TANGERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar rapat pleno penghitungan suara Pilkada Kota Tangerang, Rabu (4/7). Dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut partisipasi pemilih mencapai 71 persen.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah-Sachrudin memperoleh suara sebanyak 609.428 suara berbanding 102.386 suara dengan perolehan kolom kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018.

Demikian hasil penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018, di Kantor KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati No.16, Kota Tangerang.

Berdasarkan sertifikat Formulir DB1¬-KWK yang disahkan dalam sidang pleno terbuka tersebut, juga ditetapkan bahwa angka pengguna suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018 sebanyak, 723.104 pemilih dari total daftar pemilih tetap sejumlah 1.027.522 pemilih.

Dengan hasil tersebut, maka dipastikan bahwa pasangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah-Sachrudin dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2018.

“Pasangan calon dapat 609.428 suara berbanding 102.386 suara dengan perolehan kolom kosong. Atau secara persentase calon dapat 86 persen dan kolom kosong dapat 14 persen, dengan angka partisipasi pemilih mencapai 71 persen pemilih,” kata Sanusi, Ketua KPU Kota Tangerang.

Tahapan selanjutnya, kata Sanusi, KPU Kota Tangerang masih akan menunggu ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan atau tidak adanya gugatan dalam proses penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018. “Untuk penetapan pemenang resminya, kita tungggu MK. Karena begitu tahapannya,” singkat Sanusi. (ADV)

SERANG,MO – Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 1 Vera-Nurhasan mengadakan konferensi pers terkait pelaporan dugaan politik uang yang dilakukan timnya, Minggu (1/7/2018).

Tim Advokasi pemenangan Paslon Nomor urut 1 Vera-Nurhasan, Ferry Renaldy S.H mengatakan bahwa terkait OTT politik uang di Kalang Anyar sudah di putuskan oleh GAKKUMDU.

“GAKKUMDU sudah memutuskan bahwa OTT yang terjadi di Kalang Anyar adalah tindak pidana dan menurut informasi politik uang tersebut untuk mempengaruhi memilih Paslon Nomor Urut 3 dan barang buktinya kurang lebih 420 ribu,” katanya saat ditemui di Kantor Advokasi Ferry and Lawyer, Ciracas.

Ia juga menjelaskan bahwa saksi kami telah hadir dalam pleno tingkat kecamatan dan tidak menandatangani hasil putusan pleno.

“Saksi kami yang hadir dalam pleno tingkat kecamatan tidak menandatangani berita acara dan memberikan keterangan dalam formulir keberatan bahwa banyak terjadi politik uang dalam Pilkada kota Serang yang merugikan Paslon Nomor Urut 1 Vera-Nurhasan,” jelasnya.

Ferry menambahkan bahwa kami sudah melaporkan ke Panwaslu kota Serang tentang dugaan politik uang dan meminta pembatalan Paslon Nomor Urut 3.

“Pada hari Sabtu kami telah melaporkan ke Bawaslu tentang dugaan politik uang tersebut dan meminta agar Paslon Nomor Urut 3 dibatalkan dan kami harap KPU maupun Panwaslu tetap netral untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pilkada kota Serang,”tambahnya.

Ferry menyebutkan bahwa selama Pilkada tim advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran sebanyak 52 laporan.

“Perlu kami informasikan selama pilkada ini tim advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran sebanyak 52 laporan. Dengan rincian 44 kami melaporkan ke paslon no. 3 dan 8 ke paslon no. 2,” sebutnya.

ADI DARMA

CILEGON,MO – Pengurus Golkar di Cilegon diminta untuk segera melakukan komunikasi dan koordinasi internal untuk pengisian jabatan Wakil Walikota Cilegon, menginggat proses hukum yang dihadapi oleh Walikota non aktif, Iman Ariyadi sudah vonis oleh Hakim Tipikor PN Serang.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Banten DPP Golkar Andika Hazrumy, ditemui usai acara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten, Jumat pekan lalu mengharapkan, pengurus partai Pohon Beringin melakukan proses pembahasan pengisian jabatan Wakil Walikota Cilegon.

Ia juga meminta, orang yang ditempatkan adalah kader internal yang memiliki kapasitas dan kemampuan mempuni.

“Kami serahkan ke internal Golkar Cilegon (kandidat Wakil Walikota Cilegon). Eloknya, sesuai etika politik yang menjabat wakilnya nanti, yah dari kader Golkar,” kata Andika.

Ia menjelaskan, Iman-Edi yang memenangkan Pilkada tahun 2015 sebagai Walikota Cilegon dan wakilnya, diusung oleh dua partai yakni, Golkar dan PDIP, sehingga jika dalam prosesnya, Edi menjadi definitif sebagai Walikota (saat ini masih Plt) maka kader yang menjabat wakilnya harus dari Golkar bukan PDIP atau 9 partai pendukung lainnya.

“Kita memberikan kesempatan kepada Golkar Cilegon untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal. Juga duduk bersama dengan partai pengusung (PDIP) dan pendukung. Pada prinsipnya, Golkar adalah partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kaderisasi,” terangnya.

Adapun jika PDIP dan 9 partai pengusung menghendaki kadernya menjabat sebaai Wakil Walikota Cilegon, Andika berharap ada kesepahaman yang sama.

“Politik itu kan seni, yang penting keputusan diambil untuk kesejahteraan masyarakat. Pengurus DPP Golkar dan Provinsi memberikan kesempatan kepada Golkar Cilegon untuk memutuskan siapa nanti yang akan diusulkan. Kalau ada dari PDIP kadernya, Yanuar (Reno Yanuar) mau menjabat wakil walikota, silahkan komunikasikan dengan Golkar. Duduk bersama untuk mencari solusi,” ungkap Andika yang juga Wakil Gubernur Banten ini.

Disinggung apakah Golkar memiliki kader yang layak untuk diajukan sebagai Wakil Walikota Cilegon, Andika meyakini hal tersebut telah dibahas oleh jajaran pengurus Golkar Cilegon.

“Semuanya dikembalikan ke Golkar (Cilegon), kalau memang ada dari birokrat, tentunya harus mundur dulu. Karena aturannya PNS, TNI dan Polri kalau mau duduk di pemerintaha sebagai eksekutif, maka bersankutan harus mundur,” tegas Andika saat ditanya mengenai adanya kemungkinan Kepala Bappeda Cilegon Ati Marliati (kakak kandung Iman Ariyadi) dijagokan oleh Golkar Cilegon sebagai kandidat Wakil Walikota Cilegon.

Dan jika sudah ada kesepakatan dijajaran partai Cilegon, pihaknya menghendaki segera diproses dan disampaikan oleh DPRD setempat untuk kemudian diserahkan ke Pemprov Banten.

“Usulannya dari DPRD Cilegon ke provinsi, baik 3 nama, dua atau satu nama,” imbuhnya.

Diketahui, Iman Ariyadi divonis oleh Hakim Tipikor PN Serang selama 6 tahun dengan dengan denda Rp250 juta. Iman dinyatakan terbukti menerima suap Rp1,5 miliar terkait denagn izin Amdal Pembangunan Mall. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut hukuman pidana kurungan penjara selama 9 tahun.

Melalui juru bicara keluarga Iman Ariyadi, Ati Marliati, pihaknya malakukan banding atas putusan vonis Hakim Tipikor PN Serang.

“Kami melakukan upaya hukum lain (banding). Ini kami lakukan sebagai upaya mencari keadilan. Karena kami sangat yakin, Pak Wali (Iman Ariyadi), adalah orang yang bersih tidak ada uang sepeser pun masuk dan diterima seperti yang disampaikan pada vonis hakim,” kata Ati yang merupakan kakak kandung Iman dan juga Kepala Bappeda Cilegon ini.

Iman Ariyadi-Edi Aryadi pada Pilkada 2015 lalu, diusung oleh Partai Golkar, dan PDIP, sedangkan partai pendukungnya yakni, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem,  PAN, Partai Demokrat, PPP, PKB, Partai Hanura dan PBB.

ADI DARMA