Connect with us

Politik

Masyarakat dan Parpol di Kota Tangerang Perlu Pahami UU No 7 Tahun 2017

Published

on

Bawaslu adakan sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (CANDRA/METAONLINE)

TANGERANG, MO – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tangerang Agus Muslim menjelaskan bahwa masyarakat harus memahami UU No 7 Tahun 2017 ini.

Tidak hanya masyarakat, pihaknya juga menekankan kepada Parpol di Kota ini untuk turut mempelajari dan memahami aturan main bagi Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung tahun depan.

“Memahami UU ini sangat penting, khususnya kepada kader-kader Parpol. Ini harus disampaikan dengan baik, ketika point-point yang sudah tersampaikan terkait dengan prosedur, pelanggaran, tata kelola dan pendaftaran ini harus ditaati oleh peserta Pileg dan Pemilu,” ujar dia saat ditemui di acara Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 di Hotel Alium, Kota Tangerang, Selasa (5/6).

Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu bersama DPR RI ini di ikuti oleh seluruh kader DPC PDI-P Kota Tangerang. Menurut Agus pelanggaran dalam UU tersebut tidak terlalu signifikan, namun ia akan tetap mensosialisasikan UU ini sebagai pencegahan.

“Semua jenis pelanggaran yang sifatnya bisa mencederai proses demokrasi kita harus antisipasi, oleh karena itu bentuk sosialisasi ini sangat penting agar pencegahan ini efektif. Jangan sampai mereka ini melakukan pelanggaran tetapi tidak mengerti UU dan aturannya kan hal itu sangat ironis,” jelas dia.

“Jika mereka sudah mengerti dan paham jadikan mereka sudah tahu akibatnya apa, ada administratif dan ada pidana. Kami berharap konteks ini mereka tidak melakukan hal hal yang melanggar UU ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDI-P Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya yang menyelenggarakan kegiatan tersebut bersama Bawaslu RI, mengatakan bahwa dalam sosialisasi itu pihaknya menyampaikan perihal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta dalam pelaksanaan Pileg dan Pemilu.

“Tadi kami bekerjasama dari DPR dan Bawaslu RI, berkaitan dengan UU ini masyarakat didorong harus mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Pemilu. Tingkat pelanggaran selama ini belum tetapi pihak Bawaslu ingin mensosialisasikan UU ini supaya peserta dan masyarakat lebih memahami,” ungkap dia.

Pihaknya pun mengakui sudah melakukannya pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak sampai disitu ia juga mendorong aparatur sipil negara untuk mengamankan pesta demokrasi masyarakat tersebut.

“Tujuan kita juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan di Pemilu ini, bahkan beberapa didaerah itu masih kita temui tingkat partisipasi yang rendah. Untuk itu kita menggandeng KPU dan Bawaslu sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat,” tandasnya.

CANDRA IRAWAN

Politik

Pemilih Wajib Bawa KTP Elektronik Atau Suket Disdukcapil ke TPS

Published

on

Ilustrasi e KTP. (IST)

TANGERANG MO — Pemilih yang sudah tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tetap berkewajiban membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang.

Demikian hal ini ditegaskan Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi dalam keterangan Persnya saat kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang, beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal ini sesuai asas aturan terbaru Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dikatakan Sanusi, kewajiban pemilih membawa KTP Elektronik atau Suket Disdukcapil Kota Tangerang ini tertuang tegas dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2018.

“Jadi, selain nanti pemilih akan diberikan Formulir C6 (surat pemberitahuan memilih), juga berkewajiban membawa KTP Elektronik atau Suket Disdukcapil ke TPS saat akan mencoblos. Itu Wajib. Kalau tidak dibawa, maka akan diminta untuk kembali pulang dan balik lagi ke TPS dengan membawa KTP Elektronik atau Suket,” terang Sanusi.

KPU Kota Tangerang, kata Sanusi, terus melakukukan sosialisasi terus menerus soal ketentuan baru ini kepada masyakat. Baik melalui PPK, PPS, atau KPPS yang jumlahnya mencapai 21 ribu orang di Kota Tangerang. “Saat menyampaikan Formulir C6 kepada pemilih kami juga menulis ketentuan itu di C6 dan akan menyampaikan langsung ke pemilih door to doo melalui KPPS,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Sanusi, nantinya para pemilih juga diminta untuk menuliskan namanya di Formulir C7 (daftar hadir pemilih) dan menandatangani daftar hadiri tersebut secara langsung. Hal ini juga sesuai ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada 2018.

“Prinsipnya, aturan-aturan ini juga untuk menjamin hak warga agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Sanusi yang juga Kepala Divisi Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tangerang.

Diketahui, KPU Kota Tangerang mencanangkan target sebesar 78 persen partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 ini.

“Kami harap, masyarakat mengerti dan mentaati kewajiban dalam norma aturan baru ini. Dan tetap semangat datang ke TPS saat pencoblosan, Rabu 27 Juni 2018 nanti,” harapnya.

ADI DARMA

Continue Reading

Politik

Maju Nyapres, Amin Banyak Tuai Kritik

Published

on

By

metaonline.id
Amien Rais. (istimewa)

METAONLINE,- Pernyataan Amien Rais yang mau nyapres membuat para elite parpol menebak-nebak apa maksud di balik manuver tersebut. Seriuskah, bercanda atau ada maksud lain.

Ambisi Amien maju di gelanggang pilpres tak mendapatkan respons positif. Elite parpol koalisi pemerintah hingga yang oposisi, sama-sama mengkritik niat Amien tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menyampaikan, Amien cuma ingin naikkan keterpilihan PAN di Pemilu 2019 agar keluar dari jurang degradasi politik nasional.

“Saya sih melihat persepsi publik tentang Amien Rais tidak sekuat seperti Jokowi atau Prabowo, bahkan tidak sekuat SBY yang dua kali menjadi Presiden,” katanya.

Arsul melanjutkan, sebagai tokoh reformasi, kebesaran sosok Amien Rais hanya disekitaran kelompoknya saja.

“Tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa bahkan menjadi tokoh Islam bagi mayoritas kelompok Islam,” katanya.

Dengan keterbatasan itu, Arsul memprediksi pencalonan Amien bakal ganggu hubungan Gerindra dan PKS. Bila Amien benar-benar disodorkan PAN kepada partai mitra koalisinya untuk menjadi Capres, maka PKS tidak akan bergabung.

“Jadi saya tidak melihat itu sebagai statemen yang serius dalam konteks Pilpres. Apalagi Gerindra dan PKS bisa diperkirakan tidak akan menerima kalau yang maju capres dari koalisi mereka adalah Amien Rais,” pungkasnya. (Sir/bbs)

Continue Reading

Politik

Ngumpul Di Partai Berkarya, Mungkinkah Cendana akan Bangkit?

Published

on

By

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Pengumuman Titiek mundur dari Golkar disampaikan dalam acara Konsolidasi Partai Berkarya DIY di Museum Memoriam Jenderal Besar HM Soeharto di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin (11/6) kemarin.

Rupanya Partai Berkarya kini jadi tempat berkumpulnya anak-anak Soeharto. Hal dipertegas setelah Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mundur dari Partai Golkar dan bergabung dengan partai besutan adiknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy. Apakah mungkin Cendana bangkit?

“Di tempat bersejarah bagi keluarga kami, di sini ayah kami dilahirkan, izinkan saya menyampaikan pernyataan politik yang tentunya akan mempengaruhi perjalanan karier politik saya,” ujar Titiek di hadapan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto dan Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso.

Titiek menyatakan keluar dari Beringin lantaran tidak bisa menyuarakan suara hati rakyat di partai pimpinan Airlangga Hartarto.

“Saya tidak dapat melakukan hal itu, karena saya sebagai orang Golkar, partai pendukung Pemerintah,” tuturnya.

Lagipula, kini Golkar dipandang Titiek sudah banyak bercokol politisi handal. Dia pun memilih Partai Berkarya karena dinilai dapat melanjutkan cita-cita almarhum ayahnya.

“Saya anak biologis Presiden Soeharto. Saya tidak bisa berdiam diri untuk tidak menyuarakan jeritan rakyat. Oleh karena itu saya memutuskan keluar dari Partai Golkar dan memilih memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya,” ujarnya. (Sir/bbs)

Continue Reading

Trending