Connect with us

Serang

Gubernur Minta BPJS Pastikan Data Peserta Aktif di Banten

Published

on

Gubernur Wahidin Halim rapat dengan BPJS Divisi Regional XIII. (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta BPJS Divisi Regional XIII yang menaungi Banten, Kalimantan Barat dan Lampung untuk dapat memastikan data jumlah peserta BPJS di Banten yang berstatus aktif. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tepat sasaran.

“Program yang ingin saya wujudkan ini kan seluruh warga Banten harus dibebaskan dari biaya kesehatan karena itu menjadi pelayanan dasar. Saya membidik seluruh warga Banten,” katanya, Kamis (31/5).

Ditegaskan WH, kalau ada sekitar 2 juta orang menurut bpjs yang belum dicover, Pemprov bisa mengcover. Karena buktinya, di lapangan masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dicover, ini malah sengaja diabaikan misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya.

“Nah data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi,” tutur Gubernur.

Ia menjelaskan, hal tersebut penting dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah nantinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Dengan skema mengganti klaim yang dikeluarkan BPJS untuk masyarakat di luar peserta BPJS, Gubernur menyatakan hal tersebut akan meringankan beban BPJS karena pemerintah juga akan mendorong agar masyarakat tersebut menjadi peserta BPJS.

“Karena yang saya temukan di lapangan, dari data orang tidak mampu yang dijamin oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, fakta di lapangan sebenarnya mereka mampu. Jadi banyak yang ngeluh, kenapa yang mampu dibantu, tapi yang nggak mampu malah nggak dibantu. Jadi, saya inginnya bukan miskin atau nggak miskin, tapi yang memang butuh bantuan pemerintah ya dibantu. Karena pemerintah itu hadir untuk seluruh masyarakat,” tegasnya.

Terkait dengan kewenangan masing-masing kabupaten/kota, Gubernur juga mengingatkan agar data yang diperoleh tidak tumpang tindih dengan yang sudah dijamin pemerintah kabupaten/kota.

“Harusnya yang menanggung beban ini memang kabupaten dan kota, akan tetapi juga harus diperhatikan kemampuan fiskal dari kabupaten/kota agar pelayanan yang lainnya juga tidak terbengkalai,” bebernya.

Jika memungkinkan untuk dilakukan melalui bantuan keuangan, Gubernur tidak bisa memastikan pada pelaksanaannya bisa tepat sasaran sehingga bisa bermasalah hukum.

“Sebenarnya kan tidak ada masyarakat provinsi atau kabupaten/kota, semuanya sama masyarakat Indonesia. Di Pemprov kan Jamsosratu sudah ada, kartu sehat sudah, sekarang kan bagaimana bersinergi antara BPJS dengan Pemprov. Bisa nggak orang yang belum dapat kartu BPJS jadi tanggung jawab Pemprov. Standarnya bisa pakai standar BPJS atau kolaborasi dengan Pemprov. Yang penting intinya masyarakat saya terjamin biaya kesehatannya,” tegasnya.

Kepala Divisi Regional XIII (Banten, Kalimantan Barat dan Lampung) BPJS Kesehatan Fahrurozi menyepakati untuk melakukan verifikasi dan validasi data lebih spesifik mengenai kepesertaan BPJS baik yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN maupun APBD maupun non PBI. Mengenai program yang disampaikan Gubernur, pihaknya berjanji akan mempelajari kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan.

“Saya memahami bahwa yang verifikasi dan validasi masyarakat miskin itu Dinsos, namun harus dipastikan agar tidak ada yang ketinggalan. Kalau saya melihat, tren saat ini mulai bagus, kalau bisa diintegrasikan dengan berbagai pola, semoga bisa lebih mudah,” paparnya

Fahrurozi menyampaikan, BPJS sebagai badan penyelenggara tidak bisa keluar dari regulasi yang ada, dan jenis kepesertaan BPJS hanya dibagi dua yakni PBI dan non PBI. Untuk yang non PBI ditindaklanjuti melalui badan usaha yang pegawainya tidak didaftarkan atau datanya tidak sesuai, dan ada juga peserta yang mandiri. Namun, pola yang dikelola bpjs dalam sisi jaminannya atau melalui premi.

“Memang saat ini belum ada pola lain, misal ada rencana daerah membayarkan hanya ketika sakit saja, dirawat saja, itu belum ada. Kalau dulu Askes memang ada, tapi dengan regulasi yang ada sekarang harus dengan jaminan. Kalau pola ini diterapkan, jangan sampai ada double akun atau double pembiayaan, selain dibiayi BPJS, juga dibayarkan Pemda, dibiayai lagi ketika pasien dirawat inap. Kalau semacam itu, saya belum tahu dan harus saya pelajari dulu,” tuturnya.

ADI DARMA

Banten Raya

Gubernur Banten Copot Spanduk Salah Cetak Bertuliskan Asean Games 2018

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Satpol PP Kota Serang mencopot spanduk salah cetak bertuliskan Asean Games di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Kamis (9/8/2018).

SERANG, MO – Spanduk salah cetak soal Asian Games 2018 di Kota Serang dicopot Gubernur Banten, Wahidin Halim, Kamis (9/8/2018). Aksi mencopot spanduk tersebut dilakukan Wahidin saat meninjau lokasi yang bakal dilintasi kirab obor Asian Games 2018.

Aksi tegas dilakukan Gubernur Banten, Wahidin Halim, kemarin. Gubernur yang akrab disapa WH ini mencopot spanduk promosi Asian Games berukuran besar di pintu masuk kawasan Stadion Maulana Yusuf, Jalan Ahmad Yani, Kota Serang. Ejaan yang mestinya Asian ditulis Asean pada spanduk berukuran jumbo tersebut.

Melihat spanduk salah tulis tersebut, spontan Gubernur Banten dibantu Satpol PP bergegas mencopotnya. Saat itu, WHtengah berkeliling sambil meninjau lokasi-lokasi yang akan dijadikan pawai obor Asian Games 2018.

Rencananya, Kamis (9/9/2018) ini, Banten akan dilewati oleh kirab obor Asian Games, mulai dari Kota Cilegon, sampai ke Kota Serang. Pawai tersebut rencananya bakal disambut langsung Gubernur Banten Wahidin Halim. Obor tersebut akan tinggal selama sehari di Banten. Usai itu, kirab obor Asian Games akan dilanjutkan menuju Kota Purwakarta, Jawa Barat.

UIS ADI

Continue Reading

Serang

Lepas Pemandu Haji, Wagub Andika Titip Jamaah Asal Banten

Published

on

Wagub Banten Andika Hazrumy diajak foto usai melepas petugas haji, Kamis (12/7). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy melepas 200 Petugas Haji terkait dengan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1439 H/2018 M di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Kamis, (12/7/2018).

200 petugas haji tersebut terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Andika meminta para petugas haji agar senantiasa dapat bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketekunan dan ikhlas dalam melayani para jemaah. Serta dapat meningatkan profesionalisme petugas, agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para jemaah haji, khusunya jamaah haji asal banten.

“Tugas petugas haji merupakan tugas yang berat tapi mulia. Oleh karenanya persiapkan segala sesuatunya dengan baik, baik berupa ilmu pengetahuan yang terkait dengan manasik haji, fisik, kesehatan, maupun perbekalan yang sekiranya dibutuhkan disana,” pesan Wagub.

Wagub juga menitipkan doa kepada petugas dan jemaah haji yang akan berangkat menjalankan ibadah haji tahun 2018, agar dapat mengemban amanah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

Dia berharap kepada para petugas juga dapat menyampaikan kepada seluruh jemaah haji untuk dapat mendoakan Gubernur Banten Wahidin Halim dan dirinya agar diberikan kekuatan serta kesehatan untuk dapat mengemban amanah dan bertanggung jawab.

“Sehingga visi pembangunan Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhakul karimah sebagaimana tertuang dalam visi Gubernur dan Wakil Gubenur Banten dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat Banten,” ucapnya.

Senada diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten, A Bazari Syam mengingatkan tiga hal penting yang harus diketahui petugas haji dalam menjalankan tugas, yaitu memegang teguh prinsip serta meluruskan niat untuk dapat melayani para jemaah haji selama menjalankan ibadahan, lantaran pintu surga petugas haji adalah ketika menjalankan tugas melayani jemaah yang tengah beribadah haji. Kemudian menjaga kesehatan, agar pelayanan dapat maksimal.

“Yang terpenting adalah menuntun agar seluruh semaah haji mengikuti aturan yang ada, itu yang terpenting,” pungkasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Irvan Santoso menyebutkan, pada tahun 2018ini setidaknya sebanyak 9.545 orang jemaah haji termasuk petugas haji diberangkatkan ke dalam 2 gelombanng, dimana pada glombang pertama sebanyak 10 kloter kemudian pada gelombang kedua 15 keloter dengan jumlah total sebanyak 25 kloter.

ADI DARMA

Continue Reading

Serang

Gubernur WH Ajak HMI Duduk Bareng Bangun Banten

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim saat sambutan halal bihalal KAHMI, Rabu (4/7). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Banten menggelar halal bihalal guna menjalin silaturahmi antar alumni bertempat di Pendopo Gubernur Banten , KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (4/7/2018).

Turut hadir Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung, Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua Presidium KAHMI Siti Zuhro, Ketua Presidium Majelis Wilayah KAHMI Banten Udin Safarudin, Ketua MUI Banten A.M Romli dan Keluarga besar KAHMI Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halaim mengharapkan KAHMI dan HMI dapat memberikan kontribusi dan dukungan kepada Provinsi Banten untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya harapkan HMI dapat memberikan atau menyapaikan koreksi kepada Provinsi Banten dengan baik-baik, apabila ada sesuatu yang perlu di musyawarahkan bersama mari kita duduk bersama, jika diperlukan kita adakan pertemuan tiga  bulan sekali untuk bersilaturahmi,” ajak Gubernur WH.

Sebagai Gubernur, Wahidin menyapaikan bahwa misinya yang pertama adalah mereformasi birokrasi di Provinsi Banten, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

“Tugas sebagai Gubernur itu sangat berat,tantanganya luar biasa,” tegas Gubernur.

Ia melanjutkan, Provisi Banten setelah satu tahun saya menjabat sudah mendapatkan WTP dari BPK, selain itu Provinsi Banten juga sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).

“Bagaimana penganggaran, perencanaan menjadi satu. Hanya satu dari 33 Provinsi yaitu Banten yang melaksanakan Simral,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini Gubernur WH mengajak kepada seluruh alumni HMI dan kader HMI yang masih aktif untuk berperan aktif menyumbangkana tenaga dan pikirannya agar bersama-sama pemerintah untuk mewujudkan banten yang lebih baik dan sejahtera.

“Banyak anggota KAHMI yang menjadi pejabat dan pemborong. Saya harapkan jadi pejabat dan pemborong yang jujur, yang sama-sama memperjuangkan untuk kesejahtraan rakyat,” ujar Gubernur seraya menambahkan pada saat ini Provinsi Banten sedang konsen terhadap tiga  program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

ADI DARMA

Continue Reading

Trending