Connect with us

Kota Tangsel

TRUTH Nilai Proses Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pemkot Tangsel Cacat Hukum

Published

on

Peneliti TRUTH, Suhendar. (ISTIMEWA)

TANGSEL,MO – Peneliti Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Suhendar menyatakan, seleksi pengisian JPT di Tangsel saat ini cacat hukum, oleh karenanya seluruh prosesnya agar dihentikan.

Sebab jika diteruskan, kata Suhendar, apapun hasilnya dan siapapun yang menjabat pada akhirnya dapat dibatalkan, sehingga hanya membuang waktu dan membuang anggaran. Terutama hanya akan membebani peserta lelang jabatan, bila pada akhirnya ketika sudah duduk menjabat, namun dibatalkan.

“Hal ini disebabkan, proses seleksi pengisian JPT tidak sesuai ketentuan yang berlaku, baik UU ASN, PP 11/2017 ttg manajemen PNS, maupun Permenpan RB 13/2014 tentang lelang jabatan,” tutur Suhendar mengungkapkan alasannya.

Ia memaparkan, kecacatan ada pada dua aspek yang satu sama lain berdiri sendiri-sendiri. Pertama, tidak memenuhi aspek perencanaan yaitu ketiadaan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dan Pansel yang ada tidak memenuhi syarat unsur pansel

“Padahal, kewajibannya adalah memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong saat ini,” ucapnya.

“Dari latarbelakang dan unsur pansel yang ada, siapa yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong saat in. Mereka adalah pansel lama yang menjadi pasel lelang jabatan lalu, artinya berbeda dan tidak memiliki kompetensi lelang jabatan yang lowong saat ini,” terangnya lagi.

Ditambahkan Suhendar terpilihnya nama-nama yang ada sebagai Pansel bukan karena kapasitasnya, melainkan karena kedekatan secara pribadi, sehubungan diantara keduanya adalah Paman (mamang) dari Walikota Airin Racmi Diany.

“Semoga saja ini bukan Nepotisme. Sebab jika benar demikian, maka rusaklah mekanisme dan proses pengisian ASN di Tangsel,” cetuanya.

Kecacatan kedua, lanjut Suhendar, pelaksanaan pengisian JPT meluluskan ASN yang tidak memenuhi persyaratan, sebab persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS adalah, terutama diantaranya mereka yang dinyatakan lulus, wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan (kumulatif).

“Berdasarkan ketentuan ini, secara terang benderang jelas bahwa mereka yang lulus tahapan seleksi/lelang saat ini tidak sesuai dengan spesialisasi pendidikan dan pengalaman bekerja secara teknis,” tukasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Walikota Airin Rachmi Diany diharapkan agar menghentikan seluruh proses lelang jabatan pimpinan tinggi yang saat ini sedang berjalan, serta memulainya kembali sesuai ketentuan yang berlaku, untuk menunjukan objektifitas dan tidak ada kepentingan pribadinya.

“Bila tidak dilakukan, maka jelaslah bahwa proses lelang yang cacat hukum ini, memang sejak semula sudah diketahui oleh Walikota Airin Rachmi Diany namun dibiarkan karena bisa jadi ada kepentingan pribadinya,” katanya.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Tangsel

Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel Dinilai Janggal

Published

on

Spanduk penolakan warga setempat terhadap pembangunan sekolah yang dinilai janggal.

TANGSEL, MO – Pengadaan lahan gedung SMKN 7 Kota Tangsel di RW 03, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, dinilai banyak kejanggalan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tengah membangun gedung SMKN 7 Kota Tangsel senilai Rp10,3 miliar.

Namun gedung itu terancam tidak bisa digunakan atau setidaknya bermasalah karena tidak memiliki akses jalan di segala arahnya. Warga setempat mengistilahkan tanah ‘helikopter’ lantaran jika nanti sekolah itu sudah jadi hanya bisa diakses melalui udara.

Apalagi, lahan untuk SMKN 7 itu berada di lingkup tanah milik Franki, pegawai swasta yang berada di Jakarta. Sedangkan di sisi lainnya, lokasi itu ditutup dengan pembatas tembok milik perumahan.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, tanah seluas sekitar 5.000 m² lebih itu dibeli Dindikbud Banten pada tahun 2017 dengan harga sekitar Rp 2,9 juta per meter persegi.

Tanah tersebut milik Suyut. Namun proses pembeliannya, uang dari Dindidkbud Banten ditransfer bukan ke Suyut, tetapi ke Agus yang hingga sekarang belum diketahui identitas maupun peran dalam proses pembelian tersebut.

Tim mediapun mencoba memintai keterangan Lurah Rengas, Agus Salim, terkait status lahan serta proses pembebasannya. Dari keterangan Agus Salim, dipilihnya lahan tersebut sebagai lokasi SMKN 7 Kota Tangsel berawal dari permintaan dari Dindikbud Banten.

Pada medio Juli 2017, Pengawas SMK pada Dindikbud Banten bernama Imam, memberitahukan bahwa Dindik Banten membutuhkan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel. Saat itu, kata Agus, ada tiga lokasi yang diusulkan untuk lahan sekolah dimaksud.

“Ada tiga lokasi yang diusulkan oleh tiga kelurahan. Kami mengusulkan lahan di RW 03. Dan akhirnya Dindikbud Banten memilih lahan yang awalnya milik Ibu Suyut itu sebagai lokasi SMKN 7,” ujar Agus Salim, saat ditemui di kantornya, Jumat (21/9/2018).

Agus Salim menjelaskan, pada awalnya lahan itu milik Suyut. Namun terjadi peralihan ke Agus. Sehingga, pada proses pembayarannya Dindikbud Banten mentransfer ke rekening Agus.
Namun, lanjut Agus Salim, saat dibebaskan proses pelepasannya pun hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Suyut dan Agus.

“Jadi Dindikbud Banten membeli lahan itu dari Pak Agus yang surat-suratnya masih berdasarkan PPJB, belum ada AJB (Akta Jual Beli) tanah,” beber Agus Salim.

Sudah Tahu Tak Ada Akses

Terkait tidak adanya akses jalan ke lokasi sekolah, lanjut Agus, tim Dindikbud Banten pernah melakukan survei ke lokasi. Meskipun saat itu mereka tahu bahwa lokasi untuk sekolah tersebut tidak memiliki akses jalan, namun Dindikbud tetap melakukan pembebasan lahan.

Namun belakangan, bahwa terdapat akses jalan melalui pagar pembatas Perumahan Bintaro sepanjang 2 meter yang belakangan diklaim sudah tercatat sebagai aset Pemkot Tangsel.

“Kami sudah dapat surat dari Pemkot bagian aset yang menyatakan bahwa pagar atau jalan (menuju lokasi SMKN 7,red) tersebut merupakan aset Pemkot,” imbuh Agus.

Tak Punya Salinan SPH

Sementara, Camat Ciputat Timur Durrahman memastikan peralihan lahan dari pemilik lahan ke Dindik Banten telah dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak (SPH).

Namun ironisnya, kata Camat, pihak Dindik Banten yang kala itu diwakili Sekretaris Dindik Banten Ardiyus tidak memberikan salinan dokumen kepemilikan tanah, termasuk pula SPH.

“Sampai saat ini kami tidak diberikan salinan dokumen maupun SPH. Memang sempat Pak Ardiyus berjanji akan memberikan salinan, tapi sampai sekarang nggak ada itu (dokumen dan SPH,red),” imbuh Durrahman.

Direktur LBH Tangsel Zulman Haris menilai terjadi kejanggalan dalam proses penjualan lahan dari Suyut kepada Agus yang dituangkan melalui PPJB.

Proses jual beli antara Suyut dengan Agus disebut berpotensi menghilangkan pajak 10 persen karena menggunakan PPJB yang notabenenya perjanjian dibawah tangan.

Sejatinya, jual beli tanah dituangkan dalam Akte Jual Beli (AJB). Sebab dengan AJB maka ada potensi pajak sebesar 10 persen yang dibebankan negara kepada penjual dan pembeli.

“Kami menganggap Dindikbud Banten keliru karena melakukan pembebasan lahan dengan dasar kepemilikan PPJB dari Agus. Sementara AJB kan tentu ada potensi pajak buat negara, nah PPJB itukan legalitasnya tidak kuat karena sama saja di bawah tangan,” kata Zulman.

Dari pantauan awak media dihalaman satu pagar komplek Perumahan Bintaro terdapat banner yang isinya menolak fasilitas jalan digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan apapun.

“Kami warga RW 08 Bintaro Jaya Sektor 2 menolak Pembongkaran tembok pembatas wilayah RW 08 untuk keperluan pembuatan akses jalan dan untuk keperluan apapun yang akan digunakan pihak manapun,” demikian bunyi penolakan warga tersebut. (agr)

Continue Reading

Kota Tangsel

Jaring Bakat Muda, Kembang Lombang Cup Digelar

Published

on

Tokoh masyarakat setempat, Junaidi beserta panitia menyerahkan hadiah kepada pemenang turnamen, tim RT 04, Minggu (9/9/2108).

SERPONG, MO – Turnamen sepakbola antar-RT sekelurahan Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah usai. Kesebelasan RT 04 berhasil memboyong Piala Kembang Lombang Cup V tahun 2018 mengalahkan RT 08 dengan skor tipis 1-0.

Joy mengubur mimpi kemenangan RT 08. Sontekan pemain bernomor punggung 7 ini menjadi penentu kemenangan RT 04. Gol ini dicetak di menit akhir babak kedua.

Kemenangan RT 04 menandakan akhir turnamen yang berlangsung di lapangan sepakbola mini RW 06 Kelurahan Ciater, Minggu, (9/9/2018) tersebut.

Ketua penyelenggara turnamen Sepakbola Kembang Lombang Cup V, Ralih mengatakan, tujuan utama gelaran ini bukanlah mencari pemenang. Lebih dari itu, ia berharap turnamen dapat merangsang bakat muda untuk berkompetisi.

“Jadi dari sini, kita ingin mengetahui pemain-pemain yang memiliki talenta bagus. Dari situ, lalu kita seleksi satu-persatu untuk dijadikan tim inti yang nantinya akan kita turunkan mengikuti turnamen besar yang ada di Tangsel,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Haji Ralih ini menjelaskan, sebagai ajang pencarian bakat muda yang ada di Kampung Ciater Tengah, pihaknya sengaja tidak melibatkan pemain dari luar Ciater.

“Semua pemain asli dari didikan sini. Karena memang semata-mata kita ingin ada pemain binaan kami yang mampu unjuk kebolehan di turnamen besar,” sambung Ralih.

Turnamen Kembang Lombang diklaim telah menelurkan sejumlah pemain muda bertalenta.

“Alhamdulillah ada, seperti Haikal, Gopar, Fajar, Dedi dan Rendy. Mereka sering mengikut turnamen besar yang awalnya hasil seleksi dari penyelenggaraan turnamen di sini,” beber Ralih.

Sementara itu warga Kampung Ciater Tengah, Junaidi mengapresiasi penyelenggaraan turnamen Sepakbola Kembang Lombang Cup V tahun 2018.

“Ini sangat positif untuk pembinaan mental pemuda. Karena, dari kegiatan ini, akan muncul pesepakbola berbakat yang akan membawa harum kampung Ciater. Sebagai warga yang peduli dengan pemuda, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini,” singkat Junaidi. (FI)

Continue Reading

Kota Tangsel

PTDI Hibahkan Pesawat CN295

Published

on

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menghibahkan satu unit pesawat kepada Polri, Jumat (7/9/2018).

TANGSEL, MO – PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menghibahkan satu unit pesawat kepada Polri. Dua pesawat rakitan anak negeri itu diterima Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) di Landasan Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (97/9/2018).

Serah terima pesawat angkut sedang taktis tersebut dihadiri Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Komjen Moechgiyarto dan Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro.

Goentoro mengatakan, penyerahan pesawat ini lebih cepat empat bulan dari waktu yang sudah ditentukan.

“Penyerahan pesawat CN295 ini dilakukan empat bulan lebih awal dengan status Ahead of Time dari target delivery yang tertulis pada kontrak, yaitu Januari 2019,” ungkap Goentoro dalam sambutannya.

Pesawat tipe CN295 merupakan perkembangan dari pendahulunya, CN235, dengan tambahan badan pesawat yang diperpanjang tiga meter, serta menggunakan mesin terbaru turboprop Pratt & Whitney PW127G.

Saat ini Direktorat Polisi Udara sudah memiliki 11 pesawat berjenis fixed wing seperti CN295. Moechgiyarto berharap, penambahan armada dapat membantu kinerja Polri dalam mengemban tugas negara. (FI)

Continue Reading

Trending