Connect with us

Serang

Tahun 2022, Pemprov Targetkan Banten Bebas Permukiman Kumuh 

Published

on

Pj Sekda Banten, Ino S Rawita saat membuka  Loka Karya Program Kota Kumuh (Kotaku) Tingkat Provinsi Banten tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 66, Kota Serang, Rabu(7/11/2018).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menarget pemukiman di wilayahnya bebas kumuh pada 2022 mendatang. Hal itu terungkap saat Loka Karya Program Kota Kumuh (Kotaku) Tingkat Provinsi Banten tahun 2018 di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 66, Kota Serang, Rabu(7/11/2018).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S. Rawita membuka yang membuka kegiatan itu mengakui, penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah daerah. Karena selain merupakan potensi masalah di sisi lain ternyata permukiman kumuh merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.

Permasalahan permukiman berkaitan erat dengan faktor fisik, seperti kepadatan bangunan, sanitasi lingkungan yang tidak layak, jaringan infrastruktur jalan, drainase dan ruang terbuka publik yang kurang memadai.

Selain itu, kata Sekda, kerumitan itu lantaran faktor sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat,pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sehingga penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah dicanangkan program strategis penanganan perumahan dan permukiman berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait. Sesuai dengan kewenangan,  Pemprov Banten menangani permukiman pada kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hingga 15 Hektare, dengan target penanganan kawasan kumuh yang ditata seluas 375,29 hektare pada akhir RPJMD di tahun 2022,” terang Pj Sekda

Lebih lanjut, kata Pj Sekda, pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten di dalam dokumen perencanaannya telah memiliki target dalam penanganan permukiman kumuh di masing-masing wilayah. Namun, dalam rangka meningkatkan infrastruktur khususnya pada permukiman kumuh, Pemprov  Banten bersama pemerintah kabupaten/kota perlu mengombinasikan bersama program pemerintah pusat terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dengan memfokuskan pada 81 kelurahan lokasi peningkatan dan 311 kelurahan lokasi pencegahan yang tersebar di 8 kabupaten/kota.

“Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya ini secara otomatis akan menjadi rekomendasi perencanaan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di lokasi kumuh Provinsi Banten. Dengan besarnya luasan lokasi kumuh di Provinsi Banten ini, harus disikapi bersama secara serius agar target 0 persen permukiman kumuh yang ditargetkan tercapai,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Pj Sekda, diharapkan agar semua pelaku pembangunan penanganan kawasan kumuh mempunyai kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta mempunyai target yang jelas dan terukur.

Semetara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, Tyas Utami Amaliah melaporkan, salah satu sasaran pembangunan dalam target nasional yang dituangkanpada RPJMN tahun 2015-2019, adalah tercapainya pengentasan perumahan kumuh perkotaan jadi 0 hektare di tahun 2019.

Sejalan dengan program nasional tersebut, pemerintah di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Banten juga mencanakangkan program pengentasan kawasan permukiman kumuh, karena program ini terintegrasi dengan berbagai sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten  dan Kota.

“Berdasarkan hal tersebut, dirasa sangat penting dilaksanakannya loka karya ini, karena untuk menyatukan pandangan agar semua pelaku pembangunan memiliki kapasitas dan pandangan yang sama dalam melakukan perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring, evaluasi serta penyelesaian target pembangunan secara terukur.  Sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penuntasan  target kawasan kumuh di Provinsi Banten melalui kegiatan kolaborasi satu data,  satu peta dan satu perencanaan,” ujar Tyas. (fi)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Penataan Banten Lama Harus Selesai Tahun 2020

Published

on

Gubernur WH saat sambutan acara Doa dan Dzikir di Kawasan Banten Lama, Kamis (14/3). (Ist)

SERANG,MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan penataan Banten Lama. Demikian ditegaskan Gubernur saat acara Doa dan Dzikir di Plaza Masjid Agung Banten Lama, Kamis (14/3) malam.

“Tahun 2020, Kawasan Banten Lama harus sudah selesai. Sudah lengkap,” kata Gubernur WH, sapaan akrabnya.

Menurut dia, Kawasan Banten Lama merupakan ikon Provinsi Banten yang sudah mendunia. Banyak orang berbondong-bondong dari berbagai penjuru tanah air Indonesia bahkan dunia berkunjung ke Banten Lama.

“Ada dari Madura, Riau, bahkan Malaysia,” katanya.

Mantan Walikota Tangerang 2 periode ini bercita-cita Banten Lama menjadi pusat peradaban, pusat kebudayaan dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan agama, baik di Provinsi Banten maupun di nusantara.

Gubernur menjelaskan, selama ini ada dua fungsi yang diemban Kawasan Banten Lama, yaitu sebagai tempat ziarah dan tempat rekreasi.

“Selain itu, saya akan menjadikan Banten Lama sebagai kawasan kajian agama, kajian kitab Syech Nawawi Al-Bantani, pusat pengembangan tahfid, dan pusat kebudayaan Islam,” katanya.

Karena itu, tambahnya, pada tahun 2020 Kawasan Banten Lama sudah dilengkapi dengan pusat-pusat kajian Islam, pusat-pusat pengembangan tahfid, dan pusat kebudayaan Islam.

“Kita syiarkan Islam mulai dari Banten Lama,” ajaknya kepada ribuan masyarakat yang memadati Plaza Masjid Agung Banten Lama.

Gubernur memerintahkan segera menyelesaikan sarana dan prasarana penunjang di Kawasan Banten Lama. Sebagai tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, Banten Lama harus memberikan kenyamanan kepada pengunjungnya.

“Segera bangun fasilitas-fasilitas seperti tempat wudhu, tempat istirahat, tempat selfi, tempat oleh-oleh dan lain-lain. Kita harus menyajikan pelayanan sebagai tuan rumah,” katanya.

Gubernur juga memerintahkan kepala OPD untuk segera mengkonsepkan perannya masing-masing di Banten Lama. Sementara kepada masyarakat sekitar Gubernur mengajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan para tamu. (uad)

Continue Reading

Serang

Menkeu dan Menteri PUPR Berkunjung ke Banten

Published

on

Gubernur WH mendampingi kunjungan 2 menteri era Jokowi ke Banten, Jumat (15/3). (ist)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkunjung ke Desa Sindangsari, Pabuaran Kab.Serang. Kunjungan kedua menteri era Jokowi ini dalam rangka memantau pemanfaatan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Jum’at (15/3).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengunjungi rumah warga yang memanfaatkan pembiayaan UMi. Menteri Keuangan tersebut juga membeli sejumlah produk buatan masyarakat, antara lain kue bolu, sate pindang hingga pernak-pernik. “Bu ini saya borong kuenya,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, dirinya bersama Basuki dan Wahidin mengecek Pamsimas (Proyek Air Bersih Masyarakat). Proyek ini digunakan bersama oleh masyarakat dan dibiayai oleh APBN. “Ini dari APBN ya pak (Basuki),” tanya Sri Mulyani. “Iya Bu,” timpal Basuki.

Setelah mengecek Pamsimas, dirinya bersama Basuki dan Gubernur Wahidin menyambangi warga yang berjualan jamu, salah satunya Sri Sulastri (40), dia berjualan jamu dengan permodalan dari lembaga penyalur koperasi binaan KSPPS Abdi Kertas Raharja.

Sulastri mengaku sudah selama 7 bulan menjadi anggota koperasi tersebut. Dirinya telah melakukan pinjaman di koperasi tersebut sebesar Rp 2 juta untuk modal berjualan jamu.

“Saya baru 7 bulan (gabung di koperasi). Pinjam Rp 2 juta untuk modal dan jualannya keliling,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, baik Sri Mulyani, Menteri Basuki hingga Gubernur Wahidin mencicipi jamu ibu Sulastri. “Saya mau cobain ya,” pinta dia.

Usai mencicipi jamu, ketiganya juga langsung menuju perkebunan milik warga setempat. Di kebun itu dia bersama Basuki menanam kangkung hingga pokcoy. (uad)

Continue Reading

Banten Raya

121 Perusahaan di Banten Peroleh Penghargaan Zero Accident

Published

on

Wagub Andika Hazrumy menyerahkan penghargaan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan kerja. (uad)

SERANG,MO – Sebanyak 121 perusahaan di Banten meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai perusahaan yang mampu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan zero accident atau nihil kecelakaan kerja.

Selain itu, pemprov juga memberikan penghargaan kepada 180 perusahaan dengan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) terbaik tingkat Provinsi Banten tahun 2019. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (28/2) lalu.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam arahannya memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah menerima penghargaan. Diharapkan, kedepan jumlahnya semakin banyak.

“Pemprov Banten berkomitmen kepada seluruh stakeholder dan perusahaan-perusahaan yang ada di banten dapat memaksimalkan penerapan K3. Penghargaan ini menurut saya adalah yang diidam-idamkan oleh perusahaan skala daerah dan nasional. Ini adalah bentuk apresiasi nyata dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut,” ucap Wagub.

Menurut Wagub, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi perusahaan yang menerima penghargaan untuk dapat mempertahankan prestasinya menjadi lebih baik. Sedangkan bagi perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan dapat lebih meningkatkan peran sertanya dibidang K3 demi terciptanya produktifitas kerja.

“Kepada seluruh perusahaan yang Allhamdulillah telah berhasil menerapkan K3 khusunya, ini memberikan kontribusi nyata bagi provinsi banten untuk memaksimalkan kondisi pertumbuhan dan penguaatan ekonomi daerah,” kata Wagub.

“Kondisi ini perlu kita pertahankan bersama. Bagaimanapun juga sistem penilaian ini sangat ketat. Dan 121 perusahaan ini memang layak mendapatkan penghargaan zero accidentdari Pemprov Banten,” lanjut Wagub Andika.

Putra sulung mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah ini juga mengajak para pengusaha untuk mulai peduli dalam menerapkan sistem K3 dalam perusahaan masing-masing. Karena dengan menciptakan rasa aman dan nyaman pada pekerjaan seorang pekerja akan mampu bekerja lebih efektif dan produktif.

“Bagi yang belum menerapkan K3 saya mendorong untuk dapat meningkatkan sistem zero accident, agar penerapan ini bisa merata keseluruh perusahan di provinsi banten dan ini akan menimbulkan kekuatan perekonomian itu sendiri baik bagi daerah dan juga masyarakat di provinsi banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakerttans) Banten Al Hamidi, saat menyampaikan laporan mengatakan, bahwa penghargaan zero accident dan P2K3 merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya.

“Penerimaan penghargaan zero accident tahun 2018-2019 sebanyak 121 perusahaan, sedangkan yang mendapatkan penghargaan P2K3 sebanyak 180 perusahaan, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu, ” katanya.

Dijelaskan  Al Hamidi, pemberian penghargaan tersebut sebelumnya telah dilakukan audit oleh tim pengawas. Diharapkan penghargaan ini dapat memotivasi perusahaan perusahaan lainnya dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas,” katanya.

“Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja perlu jadi perhatian kita bersama, baik itu pemerintah daerah, perusahaan, organisasi pekerja serta pemangku kepentingan lainnya terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya pencapaian nihil kecelakaan kerja,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending