Connect with us

Kota Tangsel

DPRD Tangsel Harus Bernyali, Panggil Pansel Lelang Jabatan Pemkot Tangsel

Published

on

Tangerang Publicly Transparency Watch. (ISTIMEWA)

TANGSEL,MO – Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Panitia Seleksi (Pansel) melelang dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yaitu Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Jabatan Kepala Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, Aco Ardiansyah Andi Patingari selaku Koordinator TRUTH menemukan beberapa pelanggaran dalam proses lelang jabatan ini, dan bertentangan dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, maupun Permenpan RB No 13 Tahun 2014 Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

“Dalam perencanaannya, tidak ada pembentukan panitia seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan secara terbuka atas dua JPT tersebut,” kata Aci dalam rilisnya yang diterima METAONLINE, Minggu (4/3).

Pasalnya, Pansel yang ada saat ini adalah pansel yang dipilih pada saat Seleksi JPT Sekda dan 5 Kepala Dinas sebelumnya dan saat ini kembali digunakan. Padahal Panitia Seleksi harus sesuai dengan Kompetensi dengan JPT yang dilelang.

“Artinya, bahwa sebenarnya JPT yang dilelang saat ini, tentu berbeda dengan JPT Sekda dan 5 JPT sebelumnya yang telah dilelang, sehingga kompetensi pansel yang dibutuhkanpun tentu harus berbeda dan sesuai dengan JPT yang dilelang saat ini,” ungkapnya.

Selain dari pada Kompetensi ini, kata Aco, Pansel juga harus memenuhi Unsur Pansel yang telah ditetapkan dalam peraturan-perundang-undangan. Namun unsur pansel saat ini tidak sesuai dengan unsur pansel sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak ada publikasi rencana yang jelas mengenai Seleksi JPT ini, mulai dari hasil penyusunan dan penetapan jadwal Seleksi JPT, Tahapan dan Sistem Seleksinya yang jelas,” ujarnya.

Dalam Pelaksanaannya, Pansel kemudian meluluskan ASN yang tidak memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa setidaknya dalam pengisian JPT ini, ASN harus mempunyai pengalaman Jabatan yang akan dilamar minimal 5 tahun. Hal ini tidak termaktub dalam persyaratan yang telah ditetapkan oleh pansel.

“Tidak ada publikasi Nilai yang diperoleh peserta seleksi dari hasil seleksi tiap tahapan seleksi,” lanjut dia.

Dengan demikian, lelang jabatan ini bukan semangat keterbukaan dan sistem merit yang baik. Oleh karenanya TRUTh telah melaporkan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan pada 22 Februari 2018 lalu.

“Kami meminta DPRD untuk Membentuk Pansus menyelidiki proses Lelang JPT. DPRD juga agar memanggil Panitia Pembentukan Pansel untuk mempertanggungjawabkan proses dan mekanisme pembentukannya dalam sidang/forum yang terbuka untuk umum,” pungkasnya.

ADI DARMA

Kota Tangsel

2019, Commuter Line Kelas Premuin BSD Diujicoba 

Published

on

TANGSEL, MO– Kementerian Perhubungan bersama  PT Kereta Api Indonesia berencana akan meluncurkan kereta Commuter Line Jabodetabek kelas premium. Itu dilakukan guna menarik minat masyarakat menggunakan transportasi masal.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan, jumlah kendaraan di Jabodetabek saat ini semakin banyak. Langkah cepat, sambungnya, diperlukan untuk mengatasi masalah tersbut. Data yang diperoleh Kementerian Perhubungan, saat ini terdapat 18 juta kendaraan bermotor beredar di Jakarta dan pergerakan harian di Jabodetabek 47,5 juta perjalanan perhari.

Dampaknya, tedapat kerugian di Jakarta sebanhyak  97,5 triliun kerugian dan Jabodetabek sebanyak 100 triliun. “TOD adalah satu langkah cerdas yang kami lakukan dengan mengumpulkan satu penduduk disatu titik. TOD ini sangat dinanti banyak orang,” ujar mantan Dirut Garuda Indonesia ini.

Budi menjelaskan,  untuk mendukung program tersebut pihaknya bersama PT Kereta Api Indonesia berencana akan meluncurkan layanan kereta api commuter line terbaru yang lebih nyaman. Diantaranya menambah gerbong yang tadinya 10 rangkaian menjadi 12 rangkaian dan meluncurkan layanan kereta komuter line kelas Premium yang realisasinya akan dilakukan pada awal 2019 mendatang. “Dalam waktu dekat dilakukan ujicoba di BSD ini (Commuter line kelas premium),” tambahnya.

Adapun tarif kereta untuk layanan premiun tersebut, Budi mengaku belum dapat memastikan nominalnya. (agr)

Continue Reading

Kota Tangsel

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tangsel Difasilitasi Kredit Rumah

Published

on

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany (berjilbab krim) mendampingi sejumlah Menteri saat peletakan batu pertama Rusunami Rawa Buntu, Senin (10/12/2018).

TANGSEL, MO – Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali dilirik investor sektor properti. Kali ini, tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perum Perumnas, PT Kerereta Api Indonesia (Persero), PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya secara resmi meluncurkan rumah susun (Rusun) terintergrasi dengan stasiun Rawa Buntu, Cisauk dan Jurangmangu.

Di acara ground breaking di tiga lokasi yaitu TOD Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Cisauk dan Stasiun Jurangmangu turut dihadiri Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Rini Suimarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi, Direktur Korporasi dan pengembangan Perumnas Galih Prahananto,  Direktur PT KAI (Persero), Edi Sukmoro.

Direktur Korpoorasi dan Pengembangan Perumnas, Galih Prahananto menjelaskan, tujuan pengerjaan proyek di lahan seluas 2,4 hektar ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah  untuk tinggal dekat dengan tempat kerja, menurunkan volume penggunaan kendaraan pribadi sehingga beralih ke transportasi masal. Ia mengharapkan, 25 persen jumlah unit tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih harga yang ditawarkan relatif terjangkau yaitu maksimal Rp 250 juta perunitnya.

Tedapat dua cara pembayaran yang ditawarkan, yaitu tunai dan kredit pemilikan apartemen (KPA) yang dapat dicicil hingga 20 tahun dengan angsuran perbulannya mulai dari Rp 3,6 jutaan.

Galih mencontohkan, salah satu keunggulan rumah susun yang dinamai Mahata Serpong yakni dapat dengan mudah diakses dengan berbagai moda transportasi.

“Dari Tanah Abang sampai kesini (Statiun Rawa Buntu–red) kurang dari 30 menit. Hunian ini  (Mahata Serpong)  rencananya akan memiliki 3.632 hunian yang terdiri dari Rusunami dan Anami,” ujarnya ketika ditemui seusai ground breaking, Senin (10/12/2018).

Galih mengatakan, rumah susun yang dalam tahap awal rencananya akan dibangun 3 tower ini memiliki konsep generasi milineal yang akan dilengkapi dengan bicycle café, dan shower room. Selain itu, rusun tersebut juga dilengkapi oleh café dan restoran yang membuat nyaman generasi milineal. Khusus angkutan kota dan transportasi online, pihaknya telah berencana akan memperbolehkan kendaraan tersebut masuk kedalam stasiun sehingga dapat mempermudah akses penumpang kereta api dan penghuni  rusun.

“Kami akan mempersiapkan lokasi drop off untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Tinggal bagaimana pemda mengedukasi agar tertib berlalu lintas dikawasan ini,” tambahnya seraya menyebut jumlah total hunian yang berada di tiga lokasi tersebut  berjumlah 11  ribu unit hunian.

Rencananya, pembangunan Mahata Serpong akan selesai mengerjaannya dijadwalkan akan selesai pada 2020, Rusun Ciisauk 2021 dan Rusun Jurangmangu 2023 mendatang.

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengapresiasi penggerjaan rusun yang digarap oleh tiga BUMN tersebut.  Airin mengatakan, denggan tebatasnya lahan yang hanya memiliki luas 147,19 kilometer persegi membuat Pemkot Tangsel bekerja keras untuk mendorong masyarakat untuk tidak hanya memiliki hunian tapak (horizontal) tetapi juga Vertikal.

“Hadirnya hunian ini dapat menjadi alternative pilihan bagi masyarakat Tangsel dan calon masyarakat Tangsel untuk memiliik rumah layak huni sesuai yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun 1 juta rumah,” ujar mantan putri Indonesia ini. (agr)

Continue Reading

Kota Tangsel

Ananta Wahana Ajak Warga Tak Pilih Calon Koruptor

Published

on

Ananta Wahana saat berkunjung di wilayah Tangerang Utara beberapa waktu lalu.

TANGERANG, MO – Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Banten III, Ananta Wahana mengajak masyarakat mencari pemimpin yang baik dalam pemilu serentak 2019.

Ananta Wahana menjelaskan,  tidak sedikit pejabat dan anggota DPR yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini, lanjutnya, tentu harus menjadi pelajaran agar berhati-hati dalam menentukan pilihan kepada para calon pemipin yang datang.

“Karena lima belas menit di TPS menentukan masa depan Indonesia, anak dan cucu selama lima tahun kedepan. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam memilih supaya kita tidak memilih pemipin yang buruk. Agar para pemipin kita di masa depan lebih baik lagi,” ungkapnya saat berkunjung di Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Kamis (6/12/2018).

Pria yang dinobatkan sebagai Caleg Bersih dari Korupsi Tahun 2014 ini melanjutkan, tugas masyarakat saat ini adalah bukan hanya memilih calon pemimpin yang baik. Tapi juga harus mencegah bahkan menghentikan para pencuri dan perampok uang rakyat terpilih dalam Pemilu 2019 nanti.

“Mengutip kata Jendral Sudirman, kalau orang baik diam saja maka orang jahat akan merajalela. Jadi masyarakat harus aktif mencegah orang jahat terpilih. Terutama mereka yang membagi-bagikan uang saat masa kampanye. Pasti mereka berniat untuk korupsi nantinya,” ungkapnya.

Ananta menambahkan, dirinya menyarankan masyarakat untuk mempergunakan teknologi seperti “Google” untuk melihat apakah para celeg tersebut orang baik atau buruk. Dengan mengetik nama caleg yang ingin dicari tahu di sana maka akan muncul seperti apa orang tersebut.

“Misalnya ketik di Mbah Google Ananta Wahana, apa yang muncul apa munculnya dekat dengan masyarakat dan pondok pesantren atau sebaliknya. Jadi kita dengan gampang bisa mengetahui baik dan buruknya dengan bantuna teknologi ini,” pungkasnya. (fi)

Continue Reading

Trending