Connect with us

Serang

Gubernur : Penanganan Banjir di Banten Sesuai Protap

Published

on

SERANG, MO – “Penangan banjir bandang maupun banjir di beberapa wilayah Banten sesuai dengan protap (prosedur tetap, red),” jelas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

“Pertama kita respon dengan evakuasi, kita bawa ke pengungsian. Beberapa lokasi di Lebak seperti Lebak Gedong yang jalurnya terkena longsor baru pada Kamis kita berhasil menembus dengan excavator. Lalu ada juga yang berada di seberang sungai, sudah mulai dievakuasi oleh tim Brimob melalui perahu karet, terutama yang jembatannya terputus,” papar Gubernur WH.

Dikatakan, akibat banjir ada 11 jembatan yang terputus. Jembatan provinsi satu buah, jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan ada tiga buah, dan tujuh jembatan gantung yang menghubungkan antara satu kampung dengan kampung yang lain.

Dalam proses penanganan dampak banjir, lanjut Gubernur WH, ada juga masyarakat yang menolak dievakuasi karena memang sebenarnya mereka hanya terputus komunikasinya.

“Yang kedua melalui posko-posko penanganan banjir semua tim bergerak mulai provinsi, kota dan kabupaten. Kita juga menyediakan kebutuhan selama mereka di pengungsian. Hampir semuanya mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.

“Yang ketiga adalah aspek persoalan paska banjir. Ada 700 kepala keluarga di Kabupaten Lebak yang mereka terkena dampak rumahnya hanyut. Begitu juga rumah-rumah di tempat lain yang rusak,” tambah Gubernur WH.

Dijelaskan, untuk jembatan provinsi yang putus akan dibangun jembatan sementara. Sementara untuk pembanguna kembali jembatan gantung yang terputus  sedang dibahas secara intensif bersama sama dengan bupati dan walikota.

Masih menurut Gubernur WH, korban jiwa di Kabupaten Lebak hingga saat ini masih perlu dikonfirmasi antara 2 atau 3 jiwa, perlu konfirmasi. Rumah yang rusak mencapai 700.  Jumlah pengungsi sebanyak  2000 jiwa tersebar di 82 posko pengungsian. Sementara di wilayah Tangerang Raya ada sekitar 3000 jiwa yang tersebar di 57 posko pengungsian dan tidak ada  laporan korban jiwa.

“Sampai sekarang mereka masih tinggal di pengungsian. Walaupun banjir telah surut, namun mereka membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumahnya,” jelasnya.

Gubernur WH juga menegaskan, bantuan sudah terdistribusi dengan baik.

“Di Banten partisipasi masyarakat cukup baik dan banyak. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bahu membahu dan memamg sudah kita anggarkan untuk kebutuhan logistik itu,” ungkapnya.

“Dalam waktu 14 hari paska penetapan tanggap darurat kita berusaha memutuskan, merumuskan penangnan paska banjir. Banyak masyarakat yang kehilangan rumah serta jembatan putus. Ini persoalan selama 14 hari  yang sesuai aturan harus segera kita ambil langkah-langkah mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi banjir yang melanda beberapa wilayah Provinsi Banten berdampak pada 181 desa pada 43 kecamatam di 5 kabupaten/kota. Data terbaru, di beberapa wilayah Kabupetan Lebak telah didirikan 7 posko pengungsianya g menampung 4.365 pengungsi.(BS)

Serang

Pertahankan 6.326 Honorer, Gubernur: Mereka Sudah Lama Bantu Kita, Kalau Perlu Kita Usulkan Jadi PNS

Published

on

SERANG, MO – Gubernur Banten Wahidin Halim bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. Menyusul dengan adanya rencana penghapusan pegawai selain PNS dan P3K di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, Gubernur justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,”tegas Gubernur kepada wartawan pada Kamis (23/1/2020).

Sebagai Gubernur, lanjut Gubernur, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut. Bahkan ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,”paparnya.

Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan. Terlepas dari rencana pemberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,”ujarnya.

Gubernur menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer, sebanyak 6.326 orang bekerja dilingkungan Pemprov dan sisanya bekerja sebagai Guru di SMK dan SMA.(BS)

Continue Reading

Serang

Pemprov dan DPRD Banten Bahas Raperda Penyertaan Modal BUMD Agrobisnis

Published

on

SERANG, MO – “Ada orientasi menjanjikan dalam sebuah agro menjadi bagian dari metode misi pembangunan Provinsi Banten,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar saat Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Agribisnis Banten Mandiri bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten (Pendopo Lama Gubernur Banten) Jl. Brigjen Syam’un Kota Serang (Kamis,23/01/2020).

Ditambahkan, pembentukan BUMD Agribisnis Banten Mandiri merupakan suatu niatan bersama mengisi pembangunan di Provinsi Banten. Sejalan dengan dasar pembentukan Provinsi Banten, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten.

“Kita berterima kasih sekali kepada Pansus dan DPRD. Secara keseluruhan bahwa perhatian kita terhadap kerangka kerja  dalam membangun BUMD ini secara koprehensif menjadi perhatian bersama,” ungkap Sekda Al Muktabar.

Dijelaskan, pemerintah daerah bisa tampil langsung sebagai pelaku ekonomi. Alatnya adalah BUMD.

“Yang perlu kita terapkan sekarang adalah niat dan komitmen kita bersama antara Pemprov Banten dengan DPRD Provinsi Banten selaku pengawas,” ujarnya.

Dikatakan, dirinya ditugaskan oleh Gubernur Banten untuk memimpin langsung terhadap beberapa agenda BUMD Agribisnis  agar on the track. Tim panitia seleksi, direksi, dan komisaris telah siap memberikan pemaparan di hadapan Pansus maupun Komisi III DPRD Provinsi Banten.

“Saya optimistis, BUMD Agribisnis berjalan seperti apa yang diharapkan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, juga dihadirkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Bambang Juanda sebagai salah satu narasumber Peluang usaha BUMD Agribisnis serta upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, BUMD harus memiliki modal untuk kelanjutan eksistensi BUMD. Selanjutnya tersedianya SDM yang profesional dalam mengelola BUMD serta memiliki kapasitas untuk mampu melakukan ekspansi usaha sebagai sumber pendapatan. Fisik lahan atau hal-hal yang berwujud yang digunakan BUMD dalam melaksanakan dan memudahkan usaha. Juga informasi produsen, konsumen, dan mitra.(UAD)

Continue Reading

Serang

Soal Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg, Gubernur : Kasihan Rakyat!

Published

on

SERANG, MO – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku prihatin terhadap jika pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) bener terjadi. Menurutnya, kenaikan harga gas elpiji tabung melon nantinya akan memberatkan masyarakat miskin dan para pelaku usaha mikro kecil dan menangan (UMKM) terlebih yang baru merintis usaha. Padahal, kenaikan harga gas tabung melon sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat jauh sebelum ada rencana pencabutan subsidi.

“Sesungguhnya sudah naik melalui agen-agen. Yang tadinya Rp 16 ribu standar harga, tapi ketika sampai ke rumah kan harganya ada yang jadi Rp 20 ribu bahkan lebih. Prakteknya sudah naik, jadi apalagi sekarang kalau dicabut subsidinya, ya akan semakin naik lagi harganya. Kasihan nanti rakyat,”tutur Gubernur kepada wartawan usai membuka acara Sosialisasi Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang.

Gubernur menjelaskan, tabung gas melon menjadi kebutuhan pokok tidak hanya bagi masyarakat miskin tapi juga pelaku usaha kecil rumahan yang masih minim modal. Artinya, ujar Gubernur, apabila harga tabung gas melon kembali naik, maka modal yang diperlukan harus lebih besar dari sebelumnya sehingga keuntungan semakin kecil.

“Usaha-usaha rumahan ini kan cukup banyak, mereka ingin menciptakan kemandirian ekonomi keluarga dengan tidak bergantung pada penghasilan suami atau memang tidak ada anggota keluarganya yang bekerja di industri. Harusnya kan pemerintah memberi dukungan, bukan memberatkan,”jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut Gubernur, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang akan merugikan rakyat khususnya masyarakat dan para pedagang kecil.

“Memang kasihan rakyat terutama para pedagang kecil, masyarakat kecil, mereka akan  jadikan itu beban. Semoga ada solusi terbaik,”pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menghentikan subsidi pada harga elpiji 3 kg mulai semester II tahun ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan memulai program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. Dengan pola secara tertutup, penyaluran gas elpiji 3 kg diharapkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.(BS)

Continue Reading

Trending