Connect with us

Banten Raya

Rapat Percepatan Realisasi PSN di Banten, Gubernur : Progres Fisik 60 Persen, Lahan Capai 90 Persen

Published

on

TANGERANG, MO – Dalam rangka mempercepat progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, bertempat di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019). Gubernur menyatakan, saat ini progres pembangunan fisik PSN di Banten secara umum mencapai 60 persen, sedangkan progres lahan yang telah dibebaskan mencapai 90 persen.

“Semua (PSN-red) masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen. Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,”ungkap Gubernur saat menjawab pertanyaan awak media usai rapat.

Gubernur mengungkapkan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor diantaranya dilakukan di Banten. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

“Ada PSN di Banten diantaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian, tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik,”terang Gubernur.

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.

“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,”paparnya.

Selain itu, ujar Sekda, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakuka penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.

“Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,”tukasnya.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami Pemda setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.

“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,”tukasnya.

Turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten.(rils)

 

Serang

Wagub Banten Hadiri Acara Silaturahmi Dzurriayat Kesultanan Banten

Published

on

SERANG, MO – Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy berbicara mengenai proses revitalisasi Keraton Kesultanan Banten pada acara Silaturahim Dzuriyat Kesultanan Banten Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten di Pendopo Mesjid Agung Banten Kota Serang. Sabtu (20/07/2019).

Menurut Andika, yang perlu dilihat dari hasil proses revitalisasi ini adalah bagaimana proses itu berjalan dan bagaimana hasil dari proses itu berjalan. “ Tentu pada masa sebelumnya proses revitalisasi tersebut hanya sebatas ide dan gagasan karena banyak hal yang harus diselesaikan. Setelah muncul ide tersebut barulah dibuat blue print revitalisasi tersebut. Blue print selesai dibuat baru kita dapat mengaplikasikan ke dalam kebijakan di lapangan “ ungkapnya.

Tidak lupa Wakil Gubernur Banten ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dzuriyat Kesultanan Banten yang telah berhasil membantu melaksanakan pelaksanaan revitalisasi Keraton Kesultanan Banten. “ Tidak dapat dipungkiri tanpa bantuan kasepuhan, para tokoh, dan para guru pada proses awal kalau tidak ada sinergi maka mustahil proses revitalisasi dapat dilaksanakan dengan baik “ ujar Andika.

Selanjutnya Andika mengungkapkan bahwa dalam proses revitalisasi tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan termasuk pemindahan pedagang kaki lima yang berada dalam kawasan Keraton Kesultanan Banten. Selain pemindahan pedagang kaki lima Andika menyebut langkah mengelola masyarakat yang berada di sekitar kawasan untuk menerima proses revitalisasi. “ Alhamdulillah proses revitalisasi tahap satu ini berjalan dengan lancar dan nanti pada proses revitalisasi tahap dua juga akan berjalan dengan lancar “ harapnya.

Andika juga meminta kepada para dzuriyat Kesultanan Banten untuk bersama – sama menjaga dan merawat pembangunan revitalisasi yang telah dilaksanakan. Andika menjelaskan banyak masyarakat yang mengeluh seperti kebersihan, keamanan, ketertiban yang ada di lingkungan kawasan. Berangkat dari hal tersebut Andika berharap ke depan diperlukan adanya inisiasi pengelolaan yang komprehensif. “ Mungkin melalui badan pengelola kawasan. Memang pengelolaan wisata religi ini harus dikelola dengan professional  dalam bentuk badan pengelola  agar dapat merawat dan melestarikan dengan baik “ jelas Andika.

Di akhir sambutannya Andika berharap silaturahmi ini dapat dijadikan momentum untuk bersama – sama menguatkan, diantaranya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar kawasan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Serang Kota AKBP Firman Affandi, Ketua Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Tb. Abbas Wasse, serta para dzuriyat Kesultanan Banten.(bono)

Continue Reading

Serang

Wagub Buka Kongres V Pokja wartawan Harian dan Elektronik Banten

Published

on

SERANG, MO – Wakil Gubernur Banten H Andika Hazrumy menghadiri sekaligus membuka acara Kongres  V Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, di Hotel Marbela, Anyer, Kabupaten Serang Banten, Sabtu (20/7/2019).

Turut hadir dalam acara kongres ke V tersebut, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Ketua Pokja M Ruyani dan Puluhan Wartawan yang sehari-hari bertugas di Pemprov Banten.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov Banten atas pemberitaan dan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Wartawan harus tetap menjadi mitra yang positif bagi pemerintah karena untuk menyampaikan keberhasilan kepada masyarakat, Tanpa teman teman jurnalis informasi itu tidak bisa di serap oleh masyarakat banyak,” kata Wagub.

Kedepan, kata Wagub kerjasama ini harus terus ditingkatkan baik dalam pengelolaan informasi maupun perencanaan program-program yang bermanfaat bagi Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten.

“Nanti kita ada pola kerjasama antara pemerintah dengan seluruh keluarga besar pokja melalui program yang berbasis dengan kinerja, itu sebenarnya yang saya harapkan,” ucapnya.

“Tadi juga ada masukan terkait pembentukan koperasi wartawan, saya sangat mendukung koperasi wartawan ini nanti tinggal dikerjasamakan. Semoga teman-teman bisa tetap bersama untuk membantu kelancaran perjalanan dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi banten  ” tambah Wagub.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah berharap agar kongres ini berjalan dengan baik, dirinya juga meminta agar ketua terpilih nanti bisa membawa Pokja menjadi lebih dan maju kedepannya.

“Sebagai pilar ke empat ini tidak ada patah semangat, agar Provinsi Banten terus bisa terekspos dari segi keberhasilan dan lain sebagainya yang diamanatkan kepada ketua pokja terpilih untuk bisa membawa pokja menjadi lebih baik dan lebih maju,” Katanya.

Ketua panitia pelaksna Kongres ke V, Teguh Mahardika mengatakan pelaksanaan kongres dibuka dari hari sabtu tanggal (20/7/2019) pukul 14.00 sampai dengan minggu (21/7/2019) dengan jumlah peserta kurang lebih 60 orang dan akan memilih ketua yang baru dengan proses demokratis.(bono)

Continue Reading

Banten Raya

Gubernur Banten Akan Fasilitasi Perselisihan Menkumham Dengan Walikota Tangerang

Published

on

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim angkat bicara perseteruan antara walikota Tangerang dengan Menkumham. Menurut dia, sejatinya hal tersebut tidak terjadi karena saling melayani masyarakat.

“Saya akan kordinasi untuk fasilitasi. Berpemerintahan itu kan harus arif dan bijak. Masa sesama lembaga pemerintahan saling lapor,” ucap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Dia melanjutkan, menjalani roda pemerintahan juga harus sesuai etika karena konsekwensi pemerintahan harus ada untuk rakyat. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang.

“Negara harus hadir, melayani pelayanan publik rakyat sesuai dengan haknya. Ya dalam Undang-undang pelayanan publik,” kata mantan Walikota Tangerang dua periode ini.

Selain soal etika, pemerintahan juga menyesuaikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya dilain pihak, dalam situasi ini rakyat jangan dirugikan perseteruan ini antara pemerintah dengan pemerintah.

“Rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini. Pemerintah harus ada menjaga bingkai NKRI,” ucap WH.

Terkait dengan rencana Kemendagri yang akan mengklarifikasi Walikota Tangerang Arief R Wismansyah bersamanya, menurut WH dirinya siap dan akan melaksanakan perintah Mendagri.

“Sesuai perintah Mendagri siap, akan saya laksakan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus perselisihan tersebut mencuat ketika Menkumham Yasona Laoly berkunjung ke Kota Tangerang dan mempermasalahkan lahan milik Kemenkumham.

Dari persoalan itu kemudian memanjang hingga Pemkot Tangerang menghentikan kegiatan pelayanan yang berada di lingkup lahan milik Kemenkumham. Lantas, Yasona Laoly pun melaporkan Walikota Tangerang atas penguasaan lahan di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang. (bono)

Continue Reading

Trending