Connect with us

Banten Raya

Gubernur Pertanyakan Alasan Penurunan Kelas 21 RS di Banten

Published

on

PANDEGLANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merekomendasikan penurunan tipe atau kelas 21 rumah (RS) di Banten. Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan program yang dijalankan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan pria yang akrab disapa WH usai membuka kegiatan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XXI. Kegiatan digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Menusia Daerah (BPSDM) Banten, Selasa (23/7/2019).

“Itu yang kita protes. Kalau kita melihat kebijakan ini kontraproduktif, ketika pemerintah daerah sedang mengembangkan, meningkatkan kualitas rumah sakit pelayanan. Ini menjadi ironi,” ujar Gubernur saat diwawancarai awak media.

Dia juga memertanyakan alasan Kemenkes merekomendasikan penurunan tipe 21 RS di Banten. Padahal Pemprov Banten secara aktif melakukan peningkatan kapasitas RS. Dia mencontohkan pelayanan di RSUD Banten yang terus tingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas.

“Kita melakukan peningkatan di bidang kesehatan, apa alasannya (merekomendasikan penurunan tipe). Ketika untuk (tipe) B sudah kita penuhi dengan mengangkat dokter spesialis dan fasilitas enam poli yang kita penuhi,” katanya.

Gubernur mensinyalir, penurunan kelas RS berkaitan dengan pelayanan asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, penurunan kelas tersebut terkesan dilakukan secara tiba-tiba.

“Rumah sakit kita bangun, kita tingkatkan tapi tiba-tiba kenapa diturunkan, degradasi peringkatnya. Apa ada kaitan dengan pelayanan BPJS? Ini kita lagi coba pertanyaan,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan, akan menyampaikan keberatanya secara resmi ke pemerintah pusat. Kini dia sedang berkoordinasi dengan jajarannya. Dalam penyampaian keberatan, pemprov juga akan membawa sejumlah data pendukung khususnya untuk RSUD Banten. Data itu untuk menunjukan jika rekomendasi turun kelas merupakan hal yang tidak tepat.

“Saya tugaskan sekda melakukan koordinasi, membuat proposal rumah sakit provinsi. Fasilitas sudah punya, dokter spesialis sudah punya,” tuturnya.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Banten Drajat Ahmad Putra memastikan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan untuk bahan klarifikasi terkait rekomendasi turun tipe. Dalam proses klarifikasinya, RSUD Banten akan kembali menginput data sesuai format dari Kemenkes secara online terkait SDM dan sarana prasarana. Semua yang diinput akan dilengkapi dengan data pendukung sebagai pembuktian.

“Ini (rekomendasi turun tipe) baru konfirmasi, masih ada waktu untuk klarifikasi. Waktu yang diberikan itu 28 hari sejak 15 Juli,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan, penurunan tipe RS akan akan berdampak pada banyak hal termasuk pelayanan. Pihaknya jelas tak ingin itu terjadi karena untuk mendapat tipe B, sebelumnya RSUD Banten telah melalui sejumlah verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan tim dari Kemenkes.

“(Dampaknya) perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja), revisi RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) karena tidak bisa jadi RS tipe B pendidikan dan rujukan regional dan penurunan tarif. Kemudian ada perubahan mekanisme rujukan, izin operasional, ada jenis pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan di kelas C. Lalu tujukan ke RS kelas B menjadi harus ke Tangerang,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkes merekomedasikan agar 21 RS di Banten untuk turun kelas atau tipe. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan review layanan BPJS yang berdampak pada penyesuaian tipe RS. rekomendasi tersebut tertuang dalam surat nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, walikota, bupati tertanggal 15 Juli.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah RS yang direkomendasikan turun tipe kompak menyatakan keberatannya dalam sebuah pertemuan di RS Siloam Hospital Lippo Village, Senin (22/7). Mereka meyakini tipe yang telah dimilikinya sudah memenuhi standar kelas pelayanan dan dapat dibuktikan dengan data pendukung. (bono)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banten Raya

Pospeda VI Banten Resmi Dibuka

Published

on

SERANG, MO – Gubernur Banten H. Wahidin Halim membuka Pekan Olahraga Pesantren Daerah (Pospeda) VI Tingkat Provinsi Banten di Halaman Masjid Raya Al-Bantani, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Albantani, Curug , Kota Serang, Senin (14/10/2019).

Turut hadir Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten A Bazzari Syam, tokoh masyarakat dan para tamu undangan.

“Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam membangun pondok pesantren. Pada 2016, Provinsi Banten juara umum Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren tingkat Nasional (Pospenas) VII dengan perolehan medali 19 emas dan 9 perak.”

“Pembinaan menggali potensi para santri di berbagai bidang, antara lain bidang seni dan olahraga. Sekaligus sebagai wahana silaturahim dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air, yang menguatkan daya saing dan identitas,” ujar Gubernur Wahidin Halim (WH).

Semoga kegiatan tersebut, kata WH, menjadi silaturahmi dan bagaimana pun Banten menjadi ujung tombak penegakan agama agar dapat dicontoh oleh daera lain.

“Pesantren sudah jadi tanggungjawab pemerintah untuk membiayai. Tahun depan lebih baik, sebagai bentuk perhatian dan kontribusi pemerintah,” pungkas Gubernur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kata Gubernur, telah menyantuni dengan dana hibah kepada 1.332 pondok pesantren dan guru ngaji.

Sementara itu, Ketua Panitia Tetap Kerja Daerah Provinsi Banten Irvan Santoso melaporkan ada 18 medali emas yang diperebutkan dalam ajang ini.

Sedangkan Ketua Presidium Provinsi Banten Ikhwan Hadiyin menyebutkan pada 2002 pondok pesantren di Banten berjumlahnya 3.200. Pada 2019 pondok pesantren meningkat menjadi  4.140.

“Berarti kurang lebih sekitar sembilan atau tujuh tahun, pondok pesantren yang berkembang sebanyak 950,” ungkap Ikhwan.

Sebagai informasi, Pospeda VI Tingkat Provinsi Banten 2019 diselenggarakan mulai tanggal 14 – 16 Oktober 2019 mendatang. Diikuti oleh 1.101 peserta dari 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Yakni: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Ada 12 cabang olahraga yang dikompetisikan dalam Pospeda VI Tingkat Provinsi Banten 2019. Lima  cabang olahraga di antaranya atletik dan pancak silat. Tujuh cabang perlombaan di bidang seni, di antaranya kaligrafi Islami dan pidato bahasa Arab.(bono)

Continue Reading

Serang

Antusiasme Negeri Diatas Awan, Gubernur minta Masyarakat Bersabar

Published

on

SERANG, MO – Melihat tingginya antusiasme pengunjung wisata ke Negeri Di Atas Awan (NDA) Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak,  Gubernur Banten H. Wahidin Halim telah menginstruksikan jajarannya agar menyegarakan pembangunan fasilitas umum, parkir, area foto, dan berbagai fasilitas pengamanan di lokasi tersebut. Hal ini untuk menunjang aktifitas wisata para pengunjung.

“Mohon agar masyarakat bersabar setelah pembagunan infrastruktur selesai dilaksanakan,” ujar Gubernur Banten di Kota Serang, Senin (23/9/2019).

Atas kondisi tersebut, Gubernur  melakukan langkah antisipasi  di antaranya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar ada imbauan kepada pengunjung di lokasi tersebut masih dalam tahap pembangunan infrastruktur baik jalan maupun sarana penunjang lainnya.

Gubernur langsung menggelar rapat dengan dinas terkait percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut termasuk pembangunan masjid.  Apalagi jalan melalui Citorek hingga ke arah Banten Selatan menuju Bayah yang ditergetkan akan selesai pada 2020 mendatang. Di sana akan terlihat hamparan pantai Sawarna dari puncak bukit yang akan menambah daya tarik destinasi NDA.

Bagi yang akan berkunjung ke sana, kata Gubernur, memang harus mengetahui informasi secara jelas dan perlu memahami secara rinci. Jika Negeri Di Atas Awan merupakan area yang baru terbuka dengan berbagai fasilitas wisata yang masih minim dan hanya dikelola secara lokal oleh warga setempat. Ini perlu benar-benar prepare segala perbekalan sebelum berangkat menuju NDA.

“Apalagi jika membawa balita, terutama bagi yang ingin melihat sunrise pada pagi hari dan harus menginap di tenda-tenda yang disediakan warga karena belum ada penginapan atau cottage,” ungkap Gubernur Wahidin Halim (WH).

Lantaran kekuatan media sosial yang terus menampilkan wisata Negeri Di Atas Awan (NDA), Citorek,  menyebabkan antusiasme masyarakat untuk berkunjung dan melihat langsung destinasi wisata baru di Banten itu semakin hari semakin bertambah. Kendati hingga saat ini Gubernur Banten Wahidin Halim tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sejumlah fasilitas pendukung. Namun melebihi animo masyarakat untuk berbondong-bondong merasakan langsung suasana wisata alam NDA yang tidak semua daerah di Indonesia memilikinya.

“Saya bersyukur sekaligus bangga bahwa destinasi wisata baru ini banyak diminati masyarakat. Akan tetapi, masyarakat ada baiknya mendapatkan informasi akurat bahwa tempat itu masih baru dan belum dilengkapi banyak fasilitas, baru sebatas dikelola warga setempat. Sehingga, jika ingin ke sana harus mempersiapkan perbekalan dengan baik,”jelas Gubernur.(bono)

Continue Reading

Serang

Wagub Percayakan Karang Taruna Bantu Masalah Kesejahteraan Sosial

Published

on

SERANG, MO – Dalam upaya pemberdayaan pemuda dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mempercayakan Karang Taruna Banten bisa menjadi role model atau sebagai percontohan.

Andika mengatakan, hal tersebut sudah menjadi keharusan, mengingat Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk untuk tujuaan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

“Jadi sudah tidak zamannya lagi, Karang Taruna kedengeran hanya setahun sekali pas tujuh belasan. Misal ya seperti itu,” kata Andika seusai membuka acara Seleksi Karang Taruna Desa dan Kelurahan percontohan tingkat Provinsi Banten tahun 2019, di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Selasa (6/8/2019).

Andika juga menyebutkan, sejumlah persoalan atau masalah kesejahteraan sosial yang kini tengah fokus di lakukan Pemprov Banten. Diantaranya, menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, Pemprov Banten sangat menunggu solusi apa yang bisa ditawarkan Karang Taruna untuk bisa dikerjakan bersama terkait hal tersebut.

“Jadi seleksi kali ini juga bagian dari Karang Taruna mengupayakan terciptanya role model di tingkat Desa dan Kelurahan. Bahkan juga untuk mencari wakil Banten di seleksi tingkat nasional,” papar Andika yang juga Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Banten itu.

Menurut Andika, Karang Taruna Banten sendiri sebetulnya sudah melakukan fungsi tersebut. Hal itu terbukti dengan terpilihnya Karang Taruna Kelurahan Gunung Sugih, Kota Cilegon, sebagai Karang Taruna Teladan tingkat Nasional pada tahun 2017 lalu.

“Yang perlu dilakukan saat ini adalah menduplikasi Karang Taruna – Karang Taruna percontohan, agar semakin banyak. Sehingga semakin banyak, dan semakin besar dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Andika juga mencontohkan, fungsi Karang Taruna dalam menjadi role model adalah solusi masalah kesejahteraan sosial tersebut. Apalagi saat ini Karang Taruna dapat terjun menggeluti persoalan penanganan sampah dan dapat menurunkan dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Bahkan memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Contoh lainnya, masih dikata Andika, Karang Taruna saat ini bisa terlibat aktif dalam pengembangan-pengembangan destinasi pariwisata di wilayahnya. “Sekarang kan sedang booming industri pariwisata, Karang Taruna bisa terjun di situ. Itu sangat efektif untuk mengatasi persoalan pengangguran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Karang Taruna Desa maupun Kelurahan Teladan tingkat Provinsi Banten tahun 2019, Maksis Sakhabi menambahkan, seleksi kali ini diikuti sekitar 1550 Karang Taruna Desa dan Kelurahan yang ada di Banten.

“Hasil penyisihan awal menghasilkan 43 Karang Taruna Desa serta Kelurahan, lalu menjadi 28 Karang Taruna yang saat ini akan mengikuti tahap akhir,” tandasnya. (bono)

Continue Reading

Trending