Connect with us

Nasional

PT AP II Komitmen Berikan Insentif Ke Maskapai

Published

on

Penumpang Terlihat Sepi di Bandada Internasional Soekarno - Hatta.

TANGERANG, MO – Melonjaknya harga tiket pesawat membuat PT Angkasa Pura II (Persero) berkomitmen memberikan insentif jasa kebandarudaan untuk meringankan biaya operasional maskapai. Dalam hal ini Angkasa Pura II (AP II) merupakan bagian dari stakeholder utama industri aviasi yang memberi dukungan insentif bersama dengan Angkasa Pura I, Pertamina, Airnav Indonesia beserta para maskapai LCC, setelah disepakati pada rapat koordinasi lanjutan di Kemenko Perekonomian.

Insentif ini sendiri diberikan hingga Desember 2019 dan dimungkinkan untuk dievaluasi kembali agar tiket maskapai penerbangan berbiaya hemat(low-cost carrier/LCC) dapat ditekan hingga 50% dari tarif batas atas pada Senin, Kamis, dan Sabtu, pada pukul 10.00-14.00 WIB di mana hal ini sesuai dengan hasil rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Senin 1 Juli 2019.

President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan insentif yang diberikan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan biaya operasional maskapai.

“Konsep Insentif kali ini merupakan operation incentive yang memang akan langsung menurunkan biaya operasional maskapai sehingga kami berharap tarif tiket penerbangan LCC juga akan lebih terjangkau,” ujar Muhammad Awaluddin.

Adapun diberikannya insentif pada jam tertentu yakni pada pukul 10.00-14.00 WIB bertujuan agar jadwal penerbangan dapat terbagi rata di seluruh jam operasional bandara sehingga pengunaan slot penerbangan di masing-masing bandara menjadi lebih efektif dan efesien.

“Pemberian insentif di jam tertentu itu agar penerbangan tidak menumpuk hanya pada golden time di pagi dan sore hari, dengan demikian operasional maskapai dan bandara dapat lebih optimal meningkatkan utilisasi alat produksinya dalam melayani masyarakat.” jelas dia.

Operation incentive ini, lanjut Awal, merupakan insentif kedua yang merupakan insentif jasa pelayanan pesawat dibandara yaitu jasa pendaratan dan penempatan pesawat udara yang diberikan AP II kepada maskapai. Kata dia hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya perseroan telah menawarkan marketing incentive kepada maskapai yang masih diberikan AP II sampai dengan saat ini yaitu New Route Incentives, New Airlines Entrance Incentives, Red Eye Incentives dan Unschedule Flight Incentives dengan metode cash back.

AP II berharap maskapai dapat memanfaatkan atau mengkombinasikan antara marketing incentive dan operation incentive agar biaya operasional dapat ditekan sehingga harga tiket penerbangan semakin terjangkau. (ADI)

Nasional

Masalah Antara Serikat Karyawan dan Rius Vernandes Selesai Kekeluargaan

Published

on

TANGERANG, MO – Manajemen Garuda Indonesia memastikan pelaporan Rius Vernandes ke polisi tidak berlanjut. Manajemen memandang unggahan Rius Vernandes di sosial media yang menjadi pemicu dari Serikat Karyawan Garuda untuk melaporkan ke pihak berwajib bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Keputusan ini diambil setelah Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara, berdialog dengan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) sebagai pelapor.

“Saya memahami sikap karyawan Garuda yang terganggu dengan unggahan saudara Rius, tapi saya juga menganggap bahwa unggahan tersebut bisa menjadi cermin bagi manajemen untuk selalu berbenah” ujar penyandang gelar Sarjana Ekonomi UGM ini.

“Kami juga sudah meminta Sekarga untuk mencabut laporan di kepolisian dan memastikan case closed dengan semangat kekeluargaan”, jelas Ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

“Kami yakin masing-masing pihak memiliki niatan baik dan kecintaan yang tinggi terhadap Garuda Indonesia sebagai maskapai pembawa bendera bangsa yang membanggakan Indonesia”.

Manajemen tentunya berupaya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh rekan karyawan tersebut merupakan wujud loyalitas dan soliditas mereka atas keberlangsungan Perusahaan yang tentunya harus kami jaga spiritnya. Begitu pun dengan masukan yang disampaikan oleh Rius adalah bentuk perhatian dan komitmen Rius terhadap peningkatan layanan Garuda Indonesia untuk dapat berkembang lebih baik lagi.

Perlu kiranya kami tegaskan, Garuda Indonesia selalu menempatkan masukan dan kritik membangun dari pelanggan sebagai aset penting Perusahaan untuk terus mengoptimalkan layanan.

“Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari para pengguna jasa serta masyarakat, kami yakin kedepannya Garuda Indonesia akan semakin memberikan layanan terbaik sesuai dengan harapan pengguna jasa”.

“Garuda Indonesia juga akan senantiasa terus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang aktif dalam media sosial dengan berupaya meningkat kualitas pelayanan yg lebih baik. Terlebih mengingat tuntutan masyarakat yg semakin tinggi dan perkembangan dunia sosial media”, jelasnya.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan masyarakat untuk terus mendorong Garuda Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi sebagai maskapai kebanggaan Indonesia”, tutup Ari.(bono)

Continue Reading

Nasional

Persoalan Lahan, Menkumham : Ini Cuma Perbedaan Pendapat, Sudah Selesai

Published

on

TANGERANG, MO – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan persoalan sengketa lahan dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah sudah selesai. dikutip dari detiknews.com, Yasonna mengatakan itu hanya perbedaan pendapat antara kakak dan adik.

“Jadi soal perbedaan pendapat. Kalian ini bilang perseteruan, enak aja. Perbedaan pendapat antara kita dengan Pemerintah Kota Tangerang, sudah selesai,” kata Yasonna di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan ll0Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Yasonna menjelaskan persoalan sudah selesai setelah kedua belah pihak dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengenai persoalan lahan yang sempat diributkan, Yasonna mengatakan sudah ada beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan selanjutnya.

“Pak Menteri Dalam Negeri mengundang Kementerian Hukum dan HAM, Pak Gubernur (Banten), Wali Kota (Tangerang) untuk melihat perbedaan persepsi mengenai soal tanah-tanah Kementerian Hukum dan HAM, yang dibangun oleh pemerintah kota, belum ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM, dan masalah izin soal keberadaan Poltek Imigrasi dan Politeknik Kemasyarakatan yang dibangun Kementerian Hukum dan HAM. Disepakati izin akan segera dikeluarkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan tanggal 22 November 2018 mengenai hal ini,” ujar dia.

“Mengenai gedung MUI, kita sudah prinsip setuju diminta supaya Pemerintah Kota Tangerang menyelesaikan administrasi untuk memproses untuk mengajukan kepada kita, ada beberapa item. Itu belum ditindaklanjuti,” sambung Yasonna.

Menurut Yasonna, Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengundang sejumlah pihak untuk membahas teknis penyelesaian sengketa lahan antara Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang. Bagi Yasonna, ini hanya persoalan perbedaan persepsi.

“Nanti Pak Gubernur akan mengundang kita. Jadi sebetulnya ini perbedaan pendapat antara abang dan adik saja. Jadi, sudah selesaikan,” ujar dia.

“Sudah selesai kemarin. Sudah selesai di Kemendagri, hanya teknisnya supaya terselesaikan dengan baik. Jadi kadang-kadang adik ini salah persepsi, jadi kita koreksi,” sambung dia.(red)

Continue Reading

Kota Tangerang

Kemenkumham Laporkan Walikota Tangerang ke Polisi, Ini Kata Mantan Ketua MK

Published

on

Walikota Tangerang saat menghadiri konferensi pers. (Ist)

TANGERANG,MO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD ikut menanggapi persolan antara Walikota Tangerang dan Kementerian Hukum dan HAM. Diketahui, Kemenkumham telah melaporkan orang nomer satu di Kota bermotto Akhlakul Karimah itu ke pihak kepolisian pada Selasa (16/7).

“Diberitakan, Kemenkum HAM berselisih, saling lapor ke polisi dgn Walkot Tangerang krn penggunaan lahan utk bangunan pelayanan publik. Ini, kan soal administrasi pemerintahan. Mengapa merepotkan polisi se-akan2 pidana? Hrs-nya ditempuh penyelesaian internal, administratiefberoep,” cuit Mahfud MD di akun twitter miliknya bernama @mohmahfudmd.

Cuitan Presidium Majelis Nasional KAHMI ini pun telah disukai 630 pengguna twitter, 135 retweet dan 126 komentar.

“Kalau tindak pidana memang hrs dilaporkan ke polisi. Tp kalau perselisihan antar pejabat administrasi negara/pemerintahan maka penyelesaiannya internal atau administratiefberoep saja. Kalau soal pidana, apa2 lapor polisi memang biasa. Tp kalau soal administrasi pemerintahan: tdk,” ungkap Mahfud MD.

Sementara itu, salah satu netizen @AliMustofaSurur memberi komenta “Yah… jaman sekarang prof. Sdh 5 tahun belakangan ini kan yg hobbynya dikit2xdikit2x lapor. Mosok njenengan ora niteni sih??,” cuitnya. (red)

Continue Reading

Trending