Connect with us

Serang

Gubernur Minta BPJS Pastikan Data Peserta Aktif di Banten

Published

on

Gubernur Wahidin Halim rapat dengan BPJS Divisi Regional XIII. (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta BPJS Divisi Regional XIII yang menaungi Banten, Kalimantan Barat dan Lampung untuk dapat memastikan data jumlah peserta BPJS di Banten yang berstatus aktif. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tepat sasaran.

“Program yang ingin saya wujudkan ini kan seluruh warga Banten harus dibebaskan dari biaya kesehatan karena itu menjadi pelayanan dasar. Saya membidik seluruh warga Banten,” katanya, Kamis (31/5).

Ditegaskan WH, kalau ada sekitar 2 juta orang menurut bpjs yang belum dicover, Pemprov bisa mengcover. Karena buktinya, di lapangan masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dicover, ini malah sengaja diabaikan misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya.

“Nah data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi,” tutur Gubernur.

Ia menjelaskan, hal tersebut penting dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah nantinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Dengan skema mengganti klaim yang dikeluarkan BPJS untuk masyarakat di luar peserta BPJS, Gubernur menyatakan hal tersebut akan meringankan beban BPJS karena pemerintah juga akan mendorong agar masyarakat tersebut menjadi peserta BPJS.

“Karena yang saya temukan di lapangan, dari data orang tidak mampu yang dijamin oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, fakta di lapangan sebenarnya mereka mampu. Jadi banyak yang ngeluh, kenapa yang mampu dibantu, tapi yang nggak mampu malah nggak dibantu. Jadi, saya inginnya bukan miskin atau nggak miskin, tapi yang memang butuh bantuan pemerintah ya dibantu. Karena pemerintah itu hadir untuk seluruh masyarakat,” tegasnya.

Terkait dengan kewenangan masing-masing kabupaten/kota, Gubernur juga mengingatkan agar data yang diperoleh tidak tumpang tindih dengan yang sudah dijamin pemerintah kabupaten/kota.

“Harusnya yang menanggung beban ini memang kabupaten dan kota, akan tetapi juga harus diperhatikan kemampuan fiskal dari kabupaten/kota agar pelayanan yang lainnya juga tidak terbengkalai,” bebernya.

Jika memungkinkan untuk dilakukan melalui bantuan keuangan, Gubernur tidak bisa memastikan pada pelaksanaannya bisa tepat sasaran sehingga bisa bermasalah hukum.

“Sebenarnya kan tidak ada masyarakat provinsi atau kabupaten/kota, semuanya sama masyarakat Indonesia. Di Pemprov kan Jamsosratu sudah ada, kartu sehat sudah, sekarang kan bagaimana bersinergi antara BPJS dengan Pemprov. Bisa nggak orang yang belum dapat kartu BPJS jadi tanggung jawab Pemprov. Standarnya bisa pakai standar BPJS atau kolaborasi dengan Pemprov. Yang penting intinya masyarakat saya terjamin biaya kesehatannya,” tegasnya.

Kepala Divisi Regional XIII (Banten, Kalimantan Barat dan Lampung) BPJS Kesehatan Fahrurozi menyepakati untuk melakukan verifikasi dan validasi data lebih spesifik mengenai kepesertaan BPJS baik yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN maupun APBD maupun non PBI. Mengenai program yang disampaikan Gubernur, pihaknya berjanji akan mempelajari kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan.

“Saya memahami bahwa yang verifikasi dan validasi masyarakat miskin itu Dinsos, namun harus dipastikan agar tidak ada yang ketinggalan. Kalau saya melihat, tren saat ini mulai bagus, kalau bisa diintegrasikan dengan berbagai pola, semoga bisa lebih mudah,” paparnya

Fahrurozi menyampaikan, BPJS sebagai badan penyelenggara tidak bisa keluar dari regulasi yang ada, dan jenis kepesertaan BPJS hanya dibagi dua yakni PBI dan non PBI. Untuk yang non PBI ditindaklanjuti melalui badan usaha yang pegawainya tidak didaftarkan atau datanya tidak sesuai, dan ada juga peserta yang mandiri. Namun, pola yang dikelola bpjs dalam sisi jaminannya atau melalui premi.

“Memang saat ini belum ada pola lain, misal ada rencana daerah membayarkan hanya ketika sakit saja, dirawat saja, itu belum ada. Kalau dulu Askes memang ada, tapi dengan regulasi yang ada sekarang harus dengan jaminan. Kalau pola ini diterapkan, jangan sampai ada double akun atau double pembiayaan, selain dibiayi BPJS, juga dibayarkan Pemda, dibiayai lagi ketika pasien dirawat inap. Kalau semacam itu, saya belum tahu dan harus saya pelajari dulu,” tuturnya.

ADI DARMA

Serang

Libur Lebaran, Tagana Banten Siap 24 Jam

Published

on

Tagana Banten Siap 24 Jam Hadapi Lebaran. (Ist)

SERANG,MO – Wakil Gubernur yang juga Ketua Tagana Banten, Andika Hazrumy menegaskan bahwa Tagana Banten selalu dalam kondisi siaga, termasuk dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang mungkin terjadi selama momen Lebaran Idul Fitri 2018 ini.

Disebutkan Andika, sebanyak 1.452 kader Tagana selalu dalam posisi siaga dalam situasi dan kondisi apa pun selama 24 jam.

“Kami selalu dalam posisi berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsolidasi  setiap waktunya mulai dari tingkatan terbawah,” kata Andika.

Menurut Andika, kegiatan yang baru saja dihadirinya itu juga dilakukan sebagai salah satu bentuk koordinasi dan konsolidasi dimaksud. Dia menyebut, dalam pertemuan yang dihadirinya itu dibahas soal evaluasi dan potensi bencana di Banten.

“Tadi dalam sambutannya, Pak Wakil Walikota (Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie) mengatakan di antaranya bahwa sudah ada tren penurunan bencana di Tangsel karena penanganan yang baik, utamanya bencana banjir,” kata Andika.

ADI DARMA

Continue Reading

Kota Tangsel

Andika Bertekad Tagana Banten Mandiri Tanpa Hibah

Published

on

Wagub Andika Hazrumy yang juga ketua Tagana bertekad ingin organisasi mandiri tanpa hibah. (ADI/METAONLINE)

TANGSEL,MO – Ketua Forum Komunikasi Tagana Provinsi Banten Andika Hazrumy menyatakan tekad organisasi yang dipimpinnya itu untuk mandiri dalam menjalankan roda dan fungsi organisasi, yakni tanpa bantuan dana hibah dari Pemprov Banten.

Pernyataan ini menyusul pernyataaan dia sebelumnya sebagai Ketua Karang Taruna (KT) Provinsi Banten, yang juga menyatakan Karang Taruna Banten akan dikelola secara mandiri tanpa dana hibah.

“Saya ingin menyebarkan virus kemandirian di kalangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Secara konkrit saya mulai dari beberapa organisasi yang kebetulan saya pimpin dulu,” kata Andika usai menghadiri acara Pembinaan Kompetensi Tagana Provinsi Banten 2018 di halaman kantor Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Sama dengan peryataan sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Karang Taruna Banten, kali ini Andika sebagai Ketua Forum Komunikasi Tagana Banten juga mengatakan, organisasi kemasyarakatan seperti yang dipimpinnya itu tetap bisa menjalankan roda dan fungsi organisasi meski tanpa bantuan dana dari pemerintah.

“Tagana, sama seperti juga Karang Taruna, saya akan dorong untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah, swasta, BUMN atau BUMD. Dengan adanya kreatifitas dan inovasi serta kemauan yang kuat, tidak mustahil justru organisasi bisa lebih berjalan lancar dibanding sebelumnya,” imbuhnya.

Terlebih, lanjut Andika, secara kebetulan dua organisasi yang dipimpinnya itu bersifat sebagai organisasi sosial yang keberadaannya dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi ya fokusnya justru kami sebagai organisasi sosial ya melakukan pembantuan-pembantuan sosial kepada masyarakat, alih-alih sibuk dengan meminta-minta bantuan kepada pemerintah,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Andika juga mengungkapkan komitmen serupa saat bertindak selaku Ketua Karang Taruna Banten pada acara buka puasa bersama dan santuanan bersama 1.000 anak yatim se-Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (6/6) lalu.

ADI DARMA

Continue Reading

Serang

Gubernur WH Ajak Pejabat dan ASN Banten Tunaikan Zakat di Baznas

Published

on

Gubernur WH ajak pejabat dan ASN Pemprov tunaikan zakat di Baznas. (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten mengelar Gebyar Zakat 1439 H/2018 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (6/6/2018). Mengusung tema ‘Keteladanan Pemimpin Dalam Berzakat’ Baznas Banten ini mengajak para kepala daerah, pejabat di lingkungan Provinsi Banten serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kesadaran membayar zakat.

Gebyar Zakat ini dihadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Ranta Soeharta, Kepala Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam, Kepala OPD dan para pejabat di lingkungan Pemprov  Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengajak seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat. Sebab hal ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bukan sekadar kerelaan.

“Zakat itu membersihkan jiwa kita, zakat juga untuk kebaikan. Ini harus digalangkan, oleh karena itu kepada Baznas agar tidak segan-segan menagih, kalau perlu dikawal sama polisi datengin rumah Sekda, rumah kepala OPD,” kata Gubernur WH.

“Sebagai muslim zakat itu kewajiban, tidak harus ditagih-tagih, tetapi kadang lupa. Untung ada baznas selalu diingatkan,” sambung Gubernur.

Gubernur juga meyakini jika penggalangan zakat, infak dan shodaqoh jika digali lebih dalam, dapat membantu memperlancar berbagai program pemerintah. Karena menurutnya, kehadiran negara bukan hanya sebagai pelayan, tapi ada fungsi sosial menyertainya.

“Oleh karena itu pada saat ini kita harusnya juga bisa berfikir dan merenung ulang  tentang sebuah tanggung jawab yang besar, bukan hanya kita mendapatkan pahala tapi kita juga bisa membebaskan delapan golongan termasuk yang miskin yang harus menjadi perhatian kita. Kekuatan yang sebetulnya bisa mengalahkan APBD provinsi jika dikelola dengan baik,” ucapnya.

Gubernur Wahidin mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan Baznas Banten dalam mengumpulkan, menyalurkan dan mengelola zakat dari masyarakat. Ia berharap Baznas Banten lebih mengoptimalkan program-program tersebut.

“Mudah-mudahan Baznas kedepan lebih maju lagi, pelayanannya lebih baik lagi. Dan kesadaran masyarakatnya yang kita harapkan lebih meningkat dalam menjalankan kewajiban membayar zakat,” kata Gubernur WH.

Ketua Baznas Banten KH Suparman Usman mengungkapkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dibanten setiap tahunnya terus meningkat, peningkatan tersebut terlihat dari besaran zakat yang diterima Baznas Banten dari masyarakat yang juga meningkat setiap tahunnya.

“Tiga tahun terakhir meningkat. Tahun 2015 sebesar Rp2,5 miliar, tahun 2016 menjadi Rp3,2 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp8 miliar. Tahun ini insyaallah kita targetkan Rp8 miliar,” sebut Suparman.

Suparman menambahkan, selain zakat mal yang dipungut oleh Baznas Provinsi, pihaknya juga menerima penerimaa zakat dari Baznas Kabupaten/kota dibanten yang jumlahnya mencapai Rp60 miliar pada tahun 2017 lalu.

ADI DARMA

Continue Reading

Trending