Connect with us

Nasional

Namanya Masuk 10 Besar Calon Wakil Presiden 2019

Published

on

Gatot Nurmantyo. (istimewa)

Tokoh Populer 2017JAKARTA,MO– Jenderal TNI Gatot Nurmantyo cukup moncer di tahun 2017. Namanya sangat terkenal karena keakrabannya dengan berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Ia bisa menenangkan pemimpin Islam yang sering lakukan aksi unjukrasa selama 2017.

Ia juga sering mendatangi kampus untuk berdialog dengan pemuda dan mahasiswa. Ia berikan pencerahan tentang ancaman masa depan bangsa termasuk soal kekuatan asing yang rebutan sumber daya alam dan pangan yang membuat dunia makin tidak nyaman ini. **Baca juga: Jokowi Membungkam Para Pengritik

Mendekati bulan September 2017, Jenderal kelahiran 13 Maret 1960 di Tegal, jawa Tengah ini juga pernah membuat sensasi yakni memerintahkan pemutaran G-30-S/PKI yang kemudian menimbulkan kontroversi itu. Nama Jenderal Gatot Nurmantyo melambung tinggi karena disebut-sebut akan jadi kandidat Capres 2019.

Namun ketenaran itu mendatangkan petaka baginya. Ia pensiun sebagai Panglima TNI lebih awal. Sejarah mencatat, Jenderal Gatot telah menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Sejak hari itu, jabatan Panglima TNI telah berpindah ke tangan pria kelahiran Malang, Jatim itu.

“Pagi hari ini secara resmi saya berikan tongkat pimpinan TNI. Selamat menjalankan amanah yang tidak ringan namun mulia ini,” ujar Gatot Nurmantyo di hadapan para Kepala Staf TNI dan sejumlah Pati TNI.

Dengan selesainya tugas sebagai pemimpin tertinggi di jajaran militer ini Gatot Nurmantyo meminta restu untuk memulai kehidupan yang baru. “Saya mohon doa restu untuk memulai babak baru dalam kehidupan saya,” katanya.

Gatot meminta maaf kepada seluruh prajurit TNI dan seluruh masyarakat atas kesalahannya selama menjadi pemimpin di militer. “Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini atas nama pribadi dan keluarga dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan,” tuturnya.

Salah satu prestasi Gatot selama menjabat Panglima TNI adalah keberhasilannya membongkar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Helikopter Agusta Wesland 101 atau Heli AW-101. Ia menyerahkan penyelesaian kasus yang merugikan negara sebesar Rp 224 miliar itu ke KPK, bahkan Gatot ikut konferensi pers bersama Pimpinan KPK untuk membuka kasus tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, POM TNI bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus tersebut. POM TNI menetapan lima tersangka, yakni Marsma TNI FA, Letkol WW, Pelda S, Kolonel Kal FTS, dan Marsda SB.

KPK sendiri menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni pemilik PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Dalam proses lelang proyek tersebut, Irfan diduga mengikutsertakan dua perusahaan miliknya, PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang. Hal tersebut terjadi pada April 2016 lalu.

Sebelum proses lelang, Irfan diduga sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter dengan nilai kontrak USD39,3 juta atau sekitar Rp514 miliar. Saat PT Diratama Jaya Mandiri memenangkan proses lelang pada Juli 2016, Irfan menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp738 miliar.

Meskipun kini dirinya tidak bisa mengontrol langsung penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Heli AW-101, Gatot yakin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengusut tuntas kasus tersebut. Keyakinan itu karena saat menyerahkan pengungkapan kasus tersebut ke KPK, dirinya didampingi Hadi Tjahjanto yang saat itu menjadi KSAU.

“Yakinlah bahwa TNI selalu konsisten, dan apa lagi dalam melaksanakan proses hukum, karena negara kita negara hukum dan panglima tertinggi dari TNI adalah hukum. Pak Hadi pasti akan patuhi itu,” ujar Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, Hadi sudah tahu apa yang akan dilakukan dalam mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp224 miliar. “Lho, Pak Hadi kan sama-sama saya, dalam ambil keputusan kan sama-sama saya. Dalam (pengusutan) AW kan sama-sama. Jadi sudah sangat paham beliau,” katanya. **Baca juga: Penakluk Teroris

Itulah pasang surut kehidupan yang dilalui Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menaiki roda kehidupan dengan hati yang ikhlas. Tidak merasa jumawa saat bertengger di atas dan tidak sedih ketika berada di bawah. Semua itu dijalaninya dengan dada yang lapang dan senyum yang lebar.

Apakah karier politiknya akan meredup terus? Belum tentu. Karena dari hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, nama Jenderal Gatot Nurmantyo berada di posisi teratas dari 10 besar Calon Wakil Presiden 2019.

Survei yang dilakukan pada 8-15 November 2017 dengan sample sebanyak 2.400 responden itu menghasilkan 10 besar nama untuk calon Wakil Presiden 2019. Urut-urutannya sebagai berikut : Gatot Nurmantyo 13,7 persen, AHY 13,2 persen, Anies Baswedan 13,2 persen, Sri Mulyani 3,2 persen, Ahmad Heryawan 2,8 persen, BG 2,0 persen, Cak Imin, 1,8 persen, Puan Maharani 1,2 persen, Zulifki Hasan 1,1 persen, dan tidak memilih 47,5 persen.

Jenderal bintang empat ini selalu bersyukur atas pengalamannya menjadi seorang prajurit di TNI. Terlebih saat diberi kesempatan menjadi orang nomor satu di militer. Ia tidak ngresulo atau tidak enak hati ketika keputusannya memutasi 16 perwira TNI dibatalkan oleh penggantinya. Menurut dia, pembatalan itu sah-sah saja dan merupakan hak prerogatif Panglima TNI. **Baca juga: Banyak Prestasi Luar Biasa

“Boleh-boleh saja. Sah saja. Sekarang kan saya bukan Panglima TNI. Hak prerogatif beliau (Marsekal Hadi Tjahjanto) dong,” kata Gatot usai acara Sewindu Haul Gus Dur di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017) malam. (dari berbagai sumber)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Retail Hero Salurkan 100.000 Air Mineral ke Sulteng

Published

on

Sejumlah warga menerima bantuan Hero Group, Jumat (9/11/2018).

SULTENG, MO – Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sigi, Dan Donggala beberapa waktu lalu menyisakan duka mendalam untuk Indonesia. Sejumlah pihak membantu pemulihan di lokasi bencana sejak bencana itu diketahui 28 September lalu. Tak terkecuali PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group).

Menjalin kerjasama dengan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), perusahaan retail tersebut ikut serta memberikan bantuan untuk meringankan beban korban bencana.

“Kejadian yang menimpa masyarakat Palu, Sigi dan Donggala menorehkan kesedihan di hati kita semua. Melihat bencana yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, kini saatnya kita bahu membahu memberikan dukungan dan meringankan beban mereka agar selalu memiliki semangat untuk kembali menata kehidupan dan kota tercintanya” ungkap Tony Mampuk, GM Corporate Affairs Hero Group.

Hero Group melalui unit bisnisnya Giant memberikan bantuan berupa 100.000 botol air mineral serta 5.900 pax tisu basah yang didistribusikan ke 20 wilayah yang terkena dampak bencana.

Penyaluran air mineral private label Giant dan tisu basah Guardian dilakukan secara bertahap, dimulai dari tanggal 1 November 2018, serta turut menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau karena infrastruktur yang rusak akibat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Hero Group berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat terdampak, juga menjadi pengingat untuk hidup saling tolong menolong agar menjadi berkah bagi sekitar. (fi)

Continue Reading

Banten Raya

Banten Sabet Predikat Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten dianugerahi penghargaan Publik Cukup Informatif.

JAKARTA, MO – Komisi Informasi Pusat (KIP), menganugerahkan Pemerintah Provinsi Banten Predikat Badan Publik Cukup Informatif. Penganugerahan itu digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/11/ 2018). Pemprov Banten dinilai berhasil mewujudkan badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Anugerah badan publik Informatif disampaikan langsung Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla kepada pimpinan badan publik. Sedangkan anugerah badan publik menuju informatif, dan cukup informatif disampaikan oleh Ketua KIP, Gede Narayana.

Dalam sambutannya, Wapres Yusuf Kalla berpesan agar setiap badan publik terbuka  lantaran sekarang merupakan era keterbukaan informasi dan setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi.

Wapres mencontohkan, pada masa lalu informasi kecelakaan pesawat terbang merupakan informasi yang tabu untuk disebarluaskan. Tetapi saat ini, setiap informasi menyangkut kecelakaan Lion Air JT610 harus diinformasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan informasi  tersebut.

“Ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut,” kata Wapres

Ketua KIP, Gede Narayana menambahkan, partisipasi badan publik terhadap keterbukaan informasi meningkat. Kondisi itu ditandai dengan banyaknya pengembalian kuesioner sebesar 62,83 persen.

Dalam laporannya Gede Narayana mengungkapkan,  terdapat 460 Badan Publik di Indonesia, dan 289 badan publik telah mengembalikan kuesionernya kepada Komisi Informasi Pusat.

Sementara itu, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2018 dilakukan kepada tujuh jenis badan publik, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN), badan usaha milik negara (BUMN), lembaga non-struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, kementerian serta partai politik. Penilaian KI terhadap badan publik dibagi atas lima kategori yaitu Informatif (dengan nilai 90 – 100), Menuju Informatif (80 – 89,9), Cukup Informatif (60 – 79,9), Kurang Informatif (40 – 59,9) dan Tidak Informatif (kurang dari 39,9).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengatakan, pihaknya bertekad untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten.  Ia mengaku bersyukur atas anugerah yang diberikan saat ini, yakni cukup informatif.

“Tapi, kami harus terus meningkatkannya kepada yang lebih baik,” katanya.

Komari mengatakan, Provinsi Banten sebagai provinsi muda sudah bisa mensejajarkan diri dengan provinsi-provinsi lainnya yang sudah lama berdiri dalam keterbukaan informasi publik. Dari semua provinsi yang mendapatkan anugerah informatif, menuju informatif, dan cukup informatif, merupakan provinsi besar.

“Dan, Banten berada dalam jajaran provinsi-provinsi tersebut,” imbuhnya. (fi)

Continue Reading

Nasional

Dana Desa Jangan Diserobot Untuk Dana Kelurahan

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Pemerintah diminta cermat menentukan Dana Kelurahan. Pemotongan Dana Desa ke Dana Kelurahan tidak boleh dilakukan.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menolak jika alokasi dana kelurahan bersumber dari pemotongan Dana Desa.

Sekjen Fitra Misbah Hasan menyampaikan, memang dana kelurahan merupakan kebijakan yang perlu diapresiasi. Kebijakan tersebut sudah dijelaskan dalam UU Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014, dalam Pasal 230 ayat 1. Dana Kelurahan harus diperuntukan bagi peningkatan fungsi pelayanan dasar.

Bukan hanya untuk biaya operasional kinerja perangkat kelurahan. Ini sesuai Pasal 5 dalam PP 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Yaitu harus ada fungsi pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan.

“Karena itu, pemerintah perlu lebih cermat menentukan sumber pembiayaan untuk dana kelurahan,” tutur Misbah Hasan.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk kelurahan seharusnya dimaksimalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Agar manfaatnya sampai ke level kelurahan.

Agar tidak menciptakan tendensi politis, pemerintah wajib untuk merevisi PP no 73 tahun 2005 dan regulasi terkait dengan kelurahan.

“Selain itu, tujuan lainnya agar kebijakan alokasi dana kelurahan dapat berlanjut tidak sebatas ramai ditahun politik, fungsi dan kedudukan kelurahan lebih jelas,” ujar Misbah.

Dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lanjutnya, berupa pemotongan dana desa tidak perlu dilakukan. Sebab berdasarkan PP No 17 tahun 2018 sudah tegas, anggaran tersebut dialokasikan dari APBD, untuk daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki desa alokasinya paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki desa alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten kota tersebut.

“Sebab, secara subtansi status desa dengan kelurahan berbeda. Kelurahan lebih berfungsi administratif. Sedangkan pemerintahan desa memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan dan anggaran bagi jalannya pembagunan desa,” jelasnya.

Jika dilaksanakan pada 2019, alokasi dana kelurahan harus diiringi aspek perencanaan yang tepat agar tidak terkesan menjadi alat politik dari Petahana.

“Selain itu, aspek transparansi peruntukan dan laporan pertanggungjawaban keuangannya, harus menjadi prioritas dari kebijakan ini,” ujar Misbah.

Sementara Divisi Advokasi Fitra, Gulfino menuturkan, pada 2019, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran kelurahan melalui transfer DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 3 triliun. Atau setiap kelurahan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp 355 juta. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending