Connect with us

Politik

Masyarakat dan Parpol di Kota Tangerang Perlu Pahami UU No 7 Tahun 2017

Published

on

Bawaslu adakan sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (CANDRA/METAONLINE)

TANGERANG, MO – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tangerang Agus Muslim menjelaskan bahwa masyarakat harus memahami UU No 7 Tahun 2017 ini.

Tidak hanya masyarakat, pihaknya juga menekankan kepada Parpol di Kota ini untuk turut mempelajari dan memahami aturan main bagi Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung tahun depan.

“Memahami UU ini sangat penting, khususnya kepada kader-kader Parpol. Ini harus disampaikan dengan baik, ketika point-point yang sudah tersampaikan terkait dengan prosedur, pelanggaran, tata kelola dan pendaftaran ini harus ditaati oleh peserta Pileg dan Pemilu,” ujar dia saat ditemui di acara Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 di Hotel Alium, Kota Tangerang, Selasa (5/6).

Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu bersama DPR RI ini di ikuti oleh seluruh kader DPC PDI-P Kota Tangerang. Menurut Agus pelanggaran dalam UU tersebut tidak terlalu signifikan, namun ia akan tetap mensosialisasikan UU ini sebagai pencegahan.

“Semua jenis pelanggaran yang sifatnya bisa mencederai proses demokrasi kita harus antisipasi, oleh karena itu bentuk sosialisasi ini sangat penting agar pencegahan ini efektif. Jangan sampai mereka ini melakukan pelanggaran tetapi tidak mengerti UU dan aturannya kan hal itu sangat ironis,” jelas dia.

“Jika mereka sudah mengerti dan paham jadikan mereka sudah tahu akibatnya apa, ada administratif dan ada pidana. Kami berharap konteks ini mereka tidak melakukan hal hal yang melanggar UU ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDI-P Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya yang menyelenggarakan kegiatan tersebut bersama Bawaslu RI, mengatakan bahwa dalam sosialisasi itu pihaknya menyampaikan perihal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta dalam pelaksanaan Pileg dan Pemilu.

“Tadi kami bekerjasama dari DPR dan Bawaslu RI, berkaitan dengan UU ini masyarakat didorong harus mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Pemilu. Tingkat pelanggaran selama ini belum tetapi pihak Bawaslu ingin mensosialisasikan UU ini supaya peserta dan masyarakat lebih memahami,” ungkap dia.

Pihaknya pun mengakui sudah melakukannya pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak sampai disitu ia juga mendorong aparatur sipil negara untuk mengamankan pesta demokrasi masyarakat tersebut.

“Tujuan kita juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan di Pemilu ini, bahkan beberapa didaerah itu masih kita temui tingkat partisipasi yang rendah. Untuk itu kita menggandeng KPU dan Bawaslu sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,” tandasnya.

CANDRA IRAWAN

Kota Tangerang

Pesta Demokrasi Tak Akan Sempurna Tanpa Turut Andil Ibu-ibu

Published

on

By

metaonline.id
Rosmiyati, Selamat Hari Ibu. (istimewa)

TANGERANG,MO– Kuota keterwakilan perempuan 30% di parlemen masih menjadi polemik di ajang pesta demokrasi di negeri ini. Kehadirannya tentu menjadi angin segar bagi kaum perempuan untuk menduduki posisi di ranah politik. Perempuan yang selalu di identikan hanya urusan dapur, sumur, kasur sudah tidak berlaku lagi berkat kebijakan tersebut.

Ajaibnya, kebijakan ini menggiring kaum perempuan berbondong-bondong berani tampil di ranah publik bukan sekedar pamer kecantikan, pamer lekuk tubuh, pamer gaya hidup glamour, tetapi juga pamer keilmuan, pengetahuan, dan bersaing secara sehat dengan siapa saja.

Kehadiran perempuan di parlemen semoga menjadi penyeimbang bagi para anggota legislatif yang identik didominasi kaum laki-laki. Tentu saja kaum perempuan di parlemen diharapkan mampu membawa perubahan kepada situasi dan kondisi perempuan saat ini. Dimana masih banyak kasus perempuan yang seolah-olah tidak penting bahkan dianggap sepele. Diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi. Kasus pemerkosaan, poligami, kekerasan, pernikahan dini, pendidikan rendah, ekonomi, perdagangan anak dan kejahatan lainnya.

Momen hari ibu ini semoga menjadi ajang pesta demokrasi yang adil, ramah perempuan, dan tanpa politik uang. Tentu saja, di era digital saat ini kaum ibu bisa menjadi kontrol keberlangsungan pesta demokrasi. Jangan takut menentukan pilihan, jangan ragu menyuarakan aspirasi perempuan, karena kalau bukan kaum ibu yang sadar dan bergerak bersama, siapa lagi yang akan menduduki kursi legislatif kaum perempuan.

Mari kaum perempuan berjuang bersama dalam mewujudkan peraturan dan perundang-undangan yang ramah perempuan. Saling merangkul, menguatkan bersama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. “Tidak ada perubahan tanpa pembebasan perempuan”

Selamat Hari Ibu, 22 Desember 2018

Rosmiyati

Continue Reading

Politik

Satu Suara Menentukan Masa Depan Indonesia

Published

on

By

metaonline.id
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (istimewa)

METAONLINE,- Pemilu dan Pilpres bukan semata memilih caleg dan presiden saja. Tetapi, juga persoalan seluruh rakyat Indonesia. Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengingatkan seluruh masyarakat untuk ikut dalam ajang Pemilu 2019.

“Kita sepakat untuk memilih demokrasi adalah cara kita menentukan pemimpin. Seluruh masyarakat harus ikut andil menentukan pemimpinnya. Tak boleh ada satu orangpun melewatkan kesempatan itu, karena pilihan kita menentukan wajah Indonesia ke depan,” ujar Zulkifli. **Baca juga: Profil Gamal Albinsaid, Dokter dan Motivator yang Jadi Jubir Prabowo-Sandi

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan, kunci untuk memilih pemimpin baik adalah rakyat harus paham.

“Sesungguhnya, dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa,” kata Zulkifli.

Pada kesempatan itu, Zulkifli mengingatkan, Pilpres sesungguhnya adalah pilihan di antara sesama teman. Tidak perlu ada pertikaian, perselisihan, dan keributan. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Politik

Pasangan Jokowi Ma’ruf Paling Banyak Jadi Sasaran Hoaks

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi

METAONLINE,- Penyebaran berita bohong alias hoaks menjelang pilpres benar-benar mengkhawatirkan. Sepanjang bulan Juli hingga September 2018, ada 230 hoaks bertebaran. Pasangan Jokowi Ma’ruf paling banyak jadi sasaran hoaks.

Temuan ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Penyebaran hoaks tersebut, paling banyak menggunakan media sosial.

Presidium Mafindo Anita Wahid mengatakan, berdasarkan penelitian pihaknya, selama Juli-September 2018 terdapat 230 hoaks dengan berbagai konten.

Anita menyebut konten tertinggi yakni politik 58,7 persen, agama 7,39 persen, penipuan 7,39 persen, lalu lintas 6,96 persen dan kesehatan 5,2 persen. **Baca juga: Isu Hoaks Disebut Ancam Keamanan Pemilu

Anita melanjutkan, sarana yang paling banyak digunakan yaitu kombinasi antara narasi dan foto 50,43 persen, narasi saja 29,96 persen, narasi dan video 14,78 persen dan gambar atau foto saja 4,35 persen.

Anita juga menyebut saluran penyebaran hoaks paling banyak menggunakan Facebook 47,83 persen, Twitter 12,71 persen, whatsApp 11,74 persen serta youtube 7,38 persen.

Khusus di September, terdapat 52 dari 86 berita hoaks dengan konten politik. Anita menjelaskan, 52 hoaks tersebut terbagi menjadi 36 hoaks menyerang pasangan capres dan cawapres Jokowi-Maruf dan sisanya menyerang pasangan PrabowoSandiaga. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending