Connect with us

Kab Tangerang

Pemkab Tangerang Bina 290 Pondok Pesantren Salafiah

Published

on

Pembinaan pondok pesantren salafiyah di Kabupaten Tangerang. (CANDRA/METAONLINE)

KAB. TANGERANG, MO – Sebanyak 290 pimpinan pondok pesantren salafiah di Kabupaten Tangerang diberikan pembinaan. Kegiatan pembinaan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang H. Moch. Maesyal Rasyid pada Kamis (1/3).

H. Amat, Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung pada sektor pembangunan di bidang pendidikan terutama di bidang keagamaan.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berkomitmen terhadap bidang keagamaan, kegiatan pembinaan ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mewujudkan kualitas keagamaan dilingkungan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Pembinaan bagi pondok pesantren salafiah Se-Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018, pembinaan tersebut diikuti sebanyak 290 peserta, dengan masing-masing pesantren 10 orang.

“Diharapkan Para generasi agar dapat menjadi generasi penerus yang berimbang antara ilmu pengetahuan dengan kualitas para Ulama dan Umaro untuk meningkatkan kualitas keagamaan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang strategis yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal selain pendidikan formal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam yang menjadi fokus utama Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren ini kepada para pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam dilingkungan maupun di sekolah-sekolah pada umumnya.

“Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan ini saya berharap dapat solusi nyata bagi kita semua untuk bisa meningkatkan mutu standar pendidikan pondok pesantren khususnya berada di wilayah Kabupaten Tangerang,” imbuh Sekda.

CANDRA IRAWAN

Banten Raya

Lantik Zaki, WH Minta Kabupaten-Provinsi Akur

Published

on

Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (21/9/2018).

SERANG, MO – Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli resmi menjabat kepala daerah usai dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim, Jumat (21/9/2018).

WH, sapaan akrab Wahidin Halim meminta pembangunan yang telah berjalan dilanjutkan pasangan kepala daerah asal partai Golkar tersebut. WH menekankan pentingnya kerjasama Bupati dan wakilnya dalam pembangunan.

“Terutama kepada Wakil Bupati Tangerang, saya amanatkan bantu Pak Zaki dalam  membangun Kabupaten Tangerang karena masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Kerja sama dengan baik, karena Bupati dan Wakil Bupati satu kotak,” terangnya.

Dia juga berpesan agar dijalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi.

“Karena kita punya tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyakat. Tidak harus ada Gubernur dengan Bupati/Walikota bermusuhan satu sama lain karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Gubernur bertindak sebagai pembina, pengawas, serta perwakilan pemerintah pusat di daerah,” katanya dalam sambutan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang.

Acara pelantikan ini diisi dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan.

Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri turut dibacakan dalam kesempatan itu. Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang juga menandatangani Pakta Integritas.

Zaki-Mad Romli dilakukan hari sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36-5896 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tangerang Provinsi Banten.

Pasangan kepala daerah ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang 2018 Juli lalu. Zaki-Mad Romli mengungguli kotak kosong dengan 941.804 suara atau 83,72 persen suara. Sementara untuk kolom kosong mendulang 83.095 suara atau 16 persen suara. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rawat Keberagaman, Ananta Usung Dakwah Parlemen

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat menghadiri peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

TANGERANG, MO – Tugas menyebarkan kebaikan dan mennjauhkan keburukan merupakan tugas ulama dan umara (pemerintah). Tugas dakwah itu karenanya bukan tak mungkin dilakukan anggota parlemen (legislatif).

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

Ananta menjelaskan, dakwah parlemen bertujuan menghasilkan keputusan negara yang mensejahterakan rakyat. Keberagaman Indonesia, sambungnya, perlu diutamakan dalam membuat keputusan tersebut.

“Karena Ke-Bhinneka-an yang hidup di Republik Indonesia tercinta ini merupakan kekayaan yang tak terhingga yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta. Sehingga keragaman (perbedaan) yang ada, jangan dijadikan bahan politik yang meghilangkan persaudaraan tapi mempersatukan seluruh elemen masyarakat sebagai Keluarga Besar Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Acara yang digelar malam hari tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama Tangerang. Sejumlah habib turut serta dalam rangkaian kegiatan sunatan dan masal, santunan Anak Yatim hingga prosesi potong rambu pertama beberapa bayi.

Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, dalam ceramahnya menjelaskan, kegiatan Asyura atau peringatan 10 Muharam merupakan kegiatan yang memiliki nilai sangat penting.

“Karena diperingatan ini, selain merayakan tahun baru Islam, kita diminta selalu peduli dengan anak yatim. Karena mereka tentunya merupakan sumber kebajikan yang tidak akan habis,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Diuji Publik

Published

on

Salah seorang tim pendamping dari Fisipol MAP UGM, Dr. Luthfi Mutaali memaparkan kajian pihaknya di diskusi publik, Pendopo Bupati, Pasar Lama, Selasa (4/9/2018).

TANGERANG, MO – Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap konservasi lingkungan dinilai belum optimal. Draft program jangka menengah yang disarikan dari visi misi bupati terpilih belum secara eksplisit mencantumkan konservasi lingkungan. Hal ini terungkap dalam Forum Konsultasi Publik di Pendopo Bupati, Pasar Lama, Kota Tangerang, Selasa (4/9/2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Kabupaten Tangerang diuji publik oleh akademisi Universitas Gajah Mada (UGM). Sebanyak 15 program unggulan dari janji kampanye bupati terpilih dan wakilnya, Ahmad Zaki Iskandar – Mad Romli dibahas untuk dimasukkan dalam RPJMD.

Salah satu akademisi Magister Administrasi Publik UGM, Luthfi Mutaali menjelaskan, konservasi lingkungan baru tercantum di kegiatan program draft RPJMD tersebut. Secara eksplisit, sambungnya, belum ada program tersebut mencantumkan konservasi lingkungan.

Lutfi melanjutkan, tekanan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang meningkat seiring pembangunan. Menurutnya, upaya menyeimbangkan ketimpangan dampak lingkungan dan pembangunan perlu dilakukan.

“Semua itu (pembangunan) berdampak pada tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan yang besar itu pasti karena faktor penduduk yang makin banyak,” jelasnya.

Sejumlah tekanan itu di antaranya, peningkatan volume sampah, penurunan kualitas maupun jumlah air, serta ancaman bencana. Luthfi menerangkan, Pemerintah Daerah mesti mengarus-utamakan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD-nya agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dengan dampak lingkungan.

“Perlu ada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup untuk menyeimbangkan. Supaya diketahui wilayah mana yang daya dukung lingkungannya sesuai dengan rencana pembangunan.
Tugas kita memberikan saran-saran kalau program itu masih kurang bisa diperkaya lagi,” tukasnya.

Penjabat Bupati Tangerang, Komarudin menerangkan, penyempurnaan RPJMD akan terus dilakukan hingga nanti di-perda-kan.

Komarudin menambahkan, pengentasan sejumlah isu lingkungan juga memerlukan kerjasama lintassektor. Pemerintah, katanya, tidak bsia bekerja sendiri tanpa dukungan pihak swasta serta masyarakat.

“Selain dari sisi lingkungan, saya juga berharap keterpaduan antarsektor juga perlu, swasta dan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Trending