Connect with us

Nasional

Kebijakan Lalin Tol Jakarta – Cikampek Sudah Melalui Kajian Matang

Published

on

Skema Kebijakan Lalin Tol Jakarta-Cikampek

Jakarta, MO – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemberlakukan kebijakan lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek telah melalui kajian matang. Kementerian Perhubungan pun telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait guna mengimplementasikan kebijakan tersebut termasuk diantaranya pelaku usaha transporter dan asosiasi di bidang transportasi.

“Setiap kebijakan transportasi yang dikeluarkan memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas. Kementerian Perhubungan pun telah melakukan uji coba sejak tahun 2017 lalu sebelum efektif berlaku 12 Maret 2018 mendatang,” ungkap Menhub Budi di Jakarta, Kamis (8/3).

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menerbitkan kebijakan lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek guna mengurai kemacetan. Kebijakan tersebut juga menjadi cara Pemerintah mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi umum.
Paket kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 ini mengatur tiga hal. Pertama, pengaturan jam operasional angkutan barang pada pukul 06.00 – 09.00 untuk golongan III, IV, V di dua arah yaitu ruas di ruas Cawang – Karawang Barat. Pembatasan ini dikecualikan bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG). Kedua, Pengaturan kendaraan pribadi melalui skema ganjil genap pada akses gerbang tol prioritas Bekasi Timur dan Bekasi Barat arah Jakarta. Dan ketiga, prioritas lajur khusus angkutan umum (LKAU) Bekasi Timur arah Jakarta dan Bus Transjabodetabek Premium.

Seluruh kebijakan tersebut berlaku pada hari Senin – Jumat, kecuali hari libur nasional setiap pukul 06.00-09.00 WIB. Terkait dengan lajur bus berlaku dari Bekasi ke Jakarta. Sedangkan untuk yang ganjil genap hanya berlaku di pintu tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat saja.

“Kebijakan lalu lintas ini adalah hasil survei kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek, khususnya lintasan Cikunir hingga Bekasi Barat. Di ruas tol tersebut volume kendaraan sangat padat sebagai dampak pengerjaan fisik infrastruktur tol berupa jalan layang Tol Jakarta-Cikampek, Light Rapid Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bergulir secara bersamaan pada 2017,” paparnya.

Ia menerangkan, kondisi yang terjadi saat ini di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek adalah tidak sebandingnya antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Perhubungan, kata dia, tingkat V (volume)/C (capacity) Ratio di ruas Tol Jakarta – Cikampek mencapai 0,96 yang berakibat kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan 32,3 kilometer per jam sehingga waktu tempuh mencapai 116 menit.

“Jika V/C Ratio mencapai angka 1 – 1,2 sudah dapat dipastikan kendaraan tidak bisa bergerak. Untuk mencegah hal itu terjadi, sebelum terlambat maka kebijakan lalu lintas ini dilakukan. Apabila skenario ini diterapkan, maka V/C Ratio di ruas Tol Jakarta – Cikampek akan turun di angka 0,89. Dengan demikian kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 48,45 kilometer per jam dengan perkiraan waktu tempuh 83 menit,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan, untuk memuluskan kebijakan tersebut Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah persiapan antara lain penyiapan rambu petunjuk ganjil genap di akses tol prioritas (Bekasi Timur dan Bekasi Barat arah Jakarta. Selain itu, juga dilakukan relokasi barrier di ramp on Bekasi Timur dan Bekasi Barat untuk manuver U-Turn kendaraan pribadi yang terkena kebijakan ganjil genap.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, masyarakat pengguna kendaraan pribadi yang terimbas kebijakan tersebut diberikan alternatif untuk masuk pintu tol selain Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Selain itu, masyarakat juga dapat beralih menggunakan Bus Transjabodetabek Peremium yang tersedia di Mega City Bekasi Barat dan Grand Dhika Bekasi Timur. Khusus yang beralih menggunakan Bus Transjabodetabek, tambah Bambang, disediakan parkir mobil dengan tarif flat Rp10.000 per hari.
“Pemerintah berharap masyarakat beralih ke Transjabodetabek daripada dalam kondisi macet akan lebih banyak pengeluaran,” (ril/fer)

Nasional

1.081 PNS Pemprov DKI Terlambat Masuk Kerja

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta telat masuk kerja pada hari pertama usai cuti bersama Lebaran 2018. Mereka pun terancam kena sanksi.

Kepala BKD DKI Syamsuddin Lologau merilis data PNS yang terlambat di hari pertama masuk kerja usai libur panjang sebanyak 1.081 orang.

“Kita lihat, pukul 07.30 WIB tadi masih banyak terlambat,” kata Syamsuddin.

Dia menjelaskan, keterlambatan pegawai tersebut akan berimbas terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD). Tunjangan bakal dipotong sesuai lamanya waktu keterlambatan.

Lebih parah lagi, lanjut dia, bila mereka tidak masuk atau bolos. Maka jelas sanksi pemotongan total TKD dilakukan. **Baca juga: Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

“Jadi kalau tidak masuk, itu sudah jelas sanksi TKD satu bulan dipotong. Tapi kalau hanya terlambat berarti ada pemotongan sesuai dengan per menit keterlambatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menghapus tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang nekat membolos di hari pertama kerja usai cuti bersama Lebaran. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 409 Tahun 2016. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tjahjo Tetap Yakin Pengangkatan Iriawan Sesuai UU

Published

on

By

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat membawa persoalan pengangkatan Iriawan ke DPR dengan mengajukan hak angket, Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Syarat bergulirnya hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Rencana tiga fraksi DPR menggulirkan hak angket soal penetapan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, tak bikin Mendagri Tjahjo Kumolo gentar.

Tjahjo mengaku sudah siap pasang badan menghadapi DPR. Kata dia, keputusannya mengangkat Iriawan sudah sesuai aturan dan tidak melanggar undang-undang.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan, yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tjahjo, kemarin.

Menteri asal PDIP ini menegaskan, pengangkatan Iriawan sudah dibahas dengan pihak Istana terkait landasan aturan hukum. Pihak Setneg, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden. **Baca juga: DPR Puji Kecekatan TNI AL, Gagalkan Penyelundupan 14 Ribu Miras Malaysia

Sebelumnya, Hak angket ini digagas Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKS. Waketum Demokrat Syarief Hasan optimis, usulan hak angket ini akan berhasil.

“Saya kira tak akan sulit,” kata Syarif, Rabu (20/6) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan ada 15 anggota Fraksi Demokrat yang sudah mendaftar. **Baca juga: 563 Ribu Kendaraan Keluar dari Jakarta Melalui GT Cikarang Utama Sejak H-8

“Ini akan bertambah lagi saat libur Lebaran usai 25 Juni,” kata Erma. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

Published

on

By

metaonline.id
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (istimewa)

METAONLINE,- Banyak cara guna menjamin kenyamanan penumpang moda transportasi darat, kinni pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera menerapkan pembelian tiket bus sistem online.

“Kami akan pastikan dalam tiga bulan ini tiket (bus) sudah online semua,” kata Budi di Jakarta Timur, Selasa (19/6).

Ia mengungkapkan, sistem online pembelian tiket bus sudah diterapkan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. **Baca juga: Asyik.. Kini Membuat SIM Baru Bisa Secara Online

“Saya sudah satu tahun ini memberikan kesempatan (pembelian tiket online) dengan contoh di Pulogebang, tapi memang belum terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menurut Budi, penjualan tiket secara online ini sangat penting, karena berguna untuk mengontrol harga dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang.

“Di hari biasa tarifnya Rp350 ribu. Kalau di hari Lebaran ini bisa Rp 520 ribu. Jadi naiknya 50 persen. Itu karena sistem ticketing yang belum online,” katanya.

“Tarifnya tidak merata, jadi masih ada keraguan di kalangan masyarakat karena sistem pembayaran tiket yang tidak online,” lanjut Budi.

Dengan penerapan sistem online pembelian tiket masyarakat bisa merasa lebih aman karena sudah tahu dirinya sedang berhubungan dengan pihak perusahaan bus mana. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending