Connect with us

Serang

Penyaluran Rastra di Banten Terkendala Biaya dan Infrastruktur Jalan

Published

on

Wagub Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial, Kamis (8/3). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial, yakni
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2018 di aula Gedung BI Banten, Kota Serang, Kamis (8/3).

Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bulog Sub Divre dan pihak Perbankan penyalur BPNT itu, orang nomor dua di Banten itu mendapatkan banyak laporan yang menyebutkan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.

Untuk penyaluran Rastra, sejumlah persoalan yang dilaporkan dari pemerintah kabupaten/kota di antaranya adalah ketiadaan biaya distribusi dari penyedia Rastra yakni Bulog ke titik pendistribusian dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada. Persoalan diperparah dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa wilayah di Banten bagian selatan seperti Pandeglang dan Lebak.

“Jadi memang biaya operasional dari titik distribusi ke titik belum ada, sementara pemerintah pusat membebankan itu kepada pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana kepada pers usai rapat, Kamis (8/3).

Persoalan lainnya, kata Nurhana, banyak kepala desa menolak program BPNT dan rastra karena tidak adanya anggaran sosialisasi. Menurutnya anggaran sosialisi tersebut alokasinya berada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

“Tapi kami masih menunggu SK (surat keputusan) Gubernur tentang Tim Koordinasi Bansos rastra sebagai dasar boleh dipergunakannya anggaran tersebut,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut juga terungkap adanya upaya-upaya pemanfaatan program tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi para pendamping program, seperti untuk kepentingan politi praktis.

“Di kami itu kemarin ada pendamping yang seolah-olah mengesankan bahwa bansos itu dari dia, soalnya dia mau nyalon (mencalonkan diri di pemilu),” kata perwakilan Dinas sosial Kota Tangerang.

Wagub Andika mengaku mencatat semua persoalan dalam pelaksanaan program BPNT dan Rastra yang dilaporkan kepada dirinya dalam rapat tersebut. “Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Gubernur agar ditemukan solusinya secepatnya,” kata Andika.

Andika meminta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota untuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada anggota masyarakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

“Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mereka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi,” katanya. (A. SOLEH/FER)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Pemprov Bangun Hunian Sementara Korban Tsunami

Published

on

Gubernur Bante, Wahidin Halim (berpeci) di sela rapat koordinasi dengan jajarannya di Kantor Bappeda, Kp3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi Banten tengah membangun hunian sementara bagi korban tsunami Pandeglang-Serang. Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat Rapat Koodinasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda), KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

WH menjelaskan, saat ini Pemprov Banten dengan Pemkab Pandeglang, BNPB dibantu TNI dan Polri sedang membuat hunian sementara untuk masyarakat yang rumahnya terkena tsunami, termasuk membangun sekolah darurat.

“Kita harus hadir sebagai pemerintah yang bisa meringankan beban korban tsunami, provinsi  harus  hadir untuk terus berkordinasi dengan pihak terkait. Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi akan kita laksanakan,” ujar WH.

Kepada RSUD Banten, WH mengharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk melengkapi sarana dan prasarana. “Rumah sakit banten harus menjadi rujukan bagi masyarakat Banten karena kesehatan adalah salah satu prioritas program Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam Rakor itu juga, WH memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Provinsi yang sudah bekerja dengan baik pada tahun 2018.

“Kita  (Pemprov) akan memberikan reward berupa tunjangan kinerja (tukin) kepada ASN yang melaksanakan tugas atau kinerja dengan baik, tetapi bagi ASN yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas dengan baik maka akan di berikan punishment atau hukuman,” kata WH.

Dalam rapat tersebut WH meminta kepada masing masing kepala OPD untuk memaparkan capain realisasi anggaran tahun  2018 dan perencanaan  yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

“Untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat segera dikerjakan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dipercepat kenapa harus ditunda-tunda,” katanya.

Gubernur WH juga meminta  kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan lelang secepatnya, agar pelaksanaan pembangunan bisa di selesaikan dengan target yang direncanakan. (fi)

Continue Reading

Serang

Apel Gabungan, WH Ingatkan ASN Jaga Alam

Published

on

Sejumlah ASN mengikuti Apel Pagi Gabungan di KP3B, Curug, Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemprov Banten untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya.

“Kalau kita memahami ayat-ayat kauniyah sudah diingatkan tentang tugas kita untuk menjaga, memelihara serta mengurus alam,” kata WH saat memimpin apel gabungan awal bulan di lapangan apel Setda KP3B, Curug Kota Serang. Senin (7/01/2019).

Menurut Gubernur, peristiwa tsunami di Selat Sunda kemarin merupakan peringatan dari tuhan agar manusia tidak serakah dan merusak alam, “saya kira maknai sendiri serta baca ulang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, gunung, langit, laut, air dan lain sebagainya yang menimpa masyarakat dan diri pribadi kita,” jelas Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berakhlak, bekerja dengan baik, bagaimana disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak perlu ngambil di youtube atau baca media-media hoaks cukup kita sadari sendiri saja dibarengi dengan muhasabah dan introspeksi diri” tegasnya.

WH, sapaan akrabnya turut menyoroti tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten masih ada yang tidak apel. Mereka, katanya, merupakan contoh orang yang tidak ber-muhasabah, tidak introspeksi diri serta tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

“Kalau saya pecat itu merupakan musibah buat mereka tetapi kalau buat saya bersama Wakil Gubernur itu merupakan suatu ketentuan dan perundang-undangan tentang ASN,” terang WH. (fi)

Continue Reading

Serang

Gubernur Pastikan Logistik Korban Bencana Tercukupi

Published

on

WH didampingi jajarannya meninjau Pusat Posko Bantuan Logistik Langsung di KP3B, Curug, Serang, Rabu (2/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) memastikan bantuan logistik untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Banten tercukupi. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Posko Pusat Bantuan Langsung Logistik Peduli Tsunami Selat Sunda di Gedung Plaza Aspirasi, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (2/1/2019).

Kedatangan WH didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S Rawita, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir.

Dalam kesempatan tersebut, WH meminta seluruh pihak terkait agar lebih memantapkan koordinasi dalam kaitan penanganan pengungsi. Khususnya terkait pemutakhiran data korban (pengungsi), ketersediaan bantuan logistik dan distribusi logistik dengan tujuan agar penanganannya tepat sasaran.

Termasuk antisipasi menjelang masa masuk sekolah pada 7 Januari 2019 nanti, Gubernur ingin memastikan agar petugas (tim) di lapangan menyediakan tempat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah.

Gubernur meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik. (fi)

Continue Reading

Trending