Connect with us

Serang

Guru Honorer Minta Legalitas, Bupati Serang Janji Perjuangkan

Published

on

Forum honorer Serang menemui Bupati Ratu Tatu Chasanah, Senin (4/5). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Perwakilan forum katergori 2 (K2), forum operator sekolah dan staf  Desa mengunjungi kantor Bupati Serang untuk melakukan audiensi. Saat audiensi, Bupati Serang Ratu Tatu Chasnah memimpin secara langsung diskusi tersebut.

Tatu menjelaskan, Forum K2 meminta kebijakan kepadanya untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penugasan yang dikeluarkan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk mengajar.

Sedangkan, forum operator yang tidak masuk dalam K2 memiliki peran penting dalam pendidikan akan diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

“Kita perjuangkan, karena mereka sangat berperan di Sekolah. Tanpa ada operator data, kita pernah tidak dapat bantuan
karena datanya yang kurang,” tuturnya saat ditemui setelah audiensi di Pendopo Kabupaten Serang (4/6).

Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata K2 dan operator sekolah agar bisa terbantu honornya melalui  dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jumlah K2 kurang lebih 964 orang dan operator yang belum masuk K2 nanti kita buat kebijakan agar mereka mendapat pengakuan dari Pemkab agar bisa dibantu keuangannya melalui dana BOS,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Asep Nugraha mengatakan, legalitas penerima honor ingin diterima secara administratif melalui surat penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan. Sebelumnya, penugasan dibuat oleh Kepala Sekolah.

“Saat ini, kita fokuskan kepada honorer K2 setelah selesai baru dikeluarkan untuk seluruh guru honorer,” kata Asep.

Dia melanjutkan, pembagian surat tugas kepada guru honorer akan dibagikan secara rasio jumlah rombongan belajar dan guru yang diperlukan.

“Jika ada 6  rombongan belajar dan  ada 4 PNS  maka kita hanya perlu 2 guru honorer. Maka, 2 orang honorer itu yang kita berikan surat tugas  jika lebih dari itu kita tidak berikan,” sambungnya.

Asep menargetkan, setelah haru raya Idul Fitri bisa mengeluarkan SK tersebut kepada K2. Sehingga, bisa melanjutkan untuk  mendata ulang honore diluar K2.

“Hasil kajian dengan bagian hukum SK ini bisa langsung dari Dinas sehingga proses bisa lebih cepat untuk diturunkan kepada K2,” ujarnya.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Andika Minta Masyarakat Gotong Royong Atasi Pengangguran

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat menghadiri pertemuan PUWNTEN di Imperial Golf, Curug, Tangerang, Minggu (18/11/2018).

TANGERANG, MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyinggung persoalan pengangguran di Banten saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Perkumpulan Warga Banten atau PUWNTEN dan Forum Komunikasi Putera Banten – Krakatau Steel Grup (FKPB – KSG) di Hotel Imperial Karawaci Tangerang, Minggu (18/11/2018).

Di hadapan para tokoh Banten dan petinggi perusahaan BUMN PT Krakatau Steel tersebut, Andika meminta semua pihak bergotong royong mengatasi persoalan pengangguran di Banten.

Dalam kesempatan tersebut Andika juga mengklarifikasi terkiat dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa Provinsi Banten memiliki angka pengangguran tertinggi secara nsional pada tahun 2018.

“Atas perintah Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) Saya langsung minta klarifikasi ke BPS Banten saat pemberitaan terkait itu muncul,” kata Andika.

Dituturkan Andika, berdasarkan hasil klarifikasi pihaknya kepada BPS Banten, disebutkan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten yang disebutkan sebagai tertinggi nasional itu disebabkan oleh tidak ikut didatanya jumlah angkatan kerja di Banten yang bekerja di sektor informal.

“Berapa banyak warga kita yang berpenghasilan dan bekerja sebagai supir ojek online dan juga PKL itu tidak dimasukkan ke dalam survey BPS?,” kata Andika.

Pemprov Banten sendiri, kata Andika, saat ini tengah melakukan reorientasi terhadap sekolah-sekolah kejuruan menengah agar sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya.

“Misal itu ada SMK di dekat daerah industri di Cikande (Kabupaten Serang) misalnya itu kok malah SMK perikanan. Nah, yang seperti itu sedang kita tata,” ujarnya mencontohkan.

Lebih jauh Andika jua mengungkapkan, pihaknya kini tengah menggodok kebijakan agar industri-industri di Banten melakukan secara pro aktif penciptaan sumber daya manusia yang dibutuhkannya dengan ikut membantu pemerintah terhadap keberadaan balai-balai latihan kerja.

“Misal, PT Indah Kiat (di Kabupaten Serang) itu nanti didorong untuk punya BLK sendiri,” imbuhnya.

Masih terkait hal tersebut, Direktur SDM PT KS Rahmad Hidayat mengatakan, dalam 10 tahun terakhir PT KS telah melakukan segala upaya untuk mengakomodasi tenaga kerja lokal. Disebutkan bahwa saat ini sudah hampir 80 persen pekerja di PT KS di berbagai level adalah putra daerah Banten.

“Terus terang saat rekrutmen secara online itu kan sulit dicegah orang luar untuk ikut mendaftar, tapi sistem kami buat agar prioritas tenaga kerja lokal yang dapat kami serap,” kata Rahmad.

 Lebih jauh, kata Rahmad, pihaknya bahkan memfasilitasi dalam artian menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan warga lokal untuk mendaftar di PT KS. Dia menyebutkan, pihaknya bahkan sampai dengan menyediakan unit komputer sebanyak 10 unit di kantornya yang diperuntukkan bagi warga Cilegon dan sekitarnya yang memiliki kendala ketika harus mendaftar secara online saat perekrutan.

“Ini jujur saja semangatnya karena memang kami mendapat amanah agar keberadaan BUMN di Banten bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi warga Banten,” kata Rahmad.

Untuk diketahui dalam pertemuan tersebut turut hadir sesepuh PUWNTEN Tb Farich Nahril, dan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. (fi)

Continue Reading

Serang

Sah, 185 Anggota Peradi Resmi Jadi Advokad

Published

on

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat memberikan keterangan Pers usai pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten, Serang, Rabu (14/11/2108).

SERANG, MO – Sebanyak 185 orang calon advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten. Mereka yang disumpah telah memenuhi persyaratan yang diminta Pengadilan Tinggi Banten.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sri Sutatik mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Peradi Pusat mengenai seluruh advokat yang diambil sumpahnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi advokat yang akan diambil sumpahnya, sambung Sri, minimal harus melakukan magang selama dua tahun.

“Masa magang dihitung setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi atau universitas. Dibuktikan dengan legalisir ijazah dan stempel asli,” ucapnya ketika ditemui, Rabu (14/11/2018).

Sri mengatakan, dari 185 orang calon advokat, 40 orang di antaranya tidak dapat diambil sumpahnya karena alasan kelengkapan administrasi.

“Kita harus mencocokkan KTP dengan surat yang diajukan. Jangan sampai nanti berurusan dengan pihak kepolisian. Karena kalau yang tidak sesuai sampai lolos Kepala Pengadilan Tingginya yang kena,” imbuhnya.

“Bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan terpaksa tidak dapat mengambil surat berita acara pengambilan sumpahnya. Kami tidak dapat mentorerir itu,” tegasnya.

Sekadar diketahui dalam satu tahun terakhir Peradi Banten telah melakukan pengambilan sumpah bagi anggota advokat yang tergabung dalam Pengadilan Tinggi Banten.

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat mengapresiasikegiatan tersebut.

“Selamat bagi yang sudah diambil sumpahnya. Mudah – mudahan mereka yang sudah disumpah dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi,” ucapnya. (agr)

Continue Reading

Serang

Gubernur WH : Kesehatan Jadi Program Prioritas Utama dalam Pembangunan Banten

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim memberikan piagam penghargaan Puskesmas Berprestasi tingkat Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (8/11/2018).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadikan kesehatan prioritas utama program Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenganh (RPJMD). Hal itu terungkap dalam acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (8/11/2018).

Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, salah satu ejawantah prioritas itu adalah kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten. Beberapa di antaranya yakni jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.

WH sapaan akrab Wahidin Halim melanjutkan, persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus bagi seluruh pihak. Tidak hanya mengenai kesenjangan wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus.

Dia menyebut, seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Oleh karenanya, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Pada tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini yang dinilai WH jumlahnya belum memadai. Pemprov, sambungnya, telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.

“Begitu juga jalan-jalan yang menuju RS atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh Gubernur yang disambut tawa peserta yang hadir dalam acara tersebut.

Terakhir, Gubernur meminta agar sarana prasarana kesehatan di kabupaten/kota dapat terus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Terkait program kesehatan gratis, katanya, Pemprov tengah menunggu data validasi dari kabupaten/kota terkait jumlah masyarakat yang belum ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3.000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.

“Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama teutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Provinsi Banten, M. Yusuf mengungkapkan, pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.

Selain itu, perlu dilaporkan pula bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS-PK, menilai keberhasilan PIS-PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS-PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan merencanakan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat.

“Pertemuan koordinasi pelaksanaan PIS-PK pada hari ini, dengan jumlah peserta sebanyak 260 orang terdiri dari dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala puskesmas dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” tutur Yusuf. (fi)

Continue Reading

Trending