Connect with us

Kota Tangerang

Pasar Keliling Kota Tangerang Sukses Menekan Harga Bahan Pokok

Published

on

Pedagang cabai. (Ist)

TANGERANG, MO – Harga bahan pokok yang terus melambung membuat Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), menggelar Pasar Keliling (Pasling). Pasling tersebut beroperasi di 15 titik pasar di Kota ini, dengan mengutamakan penjualan bahan pokok dibawah harga pasar.

Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Kota Tangerang Junijar mengatakan, bahwa pihaknya belum dapat ikut andil dalam menekan harga bahan pokok di pasar. Salah satu antisipasi yang paling efektif untuk menekan harga ialah dengan Pasling.

“Kita sudah ada antisipasi untuk membantu meringankan masyarakat, jadi kegiatannya kita bersama dengan Bulog dan PD pasar melakukan penjualan komoditi seperti ayam, telur, cabai serta sayuran. Kalau intervensi ke pasar kita belum lakukan, kita masih door to door ke pasar keliling,” ujar dia, akhir pekan kemarin.

Dari 15 Pasling, tidak semua Pasling tersebut dapat beroperasi dan hanya digelar dibeberapa titik yang telah diprioritaskan pihaknya. Selain itu, menurutnya Pasling itu berhasil menjual bahan pokok dibawah harga pasar, dan dapat menekan lonjakan harga.

“Seperti telur kita jual Rp 27.000, ayam potong kalau di pasaran Rp 42.000 kita jual Rp 36.000 dan sayuran serta cabai kita jual dibawah harga pasar. Pasling saat ini kita intensifkan karena arahan pak wali, yang fokus saat ini stok kita sediakan dan mudah-mudahan bisa menekan harga, kondisinya sekarang sudah agak sedikit menurun harganya,” ungkap dia.

Namun Pasling masih memiliki kendala dalam penyelenggaraannya, yakni keterbatasan petugas. Hal itu disebabkan petugas Pasling yang dikerahkan hanyalah perbantuan saja.

“Pasling ga bisa setiap hari karena petugas yang diturunkan itu petugas perbantuan. Jadi di agendakan ada yang dua hari sekali dan tiga hari sekali jadi situasional aja, di 15 titik lokasi pasling kita lihat mana yang lebih prioritas,” kata dia.

Dari hasil analisa dan pemantauan yang dilakukan Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bersama Disperindag, Bulog serta PD Pasar Kota Tangerang. Pihaknya menemukan faktor-faktor penyebab lonjakan harga.

“Jadi ternyata, hasil tim TPID dan kami menemukan beberapa penyebab yang terungkap, pertama kenaikan harga telur yakni karena keterbatasan indukan ayam. Sebab pada lebaran kemarin itu indukan ayam banyak yang dijadikan ayam potong,” jelas dia.

“Kedua pakan yang tersedia untuk ayam itu ternyata komponennya ada yang import juga, lalu tren naiknya dolar (inflasi) itu juga mempengaruhi. Terakhir karena sisi transportasi yakni dengan naiknya bahan bakar itu juga sedikit banyak memberi pengaruh,” imbuh dia.

Selain faktor tersebut, pihaknya tidak menemukan mafia ataupun penimbun bahan pokok yang menyebabkan permainan harga di pasar. Namun pihaknya akan tetap melakukan pemantauan dan monitoring terhadap sejumlah agen distribusi.

“Kalau di kota Tangerang kita fokus nyari (penimbun) itu, dan sampai saat ini belum ada indikasi itu. Agen sudah kita pantau dan awasi mereka berjalan seperti biasa, dan distribusi juga, sampai hari ini belum ada sindikasi permainan (penimbunan),” ucap dia.

CANDRA IRAWAN

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Tangerang

Arief: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Harus Tepat Sasaran

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat sambutan. (Uad)

TANGERANG,MO – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah membuka acara – Untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Workshop Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tangerang Tahun 2019, yang bertempat di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, ia berharap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera. “Kita harapkan program ini benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dan transparansi,” ujar Arief.

Berdasarkan data Kemensos RI terdapat 49.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai 65 milyar rupiah lebih yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang. Arief pun menginstruksikan Dinsos Kota Tangerang untuk mendata kembali KPM yang benar-benar berhak menerima BPNT.

“Nanti akan kita data ulang sambil berjalan benar gak datanya. Supaya masyarakat bisa sama-sama mengevaluasi bahwa bantuan ini berhak untuk mereka yang membutuhkan,” tegas Arief didepan 325 peserta workshop.

“Jangan sampai yang harusnya menerima malah gak dapat, dan yang tidak berhak malah dapat,” imbuhnya lagi.

Arief pun mendorong kerjasama dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan aparatur wilayah agar masyarakat mendapatkan haknya.

“Jangan ada yang motong-motong. Ini buat masyarakat, sehingga terbangun keadilan sosial,” tukasnya. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Jumlah PMKS di Kota Tangerang Alami Penurunan

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan laporan kinerja 2015-2018, Rabu (13/3). (ist)

TANGERANG,MO – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi persoalan disetiap daerah, termasuk Kota Tangerang. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan berbagai program yang digencarkan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief Wismansyah menyampaikan, menurut data dilapangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan sebanyak 2,93 persen.

“Artinya apa yang kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM ditingkat RT, RW, hingga Kelurahan berhasil,” papar Arief saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Empat Raperda Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit.

“Pencapaian ini pada akhirnya merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, artinya seluruh program yang kita berikan tertuju untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang dia.

Arief juga mengungkap, dari segi birokrasi Pemkot berhasil meraih WTP dan AKIP. Kemudian lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan mencapai 72,87 poin. Kesehatan mencapai 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perijinan online.

Dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang telah melakukan pengendalian banjir dengan membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir telah teratasi.

“Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, sampai pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat,” pungkas Arief. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Bandel, Perusahaan di Tangerang Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS

Published

on

Sosialisasi BPJS kepada para pelaku usaha. (uad)

TANGERANG,MO – Wakil Walikota Sachrudin mengimbau para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Pasalnya, masih terdapat perusahaan yang tidak daftarkan karyawannya dan menunggak iuran BPJS.

“Saya harapkan perusahaan yang ada di Kota Tangerang ikuti aturan main dalam mensejahterakan karyawannya melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tutur Sachrudin.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dimana BPJS ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan 4 program yaitu, Jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun (JP).

Sementara itu, Mokh. Rakhmansyah, Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pengusaha mau mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami mengundang kepala kantor BPJS wilayah Cikokol, Cimone dan Batuceper untuk mensosialisasikan berbagai manfaat jika bergabung kedalam BPJS. Sekaligus meminta data perusahaan mana saja yang masih tidak mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Dia menegaskan, jika masih ada perusahaan yang membandel akan dilanjutkan data tersebut pada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Banten khususnya bidang pengawasan untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut keterangan dari kepala kantor BPJS wilayah Batuceper Ferry Yuniawan, berbagai kasus yang ditemukan masih terbilang cukup banyak terutama di lini usaha kecil dan menengah.

“Ada yang punya karyawan 50 orang, ternyata yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga yang masih menunggak,” ucqpnya menjelaskan beberapa kasus.

“Negara hadir melalui program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending