Connect with us

Banten Raya

Pasca Putusan MK, PDIP Banten Ajak Masyarakat Bersatu

Published

on

BANTEN,MO – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tetap memenangi Pilpres 2019.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) Provinsi Banten Sri Hartati SH mengatakan, pihaknya mungucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Banten yang telah mengikuti pesta demokrasi dengan baik, aman dan lancar.

“Mari kita rajut kembali persatuan dan kesatuan Indonesia,” ujarnya.

Perbedaan sikap politik, lanjut Sri, merupakan hal yang lumrah dalam bingkai demokrasi. “Oleh karena itu, mari sama-sama kita hilangkan istilah orang #01 dan/atau orang #02, yang kita bangun hari ini dan yang akan datang adalah kesatuan, kerukunan, gotong-royong untuk Banten dan Indonesia yang lebih baik lagi,” jelasnya.

“Kami sampaikan juga trimakaih kepada penyelenggara Pemilu, baik KPU (Komisi Pemilihan Umum-rd), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik tingkat provinsi, kabupaten/kota se-provinsi Banten serta para petugas-petugas dilapangan baik KPPS, PPK, saksi-saksi, TNI/Polri yang bekerja dengan luar biasa menjaga keamanan dan kelancaran pesta demokrasi,” sambung Sri.

Sri juga menuturkan, kesejahteraan masyarakat Banten dan Indonesia adalah harapan kita semua. “Saatnya kita saling asah (mendidik), saling asih (menyayangi) dan saling asuh (membina) untuk mewujudkan Banten dan Indonesia yang maju,” pungkasnya. (dung)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Pemprov Banten Segera Salurkan Dana Hibah Pondok Pesantren

Published

on

SERANG, MO – “Segera berikan haknya kepada penerima dana (pondok pesantren, red). Jangan ditunda-tunda dan jangann sampai ada potongan,” demikian instruksi Gubernur Wahidin Halim (WH) kepada Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat memberikan pengarahan kepada 130 pondok pesantren yang akan mendapatkan dana hibah dari Provinsi Banten di Aula Masjid Raya alBantani KP3B, Curug Kota Serang (Selasa, 18/02/2020).

Pada tahun 2020 Provinsi Banten mengalokasikan anggaran dana hibah sekitar Rp 117 miliar untuk 3.926 pondok pesantren calon penerima dana hibah. Masing-masing pondok pesantren bakal mendapatkan dana hibah sebesar Rp 30 juta.

Proses mencairan dana hibah akan ditransfer melalui rekening masing-masing pondok pesantren penerima dana hibah.

“Penyaluran dana hibah ini jangan sampai ada yang fiktif. Agar pemberian dana hibah ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi pengembangan pondok pesantren di Banten,” ungkap Gubernur WH.

Pada kesempatan itu, Gubernur WH paparkan kegiatan Pemprov Banten yang sedang membangun wisata religi Kawasan Kesultanan Banten.

“Saya bangun ruang terbuka untuk kapasitas 4000 orang. Silakan gunakan untuk para ulama berkumpul di sana. Kita juga akan membangun peziarahan Syech Asnawi Caringin,” ungkapnya.

“Provinsi Banten bersama Kabupaten Tangerang akan membangun asrama haji yang berlokasi di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Kita ingin mempunyai asrama haji sendiri sehinga jamaah haji tidak perlu repot-repot ke Pondok Gede,” pungkas Gubernur WH.(UAD)

Continue Reading

Serang

WH : Dana Desa Harus Dikelola Dengan Baik

Published

on

SERANG, MO – “Pemprov Banten telah tunjukkan cara pengelolaan dana dengan raihan WTP (opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, red) tigakali berturut,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat membuka Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat di Plaza Aspirasi KP3B, Curug, Kota Serang (Selasa, 18/2/2020).

“Uang yang dititipkan dari pemerintah melalui dana desa harus dikelola dengan baik. Secara administrasi akan diawasi penggunaannya,” tegasnya.

“Para kepala desa harus berhati-hati dalam pengelolaan serta penggunaan dana desa. Hasil investigasi dari Pemprov Banten bersama Polda Banten, masih ada yang harus diluruskan dan dilakukan pembinaan lagi dalam pelalsanaannya,” tambah Gubernur WH.

Dikatakan, karena hal itu akan berdampak kepada sanksi hukum yang sangat berat bagi kepala desa yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaannya. Pemprov Banten harus memastikan semua itu berjalan dengan baik.

Gubernur WH juga sempat berkisah saat dirnya menjadi kepala desa selama 12 tahun. Ketika itu desa tidak mendapatkan bantuan. Kini para kepala desa beruntung karena ada bantuan dana desa.

“Kepala desa harus dapat memberikan terobosan atau usulan untuk kemajuan desa itu sendiri,” ungkapnya. .

Ditegaskan, Pemprov Banten terus membangun apa yang menjadi kewenangannya. Semuanya untuk rakyat Banten. Tidak ada rakyat bupati, rakyat walikota atau rakyat gubernur.

Sementara itu Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri RI Budi Antoro mengatakan, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana desa sebesar 72 triliun kepada 74963 desa di seluruh Indonesia. 

“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa tersebut Kemeterian Dalam Negeri RI berdasarkan Undang – undang No. 23 Tahun 2014 diberikan amanah untuk mengkoordinasikan penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sebagai informasi, total Alokasi Dana Desa (DD) pada tahun 2020 untuk Provinsi Banten mencapai Rp 1.122.813.298.000 untuk 1.238 desa. Pada tahun 2019 mencapai Rp 1,092,073,316,000. Tahun 2018 sebesar Rp 939,942,278,000. Tahun 2017 sebesar Rp 1,009,506,961,000. Tahun 2016 sebesar  Rp 791,288,742,000

Sementara itu Bantuan Keuangan Gubernur Banten ke Desa pada tahun ini mencapai Rp 50 juta per tahun. Pada  tahun 2016 bantuan per desa mencapai Rp 20 juta. Meningkat menjadi Rp 30 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tidak ada Dana Bantuan  Gubernur ke Desa. Pada tahun 2019 Dana Bantuan Gubernur ke Desa kembali digulirkan dan meningkat menjadi Rp 50 juta. Pada tahun 2020 kembali digulirkan dengan besaran yang sama, Rp 50 juta per desa.

Untuk bantuan listrik desa, data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Pemprov Banten,  hingga saat ini total rumah tangga yang telah mendapatkan bantuan mencapai 240.876 rumah tangga sasaran yang tersebar di 1.209 desa/kelurahan. Pada tahun 2019 melakukan instalasi pada 8.665 rumah tangga di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Sementara tu untuk tahun 2020, melalui Dinas ESDM,  Pemprov Banten telah alokasikan anggaran untuk membantu 10.000 rumah tangga sasaran di Provinsi Banten. Sementara itu rasio elektrifikasi di Provinsi Banten telah mencapai 99 persen. 

Sementara itu untuk pencegahan korupsi, hingga 17 Januari 2020 data Monitoring Coruption Preventive (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Banten telah mencakup 82 persen wilayah Provinsi Banten. Berada di posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Area intervensi mencakup: Perencanaan dan Penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kapabilitas APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pendapatan Daerah; Manajemen Aset Daerah; serta Tata Kelola Dana Desa.

Rakor dihadiri oleh para kepala desa, camat, dan bupati dan walikota se-Provinsi Banten, serta unsur Forkopimda Provinsi Banten.(UAD)

Continue Reading

Serang

WH dan Andika Sensus Mandiri SP2020

Published

on

SERANG, MO – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Andika Hazrumy hari ini (Senin, 17/2/2020) berpartisipasi sukseskan Sensus Penduduk 2020 secara online di tempat terpisah. 

Gubernur WH mengisi Sensus Penduduk 2020 secara online di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH Syam’un No 5 Kota Serang. Dalam kesempatan itu, Gubernur WH mengisi form Sensus Penduduk 2020 di situs sensus.bps.go.id. Pengisian form Sensus Penduduk 2020 secara online berlangsung lancar tanpa kendala. 

“Ayo sensus mandiri dengan mengisi Sensus Penduduk 2020 online. Partisipasi masyarakat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ungkap Gubernur WH.

Sementara itu Wagub Andika mengisi form Sensus Penduduk 2020 secara online di Ruang Kerja Wakil Gubernur Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang. Proses pengisian  pun berjalan lancar tanpa kendala.

Usai mengisi form, Wagub Andika mengajak kepada seluruh masyarakat Banten untuk berpartisipasi pada Sensus Penduduk 2020 secara online. 

“Isi Sensus secara online pada situs sensus. bps.go.id. Mari bersama mencatat Indonesia,” tambahnya.

Dikatakan, SP2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Data SP2020 nantinya sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan sampai dengan wilayah terkecil. Berbagai program bantuan dari pemerintah untuk masyarakat tentu juga akan memerlukan data kependudukan yang dihasilkan SP2020.

“Partisipasi Anda akan membantu pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sehingga pengambilan kebijakan terkait kependudukan dan perencanaan pembangunan akan lebih baik,” ungkap Wagub Andika.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Adhi Wiriana menegaskan, informasi yang  diberikan akan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 

“Sensus penduduk di tahun 2020 ini berbeda dengan sensus di tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan sistem online. SP2020 ini merupakan pendataan penduduk Indonesia yang mencakup jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya,” jelasnya.(UAD)

Continue Reading

Trending