Connect with us

Lebak

Wagub Pastikan Dana Tak Terduga Pemprov Siap Dicairkan

Published

on

LEBAK, MO – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy bersama dengan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mendampingi Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau daerah terdampak banjir dan warga di pengungsian di Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Sabtu (4/1/2020) pagi. Turut dalam rombongan Menteri Muhadjir, Kepala BNPB Doni Monardo.

Di sela-sela mendampingi Muhadjir, kepada wartawan Wagub mengatakan, jika Pemprov Banten kini tengah memproses pencairan Dana Tak Terduga dari APBD 2020 untuk melakukan penanganan terhadap bencana banjir di Banten kali ini. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah untuk dapat menggunakan dana TT bagi penanganan bencana banjir yang kali ini banyak terjadi di sejumlah daerah.

“Dana TT itu kan memang disediakan di antaranya untuk penanggulangan banjir,” kata Wagub

Wagub memaparkan, dasar penggunaan dana TT dari APBD menurut regulasi pemerintah pusat adalah diberlakukannya status tanggap darurat bencana yang untuk bencana banjir di Banten kali ini Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan status tersebut. “Selanjutnya adalah OPD leading sektor bencana BPBD mengajukan pencairan sesuai dengan kebutuhan mereka penanggulangan banjir,” imbuhnya.

Dikatakan Wagub, kebutuhan dana bagi penanggulangan bencana dari dana TT di antaranya adalah untuk pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan sandang pangan dan kesehatan, serta kebutuhan penampungan dan tempat hunian sementara.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan bencana banjir bandang di Lebak dan banjir di Tangerang sebagai Status Tanggap Darurat. Status tanggap darurat untuk wilayah Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan akan berlangsung selama 14 hari terhitung 1 Januari 2020 hingga 14 Januari 2020.

Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 362/Kep.I-Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2020 didasarkan atas pernyataan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nomor UM.103/106/KTSL/XII/2019 pada hari Kamis (16/12/2019) tentang Informasi Puncak Musim Hujan 2019/2020 dan Prakiraan Curah Hujan hingga 3 bulan kedepan di Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Berikutnya, atas Keputusan Bupati Lebak nomor 366/Kep.1-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak, serta atas Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dari Walikota Tangerang Nomor 366/04364-BPBD/2020 tanggal 1 Januari 2020.

Pada saat status tanggap darurat bencana ditetapkan tersebut, dilaporkan banjir bandang di Kabupaten Lebak mengakibatkan ada kurang lebih 2000 rumah terdampak, sebanyak 14 jembatan yang rusak termasuk 2 jembatan milik Provinsi Banten dan 1 ruas jalan yang rusak. Sedangkan untuk banjir wilayah Tangerang yang melanda hingga 56 titik banjir.

Sementara itu Muhadjir dalam kunjungannya mengatakan masih banyak yang harus dibenahi dalam penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak.

Mantan Mendikbud ini menjelaskan salah satu yang harus dibenahi yakni pelayanan dasar, seperti lokasi pengungsian yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan para korban bencana.

Untuk menyambungkan akses perkampungan yang jembatannya terputus, Muhadjir mengatakan telah meminta bantuan ke pihak TNI, untuk menyediakan jembatan sementara yang biasa digunakan untuk dilokasi pertempuran.

Jembatan itu nantinya juga akan mempermudah evakuasi dan mengirimkan bantuan logistik ke warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor, di Kabupaten Lebak.(BS)

Lebak

IMBI Banten Salurkan Bantuan Korban Banjir Lebak

Published

on

LEBAK, MO – Pengurus Ikatan Motor Besar Indonesia Wilayah Banten (IMBI) Banten salurkan bantuan untuk korban bencana Banjir bandang dilebak, bantuan yang disalurkan oleh pengurus IMBI Banten berupa uang tunai dan diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lebak.

Penyerahan bantuan di berikan langsung oleh Ketua IMBI Banten Komang Yudi di markas Komando Penangan Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor BPBD Lebak. Kamis (22/01).

Komang Yudi ketua IMBI Banten mengatakan, donasi yang disalurkan merupakan hasil dari bantuan Anggita yang ditampung dalam organisasi, hari ini kita salurkan bantuan untuk para korban bencana dan diserahkan ke petugas BPBD,” terangnya.

Menurutnya tidak ada kata terlambat untuk berempati dan peduli dengan korban banjir, donasi yang kita berikan berupa uang tunai yang nilainya mencapai Puluhan Juta Rupiah.

” Semoga bantuan dari donasi temen temen IMBI bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu para korban yang tertimpa musibah,” terangnya.

Diakui Komang, dari hasil penelusurannya dilapangan kondisi lokasi bencana masih membutuhkan bantuan, dimana infrastruktur masih sangat membutuhkan supaya segera di rekonstruksi seperti sediakala.

“Kondisinya memang jauh lebih baik dibanding pada waktu baru tertimpa bencana, namun rekonstruksi di beberapa titik lokasi bencana harus segera dilaksanakan, mengingat para korban bencana biar bisa kembali beraktifitas seperti sediakala,” paparnya.

Komang mengakui, akan mengajak seluruh anggota IMBI untuk bisa terus berpartisipasi dalam kasus kebencanaan, sehingga kita bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

“IMBI tidak hanya touring keliling Indonesia, namun seluruh anggotanya juga memiliki kepekaan dalam hal kemasyarakatan, terutama dalam kondisi kebencanaan semacam ini.” Tegas Komang.(BS)

Continue Reading

Lebak

Penanganan Bencana Dilanjutkan ke Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Published

on

LEBAK, MO – Pemerintah Provinsi Banten melanjutkan penanganan dampak bencana banjir longsor di Kabupaten Lebak ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Seiring dengan hanya Pemkab Lebak saja yang memperpanjang masa tanggap darurat.

Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dapat menetapkan ataupun memperpanjang masa tanggap darurat apabila ada beberapa daerah atau minimal dua kabupaten/ kota yang terkena bencana alam menetapkan hal yang sama sehingga mempermudah penanganan lintas kabupaten/kota.

Ditambahkan, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, pihaknya sudah instruksikan OPD terkait dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk rehabilitasi dampak bencana  dan mendukung aksesibilitas.

Dijelaskan, sebagai kepanjangan tangan pusat tetap menfasilitasi dan memberikan dukungan kepada daerah terdampak bencana yang lebih besar. Baik soal pengungsian, rehabilitasi pascabencana, bantuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya

Pemprov Banten tetap memberikan dukungan (support) ke Pemkab Lebak yang memperpanjang masa tanggap darurat mulai 14 hingga 28 Januari 2020, khususnya memberikan dukungan dalam menangani pengungsian.

Selain memberikan dukungan penanganan pengungsian, Pemprov Banten akan melanjutkan penanganan bencana, yaitu masa rehabilitasi bencana atau penanganan sarana, seperti jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Banten, Kusmayadi membenarkan masa tanggap darurat bencana di tingkat Provinsi Banten tidak dilanjutkan.

Sedangkan, Pemkab Lebak melanjutkan masa tanggap darurat bencana hingga 28 Januari 2020.

“Meski tidak melanjutkan masa tanggap darurat bencana, tetapi Pemprov Banten tetap men-support Pemkab Lebak dalam menangani dampak bencana, seperti penanganan pengungsian. Apa yang dilakukan Pemkab Lebak dalam menangani pengungsi, kami dukung,” ujarnya, Selasa (14/1/2020).

Selain membantu Pemkab Lebak dalam menangani masalah pengungsian, kata Kusmayadi, Pemprov Banten melanjutkan penanganan bencana ke tahap rehabilitasi. Pada masa rehabilitasi, kata dia, pemprov akan memperbaiki jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seperti jembatan Ciberang dan Cinyiru.

“Ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana juga akan ditangani Pemprov Banten. Khusus untuk jembatan Cinyiru, sekarang sudah bisa dilintasi,” katanya.

Ditanya soal penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana,  Kusmayadi mengatakan, Pemkab Lebak akan mengusulkan perbaikan ke pemerintah pusat.

“Kami mendorong, agar rumah yang rusak ditangani pemerintah pusat. Dan Pemkab Lebak sudah mengusulkan,” ujarnya.

Sementara, data yang diterima dari BPBD Banten menyebutkan, bencana banjir dan longsor menyebabkan banyak fasilitas mengalami kerusakan. Jembatan misalnya, terdapat puluhan jembatan yang rusak. Di Lebak, jembatan gantung nonpermanen yang rusak sebanyak 22 unit, jembatan gantung permanen 3 unit, jembatan komposit 2 unit, jembatan rangka 1 unit, jembatan rangka kewenangan provinsi 1 unit dan jembatan komposit kewenangan provinsi 1 unit. Sedangkan di Kabupaten Serang terdapat sebuah jembatan yang mengalami kerusakan, yaitu jembatan penghubung antara Cidahu-Solear di Kecamatan Kopo.

Adapun rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana di Banten, yaitu sebanyak 1.110 rusak berat, 230 rusak sedang dan sebanyak 309 rusak ringan. Hampir seluruh rumah yang rusak berlokasi di Lebak. Adapun rumah yang rusak di Kabupaten Serang hanya sebanyak 2 rumah rusak berat, 6 rusak sedang dan 7 rusak ringan.

Selain itu, terdapat sebanyak 21 unit fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Fasilitas yang mengalami kerusakan tersebut paling banyak terdapat di Lebak.

Senada dengan Kusmayadi, Kepala Dinas Komunikasi Indormatika Statistik dan Persandian Pemprov Banten, Komari mengatakan, setelah masa tanggap darurat, penanganan bencana dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pemprov masih membantu upaya penanganan pengungsi, seperti penyaluran bantuan,” ucapnya.(BS)

Continue Reading

Lebak

Tembus Kampung Muara, Tim OPD Pemprov Banten Buka Posko Kesehatan

Published

on

LEBAK, MO – Dipimpim Sekretaris Daerah (Sekda) Al Muktabar, Tim OPD Penanganan Bencana Banjir Pemerintah Provinsi Banten yang  berhasil mencapai Kampung Muara Desa Ciladauen. Capaian ini untuk memastikan tertanganinya 19 titik longsor yang sempat memutus akses jalan.

Keberhasilan itu sekaligus memperlancar tim relawan untuk salurkan logistik dan mendirikan  Posko Kesehatan masyarakat setempat. meskipun harus menggunakan kendaraan roda empat dobel gardan atau sepeda motor.

Upaya Tim PUPR Pemprov Banten untuk membuka akses jalan hingga Kampung Muara Desa Ciladauen tidaklah mudah. Akses jalan yang terputus akibat amblasnya Jembatan Cinyiru berhasil dipulihkan pada Senin (06/01). Selanjutnya tim PUPR berjuang hingga tiga hari, akibat volume material tanah dan besarnya batuan yang longsor, untuk membuka akses hingga Kampung Muara pada Kamis, 09/01). Di Kampung Muara,  jembatan baru dan jembatan lama, yang melintang di atas Sungai Ciberang hanyut.

Menurut penjelasan PUPR Pemprov Banten, dari Cipanas hingga Kampung Muara Desa Ciladauen terdapat 19 titik longsor hingga jalan amblas. Mayoritas titik longsor merupakan aliran anak sungai Ciberang,

“Atas perintah Pak Gubernur Wahidin Halim pada hari ke 9 tanggap darurat ini, tim turun untuk memastikan penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, dan terbukanya akses jalan yang sempat terputus. Kita juga membawa bantuan logistik untuk masyarakat yang baru terbuka aksesnya di hari ini,” ungkap Sekda Al Muktabar.

Di Kampung Muara, Dinas Kesehatan Pemprov Banten langsung mendirikan Posko Kesehatan dan melayani kesehatan masyarakat setempat. Sekda Al Muktabar juga sempat menyeberangi sungai Ciberang untuk memantau penanganan dampat bencana serta kerusakan infrastruktur jembatan yang hanyut terbawa banjir bandang.

Diakui Sekda Al Muktabar, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam sehari, tim akan menjadwal ulang untuk pantau pelaksanaan penanganan bencana bajir dari arah sebaliknya hingga tembus Kampung Muara dari arah sebaliknya.

Rombongan tim OPD yang dipimpin Sekda Al Muktabar terdiri dari  didampingi Plt Kepala Pelaksana BPBD Banten Kusmayadi, Kepala Dinas Kesehatan Ati P Hastuti, Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kepala BKD Komarudin, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan M Yusuf, tim PUPR, tim Perkim, dan tim Diskominfo.(BS)

Continue Reading

Trending