Connect with us

Kota Tangerang

Draft RUU Permusikan Menuai Kecaman

Published

on

TANGERANG,MO -Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 di kecam para penggiat musim, pasal dan ancaman pidana di dalamnya dikhawatirkan mengekang kreativitas musisi dan kebebasan berekspresi.

Para pemusik itu antara lain menyoroti adanya ancaman pidana penjara maupun denda terhadap mereka yang dianggap mendorong khalayak berbuat kriminal dalam proses kreasinya, termasuk membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan martabat manusia.

Salah satu kecaman tersebut datang dari Tata melodya salah satu penggiat musik yang menyatakan, bahwa dengan adanya Draft RUU Musik mematikan kreativitas para musisi ataupun penggiat musik. Karena dalam pasal yang ada di dalam RUU tersebut tidak berpihak kepada para seniman musik.

“Pakai banyak peraturan , saya nyanyi bermusik pun atas dasar hati jiwa raga , pas lagi sedih, bahagia, lapar, tidak punya duit , nyanyi saja. Memang itu yanh buat RUU tau perasaan kita, udah banyak aturan dan kebahagiaan bermusik itu hak semua orang,”ujarnya.

Wanita dengan panggilan akrab Tata itu menambahkan, kalau adanya RUU untuk musik banyak dampaknya, banyak yang tidak mengEKSPRESIKan diri di musik. Bermusik menjadi hal yang menakutkan, karna banyak perarturan.

“Dampak lain, bakalan ada lagi , jadi tidak bisa berkarya sesuai keinginan sesuai hati kereba takut kalau musisi bikin lagu tentang rakyat emg ada apa. Suara masyarakat biasa itu wajib di salurkan agar pemerintahan tidak semena-mena juga, ini yang bikin saya makinan ketawa, memang musik ganggu banget apa gimana ? Sammpe ada RUU tersebut,”ungkapnya.

Tata berharap pemerintah pusat bisa mengkaji lagi tentang RUU Musik yang membuat resah para penggiat musik serta musisi yang ada di tanah air ini. Biarkan bermusik mengalir seperti apa adanya, seperti nada nada yang indah baik minor maupun mayor.

“ Musik itu yang membahagiakan tanpa kita sadari, sedih, bahagia, lapar, haus , sibuk , apalagi banyak obatnya yang relax selain dzikir banyak, denger musik shalawatan atau musik yang kalian pada suka bisa bantu banget buat Relax. So I sing because im Happy and free, ” pungkasnya.(nose)

Kota Tangerang

Arief: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Harus Tepat Sasaran

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat sambutan. (Uad)

TANGERANG,MO – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah membuka acara – Untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Workshop Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tangerang Tahun 2019, yang bertempat di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, ia berharap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera. “Kita harapkan program ini benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dan transparansi,” ujar Arief.

Berdasarkan data Kemensos RI terdapat 49.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai 65 milyar rupiah lebih yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang. Arief pun menginstruksikan Dinsos Kota Tangerang untuk mendata kembali KPM yang benar-benar berhak menerima BPNT.

“Nanti akan kita data ulang sambil berjalan benar gak datanya. Supaya masyarakat bisa sama-sama mengevaluasi bahwa bantuan ini berhak untuk mereka yang membutuhkan,” tegas Arief didepan 325 peserta workshop.

“Jangan sampai yang harusnya menerima malah gak dapat, dan yang tidak berhak malah dapat,” imbuhnya lagi.

Arief pun mendorong kerjasama dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan aparatur wilayah agar masyarakat mendapatkan haknya.

“Jangan ada yang motong-motong. Ini buat masyarakat, sehingga terbangun keadilan sosial,” tukasnya. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Jumlah PMKS di Kota Tangerang Alami Penurunan

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan laporan kinerja 2015-2018, Rabu (13/3). (ist)

TANGERANG,MO – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi persoalan disetiap daerah, termasuk Kota Tangerang. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan berbagai program yang digencarkan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief Wismansyah menyampaikan, menurut data dilapangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan sebanyak 2,93 persen.

“Artinya apa yang kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM ditingkat RT, RW, hingga Kelurahan berhasil,” papar Arief saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Empat Raperda Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit.

“Pencapaian ini pada akhirnya merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, artinya seluruh program yang kita berikan tertuju untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang dia.

Arief juga mengungkap, dari segi birokrasi Pemkot berhasil meraih WTP dan AKIP. Kemudian lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan mencapai 72,87 poin. Kesehatan mencapai 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perijinan online.

Dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang telah melakukan pengendalian banjir dengan membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir telah teratasi.

“Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, sampai pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat,” pungkas Arief. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Bandel, Perusahaan di Tangerang Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS

Published

on

Sosialisasi BPJS kepada para pelaku usaha. (uad)

TANGERANG,MO – Wakil Walikota Sachrudin mengimbau para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Pasalnya, masih terdapat perusahaan yang tidak daftarkan karyawannya dan menunggak iuran BPJS.

“Saya harapkan perusahaan yang ada di Kota Tangerang ikuti aturan main dalam mensejahterakan karyawannya melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tutur Sachrudin.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dimana BPJS ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan 4 program yaitu, Jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun (JP).

Sementara itu, Mokh. Rakhmansyah, Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pengusaha mau mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami mengundang kepala kantor BPJS wilayah Cikokol, Cimone dan Batuceper untuk mensosialisasikan berbagai manfaat jika bergabung kedalam BPJS. Sekaligus meminta data perusahaan mana saja yang masih tidak mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Dia menegaskan, jika masih ada perusahaan yang membandel akan dilanjutkan data tersebut pada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Banten khususnya bidang pengawasan untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut keterangan dari kepala kantor BPJS wilayah Batuceper Ferry Yuniawan, berbagai kasus yang ditemukan masih terbilang cukup banyak terutama di lini usaha kecil dan menengah.

“Ada yang punya karyawan 50 orang, ternyata yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga yang masih menunggak,” ucqpnya menjelaskan beberapa kasus.

“Negara hadir melalui program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending