Connect with us

Serang

Warga Sayangkan Kemenkes Tolak Kesehatan Gratis Pemprov Banten

Published

on

Ilustrasi berobat gratis. (ISTIMEWA)

SERANG,MO – Banyak pihak menyayangkan penolakan Kemenkes terkait program Kesehatan Gratis yang digagas Pemprov Banten. Sebab disebutkan, bukan saja lantaran karena permintaan Undang-undang, tetapi hingga sekarang masih banyak warga di Banten belum tercover BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui Pemerintah provinsi Banten pada APBD 2018 telah menyiapkan dana sekitar Rp300 miliar untuk tunjangan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.

“Kita siapkan Rp 300 miliar untuk proram kesehatan gratis. Mudah-mudahan cukup, tapi kita nanti lihat perkembangannya,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini menambahkan, bagi warga kurang mampu, akan menggunakan dua mekanisme yakni seperti di DKI Jakarta dengan menggunakan kartu sehat.

Dan nantinya warga yang sakit langsung berobat ke rumah sakit, pembayarannya nanti bisa diklaim pihak rumah sakit ke Pemprov Banten.

“Ada dua mekanisme walaupun sebenarnya sama saja. Seperti di DKI dengan kartu sehat, atau seperti waktu saya di Kota Tangerang, jadi warga yang sakit langsung bisa berobat ke rumah sakit mana saja di Provinsi Banten, nanti kita yang bayar,” katanya.

Tetapi adanya surat yang dilayangkan dari Kemenkes RI terkait penolakan program kesehatan gratis dari Pemprov Banten mendapat reaksi keras dari sejumlah masyarakat. Karena di Banten masih sangat butuh pengobatan yang tanpa harus dikenakan biaya.

“Program kesehatan gratis harus dimaknai jernih. Karena saat mencalonkan sebagai gubernur pak WH memang melihat langsung bahwa warga Banten sangat butuh program penanganan kesehatan tanpa dipungut bayaran,” kata Sauqi Hidayat (34) warga Lebak ketika dimintai komentar, Sabtu (3/3).

Apalagi kata dia, UUD 45 mengatur dan bertanggung jawab atas program pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Kesehatan gratis yang digelontorkan pasangan WH-Andika lantaran berbarengan dengan semangat otonomi daerah.

“Otonomi daerah yang notabene sebagai semangat yang pro rakyat wajib kita dukung bukan malah dikebiri atau dipinggirkan,” ucap pria yang juga berprofesi guru ini menjelaskan.

Sementara Robinan warga asal Serang juga menyebut sangat menyayangkan program yang bagus dari Pemprov Banten harus dipotong di tengah jalan.

“Sebab kita bisa saja tiba-tiba jatuh miskin kalau kita ditimpa sakit. Karena butuh biaya tinggi. Kadang harus menjual berbagai macam asset. Itupun kalau punya,” ujarnya.

Jadi yang diprogramkan pak WH, tandas Robinan, menjamin pengobatan warga banten adalah salah satu cara untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Sementara Rico Silalahi (41) warga Kota Tangerang menyampaikan, dahulu saat pak WH menjabat walikota ia menggagas program kesehatan gratis.

Dan berjalan sukses karena Rico mengaku kendati bukan peranakan asli Tangerang tetapi bisa mendapatkan jaminan program kesehatan gratis.

“Kenapa ditolak Kemenkes, padahal sangat bagus. Saya merasakan sendiri waktu ibu saya terkena sakit gagal ginjal. Dirawat sampai lama tanpa dipungut biaya. Kan tahu sendiri biaya untuk perawatan Haemodelisa (cuci darah, red) sangat mahal,” tandasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim soal mekanisme program kesehatan gratis di Provinsi Banten.

“Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai UU tidak memungkinkan,” kata Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo kepada wartawan Jumat (2/3/2019) malam.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Kasus TPPO Banten Diklaim Turun

Published

on

Andika Hazrumy saat Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2018 yang digelar Kementerian PPPA di Alun-alun Kota Serang, Minggu (23/9/2018). Hadir pada acara tersebut Menteri PPPA Yohana Yembise.

SERANG, MO – Kasus perdagangan orang di Provinsi Banten diklaim menurun. Penurunan ini disebut lantaran dukungan pencegahan serta penanganan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Hal itu dipaparkan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2018 yang digelar Kementerian PPPA di Alun-alun Kota Serang, Minggu (23/9/2018). Hadir pada acara tersebut Menteri PPPA Yohana Yembise.

“Pada tahun 2015 sebanyak 19 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 6 orang, dimana seluruh korban perdagangan orang berjenis kelamin perempuan,” kata Andika dalam sambutannya.

Merujuk kepada laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Andika mengatakan, pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Provinsi Banten tercatat pada tahun 2014 sebanyak 21 orang.

Menurut Andika, pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan selama beberapa tahun mencatatkan beberapa capaian. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan berbagai instansi, mulai dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya hingga warga masyarakat sendiri.

Adapun upaya dimaksud di antaranya adalah Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang; penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Gerakan masif dari berbagai elemen untuk melakukan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemprov Banten juga, sambung Andika, membentuj Komunitas Peduli Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari 49 orang kader dari Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dan 49 Orang Kader dari Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang.

Meskipun demikian, lanjut Andika, pencegahan tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pelaku perdagangan orang baik secara perorangan maupun terorganisir menggunakan berbagai cara untuk dapat menjerat korban.

Cara-cara dimaksud di antaranya pemalsuan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat pelatihan, perekrutan TKI secara ilegal, iming-iming pendapatan gaji besar, janji palsu dan penjeratan hutang terhadap korban dan keluarganya.

“Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersamasama pemerintah daerah agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang,” katanya.

Yohana Yambise dalam sambutannya, mengatakan pemilihan Provinsi Banten sebagai lokasi sosialisasi TPPO tahun ini disebabkan masih banyaknya korban TPPO asal Banten.

“Di luar negeri kami banyak emnemukan korban  perdagangan orang di antaranya adalah warga Banten. Untuk itu melalui sosialisasi ini kami berharap warga dan semua pihak di Banten menjadi jauh lebih waspada lagi,” paparnya. (FI)

Continue Reading

Ekonomi

AKCF 2018 Dinilai Ampuh Tingkatkan Ekonomi Lokal

Published

on

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah beserta jajarannya saat gala dinner AKCF 2018 di Hotel Mambruk, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Jumat (21/9/2018).

SERANG, MO – Sejumlah pertunjukkan budaya Anyar Krakatau Culture Festival (AKCF) 2018 diklaim ampuh menarik wisatawan lokal dan luar daerah. Promosi produk unggulan dalam festival ini juga dinilai mampu mengangkat perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah saat gala dinner AKCF 2018 di Hotel Mambruk, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Jumat (21/9/2018).

Tatu mengatakan, kedatangan wisatawan ke AKCF 2018 bakal berdampak positif bagi geliat perekonomian Kabupaten Serang. Menurutnya, sejumlah potensi wisata di wilayahnya memiliki nilai dorong kuat bagi produk lokal.

“Dengan banyaknya wisatawan yang masuk, ekonomi masyarakat akan semakin meningkat, produk lokal juga akan semakin dikenal,” jelasnya.

Kabupaten Serang juga, ungkap Tatu, memiliki potensi wisata yang luas. Seperti, pantai, air terjun, hingga pemandian air panas dan memiliki makanan khas yang tidak kalah dengan daerah lain.

“Kita juga punya kesenian debus yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, bahkan mungkin di dunia,” katanya.

Tatu menambahkan, potensi di Kabupaten Serang akan terus diekspose kepada masyarakat luas. Sehingga, Pemkab Serang akan terus menyelenggarakan kegiatan AKCF sebagai salah satu upayanya.

“Kita evaluasi terus kegiatan ini, supaya lebih meriah lagi,” pungkasnya.

Senada, Asisten Daerah (Asda) 1, Anwar menuturkan, AKCF memiliki daya magnet menarik wisatawan baik domestik maupun luar negeri yang berdampak kepada perekonomian akan tumbuh pesat melalui pariwisata.

“Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa terus diselenggarakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia AKCF 2018, Agus Erwana mengatakan, AKCF merupakan kegiatan bersama seluruh OPD Pemkab Serang dan kekompakan dari seluruh OPD untuk membangun Kabupaten Serang.

“Saya berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk mensukseskan acara ini,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Serang memberikan penghargaan sejumlah pihak yang ikut mensukseskan AKCF 2018. Sebanyak 13 pendekar jurus silat Kaserangan diganjar Penghargaan oleh Tatu. Tatu juga memberikan penghargaan kepada penggagas toilet bersih objek wisata, pegiat sosial dan komunitas sosial media. (FI)

Continue Reading

Serang

Komunitas Petani Minta Masjid Tak Dijadikan Tempat Kampanye

Published

on

Komunitas Pemuda dan Petani Peduli Banten (KP3B) mendeklarasikan dukungan terhadap pasalnya Jokowi-Maruf Amin, Jumat (21/9/2018). Komunitas ini meminta tempat ibadah tak dijadikan sarana kegiatan politik praktis. 

SERANG, MO –  Komunitas Pemuda dan Petani Peduli Banten (KP3B) meminta tempat ibadah tak dijadikan sarana kegiatan politik praktis.

KP3B juga menolak berita hoax, politik SARA, ujaran kebencian, kampanye hitam dan provokasi negatif menjelang Pemilu dan pilpres 2019.

“Mendukung aparat terkait untuk tidak ragu-ragu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu 2019. Kami Mendukung Pasangan lr H Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, demi masyarakat lndonesia yang lebih sejahtera,” kata Bagio Suwito Koordinator KP3B.

Hal itu disampaikan saat digelar acara deklarasi dukungan KP3B terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di Serang, Banten, Jumat (21/9/2018).

Bagio juga meningkatkan bahaya hoax atau informasi sesat dalam tahun politik 2019. Masyarakat Indonesia, katanya, jangan sampai terjebak informasi yang dapat memecah persatuan tersebut.

Setiap informasi yang diterima hendaknya, sambung Bagio, ditelaah secara cermat dan teliti. KP3B menginginkan Pemilu di bulan April 2019 nanti berjalan aman dan lancar, tidak ada Golput hingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah.

“Dalam hal ini pemimpin amanah adalah yang memberikan kebahagiaan dan kesejahtraan masyarakat Indonesia terutama kepada masyarakat KP3B. Maka itu masyarakat KP3B mendukung spenuhnya kepada calon presiden dan wakil presiden Ir Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin,” ungkapnya.

Ketua Gusdurian, Nurasik menandaskan  bahwa berita hoax yang beredar dan  didengungkan harus ditangkal oleh relawan Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Ada dua hal yang harus kita sikapi dalam menghadapi berita hoax. Pertama kita jangan terjebak dalam hoax tersebut. Kedua, selalu mencermati perkembangan berita yang tidak benar,  dan kita harus punya filter,” papar kader muda NU Banten ini.

Sementara itu tokoh Banten, Udin Syafarudin mengutarakan dalam Pilpres dirinya biasa-biasa saja. Namun ketika kiai kita dihujat berbagai macam,  ia mengaku terpanggil untuk peduli.

Menurutnya, orang Banten lebih kental dengan ulama dan jawara. Di era kerajaan, tuturnya, Banten dipimpin oleh sultan. Kini ulama dan umara di Banten saling bersinergi memimpin wilayah ini.

“Di Banten itu ada Kiai, santri dan jawara. Tidak perlu Banten pecah karena gagal Pilpres,” terang Udin.

Ia mengajak seluruh masyarakat Banten khususnya, dan Indonesia umumnya tidak terhasut fitnah.

Salah satu anggota Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Abdul Malik mengungkapkan, pihaknya hadir untuk mengusung kiyai menuju RI-2.

Dalam kesempatan itu turut hadir mantan Panglima TNI Moeldoko.

Di sela deklarasi dukungan itu, disampaikan juga penggunaan pupuk organik di Lebak 4 Oktober 2018 mendatang. Di Lebak tersedia lahan seluas 1.700 hektar yang berbasis pupuk organik.

“Ini merupakan titik tolak kebangkitan petani Banten. Tim sukarelawan Jokowi – Ma’ruf Amin bergerak dalam pertanian,” ujar Abdul Malik. (agr)

Continue Reading

Trending