Connect with us

Kab Tangerang

Polresta Tangerang dan PLN Teken MoU Pengamanan Tenaga Listrik

Published

on

MoU penyelenggaraan Pengamanan instalasi, aset, penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha kelistrikan, Senin (12/3). (ADI/METAONLINE)

KAB. TANGERANG,MO – Polres Kota Tangerang dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Banten Area Cikupa menyepakati nota kesepahanan (memorandum of understanding/MoU) tentang Penyelenggaraan Pengamanan Instalasi, Aset, Penindakan Pencurian Tenaga Listrik, dan Tindak Pidana Usaha Kelistrikan, Senin (12/3/18) di Aula Mapolresta Tangerang.

Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol M. Sabilul Alif mengatakan, MoU merupakan komitmen bersama bahwa institusi Polri siap melaksanakan operasi bersama untuk menjaga ketersediaan dan memastikan pasokan energi listrik tepat sasaran.

“Operasi termasuk penegakkan hukum diperlukan karena ada indikasi penyelewengan aliran listrik yang dicuri atau tidak sesuai keperuntukkan,” kata Kapolres.

Kapolres melanjutkan, sebagai implementasi komitmen, Polresta Tangerang terlebih dahulu akan memeriksa asrama dan rumah-rumah anggota polisi guna memastikan bahwa institusi Polri dan anggotanya bersih dari penyalahgunaan aliran listrik.

Langkah awal, kata Kapolres, akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pencurian tenaga listrik. Sebab, lanjut Kapolres, di samping tindak pidana dan merugikan negara, tindakan pencurian listrik juga beresiko besar terhadap faktor keselamatan.

“Pendistribusian tenaga listrik di luar ketentuan rentan menyebabkan korsleting yang bisa mengakibatkan kebakaran dan berbahaya bagi jiwa dan lingkungan. Untuk itu, kami mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pencurian tenaga listrik,” ujar Kapolres.

Kapolres menyampaikan, akan segera kita membuka layanan untuk menerima masukan dari msyarakat terkait pelayanan dan menerima informasi terkait kelistrikan.

Manajer PT. PLN Distribusi Banten Area Cikupa Asep Saepudin mengutarakan, MoU dengan institusi kepolisian merupakan program dari direksi untuk membangun stake holder relation excelent atau hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

“Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, operasi pengamanan bisa lebih lancar dan kita juga siap membantu operaisonal kepolisian tentunya dalam konteks kelistrikan,” terangnya.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten Raya

Lantik Zaki, WH Minta Kabupaten-Provinsi Akur

Published

on

Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (21/9/2018).

SERANG, MO – Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli resmi menjabat kepala daerah usai dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim, Jumat (21/9/2018).

WH, sapaan akrab Wahidin Halim meminta pembangunan yang telah berjalan dilanjutkan pasangan kepala daerah asal partai Golkar tersebut. WH menekankan pentingnya kerjasama Bupati dan wakilnya dalam pembangunan.

“Terutama kepada Wakil Bupati Tangerang, saya amanatkan bantu Pak Zaki dalam  membangun Kabupaten Tangerang karena masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Kerja sama dengan baik, karena Bupati dan Wakil Bupati satu kotak,” terangnya.

Dia juga berpesan agar dijalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi.

“Karena kita punya tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyakat. Tidak harus ada Gubernur dengan Bupati/Walikota bermusuhan satu sama lain karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Gubernur bertindak sebagai pembina, pengawas, serta perwakilan pemerintah pusat di daerah,” katanya dalam sambutan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang.

Acara pelantikan ini diisi dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan.

Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri turut dibacakan dalam kesempatan itu. Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang juga menandatangani Pakta Integritas.

Zaki-Mad Romli dilakukan hari sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36-5896 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tangerang Provinsi Banten.

Pasangan kepala daerah ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang 2018 Juli lalu. Zaki-Mad Romli mengungguli kotak kosong dengan 941.804 suara atau 83,72 persen suara. Sementara untuk kolom kosong mendulang 83.095 suara atau 16 persen suara. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rawat Keberagaman, Ananta Usung Dakwah Parlemen

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat menghadiri peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

TANGERANG, MO – Tugas menyebarkan kebaikan dan mennjauhkan keburukan merupakan tugas ulama dan umara (pemerintah). Tugas dakwah itu karenanya bukan tak mungkin dilakukan anggota parlemen (legislatif).

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

Ananta menjelaskan, dakwah parlemen bertujuan menghasilkan keputusan negara yang mensejahterakan rakyat. Keberagaman Indonesia, sambungnya, perlu diutamakan dalam membuat keputusan tersebut.

“Karena Ke-Bhinneka-an yang hidup di Republik Indonesia tercinta ini merupakan kekayaan yang tak terhingga yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta. Sehingga keragaman (perbedaan) yang ada, jangan dijadikan bahan politik yang meghilangkan persaudaraan tapi mempersatukan seluruh elemen masyarakat sebagai Keluarga Besar Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Acara yang digelar malam hari tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama Tangerang. Sejumlah habib turut serta dalam rangkaian kegiatan sunatan dan masal, santunan Anak Yatim hingga prosesi potong rambu pertama beberapa bayi.

Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, dalam ceramahnya menjelaskan, kegiatan Asyura atau peringatan 10 Muharam merupakan kegiatan yang memiliki nilai sangat penting.

“Karena diperingatan ini, selain merayakan tahun baru Islam, kita diminta selalu peduli dengan anak yatim. Karena mereka tentunya merupakan sumber kebajikan yang tidak akan habis,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Diuji Publik

Published

on

Salah seorang tim pendamping dari Fisipol MAP UGM, Dr. Luthfi Mutaali memaparkan kajian pihaknya di diskusi publik, Pendopo Bupati, Pasar Lama, Selasa (4/9/2018).

TANGERANG, MO – Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap konservasi lingkungan dinilai belum optimal. Draft program jangka menengah yang disarikan dari visi misi bupati terpilih belum secara eksplisit mencantumkan konservasi lingkungan. Hal ini terungkap dalam Forum Konsultasi Publik di Pendopo Bupati, Pasar Lama, Kota Tangerang, Selasa (4/9/2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Kabupaten Tangerang diuji publik oleh akademisi Universitas Gajah Mada (UGM). Sebanyak 15 program unggulan dari janji kampanye bupati terpilih dan wakilnya, Ahmad Zaki Iskandar – Mad Romli dibahas untuk dimasukkan dalam RPJMD.

Salah satu akademisi Magister Administrasi Publik UGM, Luthfi Mutaali menjelaskan, konservasi lingkungan baru tercantum di kegiatan program draft RPJMD tersebut. Secara eksplisit, sambungnya, belum ada program tersebut mencantumkan konservasi lingkungan.

Lutfi melanjutkan, tekanan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang meningkat seiring pembangunan. Menurutnya, upaya menyeimbangkan ketimpangan dampak lingkungan dan pembangunan perlu dilakukan.

“Semua itu (pembangunan) berdampak pada tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan yang besar itu pasti karena faktor penduduk yang makin banyak,” jelasnya.

Sejumlah tekanan itu di antaranya, peningkatan volume sampah, penurunan kualitas maupun jumlah air, serta ancaman bencana. Luthfi menerangkan, Pemerintah Daerah mesti mengarus-utamakan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD-nya agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dengan dampak lingkungan.

“Perlu ada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup untuk menyeimbangkan. Supaya diketahui wilayah mana yang daya dukung lingkungannya sesuai dengan rencana pembangunan.
Tugas kita memberikan saran-saran kalau program itu masih kurang bisa diperkaya lagi,” tukasnya.

Penjabat Bupati Tangerang, Komarudin menerangkan, penyempurnaan RPJMD akan terus dilakukan hingga nanti di-perda-kan.

Komarudin menambahkan, pengentasan sejumlah isu lingkungan juga memerlukan kerjasama lintassektor. Pemerintah, katanya, tidak bsia bekerja sendiri tanpa dukungan pihak swasta serta masyarakat.

“Selain dari sisi lingkungan, saya juga berharap keterpaduan antarsektor juga perlu, swasta dan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Trending