Connect with us

Kab Tangerang

Kecamatan Tigaraksa Tangerang Dituntut Transparansi

Published

on

Ilustrasi transparansi. (ISTIMEWA)

KABUPATEN TANGERANG, MO – Sejak tanggal 24 Oktober 2017, pihak Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, belum juga memberikan data soal transparansi pengelolaan dan penggunaan keuangan kendati sudah dilakukan upaya permohonan transparansi dari warga setempat.

Yusman Nur, pemerhati kebijakan publik yang juga warga Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang menyebut padahal secara filosofis, penggunaan dan pengelolaan keuangan negara di daerah sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya kata Yusman, sejumlah informasi yang sempat diminta terkait pagu anggaran, rencana kerja pembangunan, rencana strategis pembangunan, laporan pertanggungjawaban kecamatan dan sebagainya sempat diminta olehnya.

“Harus terbuka, termasuk penggunaan dan pengelolaan keuangan negara khususnya di Kecamatan Tigaraksa ini,” kata Yusman dalam rilisnya yang diterima METAONLINE, Rabu (28/2).

Ia melanjutkan, secara yuridis, semua bentuk penggunaan dan pegelolaan uang Negara wajib ditrasnparansi kepada masyarakat. Hal ini juga lantaran sudah diatur berdasarkan perundang-undangan.

Ia lebih dalam melanjutkan, hal yang dimaksdud tercantum dalam UU No 1/2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 /2014 Tentang Perbendaharaan Negara, UU 23/2014 Tentang Pemda, UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP-58-2005 Tentang Keuangan Daerah.

“Dan Permendagri 21-2011 perubahan kedua pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan sejumlah peraturan lainnya,” ucap Yusman.

Uang negara merupakan milik masyarakat, maka kata Yusman, masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan haknya untuk tahu (akses) soal penggunaan dan pengelolaannya.

“Artinya, Camat Tigaraksa dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara harus terbuka dan masyarakat harus bisa mengaksesnya,” katanya menjelaskan.

Sehingga masyarakat mengetahui apa saja program dan kegiatan di kecamatan dalam rangka pembangunan. Termasuk apakah prosesnya sudah terealisasi atau belum.

Namun faktanya kata Yusman beranggapan, tidak demikian, pengelolaan keuangan negara di Kecamatan Tigaraksa sangat tertutup.

“Faktanya tertutup, maka pasti ada yang tidak beres. Sikap Camat Tigaraksa yang seperti ini menunjukan ada yang ingin ditutup-tutupi, ada apa?” ujarnya menegaskan.

Ini merupakan pekerjaan rumah buat Bupati Ahmed Zaki Iskandar. Jangan sampai disebut gagal mempola pembinaan di tingkat kecamatan.

“Ingat uang negara bukan milik pribadi Camat Tigaraksa, tapi milik masyarakat. Seharusnya dipublikasikan penggunaan dan pengelolaan keuangan itu untuk apa saja,” ungkapnya.

Sebab menurut Yusman, yang dikhawatirkannya adalah ketika uang negara untuk kepentingan masyarakat diduga digunakan dan dikelola secara tertutup, maka akan sangat mudah untuk disalahgunakan. Kalau memang ada, tidak boleh ditoleransi jika ingin kecamatan tigaraksa maju.

“Prinsip dasarnya kan sederhana, sebagaimana menurut KPK, kalau bersih, kenapa risih,” pungkas Yusman.

ADI DARMA

Banten Raya

Lantik Zaki, WH Minta Kabupaten-Provinsi Akur

Published

on

Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (21/9/2018).

SERANG, MO – Bupati Tangerang terpilih Ahmad Zaki Iskandar dan wakilnya, Mad Romli resmi menjabat kepala daerah usai dilantik Gubernur Banten, Wahidin Halim, Jumat (21/9/2018).

WH, sapaan akrab Wahidin Halim meminta pembangunan yang telah berjalan dilanjutkan pasangan kepala daerah asal partai Golkar tersebut. WH menekankan pentingnya kerjasama Bupati dan wakilnya dalam pembangunan.

“Terutama kepada Wakil Bupati Tangerang, saya amanatkan bantu Pak Zaki dalam  membangun Kabupaten Tangerang karena masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. Kerja sama dengan baik, karena Bupati dan Wakil Bupati satu kotak,” terangnya.

Dia juga berpesan agar dijalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi.

“Karena kita punya tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyakat. Tidak harus ada Gubernur dengan Bupati/Walikota bermusuhan satu sama lain karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Gubernur bertindak sebagai pembina, pengawas, serta perwakilan pemerintah pusat di daerah,” katanya dalam sambutan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug Kota Serang.

Acara pelantikan ini diisi dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan.

Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri turut dibacakan dalam kesempatan itu. Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang juga menandatangani Pakta Integritas.

Zaki-Mad Romli dilakukan hari sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36-5896 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tangerang Provinsi Banten.

Pasangan kepala daerah ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang 2018 Juli lalu. Zaki-Mad Romli mengungguli kotak kosong dengan 941.804 suara atau 83,72 persen suara. Sementara untuk kolom kosong mendulang 83.095 suara atau 16 persen suara. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rawat Keberagaman, Ananta Usung Dakwah Parlemen

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat menghadiri peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

TANGERANG, MO – Tugas menyebarkan kebaikan dan mennjauhkan keburukan merupakan tugas ulama dan umara (pemerintah). Tugas dakwah itu karenanya bukan tak mungkin dilakukan anggota parlemen (legislatif).

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Banten, Ananta Wahana saat peringatan malam 10 Muharam 1440 Hijiria di Yayasan Pendidikan Islam Pondok pesantren Al-Khoirot, Kampung Gebang, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Kamis (20/9/2018).

Ananta menjelaskan, dakwah parlemen bertujuan menghasilkan keputusan negara yang mensejahterakan rakyat. Keberagaman Indonesia, sambungnya, perlu diutamakan dalam membuat keputusan tersebut.

“Karena Ke-Bhinneka-an yang hidup di Republik Indonesia tercinta ini merupakan kekayaan yang tak terhingga yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta. Sehingga keragaman (perbedaan) yang ada, jangan dijadikan bahan politik yang meghilangkan persaudaraan tapi mempersatukan seluruh elemen masyarakat sebagai Keluarga Besar Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Acara yang digelar malam hari tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama Tangerang. Sejumlah habib turut serta dalam rangkaian kegiatan sunatan dan masal, santunan Anak Yatim hingga prosesi potong rambu pertama beberapa bayi.

Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, dalam ceramahnya menjelaskan, kegiatan Asyura atau peringatan 10 Muharam merupakan kegiatan yang memiliki nilai sangat penting.

“Karena diperingatan ini, selain merayakan tahun baru Islam, kita diminta selalu peduli dengan anak yatim. Karena mereka tentunya merupakan sumber kebajikan yang tidak akan habis,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Kab Tangerang

Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Diuji Publik

Published

on

Salah seorang tim pendamping dari Fisipol MAP UGM, Dr. Luthfi Mutaali memaparkan kajian pihaknya di diskusi publik, Pendopo Bupati, Pasar Lama, Selasa (4/9/2018).

TANGERANG, MO – Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap konservasi lingkungan dinilai belum optimal. Draft program jangka menengah yang disarikan dari visi misi bupati terpilih belum secara eksplisit mencantumkan konservasi lingkungan. Hal ini terungkap dalam Forum Konsultasi Publik di Pendopo Bupati, Pasar Lama, Kota Tangerang, Selasa (4/9/2018).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Kabupaten Tangerang diuji publik oleh akademisi Universitas Gajah Mada (UGM). Sebanyak 15 program unggulan dari janji kampanye bupati terpilih dan wakilnya, Ahmad Zaki Iskandar – Mad Romli dibahas untuk dimasukkan dalam RPJMD.

Salah satu akademisi Magister Administrasi Publik UGM, Luthfi Mutaali menjelaskan, konservasi lingkungan baru tercantum di kegiatan program draft RPJMD tersebut. Secara eksplisit, sambungnya, belum ada program tersebut mencantumkan konservasi lingkungan.

Lutfi melanjutkan, tekanan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang meningkat seiring pembangunan. Menurutnya, upaya menyeimbangkan ketimpangan dampak lingkungan dan pembangunan perlu dilakukan.

“Semua itu (pembangunan) berdampak pada tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan yang besar itu pasti karena faktor penduduk yang makin banyak,” jelasnya.

Sejumlah tekanan itu di antaranya, peningkatan volume sampah, penurunan kualitas maupun jumlah air, serta ancaman bencana. Luthfi menerangkan, Pemerintah Daerah mesti mengarus-utamakan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD-nya agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dengan dampak lingkungan.

“Perlu ada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup untuk menyeimbangkan. Supaya diketahui wilayah mana yang daya dukung lingkungannya sesuai dengan rencana pembangunan.
Tugas kita memberikan saran-saran kalau program itu masih kurang bisa diperkaya lagi,” tukasnya.

Penjabat Bupati Tangerang, Komarudin menerangkan, penyempurnaan RPJMD akan terus dilakukan hingga nanti di-perda-kan.

Komarudin menambahkan, pengentasan sejumlah isu lingkungan juga memerlukan kerjasama lintassektor. Pemerintah, katanya, tidak bsia bekerja sendiri tanpa dukungan pihak swasta serta masyarakat.

“Selain dari sisi lingkungan, saya juga berharap keterpaduan antarsektor juga perlu, swasta dan masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (FI)

Continue Reading

Trending