Connect with us

general

Profile Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Published

on

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (istimewa)

METAONLINE,- Dr.(HC). H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (lahir di Lampung, 17 Mei 1962; umur 56 tahun) adalah politikus yang menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggantikan Sidarto Danusubroto sejak 8 Oktober 2014 untuk periode 2014-2019.

Tidak banyak politikus seperti Zulkifli Hasan yang seakan-akan tak memiliki seteru politik. Keluwesannya itu yang mungkin membuat Zulkifli yang kini jadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Zulkifli dilantik sebagai Ketua MPR Periode 2014-2019 pada usia 52 tahun. Tak lama setelah itu, dalam Kongres PAN, Zulkifli kemudian terpilih pula menjadi Ketua Umum yang baru, mengalahkan petahana Hatta Rajasa.

Zulkifli Hasan biasa dipanggil Zulkifli lahir di Lampung Selatan, 17 Mei 1962 dari pasangan Hasan dan Siti Zaenab. Ia menikahi Soraya dengan dikaruniai 4 orang anak.

Masa kecilnya dari SD hingga SMP dihabiskan di Lampung. Sedangkan SMA-nya di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Krisnadwipayana di Jakarta. Lulus kuliah, ia mulai bekerja membangun perusahaan. Hasilnya, dalam waktu tiga tahun sudah mendirikan perusahaan dan menjadi presiden direktur dari berbagai perusahaan.

Setelah cukup secara ekonomi, dia mulai mencoba dunia politik. Ia memilih bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) karena memiliki ikatan emosional sebagai anggota ormas Muhammadiyah. PAN sendiri banyak dihuni oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, seperti Prof. Dr. Amien Rais, pendiri PAN yang juga mantan ketua umum Muhammadiyah.

Bahkan dalam perjalanan politiknya, tidak hanya ikatan politik yang mengikatnya, melainkan ikatan keluarga juga dia lakukan. Tanggal 8 Oktober 2011 Putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, menikah dengan Futri Zulya Safitri, putri Zulkifli Hasan.

Karier politiknya, ia mulai menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya terbang. Pada pemilu legislatif 2004-2009, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk daerah pemilihan Lampung. Sejak itu kariernya moncer. Dia ditunjuk menjadi ketua Fraksi PAN DPR RI. Di PAN pun dia menjadi Sekjen periode 2005-2010.

Zulkifli yang moderat menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadikannya sebagai Menteri Kehutanan Periode 2009-2014. Masa pemerintahan SBY berakhir, Zulkifli mencoba bertarung lagi di Pemilu dari Dapil Lampung dan Zul terpilih kembali.

Zul pernah mengundang kecaman dari Korps Pegawai Negeri karena ucapannya dinilai menghina pegawai negeri. Zul menyatakan, “Jangan melakoni profesi sebagai politisi, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS.”

KELUARGA

Istri : Soraya
Anak : 1. Futri Zulya Savitri
2. Zita Anjani
3. M Farras Nugraha
4. M Rafi Haikal

PENDIDIKAN

SD di Lampung, lulus tahun 1975
SMP di Lampung, lulus tahun 1979
SMA, Negeri 53 Jakarta, lulus
SMA, Negeri 53 Jakarta, lulus
S1, Universitas Krisnadwipayana, masuk 1986
S2, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, lulus 2003

KARIER

Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa (1988)
Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani (1999)
Komisaris Utama PT Hudayasafari Travel (2000)
Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari
Ketua Departemen Logistik PAN
Ketua Lembaga Buruh Tani & Nelayan PAN
Wakil Ketua Komite tetap pemberdayaan KADINDA DKI
Pelindung Yayasan AL Husna Jakarta
Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari
Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004 – 2009
Sekretaris Jenderal PAN, 2005-2010
Menteri Kehutanan, 2009-2014
Ketua MPR RI, 2014-2019
Ketua Umum DPP PAN, 2015-2020

PENGHARGAAN

Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden RI
Tokoh Perubahan 2010 dari Republika
Kadarman Award 2007 dari Strategic Change Leaders
Lifetime Achievement Award,
Indonesia Green Award dari The La Tofi School of CSR
Tiger Champion Award dari Panthera.
Bhumandala Award 2014 dari Badan Informasi Geospasial

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

general

Penuntasan Pelanggaran Kasus HAM Tidak Masuk dalam Visi Jokowi 2019-2024

Published

on

Penuntasan Pelanggaran Kasus HAM Tidak Masuk dalam Visi Jokowi 2019-2024

Oleh : Rakhmat Mulyana, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

OPINI – Di dalam naskah asli UUD 1945, terkandung berbagai hak dan kewajiban dasar untuk warga negara, tetapi istilah “hak asasi manusia” sendiri tidak disebutkan di dalam naskahnya, baik itu dalam pembukaannya, batang tubuhnya, ataupun bagian penjelasannya.  HAM dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati.

Indonesia mempunyai masalah besar yang cukup mengancam kedaulatan bangsa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 525 pengaduan selama Januari-April 2019 terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di lembaga kepolisian, korporasi, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dan lembaga pendidikan. pengaduan tersebut berasal dari individu, kelompok masyarakat, organisasi, dan kantor pengacara.

Kritik senada juga dilontarkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR menyesalkan Pidato Presiden Jokowi yang tidak menyinggung sama mengenai pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan HAM. Menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju, pembangunan Negara Hukum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Sebab, pembangunan Negara Hukum adalah suatu “condition sine qua non” atau saling berkeadilan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepastian usaha
(https://nasional.kompas.com/read/2019/07/16/06451261/visi-jokowi-tanpa-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu? )

Adapun Visi Jokowi 2019 yaitu,
Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.

Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata.

Pembangunan sumber daya manusia
Pada masa-masa tersebut, menurut Jokowi merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Ia berpesan, tidak boleh ada lagi stunting, ibu yang meninggal, serta angka kematian bayi harus diturunkan. Lalu, menurut Jokowi, kualitas pendidikan juga akan terus ditingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.

Melalui lembaga tersebut, nantinya pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kemudian, diaspora yang memiliki talenta tinggi, akan diberikan dukungan oleh pemerintah agar dapat berkontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia.

Investasi harus diundang seluas-luasnya
tujuan mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.

Reformasi birokrasi
Kunci dari reformasi birokrasi adalah kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin.

Jokowi juga akan mencopot pejabat dari lembaga yang bila terlihat tidak efisien atau tidak efektif. Selain itu, Jokowi juga akan membubarkan apabila terdapat lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah.

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran. Hal tersebut menurut Jokowi, setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi. Selain itu juga memberikan manfaat untuk rakyat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all

Dalam Teori jarum suntik lebih lama dikenal sebagai teori peluru, dimana teori ini merupakan konsep awal sebagai efek komunikasi massa, yang pada akhirnya dinamakan Hypodermic Needle Theory atau teori jarum hipodermik oleh para teoritis komunikasi tahun 1970-an. Wilbur Scramm (1950-an) mengatakan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang pasif tidak berdaya.

Definisi dalam komunikasi massa, terori jarum suntik merupakan media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Teori ini berasumsi bahwa media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang kuat atas mass audience. Media massa juga digambarkan media yang begitu dahsyat hingga bisa memegang kendali pikiran khalayak yang pasif dan tidak berdaya.

Karena media massa seperti jarum suntik raksasa yang menyuntikan ide-ide atau informasi ke aliran darah khalayak, dimana orang-orang dianggap sebagai sekumpulan orang yang homogen dan pasif sehingga apapun yang diberikan media dapat diterima begitu saja oleh mereka dan bahkan bisa menjadi kebudayaan baru dalam kehidupan. Berdasarkan teori tersebut, komunikator politik (politisi, professional, dan aktivis) selalu memandang bahwa pesan politik apa pun yang disampaikan kepada khalayak, apalagi kalau melalui media massa, pasti menimbulkan efek yang positif berupa citra yang baik, penerimaan atau dukungan.

Ternyata asumsi tersebut tidak benar seluruhnya, karena efek sangat tergantung pada situasi dan kondisi khalayak, di samping daya tarik isi, dan kredibilitas komunikator. Bahkan berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan dalam tngkat kognitif (pengetahuan) saja, tetapi kurang mampu menembus pengaruh pada sikap dan perilaku.

Ditemukan bahwa sesungguhnya khalayak itu tidak pasif dalam menerima pesan. Dengan demikian, asumsi bahwa khalayak tak berdaya dan media perkasa, tidak terbukti secara empiris. Meskipun demikian, teori jarum hipodermik atau teori peluru tidak runtuh sama sekali karena tetap diaplikasikan atau digunakan untuk menciptakan efeksivitas dalam komunikasi politik.

Hal ini tergantung kepada sistem politik, sistem organisasi dan situasi, terutama yang dapat diterapkan dalam system politik yang otoriter, dengan bentuk kegiatan seperti indoktrinasi, perintah, instruksi, penugasan, dan pengarahan. Itulah sebabnya teori ini tetap relevan dan mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Teori ini juga lebih memusatkan perhatian kepada efek afektif dan behavioural.

Jika dikaitkan dengan kondisi HAM saat ini dengan pendekatan teori jarum suntik, Media menggiring opini dan pemikiran masyarakat dengan fakta yang terkemuka di lapangan, sehingga dalam kasus pelanggaran HAM, Indonesia menjadi sorotan dunia. Pada akhir 2018 lalu, sejumlah aktivis menilai agenda penegakan HAM tidak mengalami perubahan selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Komnas HAM juga menilai agenda pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM belum mengalami kemajuan.

Salah satu indikatornya adalah penuntasan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang tidak kunjung direalisasikan. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965. Namun, dari delapan kasus, belum ada satu pun yang dituntaskan. Persoalan HAM tidak diperbincangkan atau tidak menjadi sebuah ukuran, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

 

sumber:https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2903-publikasi-datamaskumham-di-provinsi-bengkulu

Pada Kamis, 17 Oktober 2019, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020 – 2022 dengan perolehan suara sebanyak 174 buah. Pemilihan dilaksanakan di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Pemerintah ingin menunjukkan pada dunia bahwa kasus HAM di Indonesia baik-baik saja, padahal faktanya saat ini banyak kasus yang belum terselesaikan. Media berperan penting dalam menggiring isu ini, dimana masih banyaknya kasus HAM yang belum terselesaikan namun Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Posisi dewan HAM PBB merupakan suatu prestasi yang diraih Indonesia sekaligus sebagai wanprestasi karena perosoalan HAM yang sangat buruk. Dengan jalan ini, bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakay sipil, korban pelanggaran HAM dan negara lain untuk mempertanyakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Dengan demikian komunikasi politik dalam kasus penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia mencapai feedback. Komunikator merupakan Komnas HAM, Media, korban pelanggaran HAM dan aktivis. Pesan yang ingin disampaikan adalah pelanggaran HAM yang tidak kunjung rampung penyelesaiannya dan tidak menjadi visi Jokowi 2019-2024. Khalayak adalah masyarakat dan korban pelanggaran HAM.

Efeknya adalah semakin banyak kasus pelanggaran HAM yang mencuat di Indonesia, sedangkan feedbacknya Indonesia mendapat sorotan dari PBB bahkan menjadi anggota Dewan PBB atas kasus HAM dan diharapkan dengan jalan ini penyelesaian kasus HAM di Indonesia mendapatkan titik terang. (*)

 

Continue Reading

general

Tatu Cahasanah : Relawan adalah Aset PMI

Published

on

TANGSEL, MO – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten menggelar Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Palang Merah Remaja (PMR) III di Puspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Sebanyak 506 peserta PMR tingkat mula, madya, dan wira berkumpul untuk dibina dan tingkatkan keterampilannya dalam berbagai bidang kepalangmerahan.

Kegiatan ini berlangsung mulai Selasa hingga Kamis (19/9/2019). Jumbara III tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah.

“Jumbara merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan,” kata Tatu dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Menurut Tatu, PMI Banten terus melakukan pembinaan terhadap sukarelawan muda di sekolah-sekolah, baik melalui pelatihan-pelatihan, hingga dukungan aksi-aksi PMR.

“Terbaru, PMI Banten melatih fasilitator PMR se-Banten serta fasilitator di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Saat ini, ungkap Tatu, tercatat sebanyak 13.679 relawan se Banten, yang terdiri atas PMR, KSR, dan TSR. “Tentu dari jumlah tersebut, harus terus ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas. Relawan adalah aset bagi PMI, pemerintah, dan masyarakat dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Tatu juga menyampaikan kabar gembira terkait selesainya sertifikasi lahan dan gedung PMI Banten yang dihibahkan pada zaman gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kemudian sertifikasi selesai pada masa kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

“Kami meminta, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, untuk terus mendukung PMI di seluruh tingkatan agar lebih maksimal melaksanakan tugas kepalangmerahan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Panitia Jumbara III Provinsi Banten, Amrin Nur mengungkapkan setiap kontingen PMI kabupaten/kota mengirimkan rata-rata sebanyak 62 peserta. Namun hanya Kota Cilegon yang tidak mengirimkan kontingen dengan alasan ketiadaan dana.

“Total sebanyak 506 peserta perwakilan dari tujuh kabupaten/kota. Untuk catatan penting, Kota Cilegon memang tidak mengirimkan pesertanya. Kami meminta, Pemerintah Kota Cilegon untuk terus dan memaksimalkan dukungan terhadap kegiatan PMI Kota Cilegon,” ujarnya.

Sekadar diketahui, selama tiga hari, seluruh peserta akan mendapatkan pembekalan tentang kepalangmerahan, penanggulangan bencana, hingga pengembangan karakter. Selain itu, seluruh peserta akan dievaluasi untuk meningkatkan pengembangan PMI ke depan. “Evaluasi ini penting, agar PMI melalui para relawan, lebih maksimal berkiprah dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan,” ujarnya.(BR)

Continue Reading

general

PMI Kota Tangerang Siagakan Tim Keselamatan di Festival Cisadane

Published

on

TANGERANG, MO – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang menerjunkan tim keselamatan untuk mengawal perlombaan  dragon boat (perahu naga) dalam perhelatan Festival Cisadane.

Tim bertugas demi memastikan kondisi kesehatan para atlet yang berlaga di event yang berlangsung di Sungai Cisadane, Jalan Benteng Makassar, Kota Tangerang.

Menurut Anggota Tim Medis PMI Kota Tangerang Novi Azia Bunga, keselamatan para atlet saat bertanding harus diutamakan.

“Saya bersama tim medis selalu siap untuk menjaga kesehatan atlet yang sedang bertanding,” ujarnya saat bertugas, Sabtu (27/7/2019).

Ia mengatakan, tim medis terdiri dari 8 orang. Mereka bertugas selama pertandingan turnamen Festival Cisadane berlangsung.

Selain itu, PMI juga mensiagakan dua unit mobil ambulans di area pertandingan dragon boat dan tinju.

“Semua atlet kondisinya sehat. Hingga pertandingan selesai tidak ada kendala apapun. Pertandingan juga berjalan dengan kondusif,” katanya.

Ia menambahkan, PMI juga menggelar posko kesehatan untuk memberikan pelayanan medis dan pelayanan donor darah.

”Untuk para pengujung yang belum mengetahui jenis golongan darah serta kami juga membuka pelayanan kesehatan jika ada yang mengalami kelelahan saat menyaksikan perlombaan berlangsung,” pungkasnya.(bono)

Continue Reading

Trending