Connect with us

Kota Tangerang

Tutup Healthy City Summit 2018, Arief Harap Peserta Terkesan

Published

on

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat berbicara di forum Healthy City Summit 2018 di Novotel, Selasa (6/11/2018). (ist)

TANGERANG, MO – Kota Tangerang diklaim sukses menjadi tuan rumah perhelatan Healthy City Summit 2018. Dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (4/11/2018) lalu, acara dua tahunan itu ditutup Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah di Hotel Novotel Tangerang, Selasa (6/11/2018).

Arief mengatakan Healthy City Summit yang digelar di Kota Tangerang tahun ini sangatlah berkesan. Ia berharap akan ada bekal serta pengalaman yang dapat diambil dan diimplementasikan oleh perserta dari Kab/Kota di wilayahnya masing-masing.

“Mudah-mudahan pengalaman dari kab/kota seperti Makassar, Semarang, Tangerang dan kota lainnya bisa diambil untuk kita saling berkolaborasi dan bersatu dalam mewujudkan Kota Sehat untuk Indonesia Kuat,” terangnya.

“Berbekal dari Kota Tangerang semoga bisa diimplementasikan dengan baik oleh kelompok masyarakat mulai dari tingkat RW, RT dan lain sebagainya. Bisa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perumusan Kota Sehat di masing-masing kota/kab sesuai dengan guidelines yang ada,” tambahnya.

Arief pun mengingat kembali bagaimana perjuangan dan perjalanan panjang dari semua elemen di Kota Tangerang yang telah terlibat untuk mewujudkan kota yang bersih dan sehat.

“Perjalanan sudah cukup panjang dari lima tahun yang lalu. Kita coba dari Swasti Saba Padapa lalu naik jadi Swasti Saba Wiwerda, dan akhirnya bisa dapat Swasti Saba Wistara. Satu-satu coba kita kejar. Tapi bukan penghargaan yang dicari, itu hanya jadi standar buat kita untuk terus meningkatkan kualitas hidup di masyarakat,” ujar Arief.

Walikota berharap dan berpesan dari standar dan program-program yang sedang dan sudah berjalan dapat diaplikasikan selaras dan beriringan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kita pengen Program Kampung Kita ada di semua RW, didukung oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan melibatkan peran serta masyarakat dari akademisi serta kelompok masyarakat, pokoknya semua harus terlibat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang hadir sebagai pembicara dalam seminar menyampaikan terima kasihnya kepada rekan-rekan Forum Kota Sehat yang menunjuk Kota Semarang untuk perhelatan Healthy City Summit yang akan datang.

“Kami terima kasih kepada rekan-rekan Forum Kota Sehat se-Indonesia yang sudah menunjuk Semarang untuk menjadi tuan rumah Healthy City Summit 2020. Jadi Insya Allah, kami akan belajar dari Kota Tangerang untuk bagaimana jadi tuan rumah yang baik, paling tidak samalah kalo bisa sih lebih bagus lagi,” ucap Hendi sapaan akrabnya.

Hendi berharap dari Healthy City Summit yang sudah digelar selama tiga hari ini dapat menggerakkan, melibatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengubah lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih baik.

“Kita harus bisa ajak dan libatkan masyarakat untuk membentuk lingkungan yang bersih, sehat, tangguh dan mandiri. Sampai ketemu di Semarang, di Healthy City Summit 2020,” tutupnya. (fi)

Kota Tangerang

Arief: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Harus Tepat Sasaran

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat sambutan. (Uad)

TANGERANG,MO – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah membuka acara – Untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Workshop Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tangerang Tahun 2019, yang bertempat di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, ia berharap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera. “Kita harapkan program ini benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dan transparansi,” ujar Arief.

Berdasarkan data Kemensos RI terdapat 49.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai 65 milyar rupiah lebih yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang. Arief pun menginstruksikan Dinsos Kota Tangerang untuk mendata kembali KPM yang benar-benar berhak menerima BPNT.

“Nanti akan kita data ulang sambil berjalan benar gak datanya. Supaya masyarakat bisa sama-sama mengevaluasi bahwa bantuan ini berhak untuk mereka yang membutuhkan,” tegas Arief didepan 325 peserta workshop.

“Jangan sampai yang harusnya menerima malah gak dapat, dan yang tidak berhak malah dapat,” imbuhnya lagi.

Arief pun mendorong kerjasama dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan aparatur wilayah agar masyarakat mendapatkan haknya.

“Jangan ada yang motong-motong. Ini buat masyarakat, sehingga terbangun keadilan sosial,” tukasnya. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Jumlah PMKS di Kota Tangerang Alami Penurunan

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan laporan kinerja 2015-2018, Rabu (13/3). (ist)

TANGERANG,MO – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi persoalan disetiap daerah, termasuk Kota Tangerang. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan berbagai program yang digencarkan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief Wismansyah menyampaikan, menurut data dilapangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan sebanyak 2,93 persen.

“Artinya apa yang kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM ditingkat RT, RW, hingga Kelurahan berhasil,” papar Arief saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Empat Raperda Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit.

“Pencapaian ini pada akhirnya merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, artinya seluruh program yang kita berikan tertuju untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang dia.

Arief juga mengungkap, dari segi birokrasi Pemkot berhasil meraih WTP dan AKIP. Kemudian lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan mencapai 72,87 poin. Kesehatan mencapai 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perijinan online.

Dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang telah melakukan pengendalian banjir dengan membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir telah teratasi.

“Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, sampai pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat,” pungkas Arief. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Bandel, Perusahaan di Tangerang Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS

Published

on

Sosialisasi BPJS kepada para pelaku usaha. (uad)

TANGERANG,MO – Wakil Walikota Sachrudin mengimbau para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Pasalnya, masih terdapat perusahaan yang tidak daftarkan karyawannya dan menunggak iuran BPJS.

“Saya harapkan perusahaan yang ada di Kota Tangerang ikuti aturan main dalam mensejahterakan karyawannya melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tutur Sachrudin.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dimana BPJS ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan 4 program yaitu, Jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun (JP).

Sementara itu, Mokh. Rakhmansyah, Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pengusaha mau mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami mengundang kepala kantor BPJS wilayah Cikokol, Cimone dan Batuceper untuk mensosialisasikan berbagai manfaat jika bergabung kedalam BPJS. Sekaligus meminta data perusahaan mana saja yang masih tidak mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Dia menegaskan, jika masih ada perusahaan yang membandel akan dilanjutkan data tersebut pada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Banten khususnya bidang pengawasan untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut keterangan dari kepala kantor BPJS wilayah Batuceper Ferry Yuniawan, berbagai kasus yang ditemukan masih terbilang cukup banyak terutama di lini usaha kecil dan menengah.

“Ada yang punya karyawan 50 orang, ternyata yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga yang masih menunggak,” ucqpnya menjelaskan beberapa kasus.

“Negara hadir melalui program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending