Connect with us

Serang

Tahun 2022, Pemprov Targetkan Banten Bebas Permukiman Kumuh 

Published

on

Pj Sekda Banten, Ino S Rawita saat membuka  Loka Karya Program Kota Kumuh (Kotaku) Tingkat Provinsi Banten tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 66, Kota Serang, Rabu(7/11/2018).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menarget pemukiman di wilayahnya bebas kumuh pada 2022 mendatang. Hal itu terungkap saat Loka Karya Program Kota Kumuh (Kotaku) Tingkat Provinsi Banten tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 66, Kota Serang, Rabu(7/11/2018).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S. Rawita membuka yang membuka kegiatan itu mengakui, penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah daerah. Karena selain merupakan potensi masalah di sisi lain ternyata permukiman kumuh merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.

Permasalahan permukiman berkaitan erat dengan faktor fisik, seperti kepadatan bangunan, sanitasi lingkungan yang tidak layak, jaringan infrastruktur jalan, drainase dan ruang terbuka publik yang kurang memadai.

Selain itu, kata Sekda, kerumitan itu lantaran faktor sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat,pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sehingga penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah dicanangkan program strategis penanganan perumahan dan permukiman berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait. Sesuai dengan kewenangan,  Pemprov Banten menangani permukiman pada kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hingga 15 Hektare, dengan target penanganan kawasan kumuh yang ditata seluas 375,29 hektare pada akhir RPJMD di tahun 2022,” terang Pj Sekda

Lebih lanjut, kata Pj Sekda, pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten di dalam dokumen perencanaannya telah memiliki target dalam penanganan permukiman kumuh di masing-masing wilayah. Namun, dalam rangka meningkatkan infrastruktur khususnya pada permukiman kumuh, Pemprov  Banten bersama pemerintah kabupaten/kota perlu mengombinasikan bersama program pemerintah pusat terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dengan memfokuskan pada 81 kelurahan lokasi peningkatan dan 311 kelurahan lokasi pencegahan yang tersebar di 8 kabupaten/kota.

“Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya ini secara otomatis akan menjadi rekomendasi perencanaan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di lokasi kumuh Provinsi Banten. Dengan besarnya luasan lokasi kumuh di Provinsi Banten ini, harus disikapi bersama secara serius agar target 0 persen permukiman kumuh yang ditargetkan tercapai,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Pj Sekda, diharapkan agar semua pelaku pembangunan penanganan kawasan kumuh mempunyai kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta mempunyai target yang jelas dan terukur.

Semetara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, Tyas Utami Amaliah melaporkan, salah satu sasaran pembangunan dalam target nasional yang dituangkanpada RPJMN tahun 2015-2019, adalah tercapainya pengentasan perumahan kumuh perkotaan jadi 0 hektare di tahun 2019.

Sejalan dengan program nasional tersebut, pemerintah di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Banten juga mencanakangkan program pengentasan kawasan permukiman kumuh, karena program ini terintegrasi dengan berbagai sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten  dan Kota.

“Berdasarkan hal tersebut, dirasa sangat penting dilaksanakannya loka karya ini, karena untuk menyatukan pandangan agar semua pelaku pembangunan memiliki kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring, evaluasi serta penyelesaian target pembangunan secara terukur.  Sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penuntasan  target kawasan kumuh di Provinsi Banten melalui kegiatan kolaborasi satu data,  satu peta dan satu perencanaan,” ujar Tyas. (fi)

Serang

Sah, 185 Anggota Peradi Resmi Jadi Advokad

Published

on

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat memberikan keterangan Pers usai pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten, Serang, Rabu (14/11/2108).

SERANG, MO – Sebanyak 185 orang calon advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten. Mereka yang disumpah telah memenuhi persyaratan yang diminta Pengadilan Tinggi Banten.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sri Sutatik mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Peradi Pusat mengenai seluruh advokat yang diambil sumpahnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi advokat yang akan diambil sumpahnya, sambung Sri, minimal harus melakukan magang selama dua tahun.

“Masa magang dihitung setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi atau universitas. Dibuktikan dengan legalisir ijazah dan stempel asli,” ucapnya ketika ditemui, Rabu (14/11/2018).

Sri mengatakan, dari 185 orang calon advokat, 40 orang di antaranya tidak dapat diambil sumpahnya karena alasan kelengkapan administrasi.

“Kita harus mencocokkan KTP dengan surat yang diajukan. Jangan sampai nanti berurusan dengan pihak kepolisian. Karena kalau yang tidak sesuai sampai lolos Kepala Pengadilan Tingginya yang kena,” imbuhnya.

“Bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan terpaksa tidak dapat mengambil surat berita acara pengambilan sumpahnya. Kami tidak dapat mentorerir itu,” tegasnya.

Sekadar diketahui dalam satu tahun terakhir Peradi Banten telah melakukan pengambilan sumpah bagi anggota advokat yang tergabung dalam Pengadilan Tinggi Banten.

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat mengapresiasikegiatan tersebut.

“Selamat bagi yang sudah diambil sumpahnya. Mudah – mudahan mereka yang sudah disumpah dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi,” ucapnya. (agr)

Continue Reading

Serang

Gubernur WH : Kesehatan Jadi Program Prioritas Utama dalam Pembangunan Banten

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim memberikan piagam penghargaan Puskesmas Berprestasi tingkat Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (8/11/2018).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadikan kesehatan prioritas utama program Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenganh (RPJMD). Hal itu terungkap dalam acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (8/11/2018).

Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, salah satu ejawantah prioritas itu adalah kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten. Beberapa di antaranya yakni jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.

WH sapaan akrab Wahidin Halim melanjutkan, persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus bagi seluruh pihak. Tidak hanya mengenai kesenjangan wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus.

Dia menyebut, seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Oleh karenanya, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Pada tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini yang dinilai WH jumlahnya belum memadai. Pemprov, sambungnya, telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.

“Begitu juga jalan-jalan yang menuju RS atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh Gubernur yang disambut tawa peserta yang hadir dalam acara tersebut.

Terakhir, Gubernur meminta agar sarana prasarana kesehatan di kabupaten/kota dapat terus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Terkait program kesehatan gratis, katanya, Pemprov tengah menunggu data validasi dari kabupaten/kota terkait jumlah masyarakat yang belum ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3.000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.

“Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama teutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Provinsi Banten, M. Yusuf mengungkapkan, pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.

Selain itu, perlu dilaporkan pula bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS-PK, menilai keberhasilan PIS-PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS-PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan merencanakan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat.

“Pertemuan koordinasi pelaksanaan PIS-PK pada hari ini, dengan jumlah peserta sebanyak 260 orang terdiri dari dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala puskesmas dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” tutur Yusuf. (fi)

Continue Reading

Serang

Lapangan Kerja Tinggi Diduga Penyebab Angka Pengangguran Banten Tinggi

Published

on

Ilu

SERANG, MO – Tingginya potensi lapangan pekerjaan di Provinsi Banten menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Banten. Hal ini dikarenakan Provinsi Banten memiliki banyak kawasan industri padat modal dengan kebutuhan tenaga kerja sangat banyak sehingga menarik datangnya banyak imigran dari berbagai daerah yang jumlahnya melampaui jumlah ketersediaan lapangan kerja.

Potensi lapangan kerja yang tinggi di Provinsi Banten, khususnya pada kawasan industrial yang berada di Kabupaten Serang. Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Agustus 2018 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang mencapai 12,78 persen melampaui angka rata-rata angka pengangguran Banten sebesar 8,52 persen.

Data menyebutkan, tingginya migrasi yang bertujuan mencari kerja ke kawasan industrial menjadi penyumbang tingginya angka pengangguran di Banten, diantaranya menyebutkan Kabupaten Serang dengan persentase 12,78 persen, Kabupaten Tangerang sebanyak 9,70 persen dan Kota Cilegon 9,33 persen, dan paling kecil dari Tangerang Selatan sebanyak 4,67 persen.

Dikatakan sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Subeno mengatakan bahwa tingginya angka pengangguran di Banten disebabkan oleh banyaknya migran ke Banten untuk mencari pekerjaan.

“Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten,” ujar Agoes Subeno, Kota Serang, Selasa (6/11/2018).

Menurutnya, Kabupaten Serang merupakan daerah industrial, sehingga banyak perusahaan-perusahaan padat modal yang memiliki investasi besar dengan membutuhkan para pekerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan para pencari kerja bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Ditambahkan Agoes, perusahaan padat modal atau industri di Banten tentu membutuhkan para pekerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan.

“Banyaknya perusahaan padat modal atau industri di Banten yang membutuhkan pasar kerja yang sesuai, di Banten lulusan SMK merupakan penyumbang pengangguran terbuka tertinggi mencapai 14,23 persen,” terangnya.

Diketahui bahwa jumlah penduduk Banten yang berkerja pada Agustus 2018 sebesar 5,33 juta orang, naik sekitar 25 ribu pekerja dibandingkan dengan agustus 2017. Untuk TPT yang tertinggi adalah lulusan SMK sebesar 14,23 persen, sedangkan paling rendah yaitu Pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,76 persen. (fi)

Continue Reading

Trending