprov Banten mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. Karena di Banten masih sangat butuh pengobatan yang tanpa harus dikenakan biaya.

“Program kesehatan gratis harus dimaknai jernih. Karena saat mencalonkan sebagai gubernur pak WH memang melihat langsung bahwa warga Banten sangat butuh program penanganan kesehatan tanpa dipungut bayaran,” kata Sauqi Hidayat (34) warga Lebak ketika dimintai komentar, Sabtu (3/3).

Apalagi kata dia, UUD 45 mengatur dan bertanggung jawab atas program pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Kesehatan gratis yang digelontorkan pasangan WH-Andika lantaran berbarengan dengan semangat otonomi daerah.

“Otonomi daerah yang notabene sebagai semangat yang pro rakyat wajib kita dukung bukan malah dikebiri atau dipinggirkan,” ucap pria yang juga berprofesi guru ini menjelaskan.

Sementara Robinan warga asal Serang juga menyebut sangat menyayangkan program yang bagus dari Pemprov Banten harus dipotong di tengah jalan.

“Sebab kita bisa saja tiba-tiba jatuh miskin kalau kita ditimpa sakit. Karena butuh biaya tinggi. Kadang harus menjual berbagai macam asset. Itupun kalau punya,” ujarnya.

Jadi yang diprogramkan pak WH, tandas Robinan, menjamin pengobatan warga banten adalah salah satu cara untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Sementara Rico Silalahi (41) warga Kota Tangerang menyampaikan, dahulu saat pak WH menjabat walikota ia menggagas program kesehatan gratis.

Dan berjalan sukses karena Rico mengaku kendati bukan peranakan asli Tangerang tetapi bisa mendapatkan jaminan program kesehatan gratis.

“Kenapa ditolak Kemenkes, padahal sangat bagus. Saya merasakan sendiri waktu ibu saya terkena sakit gagal ginjal. Dirawat sampai lama tanpa dipungut biaya. Kan tahu sendiri biaya untuk perawatan Haemodelisa (cuci darah, red) sangat mahal,” tandasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim soal mekanisme program kesehatan gratis di Provinsi Banten.

“Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai UU tidak memungkinkan,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo kepada wartawan Jumat (2/3/2019) malam.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Pemprov Bangun Hunian Sementara Korban Tsunami

Published

on

Gubernur Bante, Wahidin Halim (berpeci) di sela rapat koordinasi dengan jajarannya di Kantor Bappeda, Kp3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi Banten tengah membangun hunian sementara bagi korban tsunami Pandeglang-Serang. Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat Rapat Koodinasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda), KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

WH menjelaskan, saat ini Pemprov Banten dengan Pemkab Pandeglang, BNPB dibantu TNI dan Polri sedang membuat hunian sementara untuk masyarakat yang rumahnya terkena tsunami, termasuk membangun sekolah darurat.

“Kita harus hadir sebagai pemerintah yang bisa meringankan beban korban tsunami, provinsi  harus  hadir untuk terus berkordinasi dengan pihak terkait. Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi akan kita laksanakan,” ujar WH.

Kepada RSUD Banten, WH mengharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk melengkapi sarana dan prasarana. “Rumah sakit banten harus menjadi rujukan bagi masyarakat Banten karena kesehatan adalah salah satu prioritas program Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam Rakor itu juga, WH memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Provinsi yang sudah bekerja dengan baik pada tahun 2018.

“Kita  (Pemprov) akan memberikan reward berupa tunjangan kinerja (tukin) kepada ASN yang melaksanakan tugas atau kinerja dengan baik, tetapi bagi ASN yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas dengan baik maka akan di berikan punishment atau hukuman,” kata WH.

Dalam rapat tersebut WH meminta kepada masing masing kepala OPD untuk memaparkan capain realisasi anggaran tahun  2018 dan perencanaan  yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

“Untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat segera dikerjakan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dipercepat kenapa harus ditunda-tunda,” katanya.

Gubernur WH juga meminta  kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan lelang secepatnya, agar pelaksanaan pembangunan bisa di selesaikan dengan target yang direncanakan. (fi)

Continue Reading

Serang

Apel Gabungan, WH Ingatkan ASN Jaga Alam

Published

on

Sejumlah ASN mengikuti Apel Pagi Gabungan di KP3B, Curug, Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemprov Banten untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya.

“Kalau kita memahami ayat-ayat kauniyah sudah diingatkan tentang tugas kita untuk menjaga, memelihara serta mengurus alam,” kata WH saat memimpin apel gabungan awal bulan di lapangan apel Setda KP3B, Curug Kota Serang. Senin (7/01/2019).

Menurut Gubernur, peristiwa tsunami di Selat Sunda kemarin merupakan peringatan dari tuhan agar manusia tidak serakah dan merusak alam, “saya kira maknai sendiri serta baca ulang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, gunung, langit, laut, air dan lain sebagainya yang menimpa masyarakat dan diri pribadi kita,” jelas Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berakhlak, bekerja dengan baik, bagaimana disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak perlu ngambil di youtube atau baca media-media hoaks cukup kita sadari sendiri saja dibarengi dengan muhasabah dan introspeksi diri” tegasnya.

WH, sapaan akrabnya turut menyoroti tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten masih ada yang tidak apel. Mereka, katanya, merupakan contoh orang yang tidak ber-muhasabah, tidak introspeksi diri serta tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

“Kalau saya pecat itu merupakan musibah buat mereka tetapi kalau buat saya bersama Wakil Gubernur itu merupakan suatu ketentuan dan perundang-undangan tentang ASN,” terang WH. (fi)

Continue Reading

Serang

Gubernur Pastikan Logistik Korban Bencana Tercukupi

Published

on

WH didampingi jajarannya meninjau Pusat Posko Bantuan Logistik Langsung di KP3B, Curug, Serang, Rabu (2/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) memastikan bantuan logistik untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Banten tercukupi. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Posko Pusat Bantuan Langsung Logistik Peduli Tsunami Selat Sunda di Gedung Plaza Aspirasi, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (2/1/2019).

Kedatangan WH didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S Rawita, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir.

Dalam kesempatan tersebut, WH meminta seluruh pihak terkait agar lebih memantapkan koordinasi dalam kaitan penanganan pengungsi. Khususnya terkait pemutakhiran data korban (pengungsi), ketersediaan bantuan logistik dan distribusi logistik dengan tujuan agar penanganannya tepat sasaran.

Termasuk antisipasi menjelang masa masuk sekolah pada 7 Januari 2019 nanti, Gubernur ingin memastikan agar petugas (tim) di lapangan menyediakan tempat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah.

Gubernur meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik. (fi)

Continue Reading

Trending