Connect with us

Politik

Pemilih Wajib Bawa KTP Elektronik Atau Suket Disdukcapil ke TPS

Published

on

Ilustrasi e KTP. (IST)

TANGERANG MO — Pemilih yang sudah tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tetap berkewajiban membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang.

Demikian hal ini ditegaskan Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi dalam keterangan Persnya saat kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal ini sesuai asas aturan terbaru Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dikatakan Sanusi, kewajiban pemilih membawa KTP Elektronik atau Suket Disdukcapil Kota Tangerang ini tertuang tegas dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2018.

“Jadi, selain nanti pemilih akan diberikan Formulir C6 (surat pemberitahuan memilih), juga berkewajiban membawa KTP Elektronik atau Suket Disdukcapil ke TPS saat akan mencoblos. Itu Wajib. Kalau tidak dibawa, maka akan diminta untuk kembali pulang dan balik lagi ke TPS dengan membawa KTP Elektronik atau Suket,” terang Sanusi.

KPU Kota Tangerang, kata Sanusi, terus melakukukan sosialisasi terus menerus soal ketentuan baru ini kepada masyakat. Baik melalui PPK, PPS, atau KPPS yang jumlahnya mencapai 21 ribu orang di Kota Tangerang. “Saat menyampaikan Formulir C6 kepada pemilih kami juga menulis ketentuan itu di C6 dan akan menyampaikan langsung ke pemilih door to doo melalui KPPS,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Sanusi, nantinya para pemilih juga diminta untuk menuliskan namanya di Formulir C7 (daftar hadir pemilih) dan menandatangani daftar hadiri tersebut secara langsung. Hal ini juga sesuai ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2018.

“Prinsipnya, aturan-aturan ini juga untuk menjamin hak warga agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Sanusi yang juga Kepala Divisi Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tangerang.

Diketahui, KPU Kota Tangerang mencanangkan target sebesar 78 persen partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 ini.

“Kami harap, masyarakat mengerti dan mentaati kewajiban dalam norma aturan baru ini. Dan tetap semangat datang ke TPS saat pencoblosan, Rabu 27 Juni 2018 nanti,” harapnya.

ADI DARMA

Politik

Pasangan Jokowi Ma’ruf Paling Banyak Jadi Sasaran Hoaks

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi

METAONLINE,- Penyebaran berita bohong alias hoaks menjelang pilpres benar-benar mengkhawatirkan. Sepanjang bulan Juli hingga September 2018, ada 230 hoaks bertebaran. Pasangan Jokowi Ma’ruf paling banyak jadi sasaran hoaks.

Temuan ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Penyebaran hoaks tersebut, paling banyak menggunakan media sosial.

Presidium Mafindo Anita Wahid mengatakan, berdasarkan penelitian pihaknya, selama Juli-September 2018 terdapat 230 hoaks dengan berbagai konten.

Anita menyebut konten tertinggi yakni politik 58,7 persen, agama 7,39 persen, penipuan 7,39 persen, lalu lintas 6,96 persen dan kesehatan 5,2 persen. **Baca juga: Isu Hoaks Disebut Ancam Keamanan Pemilu

Anita melanjutkan, sarana yang paling banyak digunakan yaitu kombinasi antara narasi dan foto 50,43 persen, narasi saja 29,96 persen, narasi dan video 14,78 persen dan gambar atau foto saja 4,35 persen.

Anita juga menyebut saluran penyebaran hoaks paling banyak menggunakan Facebook 47,83 persen, Twitter 12,71 persen, whatsApp 11,74 persen serta youtube 7,38 persen.

Khusus di September, terdapat 52 dari 86 berita hoaks dengan konten politik. Anita menjelaskan, 52 hoaks tersebut terbagi menjadi 36 hoaks menyerang pasangan capres dan cawapres Jokowi-Maruf dan sisanya menyerang pasangan PrabowoSandiaga. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Politik

Profil Gamal Albinsaid, Dokter dan Motivator yang Jadi Jubir Prabowo-Sandi

Published

on

By

metaonline.id
Foto: twitter.com/gamal_albinsaid

METAONLINE,- Gamal Albinsaid merupakan seorang dokter sekaligus motivator. Gamal berasal dari kalangan nonparpol atau tidak tercatat sebagai kader dari partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga.

Gamal adalah seorang inovator kesehatan, sekaligus social entrepreneur yang pertama kali mencetuskan Klinik Asuransi Sampah atau Garbage Clinical Insurance bagi masyarakat kurang mampu. Caranya, masyarakat yang mau berobat cukup membawa sampah sebagai pengganti biaya berobat.

Pria kelahiran Malang, 8 September 1989 ini menempuh pendidikan di tanah kelahirannya. Setelah lulus dari SMP Negeri 3 Malang, ia mengikuti kelas akselerasi di SMA Negeri 3 Malang dan lulus pada tahun 2007. Gamal kemudian kuliah d Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ia berhasil lulus Cum Laude dengan IPK 3,69.

Sempat magang di Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang, Gamal lalu melanjutkan studinya ke tingkat master di universitas yang sama. Saat usianya 25 tahun, ia mengikui Sustainability Leadership Cambridge Program.

Gamal bukanlah orang sembarangan, semasa kuliah ia telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas di Tanah Air. Tak hanya itu, dia meraih penghargaan HRH The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize 2014 yang diselenggarai oleh Cambridge University, Inggris, dan Unilever.

Hal ini karena gebrakan Gamal dalam mendirikan Klinik Asuransi Sampah yang menggarap asuransi kesehatan dengan premi sampah bagi masyarakat kurang mampu. Pencetusan ini dllatar belakangi karena kisah seorang anak pemulung bernama Khaerunnisa yang meninggal karena diare di grobak sampah ayahnya. Khaerunnisa tidak bisa berobat lantaran biaya.

Inovasi Gamal inipun bahkan mendapat apresisasi dari Presiden Vladmir Putin saat ia diundang ke Rusia untuk memberikan inspirasi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara di dunia dalam acara World Festival of Youth and Students ke-19 yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2015.

Sebagai sosok muda yang terus berinovasi, ia melakukan terobosan sebagai entrepreneur sosial di dunia digital. Gamal mendirikan Homedika, platform digital yang menghubungkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan.

Selain itu, ia juga juga mendirikan Siapa Peduli, platform crowdfunding pembiayaan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan dana kesehatan dengan pendekatan digital, media sosial, dan gerakan kerelawanan.

Pada tahun 2018, Gamal terpilih sebagai Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi menggantikan aktivis Ratna Sarumpaet. Sebelum kasus Ratna Sarumpaet menyeruak, Sandi mengatakan bahwa ia telah melirik Gamal sejak lama untuk masuk timnya. (Photo/Facebook/Gamalalbinsaid)

PENDIDIKAN
Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman Malang I (1995-2002)
SMP Negeri 3 Malang (2002-2005)
Kelas Akselerasi SMA Negeri 3 Malang (2005-2007)
S1 Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang (2007-2011)
S2 Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang (2011-2013)

KARIER
Internship di Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang (2011)
Pendiri dan CEO Klinik Asuransi Sampah
Pendiri dan CEO Homedika
Pendiri dan CEO Siapa Peduli
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, 2018

Continue Reading

Politik

KPU dan Mendagri Beda Pandangan Soal Kampanye Di Sekolah & Pesantren

Published

on

By

metaonline.id
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. (istimewa)

METAONLINE,- Menghadapi masa kampanye yang panjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru berbeda pandangan dengan Mendagri mengenai aturan kampanye di sekolah dan pesantren. Padahal aturan main yang jelas sangat dibutuhkan peserta pemilu.

metaonline.id

Mendagri Tjahjo Kumolo. (istimewa)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tak masalah sekolah dan pesantren menjadi tempat kampanye. Syaratnya, penyelenggaraannya tak menggunakan anggaran daerah (APBD) dan mengajak aparatur sipil negara (ASN). **Baca juga: Gamal Abinsaid Resmi Gabung Timses Prabowo

Tjahjo mengatakan, untuk keperluan sosialisasi dan kampanye pemilu, seluruh masyarakat memang harus didatangi. Selain itu, dia juga menilai tak masalah deklarasi kepala daerah untuk mendukung salah satu paslon baik caleg maupun capres.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan, kampanye di lembaga pendidikan termasuk di pondok pesantren dilarang. Sebab, hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur larangan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. **Baca juga: Masih Ada 31 Juta Pemilih Berpotensi Tak Masuk DPT

Hal itu dikatakan Rahmat mengomentari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tak mempermasalahkan jika kampanye terkait Pemilu 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending