Connect with us

Kab Tangerang

Pleno UMSK Tahun 2019 Dikawal Ratusan Buruh

Published

on

Rapat Pleno UMSK 2019 di gedung Disnaker, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Rabu (5/12/2018).

TANGERANG, MO – Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rabu (5/12/2018). Aksi yang dimotori Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTAR) ini berbarengan dengan rapat pleno Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2019 Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Tangerang.

Ketua ALTAR, Galih Wawan menyebut, aksi itu sebagai bentuk pengawalan terhadap rapat pleno akhir penetapan UMSK Kabupaten Tangerang tahun 2019. Hasil sementara, kata Wawan, terdapat beberapa keputusan yang disepakati bersama, namun belum ditetapkan oleh Kepala Depekab Tangerang Jarnaji.

“Saat ini perundingan cukup lumayan lama dan alot, tetapi kami masih mencari win-win solution yang tidak memberatkan kepada kaum buruh dan tidak memberatkan kaum pengusaha. Akhirnya kita mendapatkan solusi-solusi sementara yang disepakati, yakni masuknya kembali sektor keramik pada sektor 3A, sektor logam, sektor sepatu dan sektor gelas,” jelasnya.

Wawan melanjutkan, selain terdapat beberapa perusahaan yang kembali masuk ke dalam sektor UMSK tahun 2019. Dalam rapat tersebut juga diputuskan kenaikan UMSK tahun 2019 sebesar 15 persen pada sektor 1 dan 11 persen di sektor 1B, lalu 10 persen pada sektor 2, kemudian 5 persen pada sektor 3 dan 2,5 persen pada sektor 3B.

“Kami seluruhnya menyepakati hasil sementara tersebut, dan saat ini juga masih berlangsung rapat pleno akhir UMSK tahun 2019,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Depekab Tangerang Deni Rohdiani menambahkan, rapat pleno yang berakhir sekira pukul 20.00 WIB tersebut, telah menghasilkan keputusan kenaikan UMSK tahun 2019 di lima sektor. Selain itu, kendati berjalan alot, hasil keputusan rapat pleno tersebut akhirnya dapat diterima kedua belah pihak yakni buruh dan APINDO.

“Hasil keputusannya adalah yaitu kenaikan 15 persen pada sektor 1 dan 11 persen di sektor 1B, lalu 10 persen pada sektor 2, kemudian 5 persen pada sektor 3 dan 2.5 persen pada sektor 3B, dari UMK tahun 2019. Hasil ini meskipun masih terdapat ada yang tidak menyetujuinya tapi akhirnya buruh dan APINDO menyetujui bersama keputusan tersebut, dan selanjut keputusan ini nanti akan kami bawa ke Gubernur Banten Wahidin Halim agar diputuskan secepatnya sebelum 1 Januari 2019,” pungkasnya. (fi)

Kab Tangerang

Wagub Hadiri Penghijauan Pantai dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Published

on

TANGERANG, MO – “Kegiatan ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia khususnya Banten untuk bisa ikut bersama menanam bibit pohon ataupun ikan dari lingkungan sekitar rumah kita,” harap Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai dampingiKapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Penanaman 20 Ribu Bibit Pohon Mangrove Dan Penebaran Satu Juta Benih Ikan di Desa Ketapang, Mauk Kabupaten Tangerang, Jum’at (21/2/2020).

Kegiatan bertajuk TNI – Polri Peduli Penghijauan Pantai dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir itu juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Eddy Prbowo, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, tokoh masyarakat beserta berbagai organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo menyatakan sangat mendukung dengan terselenggaranya kegiatan seperti ini Penanaman mangrove dan penebaran benih ikan memiliki peran penting agar  ekosistem terpelihara. Menjaga kehidupan pantai dan mempengaruhi masyarakat yang lebih luas.

“Dengan penanaman mangrove dan penebaran benih ikan ini semoga dapat memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa bersama- sama menjaga dan menata lingkungan hidup kita guna mewujudkan stabilitas ekosistem alam dan derajat kehidupan sosial masyarakat kita di masa mendatang,” ucapnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

“Jadi kegiatan yang kita lakukan ini hanya simbolis saja di (Kecamatan) Mauk. Tapi seluruh Indonesia secara serentak TNI-Polri melaksanakan penanaman mangrove sejumlah 360.000 pohon dan penebaran ikan, udang, dan bandeng, nila,” jelasnya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mengajak masyarakat muda agar lebih peduli terhadap lingkungan,” tambah Kapolri.

Sementata itu Panglima TNI Marsekal  Hadi Tjahjanto mengajak masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir pantai untuk terus menjaga ekosistem bakau dan ikan.

“Saya berharap penanaman mangrove dan pelepasan bibit ikan bisa memberi manfaat bagi masyarakat pesisir. Sebab, selama ini pohon mangrove dianggap bisa menahan kenaikan air laut, sehingga meminimalisir kemungkinan banjir,” Ucap Panglima TNI.

Hal senada juga diungkap Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bahwa Pemerintah Daerah telah menginisiasi program Gerakan Membangun Masyarakat Pantai (GERBANG MAPAN).

“Ini merupakan bagian dari Program Gerakan Membangun Masyarakat Pantai dengan harapan selain dapat terjaga keseimbangan ekosistem alam antara pembangunan konvensioal dengan sektor pesisir dan pertanian,” jelasnya.

Turut hadir: Kepala BNPB Doni Monardo, Kabaharkam Polri Komjen Agus Ardianto, dan Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso, Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi, dan Sekretaris Daerah Kab Tangerang Moch Maesyal Rasyied.(BS)

Continue Reading

Kab Tangerang

Al Muktabar : Kita Bersama Membangun Banten

Published

on

TANGERANG, MO – “Terima kasih kepada kabupaten/kota yang berkenan hadir. Mudah-mudahan dialog disertai niat yang tulus. Agar kita bersama-sama membangun Banten,” ungkap  Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Mukatabar saat membuka Rapat Koordinassi Forum OPD Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman di Hotel Yasmin Karawaci, Jl Raya Binong No.8 Curug, Kabupaten Tangerang (Selasa, 1/1/2020).

“Mudah-mudahan momen ini bisa membuahkan pokok-pokok pikiran cerdas yang memang selalu menjadi harapan masyarakat. Satu di antara sisi itu adalah permukiman dan prasarana wilayah yang saat ini sedang menjadi fokus kita.  Di Banten, terkait dengan  pemukiman masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan,” tambahnya.

Pemprov Banten, lanjut Sekda, terus melakukan upaya untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penyediaan pemukiman serta aspek pendukung lainnya bagi masyarakat.

“Kita secara infarastruktur menyeluruh. Jalan provinsi sudah mendektai tuntas dalam kerangka kapasitas ukuran mantap dan tentu setelah itu juga kita akan melakukan pembukaan-pembukaan akses baru yang terkait dengan daya dukung terhadap perumahan dan permukiman wilayah,”  tambahnya

Ditegaskan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangannya masing-masing dalam melakukan pembangunan. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk bekerja bersama-sama dalam rangka menghadirkan pembangunan yang layak bagi masyarakat.

“Provinsi dengan dengan aspek kewenangannya, kemudian kabupaten dengan aspek kewenangannya berjenjang sampai ke tingkat masyarakat. Tetapi jika ada hal-hal sangat urgent yang memerlukan kita bersama melakukannya, mengapa tidak? Semua kita lakukan demi kepentingan masyarakat,” ungkap Sekda.

Dijelaskan, jika ada program yang memiliki irisan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Banten dan kabupaten/kota, hal itu bisa dilakukan bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Khusus dengan kabupaten/ kota, provinsi atas persetujuan DPRD menyediakan sumber pembiayaan bantuan keuangan sebagai bagian dari upaya meyelesaikan irisan-irisan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota itu.

Berkaitan dengan bantuan yang diberikan provinsi, Sekda  Al Muktabar berharap kabupaten/ kota bisa maksimal menggunakannya agar tidak ada sisa pembiayaan di akhir tahun.

“Saya perlu ingatkan,bagi kabupaten/ kota yang konsen melakukan pembiayaan melalui bantuan keuangan oleh provinsi atas isu strategis, sedapat mungkin secara opimal menggunakannya.  Karena ada beberapa kabupaten/ kota yang serapannya menjadi tidak optimal karena menyisakan pembiayaan diakhir tahun,” jelas Sekda.

“Harmonisasi yang terjadi antara Pemprov Banten, DPRD dan juga Kabupaten/Kota bisa terus berlanjut guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Rapat dihadiri oleh pimpinan DPRD serta OPD terkait dari kabupaten/kota se Provinsi Banten.(UAD)

Continue Reading

Kab Tangerang

Pengurus PMI Kabupaten Tangerang Resmi Dilantik

Published

on

TANGERANG, MO – Jum’at, 14 Februari 2020 menjadi salah satu hari bersejarah bagi PMI Kabupaten Tangerang. Pasalnya, ditanggal tersebut kepengurusan PMI Kabupaten Tangerang masa bakti 2019-2024 telah dilantik.

Dengan mengenakan jas putih, dan disaksikan sebanyak 200 tamu undangan Se-Jabodetabek dan Banten, sebanyak 20 orang dewan kehormatan dan pengurus mengucapkan ikrar pelantikan.

Tak lama berselang, penyematan pin oleh Ketua PMI Provinsi Banten Hj. Ratu Tatu Chasanah kepada ketau PMI Kabupaten Tangerang Drs. H. Soma Atmaja pun dilakukan, yang menandakan bahwa secara resmi Soma kembali menahkodai PMI Kabupaten Tangerang.

Ketua PMI Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja dalam sambutannya mengatakan “Kami menghaturkan ribuan terimakasih kepada Bapak Bupati yang luar biasa mensupport kami dalam kegiatan-kegiatan PMI. Bahkan terakhir beliau memberikan kami aset seluas 1,8 hektare untuk dijadikan pusdiklat PMI Kabupaten Tangerang. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan sekaligus tantangan bagaimana PMI Kabupaten Tangerang ini harus bergerak lebih maju demi kemanusiaan. Dan kamipun sedang terus mempromosikan beberapa kemajuan PMI yang terus kita coba canangkan, diantaranya yaitu aplikasi Sidoni yang penggagasnya adalah Kepala UDD PMI Kabupaten Tangerang, Dr. Zainal Muttaqien dengan harapan seluruh UDD PMI di Indonesia agar dapat mempermudah masyarakat yang ingin berdonor darah, dan salah satu yang tertarik untuk menerapkan aplikasi ini adalah Lombok Barat”

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Banten, Hj. Ratu Tatu Chasanah menyampaikan, “Sebagaimana pesan PMI Pusat bahwa PMI harus segera lebih merapat lagi dengan Pemerintah di masing-masing tingkatan. Dan saya mengucapkan terimakasih atas terobosan PMI Kabupaten Tangerang, dengan aplikasi Sidoni ini adalah jawaban atas permasalahan donor darah, karena dengan aplikasi ini semuanya terekam, karena darah bukan barang pabrikan, jadi mau bagaimanapun kita harus menghargai pendonor darah yang sudah sukarela menyumbangkan darahnya untuk membantu sauda-saudara kita yang membutuhkan”

“Dan kalau bisa aplikasi ini diterapkan jangan jauh-jauh dulu Dok, di wilayah provinsi banten dulu, jadi jangan sampai yang lain mau kita malah yang ketinggalan” tambahnya seraya tersenyum.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar juga menyampaikan “Tentu saja nilai-nilai kemanusiaan dan juga Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini perlu kita tularkan juga kepada generasi-generasi penerus. Dan juga aplikasi Sidoni ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia sehingga informasi tentang jadwal donor, info stok darah dan lainnya bisa tersampaikan langsung ke masyarakat”.

Disaksikan sebanyak 200 tamu undangan Se-Jabodetabek dan Banten, penyematan pin oleh Ketua PMI Provinsi Banten Hj. Ratu Tatu Chasanah kepada ketau PMI Kabupaten Tangerang Drs. H. Soma Atmaja pun dilakukan, yang menandakan bahwa secara resmi Soma kembali menahkodai PMI Kabupaten Tangerang.

Setelah pelantikan dilaksanakan, Ketua PMI Provinsi Banten dan Bupati Tangerang pun berfoto bersama dengan para pengurus dan dewan kehormatan.(BS)

Continue Reading

Trending