Connect with us

Banten Raya

Pengangguran Banten Turun 0,76 Persen

Published

on

Ilustrasi antrean pencari kerja. (net)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten secara year to year (yoy) pada Agustus 2018 angka pengangguran  Banten menunjukkan penurunan dari 9,28 persen pada Agustus 2017 menjadi 8,52 persen pada bulan Agustus 2018. Walaupun pada catatan nasional angka pengangguran Banten lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional.

Kepala BPS Banten, Agoes Subeno mengatakan bahwa tingginya angka pengangguran di Banten disebabkan oleh banyaknya migran ke Banten.

“Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten,” ungkap Agoes Subeno di Kota Serang (6/11/2018).

Dikatakan Agoes Subeno, Banten memiliki daya tarik tersendiri terhadap kaum migran untuk ditinggali.

“Banten ini diibaratkan seperti ‘gula’ yang memikat semut untuk menghampirinya. Kita tahu bahwa angka pertumbuhan ekonomi Banten ini sangat tinggi yaitu sebesar 5,89 persen diatas rata-rata capaian nasional sebesar 5,17 persen, dan penyumbang eknomi Banten tertinggi bersumber dari perusahaan padat modal atau industri dengan nilai investasi tinggi,” ujar Agoes.

Perekonomian Banten berdasarkan besaran PDRB (Produk Domestik Bruto) Banten pada triwulan III tahun 2018 mencapai Rp 157,34 triliun. Selain itu, menurut Agoes, besaran UMP (Upah Minimum Provinsi Banten) yang sangat besar juga berpengaruh terhadap potensi pengangguran di Banten. UMP Banten tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 2.267.965.

“Dukungan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung tingginya nilai upah sangat berpengaruh, kita ketahui bahwa UMP (Upah Minimum Provinsi) Banten termasuk tinggi, sehingga migran berbondong-bondong mencari pekerjaan ke Banten, di situlah persaingan sesuai kemampuan, yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan,” tambahnya.

Ditambahkan Agoes, perusahaan padat modal atau industri di Banten tentu membutuhkan para pekerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan.

“Banyaknya perusahaan padat modal atau industri di Banten yang membutuhkan pasar kerja yang sesuai, di Banten lulusan SMK merupakan penyumbang pengangguran terbuka tertinggi mencapai 14,23 persen,” katanya.

Diketahui bahwa jumlah penduduk Banten yang bekerja pada Agustus 2018 sebesar 5,33 juta orang, naik sekitar 25 ribu pekerja dibandingkan dengan agustus 2017. Untuk TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang tertinggi adalah lulusan SMK mencapai 14,23 persen, sedangkan paling rendah yaitu Pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,76 persen. (fi)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Sah, 185 Anggota Peradi Resmi Jadi Advokad

Published

on

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat memberikan keterangan Pers usai pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten, Serang, Rabu (14/11/2108).

SERANG, MO – Sebanyak 185 orang calon advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten. Mereka yang disumpah telah memenuhi persyaratan yang diminta Pengadilan Tinggi Banten.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sri Sutatik mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Peradi Pusat mengenai seluruh advokat yang diambil sumpahnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi advokat yang akan diambil sumpahnya, sambung Sri, minimal harus melakukan magang selama dua tahun.

“Masa magang dihitung setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi atau universitas. Dibuktikan dengan legalisir ijazah dan stempel asli,” ucapnya ketika ditemui, Rabu (14/11/2018).

Sri mengatakan, dari 185 orang calon advokat, 40 orang di antaranya tidak dapat diambil sumpahnya karena alasan kelengkapan administrasi.

“Kita harus mencocokkan KTP dengan surat yang diajukan. Jangan sampai nanti berurusan dengan pihak kepolisian. Karena kalau yang tidak sesuai sampai lolos Kepala Pengadilan Tingginya yang kena,” imbuhnya.

“Bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan terpaksa tidak dapat mengambil surat berita acara pengambilan sumpahnya. Kami tidak dapat mentorerir itu,” tegasnya.

Sekadar diketahui dalam satu tahun terakhir Peradi Banten telah melakukan pengambilan sumpah bagi anggota advokat yang tergabung dalam Pengadilan Tinggi Banten.

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat mengapresiasikegiatan tersebut.

“Selamat bagi yang sudah diambil sumpahnya. Mudah – mudahan mereka yang sudah disumpah dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi,” ucapnya. (agr)

Continue Reading

Pandeglang

Alumin Diklatpim II Diminta Inovatif

Published

on

Sejumlah peserta Diklatpim mengikuti acara penutupan pelatihan di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

PANDEGLANG, MO – Pejabat Administrator pengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang pensiun diminta berinovasi. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S. Rawita saat membacakan Sambutan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

“Diharapkan sebagai pemimpin perubahan peserta mampu mengelola stakeholders, serta mendorong instansinya dalam memunculkan inovasi-inovasi baru sebagai perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.

Ino melanjutkan, ukuran keberhasilan Diklat bukan sekedar usainya pelaksanaan, akan tetapi sejauh mana proyek perubahan tersebut mampu diterapkan secara baik dan membawa energi positif di lingkungan kerja masing-masing.

Pada penutupan Diklatpim tingkat II yang juga diikuti oleh beberapa Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/ Kota luar Banten ini  juga dilakukan pemberian penghargaan kepada lima peserta terbaik dengan nilai sangat memuaskan, dua di antaranya berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebagai apresiasi kepada peserta dengan nilai terbaik, Kepala Lembaga Administrasi Nasional, Adi Suryanto memberikan garansi lolos seleksi awal kepada 5 peserta terbaik, jika ingin mengikuti Diklatpim tingkat I nantinya.

“Datang saja, tunjukkan saja (bukti penghargaan), Akan langsung saya setujui untuk langsung ikut Diklatpim satu,” ucapnya. (fi)

Continue Reading

Cilegon

Jadi Tuan Rumah ARDEX, Provinsi Banten Siaga Atasi Dampak Bencana

Published

on

CILEGON, MO – Provinsi Banten mendapat kesempatan sebagai tuan rumah ASEAN Regional Disaster Emergency Respone Simulation Exercise (ARDEX-18) tahun 2018. Pemilihan Provinsi Banten sebagai lokasi pelaksanaan ARDEX-18 tahun 2018 dikarenakan industri di Provinsi Banten dinilai berkembang pesat serta urgensi antisipasi dampak-dampak bahan kimia yang disebabkan bencana alam.

Berlokasi di Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon dalam kegiatan itu dilaksanakan simulasi antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap bencana industri.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengklaim, penunjukan tersebut membuktikan kesiapan Provinsi Banten menerima teknologi-teknologi baru dalam penanggulangan bencana.

“Semakin hari dampak dari bencana alam semakin beragam, bahkan dampak yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Kedepannya Provinsi Banten bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal kesiapan menerima teknologi-teknologi yang akan terus berkembang, khususnya dalam upaya antisipasi dampak bencana,” ujar Komari.

Direktur Eksekutif ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center), Adelina Kamal menjelaskan, ARDEX merupakan latihan bersama (gladi) penanggulangan bencana yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali. Kegiatan ini, lanjutnya, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kerjasama negara-negara ASEAN dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan ARDEX-18, lanjut Adelina, merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Banten, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta utusan negara-negara di kawasan ASEAN.
“Mereka dengan sigap memperagakan penanggulangan dampak bencana di Kawasan Industrial,”imbuhnya.

Adelina juga mengungkapkan, dengan adanya persetujuan kerjasama 10 negara ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), telah melahirkan regional Standard Operating Procedure (SOP) yang akan diuji mekanismenya dalam tahapan perhelatan ARDEX 2018.

“Poin-poinnya seperti meminimalisasi pencemaran bahan kimia, memberikan pertolongan pertama bagi korban yang terpapar bahan kimia serta merencanakan pemulihan wilayah yang terkontaminasi,” tutur Adelina.

Selanjutnya, ujar Adelina, tahapan simulasi ARDEX meliputi latihan Gladi Posko atau Command Post Exercise (CPX) dan Gladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX). Uji SOP turut dilaksanakan untuk memastikan keberadaan dan kemampuan kapasitas negara-negara ASEAN dalam pemberian bantuan. (fi)

Continue Reading

Trending