Connect with us

Serang

Gubernur Minta BPJS Pastikan Data Peserta Aktif di Banten

Published

on

Gubernur Wahidin Halim rapat dengan BPJS Divisi Regional XIII. (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta BPJS Divisi Regional XIII yang menaungi Banten, Kalimantan Barat dan Lampung untuk dapat memastikan data jumlah peserta BPJS di Banten yang berstatus aktif. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tepat sasaran.

“Program yang ingin saya wujudkan ini kan seluruh warga Banten harus dibebaskan dari biaya kesehatan karena itu menjadi pelayanan dasar. Saya membidik seluruh warga Banten,” katanya, Kamis (31/5).

Ditegaskan WH, kalau ada sekitar 2 juta orang menurut bpjs yang belum dicover, Pemprov bisa mengcover. Karena buktinya, di lapangan masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dicover, ini malah sengaja diabaikan misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya.

“Nah data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi,” tutur Gubernur.

Ia menjelaskan, hal tersebut penting dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah nantinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Dengan skema mengganti klaim yang dikeluarkan BPJS untuk masyarakat di luar peserta BPJS, Gubernur menyatakan hal tersebut akan meringankan beban BPJS karena pemerintah juga akan mendorong agar masyarakat tersebut menjadi peserta BPJS.

“Karena yang saya temukan di lapangan, dari data orang tidak mampu yang dijamin oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, fakta di lapangan sebenarnya mereka mampu. Jadi banyak yang ngeluh, kenapa yang mampu dibantu, tapi yang nggak mampu malah nggak dibantu. Jadi, saya inginnya bukan miskin atau nggak miskin, tapi yang memang butuh bantuan pemerintah ya dibantu. Karena pemerintah itu hadir untuk seluruh masyarakat,” tegasnya.

Terkait dengan kewenangan masing-masing kabupaten/kota, Gubernur juga mengingatkan agar data yang diperoleh tidak tumpang tindih dengan yang sudah dijamin pemerintah kabupaten/kota.

“Harusnya yang menanggung beban ini memang kabupaten dan kota, akan tetapi juga harus diperhatikan kemampuan fiskal dari kabupaten/kota agar pelayanan yang lainnya juga tidak terbengkalai,” bebernya.

Jika memungkinkan untuk dilakukan melalui bantuan keuangan, Gubernur tidak bisa memastikan pada pelaksanaannya bisa tepat sasaran sehingga bisa bermasalah hukum.

“Sebenarnya kan tidak ada masyarakat provinsi atau kabupaten/kota, semuanya sama masyarakat Indonesia. Di Pemprov kan Jamsosratu sudah ada, kartu sehat sudah, sekarang kan bagaimana bersinergi antara BPJS dengan Pemprov. Bisa nggak orang yang belum dapat kartu BPJS jadi tanggung jawab Pemprov. Standarnya bisa pakai standar BPJS atau kolaborasi dengan Pemprov. Yang penting intinya masyarakat saya terjamin biaya kesehatannya,” tegasnya.

Kepala Divisi Regional XIII (Banten, Kalimantan Barat dan Lampung) BPJS Kesehatan Fahrurozi menyepakati untuk melakukan verifikasi dan validasi data lebih spesifik mengenai kepesertaan BPJS baik yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN maupun APBD maupun non PBI. Mengenai program yang disampaikan Gubernur, pihaknya berjanji akan mempelajari kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan.

“Saya memahami bahwa yang verifikasi dan validasi masyarakat miskin itu Dinsos, namun harus dipastikan agar tidak ada yang ketinggalan. Kalau saya melihat, tren saat ini mulai bagus, kalau bisa diintegrasikan dengan berbagai pola, semoga bisa lebih mudah,” paparnya

Fahrurozi menyampaikan, BPJS sebagai badan penyelenggara tidak bisa keluar dari regulasi yang ada, dan jenis kepesertaan BPJS hanya dibagi dua yakni PBI dan non PBI. Untuk yang non PBI ditindaklanjuti melalui badan usaha yang pegawainya tidak didaftarkan atau datanya tidak sesuai, dan ada juga peserta yang mandiri. Namun, pola yang dikelola bpjs dalam sisi jaminannya atau melalui premi.

“Memang saat ini belum ada pola lain, misal ada rencana daerah membayarkan hanya ketika sakit saja, dirawat saja, itu belum ada. Kalau dulu Askes memang ada, tapi dengan regulasi yang ada sekarang harus dengan jaminan. Kalau pola ini diterapkan, jangan sampai ada double akun atau double pembiayaan, selain dibiayi BPJS, juga dibayarkan Pemda, dibiayai lagi ketika pasien dirawat inap. Kalau semacam itu, saya belum tahu dan harus saya pelajari dulu,” tuturnya.

ADI DARMA

Serang

Gubernur Banten Luncurkan Gerakan Sadar Adminduk

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat peluncuran Sadar Adminduk di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Selasa, (23/10/2018).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim didapimingi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakhrulloh meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Provinsi Banten. Gerkan ini atas kerjasama Kemendagri, Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota Se-Banten.

“GISA ini dimaksudkan agar seluruh penduduk banten memiliki data kependudukan. Kita sedang mendorong agar semua warga negara Indonesia khusunya yang ada dibanten  memiliki dokumen sebagaimana yang dibutuhkan, dari lahir sampai mati harus memiliki dokumen,” kata Zudan Arief di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Selasa, (23/10/2018).

Zudan menyebutkan, peluncurn GISA tersebut juga menandai dimulainya empat program GISA dibanten, yakni sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan dan sadar melayani administrasi kependudukan menuju pelayanan bagi masyarakat. Maka itu, Ia meminta warga banten untuk memanfaatkan program ini untuk melakukan perekaman dan pencatatan KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki.

“Kita prioritaskan untuk pembuatan KTP-el untuk pemilih pemula yang akan nyoblos pada tanggal 17 April 2019 di Pileg dan Pilpres. Yang lain-lain adalah akte kelahiran, kartu identitas anak, pindah data dan lain-lain semuanya juga sudah dimulai. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mengurus dokumen kependudukannya, semuanya sudah sangat mudah,” kata Zudan.

Zudan juga mengungkapkan jika kegiatan ini untuk mendukung suksesnya Pemilu 2019 sehingga daftar pemilih tetap (DPT) bisa lebih akurat. Pihaknya memperkirakan  ada sekitar 5 juta pemilih pemula di Indonesia. Sebagian besar dari mereka belum memiliki KTP-el dan saat ini sedang disasar untuk melakukan perekaman.

“Pemilih pemula di Indonesia ada kurang-lebih 5 juta. Kita jemput bola terus, jadi sedang kerjasama dengan dinas pendidikan, ke sekolah-sekolah ataupun dengan kegiatan seperti ini (Peluncuran GIAS). Jadi ini ada sinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Dirjen Dukcapil,” katanya

Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui hingga tahun 2018 ini perekaman KTP-el di Provinsi Banten sudah mencapai 99 persen dan menargetkan hingga akhir tahun ini sudah mencapai 100 persen.

“Sudah 99 persen. Ini bagus,” kata Gubernur.

Menurutnya,  gerakan ini sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan dalam upaya pencatatan data kependudukan dan mendukung program-program lainnya.

“Saya minta dukungan semua pihak, termasuk forum pimpinan daerah. Apa yang dilakukan Pemprov Banten ini dalam rangka membina masyarakat, karena bagaimanapun juga dengan catatan-catatan dari KTP itu kita bisa berkoordinasi termasuk untuk program-program pembangunan yang lain,” kata Gubernur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluraga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina menyebutkan berdasarkan data konsolidasi berseih semester I tahun 2018 oleh Kementrian Dalam Negeri, bahwa data penduduk di Provinsi Banten berjumlah 10.599.671 jiwa. Sementara penduduk wajib KTP-el berjumlah 7.848.396 jiwa, penduduk yang sudah melakukan perekaman sampai dengan bulan September 2018 berjumlah 7.818.163 jiwa.

“Kegiatan pelayanan hari ini terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, DP3AKKB, Dukcapil Kabupaten dan Kota dengan menyediakan alat perekam dan cetak KTP-el, dan mobil pelayanan keliling. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan moment ini,” kata Nina.

Kegiatan GISA di Provinsi Banten dimulai sejak hari Senin 22 Oktober kemarin dan dimanfaatkan oleh ribuan warga banten yang akan mengurus kependudukanya mulai dari perekeman KTP-el, dan pembuatan akte kelahiran. (fi)

Continue Reading

Serang

WH Minta Kemanan Pemilu 2019 di Banten Dipertahankan

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat berbincang dengan pejabat TNI dan Polri wilayah Banten usai Apel Tiga Pilar, Selasa (23/10/2018).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku optimis Banten tetap kondusif jelang Pemilu serentak 2019 mendatang. Hal tersebut diyakini Gubernur, mengingat sinergitas antara pejabat sipil, Polri dan TNI yang terjaga baik mulai dari tingkat desa.

“Yang pertama, bahwa saudara adalah garda terdepan dalam rangka pembangunan kesejahteraan. Garda terdepan dalam menjaga wilayah  territorial. Garda terdepan yang senantiasa mendapatkan informasi-informasi dalam rangka pencegahan dini,” ungkap WH sapaan akrab Wahidin Halim saat memberikan sambutan pada Apel Besar Tiga Pilar di Alun-alun barat Kota Serang, Selasa (23/10/2018).

Di hadapan ratusan polisi, TNI dan lurah se Banten tersebut WH kembali mengengingatkan bahwa tugas besar sudah menanti, yaitu menjaga kodusifitas daerah masing-masing jelang pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 mendatang. Untuk itu dirinya berharap dengan adanya apel ini dapat meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin.

“Saya berharap dengan apel ini kita bangun sinergitas dari semua elemen, kondisi masyarakat Banten yang kodusif seperti ini harus tetap kita pertahankan,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini juga menyampaikan apresiasinya kepada pejabat desa baik dari sipil, Polri maupun TNI dalam menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat, dimana dirinya mengetahui persis akan hal itu.

“Saya pernah menjadi kepala desa selama 12 tahun, saya pernah menjadi lurah selama 8 tahun, saya pernah menjadi camat selama 10 tahun. Jadi saya tau persis perjuangan dari saudara sekalian,” kenang Gubenrur.

“Sekarang saya jadi gubernur, saya tetap menghormati peran-peran kalian, semoga Allah meridhoi kalian,” pungkasnya. (fi)

Continue Reading

Serang

Gelar Kegiatan Tanpa Biaya Pemda, Sekda Apresiasi BKOW

Published

on

Sekda Banten, Ino S. Rawita membuka lomba kasidah BKOW tingkat Provinsi Banten di Halaman Museum Banten, Minggu (21/10/2018).

SERANG, MO – Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ino S. Rawita menyampaikan apresiasinya kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten yang telah mandiri menyelenggarakan kegiatan tanpa bantuan dana dari pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ino, saat membuka lomba kasidah BKOW tingkat Provinsi Banten, di Halaman Museum Banten, Minggu (21/10/2018).

“Atas nama pemerintah provinsi Banten menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, tanpa biaya BKOW bisa menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Pj. Sekda.

Ino S. Rawita yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten ini juga mendorong ibu-ibu di Banten untuk maju dan menjadi bagian dari kemajuan Provinsi Banten, baik dari sisi pembangunan dan kesejahteraan maupun kerukunan masyarakatnya.

“Yang terpenting bahwa ibu-ibu Dharma Wanita, Ibu-ibu BKOW termasuk ibu-ibu PKK maju terus, banten harus maju. Tanpa ibu-ibu Banten tidak akan maju,” terangnya.

Lomba kasidah BKOW Provinsi Banten ini dikuti sekitar 30 kelompok peserta dari Kabupaten/ Kota dengan beberapa kategori, mulai dari kategori remaja hingga kategori ibu-ibu dewasa. (fi)

Continue Reading

Trending