Connect with us

Serang

Warga Sayangkan Kemenkes Tolak Kesehatan Gratis Pemprov Banten

Published

on

Ilustrasi berobat gratis. (ISTIMEWA)

SERANG,MO – Banyak pihak menyayangkan penolakan Kemenkes terkait program Kesehatan Gratis yang digagas Pemprov Banten. Sebab disebutkan, bukan saja lantaran karena permintaan Undang-undang, tetapi hingga sekarang masih banyak warga di Banten belum tercover BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui Pemerintah provinsi Banten pada APBD 2018 telah menyiapkan dana sekitar Rp300 miliar untuk tunjangan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.

“Kita siapkan Rp 300 miliar untuk proram kesehatan gratis. Mudah-mudahan cukup, tapi kita nanti lihat perkembangannya,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini menambahkan, bagi warga kurang mampu, akan menggunakan dua mekanisme yakni seperti di DKI Jakarta dengan menggunakan kartu sehat.

Dan nantinya warga yang sakit langsung berobat ke rumah sakit, pembayarannya nanti bisa diklaim pihak rumah sakit ke Pemprov Banten.

“Ada dua mekanisme walaupun sebenarnya sama saja. Seperti di DKI dengan kartu sehat, atau seperti waktu saya di Kota Tangerang, jadi warga yang sakit langsung bisa berobat ke rumah sakit mana saja di Provinsi Banten, nanti kita yang bayar,” katanya.

Tetapi adanya surat yang dilayangkan dari Kemenkes RI terkait penolakan program kesehatan gratis dari Pemprov Banten mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. Karena di Banten masih sangat butuh pengobatan yang tanpa harus dikenakan biaya.

“Program kesehatan gratis harus dimaknai jernih. Karena saat mencalonkan sebagai gubernur pak WH memang melihat langsung bahwa warga Banten sangat butuh program penanganan kesehatan tanpa dipungut bayaran,” kata Sauqi Hidayat (34) warga Lebak ketika dimintai komentar, Sabtu (3/3).

Apalagi kata dia, UUD 45 mengatur dan bertanggung jawab atas program pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Kesehatan gratis yang digelontorkan pasangan WH-Andika lantaran berbarengan dengan semangat otonomi daerah.

“Otonomi daerah yang notabene sebagai semangat yang pro rakyat wajib kita dukung bukan malah dikebiri atau dipinggirkan,” ucap pria yang juga berprofesi guru ini menjelaskan.

Sementara Robinan warga asal Serang juga menyebut sangat menyayangkan program yang bagus dari Pemprov Banten harus dipotong di tengah jalan.

“Sebab kita bisa saja tiba-tiba jatuh miskin kalau kita ditimpa sakit. Karena butuh biaya tinggi. Kadang harus menjual berbagai macam asset. Itupun kalau punya,” ujarnya.

Jadi yang diprogramkan pak WH, tandas Robinan, menjamin pengobatan warga banten adalah salah satu cara untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Sementara Rico Silalahi (41) warga Kota Tangerang menyampaikan, dahulu saat pak WH menjabat walikota ia menggagas program kesehatan gratis.

Dan berjalan sukses karena Rico mengaku kendati bukan peranakan asli Tangerang tetapi bisa mendapatkan jaminan program kesehatan gratis.

“Kenapa ditolak Kemenkes, padahal sangat bagus. Saya merasakan sendiri waktu ibu saya terkena sakit gagal ginjal. Dirawat sampai lama tanpa dipungut biaya. Kan tahu sendiri biaya untuk perawatan Haemodelisa (cuci darah, red) sangat mahal,” tandasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim soal mekanisme program kesehatan gratis di Provinsi Banten.

“Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai UU tidak memungkinkan,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo kepada wartawan Jumat (2/3/2019) malam.

ADI DARMA

Serang

Libur Lebaran, Tagana Banten Siap 24 Jam

Published

on

Tagana Banten Siap 24 Jam Hadapi Lebaran. (Ist)

SERANG,MO – Wakil Gubernur yang juga Ketua Tagana Banten, Andika Hazrumy menegaskan bahwa Tagana Banten selalu dalam kondisi siaga, termasuk dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang mungkin terjadi selama momen Lebaran Idul Fitri 2018 ini.

Disebutkan Andika, sebanyak 1.452 kader Tagana selalu dalam posisi siaga dalam situasi dan kondisi apa pun selama 24 jam.

“Kami selalu dalam posisi berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsolidasi  setiap waktunya mulai dari tingkatan terbawah,” kata Andika.

Menurut Andika, kegiatan yang baru saja dihadirinya itu juga dilakukan sebagai salah satu bentuk koordinasi dan konsolidasi dimaksud. Dia menyebut, dalam pertemuan yang dihadirinya itu dibahas soal evaluasi dan potensi bencana di Banten.

“Tadi dalam sambutannya, Pak Wakil Walikota (Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie) mengatakan di antaranya bahwa sudah ada tren penurunan bencana di Tangsel karena penanganan yang baik, utamanya bencana banjir,” kata Andika.

ADI DARMA

Continue Reading

Kota Tangsel

Andika Bertekad Tagana Banten Mandiri Tanpa Hibah

Published

on

Wagub Andika Hazrumy yang juga ketua Tagana bertekad ingin organisasi mandiri tanpa hibah. (ADI/METAONLINE)

TANGSEL,MO – Ketua Forum Komunikasi Tagana Provinsi Banten Andika Hazrumy menyatakan tekad organisasi yang dipimpinnya itu untuk mandiri dalam menjalankan roda dan fungsi organisasi, yakni tanpa bantuan dana hibah dari Pemprov Banten.

Pernyataan ini menyusul pernyataaan dia sebelumnya sebagai Ketua Karang Taruna (KT) Provinsi Banten, yang juga menyatakan Karang Taruna Banten akan dikelola secara mandiri tanpa dana hibah.

“Saya ingin menyebarkan virus kemandirian di kalangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Secara konkrit saya mulai dari beberapa organisasi yang kebetulan saya pimpin dulu,” kata Andika usai menghadiri acara Pembinaan Kompetensi Tagana Provinsi Banten 2018 di halaman kantor Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Sama dengan peryataan sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Karang Taruna Banten, kali ini Andika sebagai Ketua Forum Komunikasi Tagana Banten juga mengatakan, organisasi kemasyarakatan seperti yang dipimpinnya itu tetap bisa menjalankan roda dan fungsi organisasi meski tanpa bantuan dana dari pemerintah.

“Tagana, sama seperti juga Karang Taruna, saya akan dorong untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah, swasta, BUMN atau BUMD. Dengan adanya kreatifitas dan inovasi serta kemauan yang kuat, tidak mustahil justru organisasi bisa lebih berjalan lancar dibanding sebelumnya,” imbuhnya.

Terlebih, lanjut Andika, secara kebetulan dua organisasi yang dipimpinnya itu bersifat sebagai organisasi sosial yang keberadaannya dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi ya fokusnya justru kami sebagai organisasi sosial ya melakukan pembantuan-pembantuan sosial kepada masyarakat, alih-alih sibuk dengan meminta-minta bantuan kepada pemerintah,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Andika juga mengungkapkan komitmen serupa saat bertindak selaku Ketua Karang Taruna Banten pada acara buka puasa bersama dan santuanan bersama 1.000 anak yatim se-Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (6/6) lalu.

ADI DARMA

Continue Reading

Serang

Gubernur WH Ajak Pejabat dan ASN Banten Tunaikan Zakat di Baznas

Published

on

Gubernur WH ajak pejabat dan ASN Pemprov tunaikan zakat di Baznas. (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten mengelar Gebyar Zakat 1439 H/2018 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (6/6/2018). Mengusung tema ‘Keteladanan Pemimpin Dalam Berzakat’ Baznas Banten ini mengajak para kepala daerah, pejabat di lingkungan Provinsi Banten serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kesadaran membayar zakat.

Gebyar Zakat ini dihadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Ranta Soeharta, Kepala Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam, Kepala OPD dan para pejabat di lingkungan Pemprov  Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengajak seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat. Sebab hal ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bukan sekadar kerelaan.

“Zakat itu membersihkan jiwa kita, zakat juga untuk kebaikan. Ini harus digalangkan, oleh karena itu kepada Baznas agar tidak segan-segan menagih, kalau perlu dikawal sama polisi datengin rumah Sekda, rumah kepala OPD,” kata Gubernur WH.

“Sebagai muslim zakat itu kewajiban, tidak harus ditagih-tagih, tetapi kadang lupa. Untung ada baznas selalu diingatkan,” sambung Gubernur.

Gubernur juga meyakini jika penggalangan zakat, infak dan shodaqoh jika digali lebih dalam, dapat membantu memperlancar berbagai program pemerintah. Karena menurutnya, kehadiran negara bukan hanya sebagai pelayan, tapi ada fungsi sosial menyertainya.

“Oleh karena itu pada saat ini kita harusnya juga bisa berfikir dan merenung ulang  tentang sebuah tanggung jawab yang besar, bukan hanya kita mendapatkan pahala tapi kita juga bisa membebaskan delapan golongan termasuk yang miskin yang harus menjadi perhatian kita. Kekuatan yang sebetulnya bisa mengalahkan APBD provinsi jika dikelola dengan baik,” ucapnya.

Gubernur Wahidin mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan Baznas Banten dalam mengumpulkan, menyalurkan dan mengelola zakat dari masyarakat. Ia berharap Baznas Banten lebih mengoptimalkan program-program tersebut.

“Mudah-mudahan Baznas kedepan lebih maju lagi, pelayanannya lebih baik lagi. Dan kesadaran masyarakatnya yang kita harapkan lebih meningkat dalam menjalankan kewajiban membayar zakat,” kata Gubernur WH.

Ketua Baznas Banten KH Suparman Usman mengungkapkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dibanten setiap tahunnya terus meningkat, peningkatan tersebut terlihat dari besaran zakat yang diterima Baznas Banten dari masyarakat yang juga meningkat setiap tahunnya.

“Tiga tahun terakhir meningkat. Tahun 2015 sebesar Rp2,5 miliar, tahun 2016 menjadi Rp3,2 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp8 miliar. Tahun ini insyaallah kita targetkan Rp8 miliar,” sebut Suparman.

Suparman menambahkan, selain zakat mal yang dipungut oleh Baznas Provinsi, pihaknya juga menerima penerimaa zakat dari Baznas Kabupaten/kota dibanten yang jumlahnya mencapai Rp60 miliar pada tahun 2017 lalu.

ADI DARMA

Continue Reading

Trending