Connect with us

Kab Tangerang

Pemkab Tangerang Antisipasi Pendatang Usai Lebaran

Published

on

Rapat Forkopimda Kabupaten Tangerang. (ADI/METAONLINE)

KAB. TANGERANG,MO – Menjelang Hari Raya Idul Fitri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk melakukan persiapan pengamanan lalu lintas/angkutan umum dan antisipasi melonjaknya pendatang dari luar dan pencari kerja.

Sekda Kab. Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah siap dalam mengantisipasi masalah Hari Raya Idul Fitri 1439 H seperti persiapan arus mudik lebaran, baik pengamanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mudik.

“Saya berharap dalam proses arus mudik dan arus balik lebaran di Kabupaten Tangerang lancar-lancar saja tidak ada hal yang menghawatirkan. Kita terus berupaya melakukan yang terbaik, terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Insya Allah semuanya lancar-lancar saja,” kata Sekda.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Sentosa menyampaikan, dalam kesiapan pengamanan yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu menyiapkan posko keamanan yang terdiri dari Polresta Tangerang, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Pol PP.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (Disnaker) Jarnaji menyatakan, Kabupaten Tangerang mempunyai daya tarik tersendiri karna Kabupaten Tangerang berbatasan langsung dengan ibu kota negara RI.

Kabupaten Tangerang juga merupakan daerah pengembang kawasan industri dan UKM yang relatif cukup tinggi sehingga dapat melonjaknya pendatang dan pencari kerja dari luar daerah Kabupaten Tangerang.

“Total pencari kerja sampai bulan maret 2018 saja mencapai 52.527 orang, pasca idul fitri 1439 H pencari kerja dari luar daerah Kabupaten Tangerang akan melonjak,” paparnya.

Tambah Jarnaji, pihaknya akan menghimbau perusahaan dalam hal perekrutan tenaga kerja agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kab Tangerang

Bapenda Kabupaten Tangerang Luncurkan SiCepot

Published

on

Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dwi Candra Budiman menunjukkan SPPT hasil cetak Aplikasi SiCepot, Kamis (15/11/2018).
TANGAERANG, MO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang  meluncurkan Aplikasi SiCepot,  Kamis (15/11/2018). Aplikasi Sistem Informasi Catak PBB Online Terpadu tersebut diklaim bakal memudahkan wajib pajak dalam mencetak dokumen pajak.
Aplikasi ini merupakan terobosan Bapeda agar wajib pajak lebih mudah mencetak sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Kendala yang saat ini bayak dikeluhkan, lambat atau tidak sampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ketangan wajib pajak, hal ini jadi fokus kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

“Selama ini kendala kita, banyaknya Wajib pajak yang mengeluh SPPT itu tidak sampai kepada mereka,” ujar Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Dwi Candra Budiman.

Aplikasi SiCepot dapat diakses warga dari komputer. Aplikasi ini dapat langsung di akses melalui sicepot.tangerangkab.go.id .

“Wajib pajak hanya mengisi kolom yang tersedia di aplikasi tersebut, identitas pemilik atau pun objek pajak, mudah kan,” jelas Dwi.

Subjek pajak cukup memasukkan nomor induk kependudukan dan nama sesuai KTP, jangan lupa pula mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat e-mail yang digunakan.

“Inovasi ini diluncurkan menjawab tantangan pelayanan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan di era milenial di wilayah kota seribu industri,” ucapnya.

Di tahun 2018 ada beberapa inovasi dalam pelayanan PBB antara lain, cetak massal awal tahun dengan ketetapan 3 Januari, pelayanan mobil keliling satu hari satu desa/kelurahan, aplikasi mengecek tagihan PBB melalui e-PBB berbasis android dan aplikasi SI CEPOT berbasis web untuk mencetak SPPT PBB secara elektronik. (fi)

Continue Reading

Kab Tangerang

BPJS Kesehatan Rampung Uji Coba Sistem Rujukan Online

Published

on

Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa menggelar diskusi publik sistem rujukan online di EcoPlaza, Panongan, Jumat (9/11/2018).

TANGERANG, MO – Penerapan sistem rujukan online rampung diujicoba Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tigaraksa. Upaya perbaikan sistem dilakukan BPJS dari hasil uji coba tersebut. Pemanfaatan sistem online diklaim lebih memudahkan peserta jaminan kesehatan.

Pembiasaan sistem rujukan online dinilai penting guna menunjang pelayanan BPJS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa, Shanti Lestari menuturkan, uji coba dilakukan guna membiasakan peserta serta penyelenggara terhadap sistem tersebut. Dalam masa itu juga, sambungnya, pembendaharaan masalah dilakukan pihaknya untuk penyempurnaan sistem.

“Banyak hal yang kita peroleh sepanjang masa uji coba sejak 15 Agustus hingga 31 Oktober 2018 ini. Masyarakat dan utamanya fasilitas kesehatan sudah mulai terbiasa dengan sistem rujukan online ini. Lalu teredukasinya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk disiplin menggunakan aplikasi PCare. Selain itu teredukasinya Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk senantiasa melengkapi dan meng-update data kompetensi dan sarana,” Kata Shanti.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem aplikasi online yang selama ini digunakan seperti P-Care di FKTP dan Vclaim FKRTL berjalan dengan baik. F KTP juga, sebut Shanti, semakin mudah dalam menentukan tujuan rujukan karena Informasi jadwal praktek dokter spesialis/subspesialis yang lebih up to date serta terdapat tanggal pilihan berkunjung ke FKRTL. Hasil lain yang cukup memberikan dampak adalah terjadi pergeseran proporsi pelayanan yang biasanya menumpuk di rumah sakit kelas A dan kelas B kini bergeser ke rumah sakit kelas C dan kelas D.

“Hasil uji coba juga tidak menutup ada sejumlah hal yang harus dibenahi bersama. Misalnya terjadi penumpukan antrean pada beberapa rumah sakit kelas C dan D, akibat masih ada rumah sakit yang tidak sesuai dalam meng-input jadwal praktek dan kapasitas. Selain itu masih ada ketidaksesuaian mapping fasilitas kesehatan. Keluhan peserta pun muncul karena harus berpindah rumah sakit,” papar Shanti.

Menyikapi tantangan tersebut, Shanti mengatakan, akan melakukan evaluasi nasional uji coba rujukan online melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Kesehatan, ADlNKES, PERSI, ARSADA, ARSSI, ASKLIN, PB IDI, YLKI dan stakeholder lainnya di awal November 2018 mendatang. Sistem rujukan online memasuki fase transisi dan evaluasi yang direncanakan dilakukan selama 1 bulan.

Terpisah, Kepala Bidang Jaminan Manfaat dan Rujukan, Gerald Andrian Hediyanto meyakini, penerapan sistem bakal jauh lebih memudahkan peserta serta penyelenggara BPJS. Selain mengurangi antrean, inovasi ini juga diklaim mempersingkat waktu pelayanan

“Rujukan online juga bakal memudahkan kita memetakan kebutuhan peserta terhadap fasilitas kesehatan,” katanya.

Dia menambahkan, sosialisasi sistem baru ini akan terus dilakukan pihaknya di sejumlah ruang publik. Seperti yang dilakukan pada kesempatan tersebut, Gerald berserta jajaran menggelar diskusi publik di arena EcoPlaza Music Everywhere, Panongan, Jumat (9/11/2018). Arena tempat berkumpul pengunjung tersebut kerap digunakan untuk bersantai. (fi)

Continue Reading

Kab Tangerang

Buruh Tangerang Deklarasikan Demo Upah Damai

Published

on

Sejumlah pengurus Altar menggelar deklarasi unjuk rasa upah damai di Rumah Makan Saung Sunda, Tigaraksa, Jumat (9/11/2018).

TANGERANG, MO – Kaum buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) mendeklarasikan unjuk rasa damai terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di RM Telaga Bestari, Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Ketua KC FSPMI Tangerang Raya, Jumali mengaku bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan kedamaian dan ketertiban, jika memang harus melakukan aksi.

“Kami memang berencana melakukan unjuk rasa, tapi kami masih menunggu kabar dari Bupati,” kata Jumali, usai deklarasi pada Jumat (9/11/2018).

“Namun, bila memang harus melakukan aksi, maka kami tetap mengedepankan ketertiban dan kedamaian,” ujarnya menambahkan.

Dalam rencana aksi yang bakal berlangsung pada Selasa (13/11/2018) nanti, aliansi tersebut berupaya menyikapi soal UMK, serta mendorong pemerintah untuk menghapus PP 78 tahun 2015. Pasalnya, menurut Jumali, sejak diberlakukannya PP 78, nasib para buruh kini semakin dirugikan.

“Kami harap pemerintah dapat menyepakati usulan yang kami ajukan. Jika disepakati, maka kami tidak akan melakukan aksi, tapi jika tidak disepakati, maka kami akan melakukan aksi mogok di wilayah,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kaum buruh yang tergabung dalam Altar ini juga melakukan deklarasi pemilu damai. Pihak aliansi itu mengaku tidak akan mengintervensi para buruh untuk berpihak kepada kedua calon.

“Kami tidak ingin aksi ini ditunggangi politik, kami real memperjuangkan hak kami untuk kehidupan yang lebih layak,” tandas Jumali.

Sementara itu, Kanit Buruh Mabes Polri AKBP Suwandi mengatakan bahwasanya soal kebebasan berpendapat dan berserikat, pemerintah telah membuat kebijakan terkait hal itu, namun dalam pelaksanannya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau nanti para buruh tidak puas dengan keputusan pemerintah maka disarankan untuk menempuh jalur hukum (PTUN),” ujar Suwandi.

Pada pertemuan itu, Suwandi juga menghimbau agar para buruh tetap menjaga keamanan, jika ingin menggelar aksi agar mematuhi aturan perundang undangan yg berlaku.

“Bila menyampaikan pernyataan maupun orasi, jangan sampai menyimpang. Dengan menyinggung soal ras atau pun soal agama dan menghasut massa yang berdampak merugikan semua pihak,” pungkasnya. (fi)

Continue Reading

Trending