Connect with us

Nasional

Menko Luhut Gelar Rapat Koordinasi Terkait Paket Kebijakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Published

on

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disela-sela rakit implementasi penanganan macet di tol Japek, Senin (5/3). (DIANA/METAONLINE)

JAKARTA,MO – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan rapat koordinasi terkait implementasi paket kebijakan penanganan kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Senin (5/3).

Selain Menko Kemaritiman, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian, Kabid Operasi BPJT Wahyudi Mandala, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani, Direktur Operasi II Jasa Marga Subakti Syukur, dan Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet.

Pada kesempatan ini, selain mengadakan koordinasi terkait paket kebijakan yang akan diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Menteri Luhut dan Menteri Budi melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tol tentang kebijakan ganjil-genap yang akan diterapkan di GT Bekasi Timur dan GT Bekasi Barat arah Jakarta setiap pukul 06.00 hingga 09.00 mulai tanggal 12 Maret 2018.

Selain itu, Menteri Luhut beserta rombongan menjajal bus HOV Lane Transjabodetabek khusus jalan tol yang juga beroperasi di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selama ini bus Transjabodetabek dengan keberangkatan GT Bekasi Barat melayani perjalanan menuju Plaza Senayan, Kuningan, Podomoro City, Blok M, dan Thamrin City. Sedangkan bus Transjabodetabek dengan keberangkatan GT Bekasi Timur melayani perjalanan menuju Tebet, Mall Sunter, Kalideres, Grand Paragon GM, dan Thamrin City.

Bus HOV Lane khusus dioperasikan sebagai langkah mengurangi jumlah mobil pribadi, serta mendidik masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Paket kebijakan ini, diakui Luhut, dapat mengurangi tingkat kepadatan dengan cukup signifikan jika diterapkan sesuai dengan rencana. Karena selain memberlakukan sistem ganjil-genap dan mengoperasikan bus HOV Lane, Kementerian Perhubungan juga memberlakukan pembatasan jam operasional bagi kendaraan golongan III-V.

“Ini baru satu pilot project, kalau nantinya berhasil, Pak Menhub bersama timnya sedang membuat pemodelan komputer dengan input data yang bagus, sehingga efisien, tidak merusak jalan, dan lancar. Karena sekarang ini volume lalu lintas sudah sangat padat. Ini kan baru pertama kali kita lakukan, nantinya kita coba pantau terus dan melakukan evaluasi,” papar Luhut.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menyatakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukannya bersama para menteri dan pihak-pihak terkait dilaksanakan untuk memantapkan ketiga kebijakan baru tersebut.

Desi mengharapkan, volume lalu lintas di Ruas Jakarta-Cikampek dapat berkurang hingga lebih dari 30%, asalkan masyarakat benar-benar memanfaatkan bus Transjabodetabek yang telah disediakan, dan memaksimalkan paket kebijakan lainnya.

“Diharapkan volume lalu lintas dapat turun signifikan, tergantung efektifitas penerapan paket kebijakan ini, dan sebanyak apa masyarakat yang mau naik bus. Ini kan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk telah disediakan beberapa titik kantong parkir. Jadi semoga masyarakat mau memanfaatkan fasilitas ini, untuk parkir dan pindah menggunakan bus,” ujar Desi.

Desi mengatakan bahwa kantong parkir untuk para pengguna Bus Transjabodetabek telah disediakan di Mega City Bekasi Barat dan Grand Dhika Bekasi Timur.

Jasa Marga telah melakukan sejumlah upaya guna mensosialisasikan paket kebijakan tersebut, dan menyiapkan segala kebutuhan ketika kebijakan tersebut mulai diimplementasikan, di antaranya adalah dengan menempatkan petugas LJT, Satgas Kamtib, dan PJR di akses masuk gerbang tol.

Demi kelancaran pelaksanaan paket kebijakan tersebut, Jasa Marga juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan harapan kebijakan teraebut dapat mengurangi kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang kerap terjadi sejak pembangunan berbagai proyek infrastruktur dengan skala besar di ruas tersebut.

DIANA NS

Nasional

1.081 PNS Pemprov DKI Terlambat Masuk Kerja

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta telat masuk kerja pada hari pertama usai cuti bersama Lebaran 2018. Mereka pun terancam kena sanksi.

Kepala BKD DKI Syamsuddin Lologau merilis data PNS yang terlambat di hari pertama masuk kerja usai libur panjang sebanyak 1.081 orang.

“Kita lihat, pukul 07.30 WIB tadi masih banyak terlambat,” kata Syamsuddin.

Dia menjelaskan, keterlambatan pegawai tersebut akan berimbas terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD). Tunjangan bakal dipotong sesuai lamanya waktu keterlambatan.

Lebih parah lagi, lanjut dia, bila mereka tidak masuk atau bolos. Maka jelas sanksi pemotongan total TKD dilakukan. **Baca juga: Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

“Jadi kalau tidak masuk, itu sudah jelas sanksi TKD satu bulan dipotong. Tapi kalau hanya terlambat berarti ada pemotongan sesuai dengan per menit keterlambatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menghapus tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang nekat membolos di hari pertama kerja usai cuti bersama Lebaran. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 409 Tahun 2016. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tjahjo Tetap Yakin Pengangkatan Iriawan Sesuai UU

Published

on

By

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat membawa persoalan pengangkatan Iriawan ke DPR dengan mengajukan hak angket, Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Syarat bergulirnya hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Rencana tiga fraksi DPR menggulirkan hak angket soal penetapan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, tak bikin Mendagri Tjahjo Kumolo gentar.

Tjahjo mengaku sudah siap pasang badan menghadapi DPR. Kata dia, keputusannya mengangkat Iriawan sudah sesuai aturan dan tidak melanggar undang-undang.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan, yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tjahjo, kemarin.

Menteri asal PDIP ini menegaskan, pengangkatan Iriawan sudah dibahas dengan pihak Istana terkait landasan aturan hukum. Pihak Setneg, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden. **Baca juga: DPR Puji Kecekatan TNI AL, Gagalkan Penyelundupan 14 Ribu Miras Malaysia

Sebelumnya, Hak angket ini digagas Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKS. Waketum Demokrat Syarief Hasan optimis, usulan hak angket ini akan berhasil.

“Saya kira tak akan sulit,” kata Syarif, Rabu (20/6) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan ada 15 anggota Fraksi Demokrat yang sudah mendaftar. **Baca juga: 563 Ribu Kendaraan Keluar dari Jakarta Melalui GT Cikarang Utama Sejak H-8

“Ini akan bertambah lagi saat libur Lebaran usai 25 Juni,” kata Erma. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

Published

on

By

metaonline.id
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (istimewa)

METAONLINE,- Banyak cara guna menjamin kenyamanan penumpang moda transportasi darat, kinni pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera menerapkan pembelian tiket bus sistem online.

“Kami akan pastikan dalam tiga bulan ini tiket (bus) sudah online semua,” kata Budi di Jakarta Timur, Selasa (19/6).

Ia mengungkapkan, sistem online pembelian tiket bus sudah diterapkan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. **Baca juga: Asyik.. Kini Membuat SIM Baru Bisa Secara Online

“Saya sudah satu tahun ini memberikan kesempatan (pembelian tiket online) dengan contoh di Pulogebang, tapi memang belum terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menurut Budi, penjualan tiket secara online ini sangat penting, karena berguna untuk mengontrol harga dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang.

“Di hari biasa tarifnya Rp350 ribu. Kalau di hari Lebaran ini bisa Rp 520 ribu. Jadi naiknya 50 persen. Itu karena sistem ticketing yang belum online,” katanya.

“Tarifnya tidak merata, jadi masih ada keraguan di kalangan masyarakat karena sistem pembayaran tiket yang tidak online,” lanjut Budi.

Dengan penerapan sistem online pembelian tiket masyarakat bisa merasa lebih aman karena sudah tahu dirinya sedang berhubungan dengan pihak perusahaan bus mana. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending