Connect with us

Politik

KPU Kota Tangerang Plenokan Serentak DPHP di PPS

Published

on

KPU Kota Tangerang plenokan serentak DPHP di PPS, Rabu (7/3). (uad)

TANGERANG,MO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) secara serentak di 104 kelurahan se Kota Tangerang, Rabu (7/3).

Kepala Divisi Perencanaan dan Data pada KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan, sesuai jadwal dan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018, penetapan DPHP di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan dilaksanakan serentak.

“Kami sudah persiapkan penetapan DPHP di masing-masing tingkatan pada hari akhir penetapan. Yakni, di PPS tanggal 7 Maret 2018, di PPK pada 9 Maret 2018, dan di KPU pada akhir masa penetapan yakni tanggal 16 Maret 2018,” kata Syailendra.

Disampaikan Syailendra, sebelum dilakukan pemutakhiran oleh PPDP, Kota Tangerang memiliki angka 1.131.589 pemilih. Data ini diserahkan ke PPDP dan dilakukan pencocokan dan penelitian selama 1 bulan, mulai 18 Januari 2018 hingga 20 Februari 2018 lalu dan mulai di tetapkan di masing-masing tingkatan. “Berjenjang kami lakukan penetapan,” imbuh Syailendra.

Masih kata pria yang akrab disapa Indra, pihaknya baru akan memastikan jumlah pemilih sementara pada saat dilaksanakan pleno terbuka penetapan DPHP di tingkat KPU Kota Tangerang pada 16 Maret 2018 mendatang. “Kalau angka pasti hasil penetapannya baru akan dipastikan setelah pleno di KPU Kota Tangerang,” katanya.

Disinggung perkiraan perubahan data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan PPDP, Indra menjelaskan, dari data sementara tercatat didapati ada sebanyak 200 ribuan pemilih yang masuk kategori tidah memenuhi syarat (TMS). Kendati demikian, ada juga 100 ribuan pemilih yang bertambah hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan PPDP.

“Sementara angkanya dikisaran 1,03 juta pemilih. Tapi ini masih bisa berubah seiring dengan hasil pleno berjenjang di PPS, PPK dan KPU. Dan perubahan masih bisa terjadi setelah dilakukan perbaikan terhadap DPHP yang akan dilakukan perbaikannya setelah penetapan di KPU,” tuntasnya. (uad)

Kota Tangerang

Kota Tangerang Siap Pilkada 2018

Published

on

Gerakan saya mencoblos. (Ist)

TANGERANG – Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang 2018 telah tersusun dan siap untuk melaksanakan Pilkada Kota Tangerang.

Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi mengatakan bahwa Total Sebanyak 65 Anggota PPK Plus 39 Sekretariat PPK, 312 Anggota PPS Plus 312 Sekretariat PPS, dan 21.637 Anggota KPPS untuk 3.091 TPS, Serta 6.182 Anggota Ketertiban TPS Sudah Terbentuk.

“Dengan Sokongan 28.547 Penyelenggara di Badan Adhok, 5 Komisioner KPU Plus 47 Sekretariat KPU Kota Tangerang semakin optimis bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Proses Pilkada dapat berjalan aman, damai, dan lancar,” ujar Sanusi saat diwawancarai diruang kerjanya.

Terlebih, tambah Sanusi, dukungan pihak keamanan, baik Kepolisian maupun TNI juga sudah menyatakan kesediaannya mengamankan proses Pilkada Kota Tangerang sejak awal hingga akhir proses.

Belum lagi, dukungan dari pihak Pemerintah, Panwaslu Kota Tangerang, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Mahasiswa dan Pemuda, serta berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang, Pilkada suatu hal yang patut disambut optimistis oleh seluruh warga Kota Tangerang.

Tak hanya itu, tata kelola logistik yang baik, juga menjadi acuan terciptanya Pilkada yang sukses.

Pasalnya, KPU Kota Tangerang sudah mulai melakukan penyortiran, penyusunan, dan pengepakan logistik Pilkada Kota Tangerang.

Komisioner KPU Kota Tangerang
Divisi Keuangan Umum dan Logistik,
Nurhalim menjelaskan bahwa Total sebanyak 3.091 TPS akan disiapkan logistiknya mulai tanggal 1 Juni hingga tanggal 20 Juni mendatang. Dan akan didistribusikan berjenjang ke PPK, PPS, dan KPPS hingga H-1 pelaksanaan pencoblosan.

“Dipastikan pada tanggal 27 Juni 2018, seluruh logistik sudah bisa digunakan oleh pemilih di masing-masing TPS,” jelas Nurhalim. (ADV)

Continue Reading

Politik

Kebijakan SBY Jangan Dijadikan Yurisprudensi Politik Zaman Jokowi

Published

on

By

metaonline.id
Susilo Bambang Yudhoyono. (istimewa)

METAONLINE,- Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mengomentari pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Melalui akun Twitter miliknya, Ketum Demokrat itu bercuit soal penguasa yang melampaui batas.

Cuitan SBY itu diunggah pada pukul 12.30 siang, Senin lalu. Atau tak lama setelah M Iriawan dilantik oleh Mendagri. Awalnya tak banyak yang tau. Karena dalam kicauannya itu, SBY tidak menyebut sosok tertentu.

Begini bunyi cuitan SBY di akun @ SBYudhoyono. “Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT ?.”

Sampai tadi malam, cuitan SBY itu sudah dikomentari 2.300 orang dan di-retweet oleh 3.300 pengguna. Sebanyak 6.800 pengguna lainnya menandai dengan tanda suka. Sebagian follower SBY, sepertinya sudah paham yang dikritik SBY adalah pelantikan M Iriawan. **Baca juga: Agama Jangan Dijadikan Alat Politik

Waketum Demokrat Syarief Hasan pun menyatakan tweet SBY itu terkait status Komjen Iriawan yang masih berstatus polisi aktif kemudian dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar.

”Bagi kami pelantikan itu itu melanggar aturan,” kata Syarief. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Politik

Angkat Polisi Jadi Pj Gubernur Jabar, Mendagri Terus Jadi Sorotan

Published

on

By

metaonline.id
Mendagri Tjahjo Kumolo. (istimewa)

METAONLINE,- Mendagri Tjahjo Kumolo benar-benar nekat dan bikin gaduh. Meski banyak yang menentang, menteri asal PDIP itu tetap melantik Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada Senin, (18/6) kemarin di Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Bandung.

Wacana penunjukan Iriawan sebagai Pj gubernur sudah disampaikan Tjahjo awal tahun lalu. Saat itu Iriawan masih berbintang dua, menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri. Hanya saja, usulan ini menuai polemik. Banyak yang menentang. Karena dianggap bertentangan dengan UU Polri. Polemik ini berlangsung hingga berminggu-minggu. **Baca juga: Chairul Tanjung Dijagokan Jadi Cawapres

Komjen Mochamad Iriawan mengisi kekosongan jabatan gubernur yang ditinggalkan Ahmad Heryawan yang habis masa jabatannya 13 Juni lalu. Selanjutnya, jenderal bintang tiga ini akan menjabat sampai terpilih gubernur Jabar definitif, September nanti.

Menteri Tjahjo yakin ini keputusan yang tepat dan tidak melanggar aturan. Bahkan dia menilai tidak akan menjadi polemik. **Baca juga: Agama Jangan Dijadikan Alat Politik

Sekarang Tjahjo meminta, publik tidak melihat Iriawan sebagai orang yang berlatar belakang anggota Polri. Jabatan Iriawan saat ini adalah Sestama. Setingkat dengan Dirjen. Karena itu, dia menilai usulan tersebut sudah selesai.

“Jangan curiga. Toh mau apa? Pilkada tinggal seminggu. Enggak ada apa-apa” ujarnya. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending