Connect with us

Nasional

Hati-Hati Kenaikan BBM Bisa Picu Inflasi

Published

on

Ilustrasi kenaikan harga BBM. (ISTIMEWA)

JAKARTA,MO – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta Pertamina mengumumkan kenaikan harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) melalui media, jangan hanya melalui website Pertamina. Hal ini untuk menjamin hak konsumen agar tidak terkesan Pertamina sebagai perusahaan pelat merah semena-mena menaikkan harga.

“Meski dalam Perpres 191/2014 kenaikan bahan bakar non subsidi atau JBU sesuai harga pasar, tetap saja Pertamina harus menginformasikan secara luas kepada masyarakat karena itu menyangkut hak konsumen sehingga ada transparansi apa dasarnya,” kata Jazuli belum lama ini.

Setiap kenaikan harga terutama BBM jelas memberatkan masyarakat dan bisa berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan potensi inflasi yang tinggi. Untuk itu, jangan sampai ada kebijakan Pertamina semena-mena atau diam-diam menaikkan harga. Beri penjelasan dan pemahaman yang transparan kepada konsumen.

Pemerintah juga harus waspada dan cermat mengantisipasi kenaikan BBM sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia saat ini. Jangan sampai kenaikan memukul kondisi masyarakat terutama masyarakat miskin.

“Apa antisipasi Pemerintah, itu yang akan kita tuntut di DPR. Jangan pula hal ini dianggap remeh dan sederhana,” tegas Jazuli

“Apalagi ternyata ini adalah kenaikan ketiga kalinya selama 2018 untuk jenis pertamax, pertamax turbo, dan pertamina dex. Wajar saja jika masyarakat konsumen kaget dan protes. Makanya saya usul setiap kenaikan umumkan melalui media publik agar jelas dan transparan. Jangan setelah ramai baru dijelaskan melalui media,” kata Jazuli.

Seperti diketahui, Pertamina secara resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar non subsidi naik, Sabtu (24/2/2018). Pertamax naik dari Rp 8.800 menjadi Rp 9.100, Pertamax Turbo naik Rp 10.800 menjadi Rp 11.300, Dexlite naik Rp 7.650 menjadi Rp 8.250, dan Pertamina Dex naik darfi 10.800 menjadi Rp 11.550. Ini berdasarkan data dari website resmi Pertamina.

Ini adalah kenaikan ketiga kalinya selama tahun 2018 ini.  Pada 13 Januari, harga Pertamax Rp 8.600 naik Rp 200 menjadi Rp 8.800, Pertamax Turbo dari Rp 10.550 menjadi Rp 10.800, dan Pertamina Dex dari Rp 10.350 menjadi Rp 10.800. Sepekan kemudian, 20 Januari giliran Pertalite naik dari Rp 7.700 menjadi Rp 7.800 dan Dexlite dari Rp 7.450 menjadi Rp 7.650.

ADI DARMA

Nasional

1.081 PNS Pemprov DKI Terlambat Masuk Kerja

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta telat masuk kerja pada hari pertama usai cuti bersama Lebaran 2018. Mereka pun terancam kena sanksi.

Kepala BKD DKI Syamsuddin Lologau merilis data PNS yang terlambat di hari pertama masuk kerja usai libur panjang sebanyak 1.081 orang.

“Kita lihat, pukul 07.30 WIB tadi masih banyak terlambat,” kata Syamsuddin.

Dia menjelaskan, keterlambatan pegawai tersebut akan berimbas terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD). Tunjangan bakal dipotong sesuai lamanya waktu keterlambatan.

Lebih parah lagi, lanjut dia, bila mereka tidak masuk atau bolos. Maka jelas sanksi pemotongan total TKD dilakukan. **Baca juga: Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

“Jadi kalau tidak masuk, itu sudah jelas sanksi TKD satu bulan dipotong. Tapi kalau hanya terlambat berarti ada pemotongan sesuai dengan per menit keterlambatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menghapus tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang nekat membolos di hari pertama kerja usai cuti bersama Lebaran. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 409 Tahun 2016. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tjahjo Tetap Yakin Pengangkatan Iriawan Sesuai UU

Published

on

By

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat membawa persoalan pengangkatan Iriawan ke DPR dengan mengajukan hak angket, Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Syarat bergulirnya hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Rencana tiga fraksi DPR menggulirkan hak angket soal penetapan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, tak bikin Mendagri Tjahjo Kumolo gentar.

Tjahjo mengaku sudah siap pasang badan menghadapi DPR. Kata dia, keputusannya mengangkat Iriawan sudah sesuai aturan dan tidak melanggar undang-undang.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan, yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tjahjo, kemarin.

Menteri asal PDIP ini menegaskan, pengangkatan Iriawan sudah dibahas dengan pihak Istana terkait landasan aturan hukum. Pihak Setneg, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden. **Baca juga: DPR Puji Kecekatan TNI AL, Gagalkan Penyelundupan 14 Ribu Miras Malaysia

Sebelumnya, Hak angket ini digagas Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKS. Waketum Demokrat Syarief Hasan optimis, usulan hak angket ini akan berhasil.

“Saya kira tak akan sulit,” kata Syarif, Rabu (20/6) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan ada 15 anggota Fraksi Demokrat yang sudah mendaftar. **Baca juga: 563 Ribu Kendaraan Keluar dari Jakarta Melalui GT Cikarang Utama Sejak H-8

“Ini akan bertambah lagi saat libur Lebaran usai 25 Juni,” kata Erma. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

Published

on

By

metaonline.id
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (istimewa)

METAONLINE,- Banyak cara guna menjamin kenyamanan penumpang moda transportasi darat, kinni pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera menerapkan pembelian tiket bus sistem online.

“Kami akan pastikan dalam tiga bulan ini tiket (bus) sudah online semua,” kata Budi di Jakarta Timur, Selasa (19/6).

Ia mengungkapkan, sistem online pembelian tiket bus sudah diterapkan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. **Baca juga: Asyik.. Kini Membuat SIM Baru Bisa Secara Online

“Saya sudah satu tahun ini memberikan kesempatan (pembelian tiket online) dengan contoh di Pulogebang, tapi memang belum terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menurut Budi, penjualan tiket secara online ini sangat penting, karena berguna untuk mengontrol harga dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang.

“Di hari biasa tarifnya Rp350 ribu. Kalau di hari Lebaran ini bisa Rp 520 ribu. Jadi naiknya 50 persen. Itu karena sistem ticketing yang belum online,” katanya.

“Tarifnya tidak merata, jadi masih ada keraguan di kalangan masyarakat karena sistem pembayaran tiket yang tidak online,” lanjut Budi.

Dengan penerapan sistem online pembelian tiket masyarakat bisa merasa lebih aman karena sudah tahu dirinya sedang berhubungan dengan pihak perusahaan bus mana. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending