Connect with us

Banten Raya

KNPI Kab/Kota se Indonesia Siap Hadiri Silatnas di Bogor

Published

on

Ketua KNPI Kabupaten Kota perwakilan Provinsi di Indonesia gelar rapat di Bogor, Senin (19/11). (Ist)

BOGOR,MO – Perwakilan Ketua DPD KNPI Kabupaten/Kota masing-masing Provinsi menggelar rapat koordinasi di Sentul, Bogor, Senin (19/11). Rapat yang berlangsung selama tiga hari tersebut dalam rangka mempersiapkan agenda silaturahmi nasional (Silatnas) DPD KNPI Kabupaten/Kota se Indonesia.

Mereka yang hadir diantaranya Ketua KNPI Kab. Bogor M. Burhani sebagai tuan rumah, Ketua KNPI Mamuju Selvi Febriana yang juga ketua SC, Ketua KNPI Bireuen Asnawi My TsA sebagai sekretaris SC, Kemudian Ketua KNPI Kab. Malinau Oktrianus Charles dan Ketua KNPI Bangka Syarli Nopriansyah.

Kemudian, Ketua KNPI Kota Tangerang Uis Adi Dermawan, Ketua KNPI Manokwari Selatan Joni Saiba, Ketua KNPI Berau Sakirman, Ketua KNPI Lampung Timur Mursalin didampingi Sekretaris Arief, dan Ketua KNPI Magetan Wayudi.

Selanjutnya Ketua KNPI Karawang Lukman, Ketua KNPI Medan El Adriansyah, Ketua KNPI Makassar Christopher Aviary dan Ketua KNPI Kota Bogor.

“Kita telah sepakati untuk agenda Silatnas Ketua KNPI Kab/Kota se indonesia pada tanggal 2-4 Desember 2018 di Bogor. Mulai hari ini kita sudah mulai sebar undangan melalui kordinator masing-masing Provinsi yang ditunjuk,” ucap Selvi Febriana, Ketua SC Silatnas, Rabu (21/11).

Selvi menegaskan, bahwa agenda ini akan mencetak sejarah dimana KNPI seluruh Kabupaten/Kota berkumpul untuk masa depan pemuda Indonesia yang lebih baik lagi.

Dengan silatnas ini, kata Selvi, pihaknya berharap dapat memunculkan ide serta gagasan pengembangan pemuda juga memecahkan persoalan-persoalan pemuda di daerahnya masing-masing.

“Rekomendasi-rekomendasi juga akan kita bahas nanti di acara Silatnas, baik secara internal maupun eksternal,” ucap dia.

Ditambahkan dia, acara Silatnas KNPI Kab/Kota ini akan dibuka dan dihadiri oleh tokoh nasional dan tokoh muda nasional. (agr)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Tekan Pengangguran, Pemprov Bakal Naikkan Insentif Guru

Published

on

Gubernur Banten saat berdialog dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

SERANG, MO – Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim menyatakan bakal menaikan gaji serta intensif guru di Provinsi Banten. Pendidikan gratis serta peningkatan insentif guru dinilai mampu menekan angka pengangguran yang tinggi. Hal ini disampaikan Gubernur dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

Provinsi Banten memiliki angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi, inflasi yang rendah, rakyat miskin berkurang, namun angka pengangguran yang tinggi. Gubernur menjelaskan tingginya angka pengangguran ini banyak disumbang oleh lulusan SMK yang belum secara maksimal terserap oleh industri-industri yang ada di Provinsi Banten.

Selain itu, Gubernur menyampaian banyak siswa-siswa di Provinsi Banten tidak maksimal dalam menyelesaikan pendidikan karena biaya pendidikan yang tinggi. Oleh sebab itu Gubernur menggratiskan biaya pendidikan serta menaikkan gaji dan insentif dari guru-guru yang ada di Provinsi Banten. Diharapkan dengan hal itu, kuliatas dari tenaga kerja di Provinsi Banten akan semakin lebih baik lagi.

WH melanjutkan, dengan meningkatkan infrastruktur serta membuka daerah-daerah yang hingga saat ini masih terisolasi di Provinsi Banten, akan mempermudah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sehingga jumlah pengangguran yang tinggi saat ini tidak hanya fokus pada penyerapan industri-industri semata, namun mampu memkasimalkan sumberdaya alam yang ada di Banten atau bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Provinsi Banten adalah Provinsi yang kaya, selain itu letaknya yang strategis menjadikan Provinsi Banten memiliki potensi yang besar. Selah atunya adalah sector pariwisata yang sangat baik. Kita akan kelola pariwisata di Provinsi Banten suapaya kedepannya sector pariwisata bisa menjadi salah satu produk unggulan dari Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam Acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) ini, Menteri Riset Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir menyampaikan, saat ini Indonesia memiliki tantangan kebutuhan tenaga kerja berkualitas dan terampil di era industri 4.0. Sehingga diperlukan persiapan yang matang guna menghadapi tahun 2030 dengan demografi pekerja di Indonesia yang mencapai puncaknya bahkan bisa menjadi pusat perekonomian Asia, hingga dunia.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan, saat ini pemerintah pusat tengah berkonsentrasi mencari cara bagaimana meningkatkan kualitas dari SMK yang ada di Indonesia. Selain itu, peningkatan mutu guru pun tak luput dari perhatian pemerintah pusat.

Selanjutnya, penyelarasan kurikulum menjadi poin penting guna mengetahui kebutuhan dari dunia kerja itu sendiri, ditambah dengan sertifikasi kompetensi sebagai legitimasi bagi para lulusan SMK sebagai bukti keahlian yang dimiliki apakah sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum.

Selanjutnya Direktur kerja sama dan pemberdayaan kementrian PUPR, Dewi Chomistriana menyampaikan, saat ini terdapat 994.000 tenaga kerja di bidang konstruksi, namun yang memiliki sertifikat hanya berjumlah 506.195. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kementerian PUPR karena dalam pengerjaan program-program dari Kementerian PUPR pada tahun ini mencapai 108 triliun dan sudah mewajibkan semua pekerja memiliki sertifikat profesi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

“Banyak pekerja yang memiliki kompetensi namun belum memiliki sertifikat, dengan itu kami memiliki solusi seperti melakukan pelatihan secara online. Dan hingga desember tahun ini ada 85.164 pekerja yang sudah disertifikasi, dan kami akan terus meningkatkannya,” ujar Dewi .

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) merupakan kegiatan guna memberikan solusi untuk mengurai permasalahan krisis komunikasi publik. Forum tersebut bertjuan menyebarluaskan informasi program dan keberhasilan pemerintah. Di Provinsi Banten, pelaksanaan FMB atas inisiasi KemenKominfo RI bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Pemerintah Provinsi Banten bisa turut serta menyebar luaskan informasi pembangunan dalam acara tersebut. (rls)

Continue Reading

Pandeglang

Peringati HMPI, Pemprov Banten Tanam 15 ribu Pohon

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menanam pohon secara simbolis dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2018 tingkat Provinsi Banten di areal Hutandi, kampus Mathlaul Anwar, Pandeglang, Kamis (6/12/2018).

PANDEGLANG, MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menanam pohon secara simbolis dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2018 tingkat Provinsi Banten di areal Hutandi, kampus Mathlaul Anwar, Pandeglang, Kamis (6/12/2018).

Secara keseluruhan, Pemprov Banten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan penanaman pohon sekitar 15 ribu batang di atas lahan seluas 15 hektar di acara tersebut.

“Konservasi hutan dengan salah satu di antaranya melakukan penanaman pohon kembali adalah bagian dari RPJMD (rencana jangka menengah pemerintah daerah) Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya,” kata Andika dalam sambutannya. Hadir pada kesempatan tersebut Kelapa DLHK Banten Husni Hasan dan Rektor Mathlaul Anwar Bambang Pranowo.

Diterangkan Andika, pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup. Oleh karenanya, lanjut dia, pola dan cara membangunlah yang menentukan dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup. Menururt Andika, upaya-upaya penyelamatan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, melalui konservasi tanah dan air, serta reboisasi dan penghijauan, sudah tidak dapat ditunda lagi.

Lebih jauh Andika mengatakan, program penanaman pohon akan berkontribusi terhadap tiga tujuan utama, yaitu mitigasi perubahan iklim dan polusi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan mendukung kehidupan masyarakat. Penanaman pohon, lanjutnya, juga dapat menyerap CO2 yang berlebih dan berbahaya dari lapisan atmosfer bumi.

“Dalam satu tahun, setidaknya dibutuhkan sekitar 96 pohon untuk menyerap jumlah CO2 yang dihasilkan oleh satu orang. Dengan menanam pohon yang tepat, dapat membantu menangkal hilangnya spesies sekaligus meningkatkan ketersediaan habitat bagi satwasatwa di hutan lokal,” ujarnya.

Penanaman pohon juga, masih kata Andika, dapat membantu masyarakat mencapai keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang. Namun, kata dia, dibutuhkan upaya khusus untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program penanaman pohon yang tengah dicanangkan pemerintah. Selain regulasi pemerintah, lanjutnya, upaya penyadaran dan pendidikan lingkungan perlu dilakukan intensif sehingga masyarakat mengerti dan memahami arti pentingnya konservasi lingkungan yang memiliki keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

“Adanya keuntungan ekonomi akan meningkatkan antusiasme masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan,” imbuhnya.

Terkait itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Husni Hasan mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, kata dia, setiap orang, baik perseorangan maupun badan usaha, sudah semestinya memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus dapat menerapkan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. (rls)

Continue Reading

Serang

Naik Tipe, Gubernur Minta Polda Banten Tingkatkan Kamtibmas

Published

on

Gubernur Banten, WH (berkemeja putih) mendampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat membuka upacara peningkatan Tipelogi Polda Banten menjadi A, Kamis (6/12/2018).

SERANG, MO – Kepolisian Daerah (Polda) Banten resmi ditingkatkan ke Tipelogi A, Kamis (6/12/2018). Peningkatan tipologi Polda ini diharapkan seiring dengan upaya peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Harapanitu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat upacara peningkatan tipe Polda di Lapangan Polda Banten, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Serang.

“Artinya semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani dan dijamin kaitan Kamtibmas-nya, dan kekuatannya pun akan semakin besar karena ada penambahan personil, sarana prasarana serta struktur organisasinya,” terang Gubernur.

WH berharap, masyarakat Banten dapat menyambut baik perubahan tipe ini karena tujuannya semata-mata agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal dilakukan oleh Polda Banten.

“Dan saya optimis, perubahan tipe ini juga bisa berdampak positif pada program pembangunan yang dilakukan pemerintah, khususnya Pemprov Banten agar lebih lancar dan efektif,” tuturnya.

Perubahan tipe berdasarkan Keputusan Kapolri ini, belum mencantumkan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bagian dari Daerah hukum Polda Banten. Sementara pemenuhan personil, sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap.

Kapolri, Jendral Tito Karnavian dalam amanatnya mengatakan, perubahan tipelogi ini merupakan acara monumental dan penting, bukan hanya bagi Polda Banten tapi juga bagi Pemprov dan masyarakat Banten.

Kapolri menjelaskan, perjalanan Polda Banten cukup unik dan panjang, sebelumnya Polda Banten hanya merupakan satu keresidenan berupa Kepolisian Wilayah (Polwil) di bawah Polda Jawa Barat.

Setelah Banten berkembang menjadi provinsi, tipologinya naik menjadi Polda tipe C yang dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes) Pol, yang pada saat itu dirinya menjabat Kapolres Serang dengat pangkat Kombes pada tahun 2005. Kemudian dalam perjalanan Polda Banten dari tipe C mengalami perubahan ke tipe B dan naik kembali pada tahun ini menjadi tipe A.

“Sekarang tinggal tunggu Kapolda Banten naik pangkat menjadi Inspektur Jendral (Irjen) Pol. atau bintang dua dulu, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sepenuhnya diserahkan kepada Polda Banten,” tutur Tito.

Tito menambahkan, ada tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI dan Markas Besar (Mabes) Polri yang melakukan pengkajian perkembangan Provinsi Banten yang luar biasa, dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa serta pembangunan infrastruktur, industri, pariwisata yang sangat pesat. Maka tim memutuskan menaikan tipe Polda Banten menjadi tipe A. Dengan kenaikan tipe ini, lanjutnya, harus ditindaklanjuti oleh Polda dan Mabes bersama-sama untuk melakukan penguatan personil, organisasi dan struktur Polda Banten hingga betul-betul layak menjadi Polda dengan tipe A.

“Jangan sampai Poldanya tipe A tapi personel, organisasi dan struktur masih tipe B, ada kisi-kisi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu kita follow up bersama. Saya minta Kapolda dan jajarannya bekerjasama dengan Mabes Polri, terutama dengan para asisten dari Mabes Polri, saya tugaskan melakukan penguatan baik organisasi maupun sarana dan prasaran, personil, keuangan dan lain-lain hingga betul-betul layak menjadi Polda tipe A,” tuturnya.

Kombes Reza Herabudi didaulat sebagai komandan upacara tersebut. Sementara sebagai Inspektur Upcara, hadir Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Tito Karnavian. Terlihat hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Mantan Walikota Serang Tb. Chaerul Jaman, Danrem 064/MY Serang Kolonel CJI Windiyatno, Tokoh Ulama Banten Abuya Muhtadi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten. (fi)

Continue Reading

Trending