Connect with us

Kab Tangerang

Pemkab Tangerang Tidak Berikan Bantuan Hukum Camat Pagedangan

Published

on

Sekda Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid berikan keterangan pers terkait kasus pungli Camat Pagedangan Achmad Kasori, Rabu (7/3). (ADI/METAONLINE)

Kasus Pungli Pengurusan Rumah Ibadah

TANGERANG,MO – Pemkab Tangerang resmi memberhentikan Camat Pagedangan Achmad Kasori yang tersandung kasus pungutan liat pengurusan rumah ibadah. Pemkab juga tidak akan memberikan bantuan hukum setelah ditetapkan tersangka oleh Polres Tangsel.

“Untuk pendampingan hukum, diserahkan kepada pribadi bersangkutan,” terang Sekda Kabupaten Tangerang, Moch. Maesal Rasyid saat menggelar jumpa pers di Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (7/3).

Pria yang akrab disapa Rudi itu menegaskan, atas kejadian yang menimpa camat Achmad Kasori tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Pemkab menunjuk Sekretaris Camat untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Ditambahkan Rudi, pihaknya juga telah menerima pemberitahuan dari Polres Tangsel, bahwa Camat Ahmad Kasori telah dilakukan penahanan sebagai tersangka.

Seperti diberitakan METAONLINE sebelumnya, Kepolisian Resort Tangerang Selatan menangkap Achmad Kasori, Camat Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu (3/3) malam.

Camat Achmad Kasori ditetapkan tersangka kasus pungutan liar penerbitan SKDU untuk menjadikan salahsatu ruangan mall Qbig sebagai tempat ibadah nasrani sebesar Rp. 45 juta.

Camat Achmad Kasori ditangkap dirumah saudaranya di Villa Balaraja Blok D6 no.7 Rt.006 Rw.004 Kel. Saga Kec. Balaraja. Penangkapan dipimpin oleh IPTU Agung selaku Kanit Krimsus.

ADI DARMA

Banten Raya

Lantik Zaki, WH Minta Kabupaten-Provinsi Akur

Published

on

Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (21/9/2018).

SERANG, MO – Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli resmi menjabat kepala daerah usai dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim, Jumat (21/9/2018).

WH, sapaan akrab Wahidin Halim meminta pembangunan yang telah berjalan dilanjutkan pasangan kepala daerah asal partai Golkar tersebut. WH menekankan pentingnya kerjasama Bupati dan wakilnya dalam pembangunan.

“Terutama kepada Wakil Bupati Tangerang, saya amanatkan bantu Pak Zaki dalam  membangun Kabupaten Tangerang karena masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Kerja sama dengan baik, karena Bupati dan Wakil Bupati satu kotak,” terangnya.

Dia juga berpesan agar dijalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi.

“Karena kita punya tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyakat. Tidak harus ada Gubernur dengan Bupati/Walikota bermusuhan satu sama lain karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Gubernur bertindak sebagai pembina, pengawas, serta perwakilan pemerintah pusat di daerah,” katanya dalam sambutan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang.

Acara pelantikan ini diisi dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan.

Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri turut dibacakan dalam kesempatan itu. Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang juga menandatangani Pakta Integritas.

Zaki-Mad Romli dilakukan hari sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36-5896 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tangerang Provinsi Banten.

Pasangan kepala daerah ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang 2018 Juli lalu. Zaki-Mad Romli mengungguli kotak kosong dengan 941.804 suara atau 83,72 persen suara. Sementara untuk kolom kosong mendulang 83.095 suara atau 16 persen suara. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rawat Keberagaman, Ananta Usung Dakwah Parlemen

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat menghadiri peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

TANGERANG, MO – Tugas menyebarkan kebaikan dan mennjauhkan keburukan merupakan tugas ulama dan umara (pemerintah). Tugas dakwah itu karenanya bukan tak mungkin dilakukan anggota parlemen (legislatif).

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

Ananta menjelaskan, dakwah parlemen bertujuan menghasilkan keputusan negara yang mensejahterakan rakyat. Keberagaman Indonesia, sambungnya, perlu diutamakan dalam membuat keputusan tersebut.

“Karena Ke-Bhinneka-an yang hidup di Republik Indonesia tercinta ini merupakan kekayaan yang tak terhingga yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta. Sehingga keragaman (perbedaan) yang ada, jangan dijadikan bahan politik yang meghilangkan persaudaraan tapi mempersatukan seluruh elemen masyarakat sebagai Keluarga Besar Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Acara yang digelar malam hari tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama Tangerang. Sejumlah habib turut serta dalam rangkaian kegiatan sunatan dan masal, santunan Anak Yatim hingga prosesi potong rambu pertama beberapa bayi.

Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, dalam ceramahnya menjelaskan, kegiatan Asyura atau peringatan 10 Muharam merupakan kegiatan yang memiliki nilai sangat penting.

“Karena diperingatan ini, selain merayakan tahun baru Islam, kita diminta selalu peduli dengan anak yatim. Karena mereka tentunya merupakan sumber kebajikan yang tidak akan habis,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Diuji Publik

Published

on

Salah seorang tim pendamping dari Fisipol MAP UGM, Dr. Luthfi Mutaali memaparkan kajian pihaknya di diskusi publik, Pendopo Bupati, Pasar Lama, Selasa (4/9/2018).

TANGERANG, MO – Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap konservasi lingkungan dinilai belum optimal. Draft program jangka menengah yang disarikan dari visi misi bupati terpilih belum secara eksplisit mencantumkan konservasi lingkungan. Hal ini terungkap dalam Forum Konsultasi Publik di Pendopo Bupati, Pasar Lama, Kota Tangerang, Selasa (4/9/2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Kabupaten Tangerang diuji publik oleh akademisi Universitas Gajah Mada (UGM). Sebanyak 15 program unggulan dari janji kampanye bupati terpilih dan wakilnya, Ahmad Zaki Iskandar – Mad Romli dibahas untuk dimasukkan dalam RPJMD.

Salah satu akademisi Magister Administrasi Publik UGM, Luthfi Mutaali menjelaskan, konservasi lingkungan baru tercantum di kegiatan program draft RPJMD tersebut. Secara eksplisit, sambungnya, belum ada program tersebut mencantumkan konservasi lingkungan.

Lutfi melanjutkan, tekanan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang meningkat seiring pembangunan. Menurutnya, upaya menyeimbangkan ketimpangan dampak lingkungan dan pembangunan perlu dilakukan.

“Semua itu (pembangunan) berdampak pada tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan yang besar itu pasti karena faktor penduduk yang makin banyak,” jelasnya.

Sejumlah tekanan itu di antaranya, peningkatan volume sampah, penurunan kualitas maupun jumlah air, serta ancaman bencana. Luthfi menerangkan, Pemerintah Daerah mesti mengarus-utamakan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD-nya agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dengan dampak lingkungan.

“Perlu ada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup untuk menyeimbangkan. Supaya diketahui wilayah mana yang daya dukung lingkungannya sesuai dengan rencana pembangunan.
Tugas kita memberikan saran-saran kalau program itu masih kurang bisa diperkaya lagi,” tukasnya.

Penjabat Bupati Tangerang, Komarudin menerangkan, penyempurnaan RPJMD akan terus dilakukan hingga nanti di-perda-kan.

Komarudin menambahkan, pengentasan sejumlah isu lingkungan juga memerlukan kerjasama lintassektor. Pemerintah, katanya, tidak bsia bekerja sendiri tanpa dukungan pihak swasta serta masyarakat.

“Selain dari sisi lingkungan, saya juga berharap keterpaduan antarsektor juga perlu, swasta dan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Trending