Connect with us

Serang

Tindaklanjuti Instruksi Presiden Tutup Tambang Emas Ilegal, Gubernur : Segera Lakukan Operasi

Published

on

SERANG, MO – Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menutup penambangan emas ilegal di Kabupaten Lebak, Gubernur Banten Wahidin Halim memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Perondustrian dan Perdagangan untuk segera melakukan operasi dan inventarisasi di lokasi tambang emas ilegal tersebut bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda). Karena menurutnya, melihat kemudharatan baik kerusakan maupun kematian yang diakibatkan begitu besar, maka yang perlu dilakukan adalah pendekatan hukum.

“Penambangan mungkin bukan satu-satunya penyebab banjir. Tapi kalau memang terbukti mengakibatkan kemudaharatan orang banyak, pendekatannya bukan lagi sosial tapi hukum. Kalau dalam kacamatan hukum melanggar ya dihukum. Jadi jangan nanti terlampau banyak perdebatan aspek sosial dan ekonomi. Kalau itu penyebab satu-satunya yaudah sikat aja,”tegas Gubernur saat memimpin rapat dengan seluruh Kepala dan Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, bertempat di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang pada Senin (13/1/2020).

Gubernur juga menginstruksikan Dinas LHK untuk melakukan survey dan menginventarisasi kandungan bahan kimia khususnya merkuri yang menjadi bahan utama pengolah hasil tambang emas. Karena, berdasatkan laporan dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, hasil perkebunan, pertanian dan perikanan wilayah tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang digunakan pengolah tambang emas. Sehingga akan membahayakan masyarakat secara jangka panjang.

“Karena yang paling bahaya itu kan soal merkurinya berarti meracuni kecuali punya sistem sterilisasi yang baik. Karena berakibat kerusakan lingkungan dan kematian, oleh karenanya LH ambil sampel dari hulu sampai hilir sejauh mana kontaminasinya. Kalau terbukti ya sudah dihukum. Harus tegas, dalam keadaan mengkhawatirkan LH harus buktikan dengan hasil survey. Segera lakukan penelitian LH dan ESDM, invetarisasi, dan segera buat laporan dari hasil inventarisasinya,”tegasnya lagi

Selain itu, Gubernur juga memerintahkan Disperindag untuk mengecek peredaran penjualan bahan kimia merkuri mulai dari pemasok hingga toko-toko yang mengedarkan. Terlebih, jika penjualan bahan kimia tersebut berstatus ilegal atau tidak berijin.

“Kalau presiden perintahnya begitu, laksanakan. Kalau kita beralibi dengan cara berfikir sosial ekonomi ya susah. Jadi laksanakan operasi, inventarisasi, turun dan hukum gurandilnya. Itu tanah negara harus ada ijin, nggak ada kompromi,”tutur Gubernur

Kepala Dinas LHK Provinsi Banten M Husni Hasan mengungkapkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Polda Banten untuk menindaklanjuti kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lebak. Berdasarkan laporan terakhir, Polda telah memasang police line di kawasan penambangan emas ilegal dan terus melakuakan pemantauan lokasi setiap harinya.

“Kami terus berkoordinasi aktif dengan Polda, karena memang untuk tindakan hukumnya oleh Polda,”jelasnya

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi menjelaskan, pekan lalu pihaknya telah diminta Polda Banten menjadi saksi ahli terkait 4 lokasi pengolahan tambang emas di Lebak Gedong yang sudah masuk ke dalam BAP polda. Pengolahan hasil tambang emas sebenarnya bukan milik masyarakat, tetapi orang kota yang mempunyai keahilan dan bisnis mengolah emas dari Gunung Halimun. Metodenya, ujar Eko, sebagian menggunakan merkuri, sebagian menggunakan sianida. Dibanding dengan sianida, merkuri lebih berbahaya bagi masyarakat karena tidak mudah menguap ketika terbawa air atau mengakir ke pertanian.

Kepala Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso menambahkan, berdasarkan hasil pantauannya, terdapat 2 toko di Kabupaten Lebak yang menjual merkuri, namun sebagian juga memperolehnya dari Sukabumi. Untuk itu, selain bekerjasama dengan aparat hukum setempat dalam penegakannya, juga bekerjasama dengan Polda Jawa Barat sebagai upaya preventif.(BS)

Serang

Pemprov Banten Hentikan Rencana Pembangunan di Situ Gede

Published

on

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi Banten menghentikan rencana pembangunan jalan dan jembatan di Situ Gede    Kelurahan Cikokol Kecamanan Tangerang Kota Tangerang. PT Alfa Goldland Realty sebagai pengembang Apartement Kota Ayodhya hendak melengkapi prasarana bangunan. Hal itu sesuai dengan hasil Rapat Pembahasan Perizinan Pembangunan Jalan dan Jembatan Situ Gede oleh PT Alfa Goldland Realty yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Al Muktabar di ruang rapat Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (27/01/2020).

“Bahwa seluruh pengelolaan lahan itu dasarnya adalah bukti kepemilikan lahan. Jika itu terdaftar secara administratif, pihak pengembang dan pemberi ijin sudah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan, yaitu Pemrpov Banten,” tegas Sekda

Sebelumnya, PT Alfa Goldland Realty berencana membangun jalan dan jembatan di Kawasan Situ Gede Kota Tangerang. Dasar pembangunannya adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 644 Tahun 2018 tentang izin mendirikan bangunan atas nama PT Alfa Goldland Realty tertanggal 23 Oktober 2018. Dalam dokumen di atas,  turut tercantum tentang rencana pembagunan prasarana bangunan konstruksi jembatan seluas 736 meter persegi.

Ijin sebagaimana yang diberikan dalam diktum ke satu Keputusan Walikota Tangerang menyatakan bahwa sarana yang akan didirikan berada di atas tanah status hak guna bangunan. Hal ini dibuktikan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor 812 tanggal 15 Agustus 2009. Terletak di Situ Gede  Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota  Tangerang.

Dasar yang selanjutnya terdapat IMB. Ijin ini dikeluarkan setelah memperhatikan adanya rekomendasi  analisis dampak lalu lintas  dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemprov Banten tanggal  9 Oktober 2015. Adanya ijin penggunaan sumber daya air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 4 Desember 2017. Adanya kajian teknis pembangunan jembatan Dinas PUPR Kota Tangerang tanggal 4 April 2018. Serta, adanya ijin lingkungan pada tanggal 30 Agustus 2018. Berikut merupakan alur perijinan yang diberikan oleh Walikota Tangerang untuk pembangunan jembatan yang akan dimulai pada tanggal 7 okt 2019 dan diperkirakan akan rampung pada 30 juni 2020.

Melihat adanya aktivitas di atas asset milik Pemerintah Provinsi Banten, pada tanggal 23 Januari Pemprov Banten melakukan kunjungan langsung oleh tim yang beranggotakan Dinas PUPR selaku pengguna barang, Dinas LHK selaku dinas yang mengurusi lingkungan hidup, BPKAD selaku pejabat penatausaah asset, Biro Hukum sebagai pihak yang melegalkan, Biro Bina Infrastruktur, Satpol PP dan staff ahli dari gubernur.

Hasil kunjungan tim adalah membuat berita acara untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Situ Gede. Kemudian melakukan dokumentasi serta pemasangan police line.

Dasar pemberhentian pembangunan adalah bahwa Situ Gede merupakan asset milik Pemerintah Provinsi Banten. Tercatat di dalam neraca aset berdasarkan hasil audit BPKRI sebagai barang milik daerah yang kode regisnya sudah terregister dengan baik. Asal usul perolehannya adalah berita acara serah terima Nomor 024 yang dibuat pada 23 Maret 2006. Serah terima berdasarkan tindak lanjut dari Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat 13 September 2001 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap perubahan status hukum asset milik Pemerintah Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 2 april 2002 tentang Pelepasan Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Jawa Barat terhadap Pemprov Banten.

Kepala BPKAD Pemprov Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Pemprov Banten sebanyak dua bukti kepemilikan, yaitu sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 Kota Tangerang Kecamatan Tangerang Kelurahan Cikokol. Luas sertifikat yaitu 50.695 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukti yang kedua sertifikat pengelola Nomor 1 Tangerang di Kelurahan Sukasari dengan luas 8340 meter persegi atas nama Pemprov Jawa Barat.

“Kedua sertifikat tersebut saat ini sedang proses penggantian nama menjadi milik Pemprov Banten,” ungkap Rina.

Fakta fakta lainnya, lanjut Rina, yang menguatkan bahwa Situ Gede merupakan aset yang tidak dibiarkan oleh Pemprov Banten salah satunya adalah terdapat  papan nama aset yang sudah ada sejak tahun 2010. Pemprov Banten telah melakukan program kegiatan penanganan situ situ bidang sungai tahun anggaran 2005 – 2009. Telah melakukan pengerukan lumpur 2 hektar. Serta pembangunan inlet dan talud penahan tanah sepanjang 150 meter.

Sementara itu menurut pihak pengembang PT Alfa Goldland Realty, perusahaannya melakukan kerjasama membangun jembatan ini sebagai bentuk mendukung Pemkot Tangerang menyediakan sarana untuk masyarakat. Nantinya projek jembatan ini akan diserahkan untuk menjadi aset Pemkot Tangerang.

Dari rapat itu, disepakati bahwa Pemprov Banten akan menyampakaian hasil rapat dan riviu secara tertulis ke instansi-instansi dan nanti akan menentukan sikap atau langkah atas kondisi yang sudah dibahas dalam rapat.

Selanjutnya, Pemprov Banten menetapkan bahwa sampai dengan langkah administratif yang ditempuh sesuai dengan perudangan aktivitas pelaksanaan pekerjaan masih seperti yang kemarin ada dalam berita acara, diberhentika sementara.(UAD)

Continue Reading

Serang

Gubernur : Untuk Masjid dan Kampus Siap Bantu

Published

on

SERANG, MO – “APBD kita naik terus, enam besar. Barokah dukungan para kyai.”

Demikian diungkap oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat meresmikan Masjid An-Nahdlah di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten Jl. Raya Jakarta, Kemang Kota Serang, Minggu (26/01/2020).

Dalam  kegiatan yang berbalut dengan Silaturrahmi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Kyai se-Banten itu, Gubernur Banten juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan di Provinsi Banten. Mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga kesehatan.

“Kita membangun 10 masjid setiap tahun. Di Negeri Di Atas Awan juga kita bangun masjid,” ungkapnya.

“Tenang saja. Untuk masjid dan kampus saya siap bantu. Untirta kita bantu,” janji Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur ungkapkan keyakinannya bahwa organisasi Nahdlatul Ulama dari dulu kuat. Hal itu sudah dibuktikan seiring dengan perjalanan waktu.

“Doakan saya untuk tetap ikhlas dan jujur membangun Banten,” pinta Gubernur

“Dengan membaca surat Al-Fatikah saya resmikan Masjid An-Nahdlah,” ucapnya.

Selanjutnya Gubernur Banten melakukan penandatangan prasasti dan dilanjutkan penabuhan bedug oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj.

Sementara itu Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, dalam sambutannya mengajak para hadirin khususnya warga NU untuk menyeimbangkan amanat ilahiah dan amanat insaniah.

Amanat ilahian merupakan agama berupa akidah dan syariah. Sedangkan amanat insaniah bersifat kecerdasan dan kreativitas manusia untuk membangun peradaban di muka bumi.

“Maju tidaknya kita bukan karena agama. Tapi karena kita kurang menjalankan amanah insaniah,”tegas Kyai Said.

“Islam terbuka dengan yang bersifat insaniah untuk maju. Masalah aqidah sudah selesai,” tambahnya.

Sementara itu Ketua PWNU Banten KH Bunyamin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas bantuan dan dukungan Gubernur Banten terhadap kegiatan PWNU Banten.

“Pak Gubernur selalu mendukung kegiatan kita. Selalu datang setiap kita undang. Kita tahu beliau NU sejak dari sananya. Mulai dari engkongnya, orang tuanya, hingga paman-pamannya,” ungkapnya

Di akhir acara dilakukan peluncuran Koin Muktamar NU sebagai tanda semangat kemandiri organisasi oleh Gubernur Banten.(BS)

Continue Reading

Serang

Pertahankan 6.326 Honorer, Gubernur: Mereka Sudah Lama Bantu Kita, Kalau Perlu Kita Usulkan Jadi PNS

Published

on

SERANG, MO – Gubernur Banten Wahidin Halim bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. Menyusul dengan adanya rencana penghapusan pegawai selain PNS dan P3K di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, Gubernur justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,”tegas Gubernur kepada wartawan pada Kamis (23/1/2020).

Sebagai Gubernur, lanjut Gubernur, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut. Bahkan ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,”paparnya.

Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan. Terlepas dari rencana pemberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,”ujarnya.

Gubernur menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer, sebanyak 6.326 orang bekerja dilingkungan Pemprov dan sisanya bekerja sebagai Guru di SMK dan SMA.(BS)

Continue Reading

Trending