Connect with us

Serang

Sertijab Danrem, Wagub Banten Ingatkan TNI Soal Pemilu 2019

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menghadiri upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Korem 064 Maulana Yusuf dari Kolonel Czi Budi Hariswanto kepada Kolonel Inf Windiyatno di Markas Korem 064/MY di Kota Serang, Senin (3/12/2018).

SERANG, MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menghadiri upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Korem 064 Maulana Yusuf dari Kolonel Czi Budi Hariswanto kepada Kolonel Inf Windiyatno di Markas Korem 064/MY di Kota Serang, Senin (3/12/2018).

Dalam sambutannya di acara tersebut Andika meminta agar semua pihak di Banten termasuk jajaran TNI di bawah komando Korem 064/MY untuk ikut membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

“Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI di wilayah teritorial Korem 064/ Maulana Yusuf agar senantiasa dapat membantu para penyelenggara Pemilu 2019,” kata Andika.

Adapun bantuan dimaksud, kata Andika, seperti bantuan pengamanan kelancaran logistik Pemilu, sampai pada pengamanan kelancaran proses pemungutan dan perhitungan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. Selain itu, lanjutnya, juga berbagai macam bantuan khususnya pemeliharaan stabilitas keamanan wilayah menjelang Pemilu tahun 2019.

Menjelang Penyelenggaraan Pemilu 2019, kata Andika, tersimpan harapan yang besar agar TNI bersama-sama Pemerintah Daerah, Polri, KPUD, Bawaslu, Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama untuk secara terus menerus mensinergikan pandangan dan langkah, demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang tertib, aman, lancar, demokratis dan berkualitas.

Hal itu, kata Andika, bisa dilakukan semua pihak baik sebagai aparatur pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan umum, aparat keamanan dan penegak hukum, maupun sebagai masyarakat.

“Semua bisa dilakukan dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Lebih jauh Andika mengingatkan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi.

Terkait itu, Andika mengajak kepada seluruh aparatur pemerintahan, baik pemerintah daerah, DPRD, unsur TNI dan Polri, maupun lembaga yudikatif untuk bersama-sama membangun komitmen yang kuat dan saling mendukung terhadap setiap program dan kebijakan pemerintah serta menjalin koordinasi yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas keamanan di Provinsi Banten.

Sementara itu, Kolonel Czi Budi Hariswanto salam sambutannya mengatakan semoga dengan adanya pimpinan baru pemerataan pembangunan bisa segera terwujud terutama di daerah Banten Selatan.

“Itu pekerjaan rumah bagaima memeratakan pembangunan di Banten secara keseluruhan. Wilayah Serang, Cilegon dengan  Pandeglang Lebak banyak ketimpangan,” katanya.

Dikatakan Kolonel Czi Budi, semoga setelah di bawah kepemimpinan Kolonel Infanteri Widiyatno bisa ada kegiatan yang luar biasa untuk pemerataan pembangunan. (fi)

Serang

Tekan Pengangguran, Pemprov Bakal Naikkan Insentif Guru

Published

on

Gubernur Banten saat berdialog dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

SERANG, MO – Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim menyatakan bakal menaikan gaji serta intensif guru di Provinsi Banten. Pendidikan gratis serta peningkatan insentif guru dinilai mampu menekan angka pengangguran yang tinggi. Hal ini disampaikan Gubernur dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

Provinsi Banten memiliki angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi, inflasi yang rendah, rakyat miskin berkurang, namun angka pengangguran yang tinggi. Gubernur menjelaskan tingginya angka pengangguran ini banyak disumbang oleh lulusan SMK yang belum secara maksimal terserap oleh industri-industri yang ada di Provinsi Banten.

Selain itu, Gubernur menyampaian banyak siswa-siswa di Provinsi Banten tidak maksimal dalam menyelesaikan pendidikan karena biaya pendidikan yang tinggi. Oleh sebab itu Gubernur menggratiskan biaya pendidikan serta menaikkan gaji dan insentif dari guru-guru yang ada di Provinsi Banten. Diharapkan dengan hal itu, kuliatas dari tenaga kerja di Provinsi Banten akan semakin lebih baik lagi.

WH melanjutkan, dengan meningkatkan infrastruktur serta membuka daerah-daerah yang hingga saat ini masih terisolasi di Provinsi Banten, akan mempermudah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sehingga jumlah pengangguran yang tinggi saat ini tidak hanya fokus pada penyerapan industri-industri semata, namun mampu memkasimalkan sumberdaya alam yang ada di Banten atau bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Provinsi Banten adalah Provinsi yang kaya, selain itu letaknya yang strategis menjadikan Provinsi Banten memiliki potensi yang besar. Selah atunya adalah sector pariwisata yang sangat baik. Kita akan kelola pariwisata di Provinsi Banten suapaya kedepannya sector pariwisata bisa menjadi salah satu produk unggulan dari Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam Acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) ini, Menteri Riset Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir menyampaikan, saat ini Indonesia memiliki tantangan kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan terampil di era industri 4.0. Sehingga diperlukan persiapan yang matang guna menghadapi tahun 2030 dengan demografi pekerja di Indonesia yang mencapai puncaknya bahkan bisa menjadi pusat perekonomian Asia, hingga dunia.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan, saat ini pemerintah pusat tengah berkonsentrasi mencari cara bagaimana meningkatkan kualitas dari SMK yang ada di Indonesia. Selain itu, peningkatan mutu guru pun tak luput dari perhatian pemerintah pusat.

Selanjutnya, penyelarasan kurikulum menjadi poin penting guna mengetahui kebutuhan dari dunia kerja itu sendiri, ditambah dengan sertifikasi kompetensi sebagai legitimasi bagi para lulusan SMK sebagai bukti keahlian yang dimiliki apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum.

Selanjutnya Direktur kerja sama dan pemberdayaan kementrian PUPR, Dewi Chomistriana menyampaikan, saat ini terdapat 994.000 tenaga kerja di bidang konstruksi, namun yang memiliki sertifikat hanya berjumlah 506.195. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kementerian PUPR karena dalam pengerjaan program-program dari Kementerian PUPR pada tahun ini mencapai 108 triliun dan sudah mewajibkan semua pekerja memiliki sertifikat profesi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

“Banyak pekerja yang memiliki kompetensi namun belum memiliki sertifikat, dengan itu kami memiliki solusi seperti melakukan pelatihan secara online. Dan hingga desember tahun ini ada 85.164 pekerja yang sudah disertifikasi, dan kami akan terus meningkatkannya,” ujar Dewi .

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) merupakan kegiatan guna memberikan solusi untuk mengurai permasalahan krisis komunikasi publik. Forum tersebut bertjuan menyebarluaskan informasi program dan keberhasilan pemerintah. Di Provinsi Banten, pelaksanaan FMB atas inisiasi KemenKominfo RI bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Pemerintah Provinsi Banten bisa turut serta menyebar luaskan informasi pembangunan dalam acara tersebut. (rls)

Continue Reading

Serang

Naik Tipe, Gubernur Minta Polda Banten Tingkatkan Kamtibmas

Published

on

Gubernur Banten, WH (berkemeja putih) mendampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat membuka upacara peningkatan Tipelogi Polda Banten menjadi A, Kamis (6/12/2018).

SERANG, MO – Kepolisian Daerah (Polda) Banten resmi ditingkatkan ke Tipelogi A, Kamis (6/12/2018). Peningkatan tipologi Polda ini diharapkan seiring dengan upaya peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Harapanitu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat upacara peningkatan tipe Polda di Lapangan Polda Banten, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Serang.

“Artinya semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani dan dijamin kaitan Kamtibmas-nya, dan kekuatannya pun akan semakin besar karena ada penambahan personil, sarana prasarana serta struktur organisasinya,” terang Gubernur.

WH berharap, masyarakat Banten dapat menyambut baik perubahan tipe ini karena tujuannya semata-mata agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal dilakukan oleh Polda Banten.

“Dan saya optimis, perubahan tipe ini juga bisa berdampak positif pada program pembangunan yang dilakukan pemerintah, khususnya Pemprov Banten agar lebih lancar dan efektif,” tuturnya.

Perubahan tipe berdasarkan Keputusan Kapolri ini, belum mencantumkan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bagian dari Daerah hukum Polda Banten. Sementara pemenuhan personil, sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap.

Kapolri, Jendral Tito Karnavian dalam amanatnya mengatakan, perubahan tipelogi ini merupakan acara monumental dan penting, bukan hanya bagi Polda Banten tapi juga bagi Pemprov dan masyarakat Banten.

Kapolri menjelaskan, perjalanan Polda Banten cukup unik dan panjang, sebelumnya Polda Banten hanya merupakan satu keresidenan berupa Kepolisian Wilayah (Polwil) di bawah Polda Jawa Barat.

Setelah Banten berkembang menjadi provinsi, tipologinya naik menjadi Polda tipe C yang dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes) Pol, yang pada saat itu dirinya menjabat Kapolres Serang dengat pangkat Kombes pada tahun 2005. Kemudian dalam perjalanan Polda Banten dari tipe C mengalami perubahan ke tipe B dan naik kembali pada tahun ini menjadi tipe A.

“Sekarang tinggal tunggu Kapolda Banten naik pangkat menjadi Inspektur Jendral (Irjen) Pol. atau bintang dua dulu, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sepenuhnya diserahkan kepada Polda Banten,” tutur Tito.

Tito menambahkan, ada tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI dan Markas Besar (Mabes) Polri yang melakukan pengkajian perkembangan Provinsi Banten yang luar biasa, dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa serta pembangunan infrastruktur, industri, pariwisata yang sangat pesat. Maka tim memutuskan menaikan tipe Polda Banten menjadi tipe A. Dengan kenaikan tipe ini, lanjutnya, harus ditindaklanjuti oleh Polda dan Mabes bersama-sama untuk melakukan penguatan personil, organisasi dan struktur Polda Banten hingga betul-betul layak menjadi Polda dengan tipe A.

“Jangan sampai Poldanya tipe A tapi personel, organisasi dan struktur masih tipe B, ada kisi-kisi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kita follow up bersama. Saya minta Kapolda dan jajarannya bekerjasama dengan Mabes Polri, terutama dengan para asisten dari Mabes Polri, saya tugaskan melakukan penguatan baik organisasi maupun sarana dan prasaran, personil, keuangan dan lain-lain hingga betul-betul layak menjadi Polda tipe A,” tuturnya.

Kombes Reza Herabudi didaulat sebagai komandan upacara tersebut. Sementara sebagai Inspektur Upcara, hadir Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Tito Karnavian. Terlihat hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Mantan Walikota Serang Tb. Chaerul Jaman, Danrem 064/MY Serang Kolonel CJI Windiyatno, Tokoh Ulama Banten Abuya Muhtadi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten. (fi)

Continue Reading

Serang

Sekda Hadiri Desiminasi Strategi Nasional Pencegahan korupsi

Published

on

Pj. Sekda Banten, Ino S. Rawita menghadiri diseminasi pencegahan korupsi di Pasteur, Bandung, Jawa barat, Kamis (5/12/2018).

BANDUNG, MO – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ino S. Rawita menghadiri acara Desiminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 di Hotel Aston, Pasteur, Kamis (6/12/2018).

Pada aksi pencegahan korupsi 2019-2028 tersebut diputuskan 11 aksi berantas dan cegah korupsi. Beberapa di antaranya yakni, Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal, Perbaikan tata melola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan dan perkebunan, dan Utilisasi nomor induk kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi.

Disebutkan juga, pihak terkait perlu menggalang integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis. Tak cuma itu, aksi berikutnya yakni penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta.

Aksi lainnya yakni, Integrasi sistem perencanaan dan penganggatan berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi penerimaan negara dan penerimaan pajak dan non-pajak, penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa,  serta perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

Sebelas poin aksi tersebut merupakan putusan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Staf Kepresidenan tentang aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020.

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog antara perwakilan pejabat daerah yang hadir dengan KPK dan Kementerian terkait. (rls)

Continue Reading

Trending