Connect with us

Kota Tangerang

DPRD Kota Tangerang Minta PPDB Jalur Zonasi Ditingkatkan

Published

on

Anggota DPRD Kota Tangerang Turidi minta kuota zonasi PPDB ditambah. (CANDRA/METAONLINE)

TANGERANG, MO – Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengkaji ulang Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jalur zonasi. Ia juga mempertanyakan tujuan sebenarnya jalur zonasi yang kerap kali menimbulkan polemik di masyarakat.

“Sistem jalur zonasi dinaikan ke tingkat RW, dan saya berharap permasalahan ini sudah menjadi evaluasi Pemda. Zonasi harusnya di level RW dan Kelurahan tetapi tetap pointnya 4 ditingkat RW, 3 point ditingkat RT dan 2 point ditingkat Kelurahan,” ujar dia.

Hal itu berdasarkan suara dan laporan dari masyarakat beberapa waktu lalu. Terlebih warga RW 04 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menggelar aksi demonstrasi di SMPN 23.

Demonstrasi tersebut dilakukan atas dasar beberapa siswa dan siswi warga RT 04 tidak dapat masuk ke SMPN 23. Pasalnya dalam sistem jalur zonasi RT 04 letaknya sangat berdekatan dengan sekolah tersebut.

“Kalau saya pada dasarnya, cukup menyayangkan karena sekolah itu kan dibangun di wilayah mereka, di Kelurahan mereka. Jadi kalau mereka hadir ditengah-tengah situ wajarlah kalo warga situ diterima,” ungkap dia.

“Tujuan zonasi apa sih, kalau bukan salah satunya mengurangi kemacetan saat penerimaan siswa baru. Kalau pun beda RW kan sama-sama dekat sekolah, tetapi kenapa RT 04 itu nuntut ya karena RT 04 sangat berdekatan dengan sekolah tetapi anak mereka malah tidak bisa masuk,” imbuh Turidi, Jumat (6/7).

PPDB jalur zonasi diatur dalam pasal 12 Permendikbud nomor 14 tahun 2018, tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat. Menyebutkan untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

Pertama, jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, kedua nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat, dan ketiga prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

“Harusnya ini menjadi PR Pemda menganalisa hingga menyeluruh dan tajam kaitannya dengan pelebaran zonasi. Harusnya jangan per RT tapi per RW, jadi 1 RW pointnya 4, RT point 3, dan point 2 beda Kelurahan,” tegas dia.

Sebab, sistim jalur zonasi saat ini dirasa pihaknya sangat tidak berimbang antara letak sekolah dengan ketentuan skor bagi siswa yang hanya mengandalkan domisili di RT atau RW. Ketidak berimbangan penilaian skor dalam proses penerimaan siswa ini kerap kali menjadi permasalahan di masyarakat.

Pasalnya, warga di satu RT tidak dapat memasukan anak mereka di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Jika RT dan domisili mereka berbeda Kelurahan.

“Yang disayangkan adalah hasil dari yang dilakukan sistem RT dan RW ini. Ketika satu sekolahan walaupun berdempetan dengan dinding sekolahan, kalau dia beda RW dia harus bersaing dengan 4 kecamatan lain,” jelas dia.

CANDRA IRAWAN

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Tangerang

Arief: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Harus Tepat Sasaran

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat sambutan. (Uad)

TANGERANG,MO – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah membuka acara – Untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Workshop Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tangerang Tahun 2019, yang bertempat di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, ia berharap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera. “Kita harapkan program ini benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dan transparansi,” ujar Arief.

Berdasarkan data Kemensos RI terdapat 49.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai 65 milyar rupiah lebih yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang. Arief pun menginstruksikan Dinsos Kota Tangerang untuk mendata kembali KPM yang benar-benar berhak menerima BPNT.

“Nanti akan kita data ulang sambil berjalan benar gak datanya. Supaya masyarakat bisa sama-sama mengevaluasi bahwa bantuan ini berhak untuk mereka yang membutuhkan,” tegas Arief didepan 325 peserta workshop.

“Jangan sampai yang harusnya menerima malah gak dapat, dan yang tidak berhak malah dapat,” imbuhnya lagi.

Arief pun mendorong kerjasama dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan aparatur wilayah agar masyarakat mendapatkan haknya.

“Jangan ada yang motong-motong. Ini buat masyarakat, sehingga terbangun keadilan sosial,” tukasnya. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Jumlah PMKS di Kota Tangerang Alami Penurunan

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan laporan kinerja 2015-2018, Rabu (13/3). (ist)

TANGERANG,MO – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi persoalan disetiap daerah, termasuk Kota Tangerang. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan berbagai program yang digencarkan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief Wismansyah menyampaikan, menurut data dilapangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan sebanyak 2,93 persen.

“Artinya apa yang kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM ditingkat RT, RW, hingga Kelurahan berhasil,” papar Arief saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Empat Raperda Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit.

“Pencapaian ini pada akhirnya merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, artinya seluruh program yang kita berikan tertuju untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang dia.

Arief juga mengungkap, dari segi birokrasi Pemkot berhasil meraih WTP dan AKIP. Kemudian lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan mencapai 72,87 poin. Kesehatan mencapai 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perijinan online.

Dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang telah melakukan pengendalian banjir dengan membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir telah teratasi.

“Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, sampai pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat,” pungkas Arief. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Bandel, Perusahaan di Tangerang Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS

Published

on

Sosialisasi BPJS kepada para pelaku usaha. (uad)

TANGERANG,MO – Wakil Walikota Sachrudin mengimbau para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Pasalnya, masih terdapat perusahaan yang tidak daftarkan karyawannya dan menunggak iuran BPJS.

“Saya harapkan perusahaan yang ada di Kota Tangerang ikuti aturan main dalam mensejahterakan karyawannya melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tutur Sachrudin.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dimana BPJS ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan 4 program yaitu, Jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun (JP).

Sementara itu, Mokh. Rakhmansyah, Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pengusaha mau mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami mengundang kepala kantor BPJS wilayah Cikokol, Cimone dan Batuceper untuk mensosialisasikan berbagai manfaat jika bergabung kedalam BPJS. Sekaligus meminta data perusahaan mana saja yang masih tidak mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Dia menegaskan, jika masih ada perusahaan yang membandel akan dilanjutkan data tersebut pada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Banten khususnya bidang pengawasan untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut keterangan dari kepala kantor BPJS wilayah Batuceper Ferry Yuniawan, berbagai kasus yang ditemukan masih terbilang cukup banyak terutama di lini usaha kecil dan menengah.

“Ada yang punya karyawan 50 orang, ternyata yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga yang masih menunggak,” ucqpnya menjelaskan beberapa kasus.

“Negara hadir melalui program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending