Connect with us

Banten Raya

PCI Provinsi Banten Dituntut Tingkatkan Kualitas Atlet

Published

on

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP.PCI) Aziz Syamsuddin (Kiri) menyerahkan bendera PCI ke Ketua Pengurus Persatuan Cricket Indonesia (P.PCI) Provinsi Banten Komarudin. (CANDRA/METAONLINE)

TANGERANG, MO – Pengurus Persatuan Cricket Indonesia Provinsi Banten (P.PCI) ke-2, Periode 2018-2022 resmi dilantik, Minggu (3/6). Pelantikan yang dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Perstauan Cricket Indonesia (PP.PCI) Aziz Syamsuddin dan delapan Pengurus Cabang (Pencab) digelar di kawasan Bandara Soekarno Hatta.

Periode kali ini PPCI Provinsi Banten akan dipimpin Komarudin, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata di cabang olahraga Cricket. Serta mensosialisasikan olahraga itu yang dirasa belum banyak masyarakat yang tahu.

Ketua Umum PP.PCI  Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa pelantikan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi Cricket di Banten. Selain itu dirinya memberikan beberapa catatan dalam kepengurusan baru tersebut.

“Kita berharap kepengurusan baru ini dapat membentuk liga olahraga Cricket di Provinsi Banten. Dari liga itu tentu dipersiapakan bibit-bibit pemain yang nantinya akan masuk dalam skuad timnas PCI,” ujar dia kepada Metaonline.id.

Aziz juga meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk dapat bekerjasama dengan kepengurusan baru itu untuk meningkatkan prestasi olahraga yang dibinanya. Terlebih kepada sarana dan prasarana olahraga Cricket.

“Satu peningkatan mutu kualitas bermain, pemain juga diharapkan bisa masuk di kompetisi piala dunia itu target terakhir kita. Makanya kita harapkan P.PCI provinsi Banten dalam sistem liga nanti minimal ada enam klub,” jelas dia.

“Enam klub itu nantinya akan bertanding dalam PON, Sea Games maupun Asean Games kedepan untuk masuk pra kualifikasi piala dunia,” imbuh Aziz.

Sementara itu, Ketua PCI Provinsi Banten Komarudin mengungkapkan, pihaknya akan segera menyiapkan infrastruktur olahraga yang akan hadir di setiap daerah. Ia juga berkomitmen akan mencari atlet-atlet baru dari anak-anak usia sekolah, serta memperkenalkan olahraga Cricket.

“Lahan untuk lapangan ada di daerah Pagedangan kita sudah lihat, termasuk nanti akan kita akan coba di Pasar Kemis kebetulan ada beberapa lahan yang bisa kita siapkan. Kita juga bisa pakai dari lahan fasos fasum, nah persoalan liga itu kita berharap sebelum akhir tahun ini lah bisa dilangsungkan, sebelum digelar artinya kan harus mempersiapkan segala sesuatunya,” kata dia.

Terkait dengan pembinaan atlet muda di sekolah, dirinya menuturkan menjadi potensi yang cukup besar. Pihaknya pun akan memberikan jaminan kepada pihak sekolah yang anak didiknya masuk sebagai atlet cabang olahraga Cricket.

“Nanti akan kita jamin kerjasama dengan seluruh sekolah, terutama sekolah menengah atas supaya mereka terlibat baik negeri ataupun swasta. Tidak hanya menengah sebetulnya, SD dan SMP pun perlu diajak kerjasama untuk mengenalkan olahraga ini,” tandasnya.

CANDRA IRAWAN

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lebak

Rp 58 Miliar Dana Bansos Dikucurkn Pemprov Sepanjang 2018

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy berbincang dengan salah satu warga penerima bantuan sosial Jamsosratu, Minggu (18/11/2018).

LEBAK, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucurkan dana sebesar Rp58 miliar dari APBD tahun 2018 untuk membantu warganya yang miskin dan tidak mampu. Dana tersebut disalurkan kepada ribuan warga miskin, penduduk lanjut usia dan penderita cacat serta anak-anak yang membutuhkan, melalui pos bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial. Semua dana bansos tersebut disalurkan secara non tunai dengan menggunakan kartu multiguna perbankan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BJB dan Bank Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan koordinasi dan kebijakan anggaran. Salah satunya yaitu dukungan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Banten sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” papar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya pada acara Penyaluran Bansos kepada Lansia, Anak dan Penyandang Disabilitas di Rangkasbitung, Lebak, Kamis (15/11/2018).

Andika mengungkapkan, data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari 9,22 persen pada tahun 2003 menjadi 5,24 persen pada bulan Maret 2018. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkontribusi dan bersinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan ini, kata Andika, bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan akses bagi rumah tangga sasaran kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk sarana air bersih dan sanitasi.

“Upaya penanggulangan kemiskinan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Semua itu, lanjutnya, merupakan pilar-pilar program penanggulangan kemiskinan yang bersasaran (targeted programs). Untuk itu, kata Andika, sinergitas program pro poor antar OPD dan perangkat pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten khususnya pada program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, Pada tahun 2018 total bantuan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat sebesar Rp 58 miliar dengan alokasi terbesar untuk program Jamsosratu yang sebesar hampir Rp 52 miliar.

“Karena memang program back bound bansos Pemprov Banten adalah Jamsosratu yang sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini program tersebut efektif menakan angka kemiskinan,” katanya.

Untuk diketahui, dana bansos sebesar Rp. 58,3 miliar pada tahun 2018 ini rinciannya adalah Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp 3,7 miliar yang dibagikan kepada 2.500 lanjut usia masing-masing senilai Rp 1.500.000 per orang. Berikutnya untuk Pemenuhan kebutuhan dasar anak, sebesar Rp 1 miliar yang dibagikan kepada 1.000 anak masing-masing Rp 1.000.000 per anak.

Lalu, untuk Panti rehabilitasi sebesar Rp 200 juta yang diberikan kepada 4 lembaga panti masing-masing Rp 50 juta per panti, dan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JS ODK) sebesar Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada  400 orang masing-masing Rp 3,6 juta per orang. Serta yang terbesar untuk Jamsosratu sebesar Rp 51,9 miliar yang dibagikan kepada 31.198 RTS penerima masing-masing Rp 1,6 juta. (fi)

Continue Reading

Serang

Andika Minta Masyarakat Gotong Royong Atasi Pengangguran

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat menghadiri pertemuan PUWNTEN di Imperial Golf, Curug, Tangerang, Minggu (18/11/2018).

TANGERANG, MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyinggung persoalan pengangguran di Banten saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Perkumpulan Warga Banten atau PUWNTEN dan Forum Komunikasi Putera Banten – Krakatau Steel Grup (FKPB – KSG) di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, Minggu (18/11/2018).

Di hadapan para tokoh Banten dan petinggi perusahaan BUMN PT Krakatau Steel tersebut, Andika meminta semua pihak bergotong royong mengatasi persoalan pengangguran di Banten.

Dalam kesempatan tersebut Andika juga mengklarifikasi terkiat dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa Provinsi Banten memiliki angka pengangguran tertinggi secara nsional pada tahun 2018.

“Atas perintah Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) Saya langsung minta klarifikasi ke BPS Banten saat pemberitaan terkait itu muncul,” kata Andika.

Dituturkan Andika, berdasarkan hasil klarifikasi pihaknya kepada BPS Banten, disebutkan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten yang disebutkan sebagai tertinggi nasional itu disebabkan oleh tidak ikut didatanya jumlah angkatan kerja di Banten yang bekerja di sektor informal.

“Berapa banyak warga kita yang berpenghasilan dan bekerja sebagai supir ojek online dan juga PKL itu tidak dimasukkan ke dalam survey BPS?,” kata Andika.

Pemprov Banten sendiri, kata Andika, saat ini tengah melakukan reorientasi terhadap sekolah-sekolah kejuruan menengah agar sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya.

“Misal itu ada SMK di dekat daerah industri di Cikande (Kabupaten Serang) misalnya itu kok malah SMK perikanan. Nah, yang seperti itu sedang kita tata,” ujarnya mencontohkan.

Lebih jauh Andika jua mengungkapkan, pihaknya kini tengah menggodok kebijakan agar industri-industri di Banten melakukan secara pro aktif penciptaan sumber daya manusia yang dibutuhkannya dengan ikut membantu pemerintah terhadap keberadaan balai-balai latihan kerja.

“Misal, PT Indah Kiat (di Kabupaten Serang) itu nanti didorong untuk punya BLK sendiri,” imbuhnya.

Masih terkait hal tersebut, Direktur SDM PT KS Rahmad Hidayat mengatakan, dalam 10 tahun terakhir PT KS telah melakukan segala upaya untuk mengakomodasi tenaga kerja lokal. Disebutkan bahwa saat ini sudah hampir 80 persen pekerja di PT KS di berbagai level adalah putra daerah Banten.

“Terus terang saat rekrutmen secara online itu kan sulit dicegah orang luar untuk ikut mendaftar, tapi sistem kami buat agar prioritas tenaga kerja lokal yang dapat kami serap,” kata Rahmad.

 Lebih jauh, kata Rahmad, pihaknya bahkan memfasilitasi dalam artian menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan warga lokal untuk mendaftar di PT KS. Dia menyebutkan, pihaknya bahkan sampai dengan menyediakan unit komputer sebanyak 10 unit di kantornya yang diperuntukkan bagi warga Cilegon dan sekitarnya yang memiliki kendala ketika harus mendaftar secara online saat perekrutan.

“Ini jujur saja semangatnya karena memang kami mendapat amanah agar keberadaan BUMN di Banten bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi warga Banten,” kata Rahmad.

Untuk diketahui dalam pertemuan tersebut turut hadir sesepuh PUWNTEN Tb Farich Nahril, dan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. (fi)

Continue Reading

Serang

Pemprov Banten Kebut Tanggulangi Pengangguran

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim didampingi Wakilnya, Andika Hazrumy memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna, Kamis (15/11/2018).

SERANG, MO  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Pasalnya berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September tahun 2018, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 8,25 persen.

Hal itu diungkapkan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada rapat paripurna jawaban Gubernur  Banten atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap penyampaian nota pengantar Raperda tentang APBD tahun 2019, Kamis (15/11/2018).

WH sapaan akrab Gubernur mengatakan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi penciptaan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembukaan lahan pertanian dan penguatan balai latihan kerja dan industri.

“Disamping itu telah dilakukan kerjasama antara kepala sekolah negeri dan swasta dengan dunia industri sebanyak 500 MoU, dengan hotel didalam negeri sebanyak 24 MoU dan dengan hotel luar negeri sebanyak 9 MoU,” kata WH.

Mantan Sekda Kota Tangerang itu juga mengungkapkan ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pengnguran di Banten yaitu, masih banyaknya migrasi penduduk dari luar Banten untuk mencari pekerjaan khusunya di daerah industri yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, serta faktor ketidaksiapan sumber daya manusia lokal memenuhi kualifikasi pasar kerja.

“Banyaknya penduduk yang bekerja paruh waktu atau kurang dari lima jam yang dalam kriteria BPS diidentifikasi sebagai penganggur,” jelasnya.

Persoalan lain, adanya calo tenaga kerja yang bisa memasukkan masyarakat sebagai pegawai di sebuah perusahaan. Terutama di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, sebagai daerah penyumbang industri TPT tertinggi di Banten.

Meski begitu, Gubernur WH mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten dapat ditekan menjadi 5,24 persen pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 ditarget menurun hingga 5,00 persen.

“Intervensi yang dilakukan Pemprov Banten antara lain melalui program pendidikan gratis, biaya pengobatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, usaha ekonomi produktif dan stimulan melalui bantuan sosial,” ungkapnya.

“Keberhasilan ini hasil kerja keras bersama, disamping juga adanya program-program dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.

Mengenai bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, Gubernur mengakui untuk tahun 2019 memang lebih kecil dibanding tahun 2018. Namun demikian alokasi anggaran program dan kegiatan pada OPD provinsi dengan berlokasi di kabupaten/kota telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Kita anggarkan untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai langkah percepatan untuk mewujudkan target RPJMD tahun 2017-2022,” katanya. (fi)

Continue Reading

Trending