Connect with us

Banten Raya

Wagub Menghadiri TKN Gelar Teknologi Tepat Guna

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Komplek Garuda Wisnu Kencana (GWK) Desa Ungasan kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali, Provinsi Bali, Jum’at (19/10/2018).

BALI, MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Komplek Garuda Wisnu Kencana (GWK) Desa Ungasan kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali, Provinsi Bali, Jum’at (19/10/2018). Acara ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, hadir juga Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo, Mensegnes Pratikno, beberapa kepala daerah serta ribuan peserta lainnya.

Sementara Wagub Andika hadir bersama Wakil Ketua DPRD Banten yang juga istrinya Adde Rosi Khaerunnisa, Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Enong Suhaeti, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati dan beberapa kepala desa yang berasal dari banten. Pada kesempatan ini Provinsi Banten memamerkan beberapa produk unggulan desa yang berasal dari delapan kabupaten/kota se-banten.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjanjikan pada tahun 2019 pemerintah pusat akan menyalurkan dana operasional bagi desa. Dana operasional desa tersebut besarnya sekitar lima persen dari anggaran dana desa.

“Mumpung saya ingat, juga perlu saya sampaikan akan ada yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa jadi jelas menggunakan dana desa itu,” kata Jokowi

Jokowi menuturkan saat ini pemerintah pusat sedang menyusun draf Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Revisi dilakukan untuk memasukkan unsur anggaran untuk dana operasional desa.

“Sekali lagi, kita akan revisi PP-nya. Baru akan kita hitung-hitung apakah mendapat lima persen atau dapat empat persen, tapi kurang lebih lima persen,” ungkapnya.

Selain menjanjikan dana operasional desa, Presiden Jokowi juga akan mengalokasikan anggaran untuk setiap kelurahan. “Dan mulai tahun depan, ini perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan,” kata Jokowi.

Meski begtiu, lanjut Presiden, baik dana kelurahan maupun dana desa penggunaannya harus tepat sasaran. Realisasi dana desa bukan perkara bagaimana anggaran dapat terserap 100 persen, namun harus berhasil memberikan manfaat untuk desa dan kesejahteraan masyarakat.

“Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, ada jalan tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa adanya dana desa,” jelasnya.

“Dalam empat tahun ini kita telah membangun yang besar, baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Kemudian yang sedang, yang kecil siapa? Ya provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini,” sambung Presiden Jokowi.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, melalui Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan dirinya mengajak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus berinovasi mengedepankan teknologi tepat guna berbasis pembangunan pedesaan guna kepentingan masyarakat.

Menurut Andika, teknologi tepat guna di desa harus diprioritaskan menuju industrialisasi perdesaan yang merupakan konsep pengelolaan sumber daya di wilayah perdesaan dengan mengedepankan prinsip industri berbasis budaya, peningkatan peranan strategis industri kecil, industri berbasis modal sosial, agro-industri, bio-industri, termasuk pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat desa sebagai instrumen dalam rantai pasok di era ekonomi digital.

“Intinya saya secara pribadi maupun sebagai kepala daerah sangat mendukung kegiatan-kegiatan riset yang menemukan teknologi tepat guna yang dilakukan masyarakat banten dan untuk kepentingan bersama,” katanya.

Temu Karya Nasional Gelar TTG merupakan acara tahunan untuk mencari pencipta kreasi dan inovasi di daerah dalam pengembangan teknologi. Kegiatan tersebut diprakarsai Ditjen Bina Pemerintahan Desa (PMD) Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT. Acara ini diikuti oleh 7.000 kepala desa dan lurah serta perangkat pemda se-Indonesia.

Selain Temu Karya Nasional, digelar pula pameran inovasi desa dan kelurahan se-Indonesia. Pameran yang menampilkan produk-produk lokal berteknologi tepat guna tersebut berlangsung hingga Minggu (21/10) di Festival Park Kawasan GWK, Bali. (rls)

Serang

Sah, 185 Anggota Peradi Resmi Jadi Advokad

Published

on

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat memberikan keterangan Pers usai pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten, Serang, Rabu (14/11/2108).

SERANG, MO – Sebanyak 185 orang calon advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten. Mereka yang disumpah telah memenuhi persyaratan yang diminta Pengadilan Tinggi Banten.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sri Sutatik mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Peradi Pusat mengenai seluruh advokat yang diambil sumpahnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi advokat yang akan diambil sumpahnya, sambung Sri, minimal harus melakukan magang selama dua tahun.

“Masa magang dihitung setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi atau universitas. Dibuktikan dengan legalisir ijazah dan stempel asli,” ucapnya ketika ditemui, Rabu (14/11/2018).

Sri mengatakan, dari 185 orang calon advokat, 40 orang di antaranya tidak dapat diambil sumpahnya karena alasan kelengkapan administrasi.

“Kita harus mencocokkan KTP dengan surat yang diajukan. Jangan sampai nanti berurusan dengan pihak kepolisian. Karena kalau yang tidak sesuai sampai lolos Kepala Pengadilan Tingginya yang kena,” imbuhnya.

“Bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan terpaksa tidak dapat mengambil surat berita acara pengambilan sumpahnya. Kami tidak dapat mentorerir itu,” tegasnya.

Sekadar diketahui dalam satu tahun terakhir Peradi Banten telah melakukan pengambilan sumpah bagi anggota advokat yang tergabung dalam Pengadilan Tinggi Banten.

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat mengapresiasikegiatan tersebut.

“Selamat bagi yang sudah diambil sumpahnya. Mudah – mudahan mereka yang sudah disumpah dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi,” ucapnya. (agr)

Continue Reading

Pandeglang

Alumin Diklatpim II Diminta Inovatif

Published

on

Sejumlah peserta Diklatpim mengikuti acara penutupan pelatihan di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

PANDEGLANG, MO – Pejabat Administrator pengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang pensiun diminta berinovasi. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S. Rawita saat membacakan Sambutan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

“Diharapkan sebagai pemimpin perubahan peserta mampu mengelola stakeholders, serta mendorong instansinya dalam memunculkan inovasi-inovasi baru sebagai perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.

Ino melanjutkan, ukuran keberhasilan Diklat bukan sekedar usainya pelaksanaan, akan tetapi sejauh mana proyek perubahan tersebut mampu diterapkan secara baik dan membawa energi positif di lingkungan kerja masing-masing.

Pada penutupan Diklatpim tingkat II yang juga diikuti oleh beberapa Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/ Kota luar Banten ini  juga dilakukan pemberian penghargaan kepada lima peserta terbaik dengan nilai sangat memuaskan, dua di antaranya berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebagai apresiasi kepada peserta dengan nilai terbaik, Kepala Lembaga Administrasi Nasional, Adi Suryanto memberikan garansi lolos seleksi awal kepada 5 peserta terbaik, jika ingin mengikuti Diklatpim tingkat I nantinya.

“Datang saja, tunjukkan saja (bukti penghargaan), Akan langsung saya setujui untuk langsung ikut Diklatpim satu,” ucapnya. (fi)

Continue Reading

Cilegon

Jadi Tuan Rumah ARDEX, Provinsi Banten Siaga Atasi Dampak Bencana

Published

on

CILEGON, MO – Provinsi Banten mendapat kesempatan sebagai tuan rumah ASEAN Regional Disaster Emergency Respone Simulation Exercise (ARDEX-18) tahun 2018. Pemilihan Provinsi Banten sebagai lokasi pelaksanaan ARDEX-18 tahun 2018 dikarenakan industri di Provinsi Banten dinilai berkembang pesat serta urgensi antisipasi dampak-dampak bahan kimia yang disebabkan bencana alam.

Berlokasi di Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon dalam kegiatan itu dilaksanakan simulasi antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap bencana industri.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengklaim, penunjukan tersebut membuktikan kesiapan Provinsi Banten menerima teknologi-teknologi baru dalam penanggulangan bencana.

“Semakin hari dampak dari bencana alam semakin beragam, bahkan dampak yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Kedepannya Provinsi Banten bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal kesiapan menerima teknologi-teknologi yang akan terus berkembang, khususnya dalam upaya antisipasi dampak bencana,” ujar Komari.

Direktur Eksekutif ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center), Adelina Kamal menjelaskan, ARDEX merupakan latihan bersama (gladi) penanggulangan bencana yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali. Kegiatan ini, lanjutnya, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kerjasama negara-negara ASEAN dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan ARDEX-18, lanjut Adelina, merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Banten, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta utusan negara-negara di kawasan ASEAN.
“Mereka dengan sigap memperagakan penanggulangan dampak bencana di Kawasan Industrial,”imbuhnya.

Adelina juga mengungkapkan, dengan adanya persetujuan kerjasama 10 negara ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), telah melahirkan regional Standard Operating Procedure (SOP) yang akan diuji mekanismenya dalam tahapan perhelatan ARDEX 2018.

“Poin-poinnya seperti meminimalisasi pencemaran bahan kimia, memberikan pertolongan pertama bagi korban yang terpapar bahan kimia serta merencanakan pemulihan wilayah yang terkontaminasi,” tutur Adelina.

Selanjutnya, ujar Adelina, tahapan simulasi ARDEX meliputi latihan Gladi Posko atau Command Post Exercise (CPX) dan Gladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX). Uji SOP turut dilaksanakan untuk memastikan keberadaan dan kemampuan kapasitas negara-negara ASEAN dalam pemberian bantuan. (fi)

Continue Reading

Trending