Connect with us

Lebak

Rp 58 Miliar Dana Bansos Dikucurkn Pemprov Sepanjang 2018

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy berbincang dengan salah satu warga penerima bantuan sosial Jamsosratu, Minggu (18/11/2018).

LEBAK, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucurkan dana sebesar Rp58 miliar dari APBD tahun 2018 untuk membantu warganya yang miskin dan tidak mampu. Dana tersebut disalurkan kepada ribuan warga miskin, penduduk lanjut usia dan penderita cacat serta anak-anak yang membutuhkan, melalui pos bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial. Semua dana bansos tersebut disalurkan secara non tunai dengan menggunakan kartu multiguna perbankan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BJB dan Bank Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan koordinasi dan kebijakan anggaran. Salah satunya yaitu dukungan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Banten sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” papar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya pada acara Penyaluran Bansos kepada Lansia, Anak dan Penyandang Disabilitas di Rangkasbitung, Lebak, Kamis (15/11/2018).

Andika mengungkapkan, data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari 9,22 persen pada tahun 2003 menjadi 5,24 persen pada bulan Maret 2018. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkontribusi dan bersinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan ini, kata Andika, bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan akses bagi rumah tangga sasaran kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk sarana air bersih dan sanitasi.

“Upaya penanggulangan kemiskinan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Semua itu, lanjutnya, merupakan pilar-pilar program penanggulangan kemiskinan yang bersasaran (targeted programs). Untuk itu, kata Andika, sinergitas program pro poor antar OPD dan perangkat pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten khususnya pada program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, Pada tahun 2018 total bantuan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat sebesar Rp 58 miliar dengan alokasi terbesar untuk program Jamsosratu yang sebesar hampir Rp 52 miliar.

“Karena memang program back bound bansos Pemprov Banten adalah Jamsosratu yang sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini program tersebut efektif menakan angka kemiskinan,” katanya.

Untuk diketahui, dana bansos sebesar Rp. 58,3 miliar pada tahun 2018 ini rinciannya adalah Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp 3,7 miliar yang dibagikan kepada 2.500 lanjut usia masing-masing senilai Rp 1.500.000 per orang. Berikutnya untuk Pemenuhan kebutuhan dasar anak, sebesar Rp 1 miliar yang dibagikan kepada 1.000 anak masing-masing Rp 1.000.000 per anak.

Lalu, untuk Panti rehabilitasi sebesar Rp 200 juta yang diberikan kepada 4 lembaga panti masing-masing Rp 50 juta per panti, dan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JS ODK) sebesar Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada  400 orang masing-masing Rp 3,6 juta per orang. Serta yang terbesar untuk Jamsosratu sebesar Rp 51,9 miliar yang dibagikan kepada 31.198 RTS penerima masing-masing Rp 1,6 juta. (fi)

Lebak

Polres Lebak Patroli Wilayah Terdampak Gempa

Published

on

Cegah Pencuri Masuk Rumah

LEBAK, MO – Polsek Cimarga Polres Lebak menggelar patroli ke sejumlah desa mengantisipasi tindak pidana pencurian pasca terjadi gempa, Sabtu (3/8/2019)

Desa Mekarjaya Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang sebagian warganya mengungsi menjadi salah satu desa yang disambangi pihak kepolisian setempat.

Dalam kesempatan itu warga juga dihimbau selalu waspada terhadap gempa susulan.

Menurut Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, kegiatan patroli dialogis yang di lakukan Bripka Edi Handoko, bersama Bripka Eka Priana yang juga tercatat personil Polsek Cimarga Polres Lebak Polda Banten, sejatinya dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat.

“Nantinya tercipta rasa aman dan nyaman pada masyarakat pasca terjadinya gempa,” kata Edy Sumardi, kepada wartawan, Minggu (3/8/2019)

Sumardy melanjutkan, bahwa pengamanan pasca gempa memang diintruksikan Kapolda Banten. Termasuk juga mengintruksikan jajaran Polres hingga Polsek di bawah Polda Banten.

“Kapolda mengintruksikan agar semua jajaran Polda selalu berpatroli malam juga untuk menjaga keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dan menghimbau warga berantisipasi khawatir ada gampa susulan,” ungkap Edy Sumardi. (bono)

Continue Reading

Lebak

Petugas RSUD Malingping Tangani Nining Penderita Kanker Ovarium

Published

on

Tim dokter RSUD Malingping tengah memeriksa penderita kanker ovarium, Rabu (10/7). (Ist)

LEBAK,MO – Usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Lebak dan Pandeglang pada Selasa (9/7/2019), Gubernur menerima laporan warga mengenai salah seorang warga Malingping penderita kanker ovarium stadium lanjutan bernama Nining yang membutuhkan penanganan secara intensif. Seketika, Gubernur langsung menginstruksikan jajaran RSUD Malingling untuk menanganinya dan memberikan pelayanan terbaik.

“Karena saya tidak ingin ada masyarakat Banten yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, kesehatan itu penting dan jadi salah satu prioritas saya,”ungkap Gubernur, Rabu (10/7/2019).

Gubernur menegaskan bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Banten.

“Pokoknya buat saya, warga kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Banten ya itu warga saya,”tegasnya.

Usai diperintahkan, tim dokter dan perawat RSUD Malingping bersama dengan dokter PKM Malingping langsung melakukan kunjungan rumah dan melakukan assesment sosial dan medis. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa keadaan umum ibu Nining lemah dan tidak bisa makan serta minum.

“Kondisi medis saat ini yang bersangkutan mengalami luka bakar 70 % yang memerlukan perawatan. Pasien saat ini sudah di IGD RSUD Malingping untuk penanganan kegawatan,”ujar Direktur RSUD Malingling dr. Danang Hamsah Nugraha.

Danang menjelaskan, yang bersangkutan menderita kanker ovarium stadium lanjut yang unoperable karena sudah menjalar ke organ sekitar. Namun, karena berdasarkan catatan kondisi sosial kurang atau tidak mendukung untuk dilakukan perawatan di rumah maka Nining harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan dilakukan tindakan. Diketahui, Nining tercatat sebagai anggota BPJS KIS.

“Tindakan yang bisa dilakukan rumah sakit diantaranya melakukan perwatan untuk menyembuhkan luka bakar dan membantu keadaan umum,”paparnya.

Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau dinas terkait lainnya apabila yang bersangkutan sudah teratasi kegawatannya, maka solusi rawat di panti sosial atau di rumah namun dengan pendampingan petugas sosial.

“Untuk penanganan kesehatannya ada pada kami, ketika penanganannya Kepala Desa Malingping ikut menyaksikan ibu Nining diperiksa tim kami dan dibawa ke RSUD Malingping. Namun untuk langkah lanjutan dibutuhkan peran instansi terkait,” terangnya. (uad)

 

Continue Reading

Lebak

Samsat Malingping Disidak Gubernur Banten

Published

on

Foto bersama Gubernur Banten usai sidak, Selasa (9/7). (Ist)

LEBAK,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Pelayan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping di Kabupaten Lebak Selasa (9/07/2019). Turut mendampingi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Banten Opar Sohari.

Dalam sidak ini, Gubernur Banten memantau fasilitas pelayanan UPT mulai dari ruang tunggu, loket layanan, hingga ruang administrasi. Kelengkapan papan informasi papan informasi alur layanan dan persyaratan administrasi turut mendapatkan perhatian Gubernur Banten.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten mengaku ingin memastikan layanan yang prima dan kemudahan akses bagi para pembayar pajak di Provinsi Banten.

“Dengan pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta perhatian pada layanan kepada masyarakat miskin menjadikan PAD Provinsi Banten berkah. Bukti keberkahan itu, setiap tahun pendapatan Provinsi Banten naik. Tahun ini hampir 12 triliun,” ungkapnya.

Gubernur Banten juga sempat meninjau lokasi baru untuk UPT Samsat Malimping, Selama ini, Kantor UPT Samsat Malingpiing masih berstatus sewa. Sehingga dalam waktu dekat bisa langsung dibangun dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

UPT Samsat Malingping Kabupaten Lebak berdiri sejak 2013, sebelumnya merupakan Gerai Samsat Malingping UPT Lebak.

Menurut data meja tamu (front office), UPT Samsat Malingping pada hari biasa melayani 30 – 40 orang pembayar pajak. Pada awal bulan, pembayar pajak kendaraan bermotor bisa mencapai duakali lipat hingga 100 orang pembayar pajak.

Layanan UPT Samsat Malingping mencakup 10 kecamatan di Kabupaten Lebak. Meliputi :Kecamatan Malingping, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggrangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cikotok, Kecamatan Cilograng, dan Kecamatan Cibeber. Dengan sistem online, UPT Samsat Malingping juga melayani pembayaran pajak kendaraan di luar cakupan layanannya di di Provinsi Banten.

Pada tahun ini, UPT Samsat Malingping menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 85,691 miliar. (uad)

 

Continue Reading

Trending