Connect with us

Kota Tangerang

Hadiri Rakor, Sachrudin Sampaikan Progres Proyek Strategis Nasional

Published

on

Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin saat memaparkan progres Proyek Strategi Nasional Kota Tangerang di Pendopo Gubernur Lama, Selasa (6/11/2018). (ist)
SERANG, MO – Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Dadi Budaeri menghadiri Rapat Koordinasi Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Provinsi Banten di Pendopo Lama Gubernur Banten, Serang, Selasa (6/11/2018).
Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim itu, Sachrudin menyampaikan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah berjalan di wilayah Kota Tangerang.
“Pembangunan jalan tol ruas Cengkareng – Batuceper – Kunciran sudah mencapai 50%, sesuai dengan jadwal semula yang dimulai pada tahun 2016 dan rampung tahun 2020,” ucap Sachrudin.
Wakil juga menyampaikan hambatan yang dihadapi pemkot Tangerang terhadap sejumlah proyek nasional yang berlangsung di kota Tangerang.
“Relokasi Puskesmas pembantu di Cipete dan Puskesmas Benda akan segera dilakukan setelah tersedianya lahan agar pelayanan juga tidak terganggu,”
“Mohon pemprov bisa membantu agar bisa berjalan sesuai rencana,” sambungnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Wakil Wali Kota, Gubernur meminta agar setiap daerah dapat menginventarisasi hal – hal yang menjadi kendala dalam pengerjaan proyek strategis nasional yang berjalan di masing – masing daerah.
“Laporkan progresnya sudah sampai mana, hambatan apa yang dihadapi. Hari ini saya  akan laporkan ke Presiden sebagai bahan capaian yang sudah direalisasikan,” tegas Wahidin.
“Mumpung instansi terkait PSN mulai dari Pusat hingga Daerah hadir pada rapat hari ini, kita bisa sama-sama mengetahui solusi dari hambatan yang ditemui dengan lebih cepat,” tambahnya.
Sebagai informasi, selain pembangunan jalan tol Kunciran – Bandara proyek strategis nasional yang berjalan di wilayah kota Tangerang diantaranya perluasan wilayah Bandara Soekarno Hatta, jalur kereta bandara serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang hingga kini belum berjalan. (fi)

Kota Tangerang

Arief: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Harus Tepat Sasaran

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat sambutan. (Uad)

TANGERANG,MO – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah membuka acara – Untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Workshop Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tangerang Tahun 2019, yang bertempat di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, ia berharap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera. “Kita harapkan program ini benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dan transparansi,” ujar Arief.

Berdasarkan data Kemensos RI terdapat 49.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai 65 milyar rupiah lebih yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang. Arief pun menginstruksikan Dinsos Kota Tangerang untuk mendata kembali KPM yang benar-benar berhak menerima BPNT.

“Nanti akan kita data ulang sambil berjalan benar gak datanya. Supaya masyarakat bisa sama-sama mengevaluasi bahwa bantuan ini berhak untuk mereka yang membutuhkan,” tegas Arief didepan 325 peserta workshop.

“Jangan sampai yang harusnya menerima malah gak dapat, dan yang tidak berhak malah dapat,” imbuhnya lagi.

Arief pun mendorong kerjasama dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan aparatur wilayah agar masyarakat mendapatkan haknya.

“Jangan ada yang motong-motong. Ini buat masyarakat, sehingga terbangun keadilan sosial,” tukasnya. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Jumlah PMKS di Kota Tangerang Alami Penurunan

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan laporan kinerja 2015-2018, Rabu (13/3). (ist)

TANGERANG,MO – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi persoalan disetiap daerah, termasuk Kota Tangerang. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan berbagai program yang digencarkan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief Wismansyah menyampaikan, menurut data dilapangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan sebanyak 2,93 persen.

“Artinya apa yang kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM ditingkat RT, RW, hingga Kelurahan berhasil,” papar Arief saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Empat Raperda Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit.

“Pencapaian ini pada akhirnya merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, artinya seluruh program yang kita berikan tertuju untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang dia.

Arief juga mengungkap, dari segi birokrasi Pemkot berhasil meraih WTP dan AKIP. Kemudian lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan mencapai 72,87 poin. Kesehatan mencapai 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perijinan online.

Dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang telah melakukan pengendalian banjir dengan membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir telah teratasi.

“Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, sampai pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat,” pungkas Arief. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Bandel, Perusahaan di Tangerang Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS

Published

on

Sosialisasi BPJS kepada para pelaku usaha. (uad)

TANGERANG,MO – Wakil Walikota Sachrudin mengimbau para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Pasalnya, masih terdapat perusahaan yang tidak daftarkan karyawannya dan menunggak iuran BPJS.

“Saya harapkan perusahaan yang ada di Kota Tangerang ikuti aturan main dalam mensejahterakan karyawannya melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tutur Sachrudin.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dimana BPJS ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan 4 program yaitu, Jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun (JP).

Sementara itu, Mokh. Rakhmansyah, Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pengusaha mau mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami mengundang kepala kantor BPJS wilayah Cikokol, Cimone dan Batuceper untuk mensosialisasikan berbagai manfaat jika bergabung kedalam BPJS. Sekaligus meminta data perusahaan mana saja yang masih tidak mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Dia menegaskan, jika masih ada perusahaan yang membandel akan dilanjutkan data tersebut pada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Banten khususnya bidang pengawasan untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut keterangan dari kepala kantor BPJS wilayah Batuceper Ferry Yuniawan, berbagai kasus yang ditemukan masih terbilang cukup banyak terutama di lini usaha kecil dan menengah.

“Ada yang punya karyawan 50 orang, ternyata yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga yang masih menunggak,” ucqpnya menjelaskan beberapa kasus.

“Negara hadir melalui program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending