Jangan ada yang ‘Baper’ Terkait Dugaan Korupsi Jiwasraya

0
137
Hendry Kurniawan

Hendry Kurniawan

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

Negeri Indonesia kembali di terpa isu . Kali ini tentang kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang dinilai merupakan skandal terbesar kedua setelah kasus BLBI di rezim sebelumnya. BUMN asuransi jiwa ini mengalami gagal bayar  sebesar 13 T dan meminta talangan negara 30 T lebih untuk menyehatkan diri (VIVA news, 29/12/2019).

Anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin mengatakan masalah yang terjadi di Jiwasraya bukan merupakan kesalahan direksi baru. Melainkan, masalah defisit keuangan perseroan yang menjadi kesalahan direksi lama yang dinilai sudah merupakan perampokan terstruktur.

Namun sebenarnya ada beragam pendapat tentang latar belakang kebangkrutannya. Said Didu pengamat BUMN menganggap ada ‘perampokan keuntungan’ terutama menjelang tahun politik. Ini sejalan adagium ‘BUMN sama dengan sapi perah partai dan rezim penguasa’.

Sedangkan  Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengungkapkan perusahaan sebelum dia masuk ke Jiwasraya memang sudah dalam kondisi tidak baik. Ia menambahkan latarbelakang lain yakni BUMN nya sudah lama tidak sehat. Dipilih cara sangat berisiko (unprudent) untuk mengatasinya.

Yaitu  dengan menjual ‘ JS Saving Plan’ asuransi- investasi (bancassurance) berbunga sangat tinggi ke masyarakat dan Jiwasraya menanam modalnya di bursa saham, bahkan dengan membeli saham gorengan (saham perusahaan yg ‘digoreng’ seolah sangat menguntungkan).

Tindakan ini berujung terjadi skema Ponzi yakni premi yg dibayar pelanggan asuransi dipakai membayar keuntungan atau bunga tinggi para nasabah bancassurance. Pada gilirannya, gagal bayar polis asuransi. Akar Masalah, BUMN Sapi Perah Keuangan Persoalan ini bertambah buruk mengingat BUMN seringkali menjadi tumpuan sponsorship untuk beragam proyek individu di lingkaran kekuasaan. Contoh Jiwasraya mensponsori kedatangan klub bola dunia Manchester City.

Sebenarnya asset rakyat dan modal Negara yang dikelola BUMN mengalami beragam persoalan tidak hanya terjadi pada Jiwasraya. Karena daulat gurita Kapitalisme sangat mencengkeram.Mulai dari skema pengelolaan BUMN model korporasi, keterlibatan lingkar kekuasaan utk memanfaatkan BUMN bagi  kepentingan kursi dan partai hingga cara-cara mencari untung yang sarat riba dan maisir (gambling) yang  berujung krisis atau kebangkrutan.

Sebagai jalan keluarnya, Negara memberi talangan. Ini adalah perampokan besar-besaran terhadap negara secara legal, yang menikmati hasil segelintir Kaum Kapitalis, pemilik bank, elit BUMN dan kursi penguasa. Ini semestinya menyadarkan buruknya Kapitalisme.Tidak ada sedikitpun kebaikan dan maslahat bagi rakyat.

Sistem yang hanya dipertahankan oleh mereka yang rakus kursi kekuasaan  yang  didapat dari  persekongkolan dengan kelompok Kapitalis.Solusi Islam, Sejahtera Hakiki Terwujud

Dalam Islam, bentuk pengembangan harta berupa asuransi itu saja sudah batil. Sebab ia adalah kerjasama dalam bidang jamin menjamin.  Dan yang dijamin adalah masa depan. Persis sama dengan praktik undian atau Maisir.

Yang setiap orang belum bisa memastikan. Sebab,  Allahlah Sang Penjamin hakiki. Maka jelas negara akan menghentikan praktiknya sebab ia bertentangan dengan akidah Islam. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada keharaman maka akan dihukumi haram. Namun Kapitalisme dengan akidah dasarnya pemisahan agama dari kehidupan menjadikan yang Haq bercampur dengan yang batil.

Kapitalis tak segan menjadikan sebagai komoditi, padahal mudharat atau kerugiannya sangat besar.Dengan konsep gotong royong dan wajib bayar premi, Asuransi berjalan dalam konteks ” melindungi ” masa depan.  Namun kembali yang menanggung kerugian adalah rakyat. Negara justru hadir memberi talangan.

Pengurusan urusan rakyat tidak seharusnya dijalankan dengan cara judi atau jamin menjamin ala kapitalisme. Faktanya inilah yang seringkali menimbulkan krisis di dunia dan kesulitan perekonomian.

Sebab muamalah hanya terjadi di dunia saham yang itu tidak real. Umat akhirnya berjalan pada urusan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kesejahteraannya. Islam mewajibkan seorang Khalifah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin setiap individu yang lemah untuk diurus oleh negara meningkatkan kesejahteraan, dan sebagainya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here