Connect with us

Nasional

Namanya Masuk 10 Besar Calon Wakil Presiden 2019

Published

on

Gatot Nurmantyo. (istimewa)

Tokoh Populer 2017JAKARTA,MO– Jenderal TNI Gatot Nurmantyo cukup moncer di tahun 2017. Namanya sangat terkenal karena keakrabannya dengan berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Ia bisa menenangkan pemimpin Islam yang sering lakukan aksi unjukrasa selama 2017.

Ia juga sering mendatangi kampus untuk berdialog dengan pemuda dan mahasiswa. Ia berikan pencerahan tentang ancaman masa depan bangsa termasuk soal kekuatan asing yang rebutan sumber daya alam dan pangan yang membuat dunia makin tidak nyaman ini. **Baca juga: Jokowi Membungkam Para Pengritik

Mendekati bulan September 2017, Jenderal kelahiran 13 Maret 1960 di Tegal, jawa Tengah ini juga pernah membuat sensasi yakni memerintahkan pemutaran G-30-S/PKI yang kemudian menimbulkan kontroversi itu. Nama Jenderal Gatot Nurmantyo melambung tinggi karena disebut-sebut akan jadi kandidat Capres 2019.

Namun ketenaran itu mendatangkan petaka baginya. Ia pensiun sebagai Panglima TNI lebih awal. Sejarah mencatat, Jenderal Gatot telah menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Sejak hari itu, jabatan Panglima TNI telah berpindah ke tangan pria kelahiran Malang, Jatim itu.

“Pagi hari ini secara resmi saya berikan tongkat pimpinan TNI. Selamat menjalankan amanah yang tidak ringan namun mulia ini,” ujar Gatot Nurmantyo di hadapan para Kepala Staf TNI dan sejumlah Pati TNI.

Dengan selesainya tugas sebagai pemimpin tertinggi di jajaran militer ini Gatot Nurmantyo meminta restu untuk memulai kehidupan yang baru. “Saya mohon doa restu untuk memulai babak baru dalam kehidupan saya,” katanya.

Gatot meminta maaf kepada seluruh prajurit TNI dan seluruh masyarakat atas kesalahannya selama menjadi pemimpin di militer. “Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini atas nama pribadi dan keluarga dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan,” tuturnya.

Salah satu prestasi Gatot selama menjabat Panglima TNI adalah keberhasilannya membongkar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Helikopter Agusta Wesland 101 atau Heli AW-101. Ia menyerahkan penyelesaian kasus yang merugikan negara sebesar Rp 224 miliar itu ke KPK, bahkan Gatot ikut konferensi pers bersama Pimpinan KPK untuk membuka kasus tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, POM TNI bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus tersebut. POM TNI menetapan lima tersangka, yakni Marsma TNI FA, Letkol WW, Pelda S, Kolonel Kal FTS, dan Marsda SB.

KPK sendiri menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni pemilik PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Dalam proses lelang proyek tersebut, Irfan diduga mengikutsertakan dua perusahaan miliknya, PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang. Hal tersebut terjadi pada April 2016 lalu.

Sebelum proses lelang, Irfan diduga sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter dengan nilai kontrak USD39,3 juta atau sekitar Rp514 miliar. Saat PT Diratama Jaya Mandiri memenangkan proses lelang pada Juli 2016, Irfan menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp738 miliar.

Meskipun kini dirinya tidak bisa mengontrol langsung penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Heli AW-101, Gatot yakin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengusut tuntas kasus tersebut. Keyakinan itu karena saat menyerahkan pengungkapan kasus tersebut ke KPK, dirinya didampingi Hadi Tjahjanto yang saat itu menjadi KSAU.

“Yakinlah bahwa TNI selalu konsisten, dan apa lagi dalam melaksanakan proses hukum, karena negara kita negara hukum dan panglima tertinggi dari TNI adalah hukum. Pak Hadi pasti akan patuhi itu,” ujar Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, Hadi sudah tahu apa yang akan dilakukan dalam mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp224 miliar. “Lho, Pak Hadi kan sama-sama saya, dalam ambil keputusan kan sama-sama saya. Dalam (pengusutan) AW kan sama-sama. Jadi sudah sangat paham beliau,” katanya. **Baca juga: Penakluk Teroris

Itulah pasang surut kehidupan yang dilalui Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menaiki roda kehidupan dengan hati yang ikhlas. Tidak merasa jumawa saat bertengger di atas dan tidak sedih ketika berada di bawah. Semua itu dijalaninya dengan dada yang lapang dan senyum yang lebar.

Apakah karier politiknya akan meredup terus? Belum tentu. Karena dari hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, nama Jenderal Gatot Nurmantyo berada di posisi teratas dari 10 besar Calon Wakil Presiden 2019.

Survei yang dilakukan pada 8-15 November 2017 dengan sample sebanyak 2.400 responden itu menghasilkan 10 besar nama untuk calon Wakil Presiden 2019. Urut-urutannya sebagai berikut : Gatot Nurmantyo 13,7 persen, AHY 13,2 persen, Anies Baswedan 13,2 persen, Sri Mulyani 3,2 persen, Ahmad Heryawan 2,8 persen, BG 2,0 persen, Cak Imin, 1,8 persen, Puan Maharani 1,2 persen, Zulifki Hasan 1,1 persen, dan tidak memilih 47,5 persen.

Jenderal bintang empat ini selalu bersyukur atas pengalamannya menjadi seorang prajurit di TNI. Terlebih saat diberi kesempatan menjadi orang nomor satu di militer. Ia tidak ngresulo atau tidak enak hati ketika keputusannya memutasi 16 perwira TNI dibatalkan oleh penggantinya. Menurut dia, pembatalan itu sah-sah saja dan merupakan hak prerogatif Panglima TNI. **Baca juga: Banyak Prestasi Luar Biasa

“Boleh-boleh saja. Sah saja. Sekarang kan saya bukan Panglima TNI. Hak prerogatif beliau (Marsekal Hadi Tjahjanto) dong,” kata Gatot usai acara Sewindu Haul Gus Dur di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017) malam. (dari berbagai sumber)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Wakil Hadiri Rapat Progres Tol Kunciran – Cengkareng

Published

on

JAKARTA, MO – Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, hadir dalam Rapat Pembahasan Progres Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng yang bertempat di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Rapat kali ini membahas beberapa point diantaranya progres pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi, percepatan pengadaan tanah untuk aset pemerintah dan status relokasi Puskesmas Pembantu Cipete.

Wakil menjelaskan Pustu Cipete telah selesai pemilihan lokasinya, dan hanya tinggal menunggu proses relokasi.

“Tinggal percepatan penyelesainannya saja, untuk Pustu Cipete lokasi tanah penggantinya sudah ada,” paparnya.

Selain itu, terkait percepatan pengadaan tanah untuk aset pemerintah yaitu tanah Bengkok, pihak Kementerian PUPR akan segera melakukan penggantian aset.

“Sudah kami sampaikan ke BPN, karena tanah Bengkok ini milik kami, jadi tidak boleh ada bangunan sama sekali. Kemudian juga nanti akan ada penggantian aset dari KemenPUPR,” tambah Sachrudin.

Sementara itu, Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Leonardi, menerangkan progres konstruksi yang sudah mencapai 75 persen diharapkan dapat selesai paling lambat Juni 2020 dan pembebasan lahan paling lambat Februari 2020.

“Tersisa 386 bidang lahan yang belum dibebaskan. Ini harus segera kita kejar targetnya, karena menyambungkan wilayah Kota Tangerang dengan wilayah barat Jakarta dan Bandara Internasional Soeta bisa mengurangi beban volume di JORR II hingga Cibitung,” seru Leonardi.

Dalam rapat kali ini, turut hadir perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kejaksaan Agung, PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), dsn PT. Wijaya Karya.(BS)

Continue Reading

Nasional

Gubernur : Sejak Awal Saya Rayu Pengungsi untuk Bersedia Direlokasi

Published

on

JAKARTA, MO – Menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta Pemprov Banten dan Kabupaten Lebak untuk merelokasi korban banjir bandang di Kab Lebak.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan jika saat pertama kali mengunjungi para pengungsi di Kabupaten Lebak, dirinya sudah merayu para korban untuk bersedia direlokasi, khususnya untuk beberapa area permukiman yang berada di zona berbahaya pada alur Sungai Ciberang.

Demikian diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) usai menghadiri Rapat Terbatas Penanganan Banjir yang dipimpin langsung oleh  Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (Rabu, 8/1/2020). Turut hadir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Lebak Ity Jayabaya serta Bupati Bogor Ade Yasin.

Ditegaskan juga oleh Gubernur Banten, jika program-program terkait di Pemprov Banten akan diarahkan untuk mendukung program  penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak.

“Sewa rumah sementara sebelum dibangun rumah yang baru menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selanjutnya akan dibangun rumah dan diberikan ganti rugi kepada rumah yang rusak ringan, sedang dan berat,” ungkap Gubernur

Dan Penanganan pasca bencana, khususnya pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Banten, sebelumnya telah dibicarakan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) dan departemen terkait. Dimana terlebih dulu akan dilakukan inventarisasi agar bisa mengukur sisa lahan yang masih dapat digunakan. Dan jika tak ada sisa lahan, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan mencarikan lahan. Dan pada dasarnya Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak siap untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Presiden Jokowi juga menilai dari kunjungan ke daerah yang terkena bencana jika penanganannya di setiap Daerah sudah berjalan baik, dari proses tanggap darurat, proses evakuasi, ketersediaan logistik bagi pengungsi, posko pelayanan kesehatan, hingga penanganganan daerah yang terkena longsor walaupun masih ada beberapa daerah yang harus segera dibuka aksesnya dikarenakan longsor.

Dan Presiden juga mengajak semuanya evaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga memiliki strategi jangka pendek dan panjang. Dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadiri rapat terbatas kali ini harus dapat saling bersinergi dalam penanganan bencana. Juga sinergitas untuk mengatasi banjir di Jakarta.

“Bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat, Banten, saya berharap semuanya bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota, tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak akan komprehensif dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah,” ujar Jokowi.

Sementara itu, akibat banjir bandang di Kabupaten Lebak, Prov Banten terdapat 1410 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 19 sekolah rusak. Serta 30 jembatan dan  jalan juga mengalami kerusakan yang kerugiannya ditaksir mencapai Rp 90 Miliar.(BS)

Continue Reading

Nasional

Wagub Pastikan Layanan Dasar Korban Terpenuhi

Published

on

JAKARTA, MO – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri terkait banjir Jakarta, Jabar dan Banten di kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Usai rapat, kepada pers, Wagub mengatakan Pemprov Banten saat ini tengah fokus melakukan penanganan korban banjir, khususnya di Kabupaten Lebak, dengan memastikan pelayanan dasar para korban terpenuhi.

“Kebutuhan tempat tinggal sementara dalam hal ini pengungsian, pangan, kesehatan, pendidikan, itu dulu yang kita fokuskan bisa diterima oleh para korban,” kata Wagub

Diungkapkan Wagub, khusus di Kabupaten Lebak sampai H+6 banjir bandang tercatat sebanyak 1.310 rumah warga yang rusak sehingga tidak bisa ditinggali lagi oleh pemiliknya. “Mereka ini lah yang jadi sasaran pelayanan dasar kami di tenda-tenda pengungsian,” imbuhnya.

Lebih jauh Wagub mengatakan, masih ada sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak yang terisolir akibat banjir bandang 1 Januari lalu. Wagub mengaku, pihaknya bersama pemerintah pusat, Pemkab Lebak, TNI, Polri, Basarnas, PMI dan unsur relawan kini masih tengah melakukan proses evakuasi terhadap mereka. “Sambil mengevakuasi, kita pastikan juga logistik terdistribusikan kepada mereka yang menunggu giliran untuk dievakuasi,” ujarnya.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah menteri. Diantaranya Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati. Selain itu juga hadir Kepala BPPT Hammam Riza, Kepala BMKG Dwikorita, Kabasarnas Marsdya TNI Bagus Puruhito, perwakilan TNI, dan perwakilan dari BNPB. Hadir pula dari pemerintah seperti Gubernur DKI Jakarta dan BPBD daerah di Indonesia yang saat ini mengalami bencana banjir dan longsor.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, banjir menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan perumahan warga. Akibat debit air yang tinggi, perumahan di tepi sungai ikut terendam sehingga sungai terlihat berpindah lokasi.

“Berdasarkan data kerusakan fasum, fasos dan perumahan, Kabupaten Lebak merupakan daerah dengan kerusakan infrastruktur terbanyak, disusul Kabupaten Bogor. Di lebak ini ada Pak Wagub, sampai sungainya ada sungai yang pindah, bergeser dari sungai awal kemudian desanya jadi sungai baru,” katanya.

Lebih jauh, Muhadjir mengatakan berdasarkan data BNPB yang ia terima, banjir dan longsor berdampak pada 293 kelurahan dan 74 kecamatan. Sebanyak 35.502 warga mengungsi, dan 67 orang meninggal dunia.

Ia juga menyebut sebanyak 12 Kabupaten/Kota telah menetapkan status tanggap darurat yaitu dari Provinsi Jawa Barat dan Banten.(BS)

Continue Reading

Trending