Connect with us

Serang

Gubernur WH : Kesehatan Jadi Program Prioritas Utama dalam Pembangunan Banten

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim memberikan piagam penghargaan Puskesmas Berprestasi tingkat Provinsi Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (8/11/2018).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadikan kesehatan prioritas utama program Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenganh (RPJMD). Hal itu terungkap dalam acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (8/11/2018).

Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, salah satu ejawantah prioritas itu adalah kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten. Beberapa di antaranya yakni jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.

WH sapaan akrab Wahidin Halim melanjutkan, persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus bagi seluruh pihak. Tidak hanya mengenai kesenjangan wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus.

Dia menyebut, seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Oleh karenanya, target RPJMD 2017-2022 ditargetkan akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Pada tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun depan. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini yang dinilai WH jumlahnya belum memadai. Pemprov, sambungnya, telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.

“Begitu juga jalan-jalan yang menuju RS atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga, kalau katanya banyak hantunya, hantunya udah saya tertibin,” seloroh Gubernur yang disambut tawa peserta yang hadir dalam acara tersebut.

Terakhir, Gubernur meminta agar sarana prasarana kesehatan di kabupaten/kota dapat terus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Terkait program kesehatan gratis, katanya, Pemprov tengah menunggu data validasi dari kabupaten/kota terkait jumlah masyarakat yang belum ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3.000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.

“Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama teutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes Provinsi Banten, M. Yusuf mengungkapkan, pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.

Selain itu, perlu dilaporkan pula bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS-PK, menilai keberhasilan PIS-PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS-PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan merencanakan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat.

“Pertemuan koordinasi pelaksanaan PIS-PK pada hari ini, dengan jumlah peserta sebanyak 260 orang terdiri dari dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala puskesmas dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” tutur Yusuf. (fi)

Serang

Penataan Banten Lama Harus Selesai Tahun 2020

Published

on

Gubernur WH saat sambutan acara Doa dan Dzikir di Kawasan Banten Lama, Kamis (14/3). (Ist)

SERANG,MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan penataan Banten Lama. Demikian ditegaskan Gubernur saat acara Doa dan Dzikir di Plaza Masjid Agung Banten Lama, Kamis (14/3) malam.

“Tahun 2020, Kawasan Banten Lama harus sudah selesai. Sudah lengkap,” kata Gubernur WH, sapaan akrabnya.

Menurut dia, Kawasan Banten Lama merupakan ikon Provinsi Banten yang sudah mendunia. Banyak orang berbondong-bondong dari berbagai penjuru tanah air Indonesia bahkan dunia berkunjung ke Banten Lama.

“Ada dari Madura, Riau, bahkan Malaysia,” katanya.

Mantan Walikota Tangerang 2 periode ini bercita-cita Banten Lama menjadi pusat peradaban, pusat kebudayaan dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan agama, baik di Provinsi Banten maupun di nusantara.

Gubernur menjelaskan, selama ini ada dua fungsi yang diemban Kawasan Banten Lama, yaitu sebagai tempat ziarah dan tempat rekreasi.

“Selain itu, saya akan menjadikan Banten Lama sebagai kawasan kajian agama, kajian kitab Syech Nawawi Al-Bantani, pusat pengembangan tahfid, dan pusat kebudayaan Islam,” katanya.

Karena itu, tambahnya, pada tahun 2020 Kawasan Banten Lama sudah dilengkapi dengan pusat-pusat kajian Islam, pusat-pusat pengembangan tahfid, dan pusat kebudayaan Islam.

“Kita syiarkan Islam mulai dari Banten Lama,” ajaknya kepada ribuan masyarakat yang memadati Plaza Masjid Agung Banten Lama.

Gubernur memerintahkan segera menyelesaikan sarana dan prasarana penunjang di Kawasan Banten Lama. Sebagai tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, Banten Lama harus memberikan kenyamanan kepada pengunjungnya.

“Segera bangun fasilitas-fasilitas seperti tempat wudhu, tempat istirahat, tempat selfi, tempat oleh-oleh dan lain-lain. Kita harus menyajikan pelayanan sebagai tuan rumah,” katanya.

Gubernur juga memerintahkan kepala OPD untuk segera mengkonsepkan perannya masing-masing di Banten Lama. Sementara kepada masyarakat sekitar Gubernur mengajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan para tamu. (uad)

Continue Reading

Serang

Menkeu dan Menteri PUPR Berkunjung ke Banten

Published

on

Gubernur WH mendampingi kunjungan 2 menteri era Jokowi ke Banten, Jumat (15/3). (ist)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkunjung ke Desa Sindangsari, Pabuaran Kab.Serang. Kunjungan kedua menteri era Jokowi ini dalam rangka memantau pemanfaatan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Jum’at (15/3).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengunjungi rumah warga yang memanfaatkan pembiayaan UMi. Menteri Keuangan tersebut juga membeli sejumlah produk buatan masyarakat, antara lain kue bolu, sate pindang hingga pernak-pernik. “Bu ini saya borong kuenya,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, dirinya bersama Basuki dan Wahidin mengecek Pamsimas (Proyek Air Bersih Masyarakat). Proyek ini digunakan bersama oleh masyarakat dan dibiayai oleh APBN. “Ini dari APBN ya pak (Basuki),” tanya Sri Mulyani. “Iya Bu,” timpal Basuki.

Setelah mengecek Pamsimas, dirinya bersama Basuki dan Gubernur Wahidin menyambangi warga yang berjualan jamu, salah satunya Sri Sulastri (40), dia berjualan jamu dengan permodalan dari lembaga penyalur koperasi binaan KSPPS Abdi Kertas Raharja.

Sulastri mengaku sudah selama 7 bulan menjadi anggota koperasi tersebut. Dirinya telah melakukan pinjaman di koperasi tersebut sebesar Rp 2 juta untuk modal berjualan jamu.

“Saya baru 7 bulan (gabung di koperasi). Pinjam Rp 2 juta untuk modal dan jualannya keliling,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, baik Sri Mulyani, Menteri Basuki hingga Gubernur Wahidin mencicipi jamu ibu Sulastri. “Saya mau cobain ya,” pinta dia.

Usai mencicipi jamu, ketiganya juga langsung menuju perkebunan milik warga setempat. Di kebun itu dia bersama Basuki menanam kangkung hingga pokcoy. (uad)

Continue Reading

Banten Raya

121 Perusahaan di Banten Peroleh Penghargaan Zero Accident

Published

on

Wagub Andika Hazrumy menyerahkan penghargaan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan kerja. (uad)

SERANG,MO – Sebanyak 121 perusahaan di Banten meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai perusahaan yang mampu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan zero accident atau nihil kecelakaan kerja.

Selain itu, pemprov juga memberikan penghargaan kepada 180 perusahaan dengan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) terbaik tingkat Provinsi Banten tahun 2019. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (28/2) lalu.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam arahannya memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah menerima penghargaan. Diharapkan, kedepan jumlahnya semakin banyak.

“Pemprov Banten berkomitmen kepada seluruh stakeholder dan perusahaan-perusahaan yang ada di banten dapat memaksimalkan penerapan K3. Penghargaan ini menurut saya adalah yang diidam-idamkan oleh perusahaan skala daerah dan nasional. Ini adalah bentuk apresiasi nyata dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut,” ucap Wagub.

Menurut Wagub, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi perusahaan yang menerima penghargaan untuk dapat mempertahankan prestasinya menjadi lebih baik. Sedangkan bagi perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan dapat lebih meningkatkan peran sertanya dibidang K3 demi terciptanya produktifitas kerja.

“Kepada seluruh perusahaan yang Allhamdulillah telah berhasil menerapkan K3 khusunya, ini memberikan kontribusi nyata bagi provinsi banten untuk memaksimalkan kondisi pertumbuhan dan penguaatan ekonomi daerah,” kata Wagub.

“Kondisi ini perlu kita pertahankan bersama. Bagaimanapun juga sistem penilaian ini sangat ketat. Dan 121 perusahaan ini memang layak mendapatkan penghargaan zero accidentdari Pemprov Banten,” lanjut Wagub Andika.

Putra sulung mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah ini juga mengajak para pengusaha untuk mulai peduli dalam menerapkan sistem K3 dalam perusahaan masing-masing. Karena dengan menciptakan rasa aman dan nyaman pada pekerjaan seorang pekerja akan mampu bekerja lebih efektif dan produktif.

“Bagi yang belum menerapkan K3 saya mendorong untuk dapat meningkatkan sistem zero accident, agar penerapan ini bisa merata keseluruh perusahan di provinsi banten dan ini akan menimbulkan kekuatan perekonomian itu sendiri baik bagi daerah dan juga masyarakat di provinsi banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakerttans) Banten Al Hamidi, saat menyampaikan laporan mengatakan, bahwa penghargaan zero accident dan P2K3 merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya.

“Penerimaan penghargaan zero accident tahun 2018-2019 sebanyak 121 perusahaan, sedangkan yang mendapatkan penghargaan P2K3 sebanyak 180 perusahaan, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu, ” katanya.

Dijelaskan  Al Hamidi, pemberian penghargaan tersebut sebelumnya telah dilakukan audit oleh tim pengawas. Diharapkan penghargaan ini dapat memotivasi perusahaan perusahaan lainnya dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas,” katanya.

“Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja perlu jadi perhatian kita bersama, baik itu pemerintah daerah, perusahaan, organisasi pekerja serta pemangku kepentingan lainnya terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya pencapaian nihil kecelakaan kerja,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending