Connect with us

Nasional

Namanya Masuk 10 Besar Calon Wakil Presiden 2019

Published

on

Gatot Nurmantyo. (istimewa)

Tokoh Populer 2017JAKARTA,MO– Jenderal TNI Gatot Nurmantyo cukup moncer di tahun 2017. Namanya sangat terkenal karena keakrabannya dengan berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Ia bisa menenangkan pemimpin Islam yang sering lakukan aksi unjukrasa selama 2017.

Ia juga sering mendatangi kampus untuk berdialog dengan pemuda dan mahasiswa. Ia berikan pencerahan tentang ancaman masa depan bangsa termasuk soal kekuatan asing yang rebutan sumber daya alam dan pangan yang membuat dunia makin tidak nyaman ini. **Baca juga: Jokowi Membungkam Para Pengritik

Mendekati bulan September 2017, Jenderal kelahiran 13 Maret 1960 di Tegal, jawa Tengah ini juga pernah membuat sensasi yakni memerintahkan pemutaran G-30-S/PKI yang kemudian menimbulkan kontroversi itu. Nama Jenderal Gatot Nurmantyo melambung tinggi karena disebut-sebut akan jadi kandidat Capres 2019.

Namun ketenaran itu mendatangkan petaka baginya. Ia pensiun sebagai Panglima TNI lebih awal. Sejarah mencatat, Jenderal Gatot telah menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Sejak hari itu, jabatan Panglima TNI telah berpindah ke tangan pria kelahiran Malang, Jatim itu.

“Pagi hari ini secara resmi saya berikan tongkat pimpinan TNI. Selamat menjalankan amanah yang tidak ringan namun mulia ini,” ujar Gatot Nurmantyo di hadapan para Kepala Staf TNI dan sejumlah Pati TNI.

Dengan selesainya tugas sebagai pemimpin tertinggi di jajaran militer ini Gatot Nurmantyo meminta restu untuk memulai kehidupan yang baru. “Saya mohon doa restu untuk memulai babak baru dalam kehidupan saya,” katanya.

Gatot meminta maaf kepada seluruh prajurit TNI dan seluruh masyarakat atas kesalahannya selama menjadi pemimpin di militer. “Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini atas nama pribadi dan keluarga dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan,” tuturnya.

Salah satu prestasi Gatot selama menjabat Panglima TNI adalah keberhasilannya membongkar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Helikopter Agusta Wesland 101 atau Heli AW-101. Ia menyerahkan penyelesaian kasus yang merugikan negara sebesar Rp 224 miliar itu ke KPK, bahkan Gatot ikut konferensi pers bersama Pimpinan KPK untuk membuka kasus tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, POM TNI bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus tersebut. POM TNI menetapan lima tersangka, yakni Marsma TNI FA, Letkol WW, Pelda S, Kolonel Kal FTS, dan Marsda SB.

KPK sendiri menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni pemilik PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Dalam proses lelang proyek tersebut, Irfan diduga mengikutsertakan dua perusahaan miliknya, PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang. Hal tersebut terjadi pada April 2016 lalu.

Sebelum proses lelang, Irfan diduga sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter dengan nilai kontrak USD39,3 juta atau sekitar Rp514 miliar. Saat PT Diratama Jaya Mandiri memenangkan proses lelang pada Juli 2016, Irfan menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp738 miliar.

Meskipun kini dirinya tidak bisa mengontrol langsung penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Heli AW-101, Gatot yakin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengusut tuntas kasus tersebut. Keyakinan itu karena saat menyerahkan pengungkapan kasus tersebut ke KPK, dirinya didampingi Hadi Tjahjanto yang saat itu menjadi KSAU.

“Yakinlah bahwa TNI selalu konsisten, dan apa lagi dalam melaksanakan proses hukum, karena negara kita negara hukum dan panglima tertinggi dari TNI adalah hukum. Pak Hadi pasti akan patuhi itu,” ujar Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, Hadi sudah tahu apa yang akan dilakukan dalam mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp224 miliar. “Lho, Pak Hadi kan sama-sama saya, dalam ambil keputusan kan sama-sama saya. Dalam (pengusutan) AW kan sama-sama. Jadi sudah sangat paham beliau,” katanya. **Baca juga: Penakluk Teroris

Itulah pasang surut kehidupan yang dilalui Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menaiki roda kehidupan dengan hati yang ikhlas. Tidak merasa jumawa saat bertengger di atas dan tidak sedih ketika berada di bawah. Semua itu dijalaninya dengan dada yang lapang dan senyum yang lebar.

Apakah karier politiknya akan meredup terus? Belum tentu. Karena dari hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, nama Jenderal Gatot Nurmantyo berada di posisi teratas dari 10 besar Calon Wakil Presiden 2019.

Survei yang dilakukan pada 8-15 November 2017 dengan sample sebanyak 2.400 responden itu menghasilkan 10 besar nama untuk calon Wakil Presiden 2019. Urut-urutannya sebagai berikut : Gatot Nurmantyo 13,7 persen, AHY 13,2 persen, Anies Baswedan 13,2 persen, Sri Mulyani 3,2 persen, Ahmad Heryawan 2,8 persen, BG 2,0 persen, Cak Imin, 1,8 persen, Puan Maharani 1,2 persen, Zulifki Hasan 1,1 persen, dan tidak memilih 47,5 persen.

Jenderal bintang empat ini selalu bersyukur atas pengalamannya menjadi seorang prajurit di TNI. Terlebih saat diberi kesempatan menjadi orang nomor satu di militer. Ia tidak ngresulo atau tidak enak hati ketika keputusannya memutasi 16 perwira TNI dibatalkan oleh penggantinya. Menurut dia, pembatalan itu sah-sah saja dan merupakan hak prerogatif Panglima TNI. **Baca juga: Banyak Prestasi Luar Biasa

“Boleh-boleh saja. Sah saja. Sekarang kan saya bukan Panglima TNI. Hak prerogatif beliau (Marsekal Hadi Tjahjanto) dong,” kata Gatot usai acara Sewindu Haul Gus Dur di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017) malam. (dari berbagai sumber)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Masalah Antara Serikat Karyawan dan Rius Vernandes Selesai Kekeluargaan

Published

on

TANGERANG, MO – Manajemen Garuda Indonesia memastikan pelaporan Rius Vernandes ke polisi tidak berlanjut. Manajemen memandang unggahan Rius Vernandes di sosial media yang menjadi pemicu dari Serikat Karyawan Garuda untuk melaporkan ke pihak berwajib bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Keputusan ini diambil setelah Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara, berdialog dengan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) sebagai pelapor.

“Saya memahami sikap karyawan Garuda yang terganggu dengan unggahan saudara Rius, tapi saya juga menganggap bahwa unggahan tersebut bisa menjadi cermin bagi manajemen untuk selalu berbenah” ujar penyandang gelar Sarjana Ekonomi UGM ini.

“Kami juga sudah meminta Sekarga untuk mencabut laporan di kepolisian dan memastikan case closed dengan semangat kekeluargaan”, jelas Ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

“Kami yakin masing-masing pihak memiliki niatan baik dan kecintaan yang tinggi terhadap Garuda Indonesia sebagai maskapai pembawa bendera bangsa yang membanggakan Indonesia”.

Manajemen tentunya berupaya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh rekan karyawan tersebut merupakan wujud loyalitas dan soliditas mereka atas keberlangsungan Perusahaan yang tentunya harus kami jaga spiritnya. Begitu pun dengan masukan yang disampaikan oleh Rius adalah bentuk perhatian dan komitmen Rius terhadap peningkatan layanan Garuda Indonesia untuk dapat berkembang lebih baik lagi.

Perlu kiranya kami tegaskan, Garuda Indonesia selalu menempatkan masukan dan kritik membangun dari pelanggan sebagai aset penting Perusahaan untuk terus mengoptimalkan layanan.

“Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari para pengguna jasa serta masyarakat, kami yakin kedepannya Garuda Indonesia akan semakin memberikan layanan terbaik sesuai dengan harapan pengguna jasa”.

“Garuda Indonesia juga akan senantiasa terus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang aktif dalam media sosial dengan berupaya meningkat kualitas pelayanan yg lebih baik. Terlebih mengingat tuntutan masyarakat yg semakin tinggi dan perkembangan dunia sosial media”, jelasnya.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan masyarakat untuk terus mendorong Garuda Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi sebagai maskapai kebanggaan Indonesia”, tutup Ari.(bono)

Continue Reading

Nasional

Persoalan Lahan, Menkumham : Ini Cuma Perbedaan Pendapat, Sudah Selesai

Published

on

TANGERANG, MO – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan persoalan sengketa lahan dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah sudah selesai. dikutip dari detiknews.com, Yasonna mengatakan itu hanya perbedaan pendapat antara kakak dan adik.

“Jadi soal perbedaan pendapat. Kalian ini bilang perseteruan, enak aja. Perbedaan pendapat antara kita dengan Pemerintah Kota Tangerang, sudah selesai,” kata Yasonna di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan ll0Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Yasonna menjelaskan persoalan sudah selesai setelah kedua belah pihak dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengenai persoalan lahan yang sempat diributkan, Yasonna mengatakan sudah ada beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan selanjutnya.

“Pak Menteri Dalam Negeri mengundang Kementerian Hukum dan HAM, Pak Gubernur (Banten), Wali Kota (Tangerang) untuk melihat perbedaan persepsi mengenai soal tanah-tanah Kementerian Hukum dan HAM, yang dibangun oleh pemerintah kota, belum ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM, dan masalah izin soal keberadaan Poltek Imigrasi dan Politeknik Kemasyarakatan yang dibangun Kementerian Hukum dan HAM. Disepakati izin akan segera dikeluarkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan tanggal 22 November 2018 mengenai hal ini,” ujar dia.

“Mengenai gedung MUI, kita sudah prinsip setuju diminta supaya Pemerintah Kota Tangerang menyelesaikan administrasi untuk memproses untuk mengajukan kepada kita, ada beberapa item. Itu belum ditindaklanjuti,” sambung Yasonna.

Menurut Yasonna, Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengundang sejumlah pihak untuk membahas teknis penyelesaian sengketa lahan antara Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang. Bagi Yasonna, ini hanya persoalan perbedaan persepsi.

“Nanti Pak Gubernur akan mengundang kita. Jadi sebetulnya ini perbedaan pendapat antara abang dan adik saja. Jadi, sudah selesaikan,” ujar dia.

“Sudah selesai kemarin. Sudah selesai di Kemendagri, hanya teknisnya supaya terselesaikan dengan baik. Jadi kadang-kadang adik ini salah persepsi, jadi kita koreksi,” sambung dia.(red)

Continue Reading

Kota Tangerang

Kemenkumham Laporkan Walikota Tangerang ke Polisi, Ini Kata Mantan Ketua MK

Published

on

Walikota Tangerang saat menghadiri konferensi pers. (Ist)

TANGERANG,MO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD ikut menanggapi persolan antara Walikota Tangerang dan Kementerian Hukum dan HAM. Diketahui, Kemenkumham telah melaporkan orang nomer satu di Kota bermotto Akhlakul Karimah itu ke pihak kepolisian pada Selasa (16/7).

“Diberitakan, Kemenkum HAM berselisih, saling lapor ke polisi dgn Walkot Tangerang krn penggunaan lahan utk bangunan pelayanan publik. Ini, kan soal administrasi pemerintahan. Mengapa merepotkan polisi se-akan2 pidana? Hrs-nya ditempuh penyelesaian internal, administratiefberoep,” cuit Mahfud MD di akun twitter miliknya bernama @mohmahfudmd.

Cuitan Presidium Majelis Nasional KAHMI ini pun telah disukai 630 pengguna twitter, 135 retweet dan 126 komentar.

“Kalau tindak pidana memang hrs dilaporkan ke polisi. Tp kalau perselisihan antar pejabat administrasi negara/pemerintahan maka penyelesaiannya internal atau administratiefberoep saja. Kalau soal pidana, apa2 lapor polisi memang biasa. Tp kalau soal administrasi pemerintahan: tdk,” ungkap Mahfud MD.

Sementara itu, salah satu netizen @AliMustofaSurur memberi komenta “Yah… jaman sekarang prof. Sdh 5 tahun belakangan ini kan yg hobbynya dikit2xdikit2x lapor. Mosok njenengan ora niteni sih??,” cuitnya. (red)

Continue Reading

Trending