Connect with us

Serang

Diskominfo Banten Undang Pakar Gelar FGD Tentang Hoax

Published

on

Kepala Diskominfo Banten Komari ikuti FGD tentang hoax, Kamis (31/5). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Berita bohong (hoax), ujaran kebencian dan propaganda negatif sudah menjadi sebuah ekosistem baru di era informasi sehingga memunculkan ancaman baru dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Karena itu, diperlukan sebuah upaya tata kelola ekosistem sosial media nasional,” jelas Staf Ahli Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana Muda I Nyoman Nase pada Fokus Group Discussion Tentang Upaya Pemerintah Melawan Hoax yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Kamis (31/5) di Kota Serang.

Nyoman menjelaskan, media sosial merupakan media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan dan berbagi isi.

Sementara itu, hasil survei Hootsuite menyatakan bahwa pada Januari 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta orang. Sebanyak 130 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial.

Dari sejumlah pengguna tersebut tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial untuk menebar berita bohong, ujaran kebencian menebar ancaman teror, menyebarkan konten berisi virus yang dapat merusak perangkat elektronik penerima dan penghinaan terhadap tokoh agama serta mencemarkan nama baik presiden dan pemerintah.

“Karena itu diperlukan sebuah tata kelola media sosial,” katanya.

Salah satu bentuk tata kelola media sosial yang sedang dikembangkan adalah Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN). Aparatur negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Menurut Nyoman, peran serta Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri diyakini mampu secara optimal meraih opini publik sekaligus selalu unggul dalam hal polling online dan trending tofik nasional.

“Karena itu, langkah awal tata kelola media sosial adalah dilingkungan aparatur negara,” katanya.

Saat ini, SIMAN masih berada ditataran pemerintah pusat. Nyoman berharap, SIMAN ini juga berkembang di lingkungan pemerintah-pemerintah daerah. Karena, selain sebagai upaya menangkal berita-berita bohong (hoax), SIMAN ini juga merupakan sarana diseminasi informasi dan sebagai pusat pelayanan informasi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Untirta, Prof. Ahmad Shihabudin menjelaskan bahwa masyarakat dunia saat ini sedang berada dalam masyarakat dunia maya (cubercommunity).

Cyber community ini terbentuk dalam masyarakat baru di dunia maya. Sebuah masyarakat yang terhubung di dalam sebuah jaringan internet, seperti grup whatsapp dan sejenisnya. Perubahan sosial ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga banyak menyebabkan eek ganda terhadap perubahan perilaku masyarkat masyarakat maya dan masyarakat nyata. Paling parah, ketika menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tajam di kedua belahan masyarakat tersebut.

Shihabudin menegaskan, perlunya upaya-upaya nyata untuk menghindari efek negatif dari masyarakat maya tersebut. Salah satunya melalui literasi media. Literasi bertujuan membimbing masyarakat untuk menjadi masyarakat maya yang sehat dan bijaksana.

Shihabudin juga sependapat, bahwa pembentukan SIMAN dapat mengeliminir dampak buruk hiruk pikuk di media sosial atau masyarakat maya. Aparatur negara merupakan sekelompok besar masyarakat yang memiliki kekuatan besar untuk membuat opini.

“Sehingga penggunaan media sosial secara sehat dan bijaksana oleh aparatur negara akan mewaranai kehidupan masyarakat maya pada umumnya,” katanya.

Menindaklanjuti hasil diskusi itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, mengaku pihaknya akan memberdayakan aparatur negara di Provinsi Banten untuk mengelola media sosial secara sehat dan bijaksana.

“Kami akan segera membentuk satuan tugas media sosial yang terdiri dari aparatur negara,” katanya.

Komari menjelaskan, FGD Upaya Pemerintah Melawan Hoax merupakan upaya Pemprov Banten menciptakan masyarakat yang sehat dan bijak menggunakan media sosial. Apalagi, pada tahun-tahun politik, menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang, disinyalir akan banyak muncul berita-berita bohong, ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Kami berupaya untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut,” ujar Komari.

ADI DARMA

Banten Raya

Gubernur Banten Copot Spanduk Salah Cetak Bertuliskan Asean Games 2018

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Satpol PP Kota Serang mencopot spanduk salah cetak bertuliskan Asean Games di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Kamis (9/8/2018).

SERANG, MO – Spanduk salah cetak soal Asian Games 2018 di Kota Serang dicopot Gubernur Banten, Wahidin Halim, Kamis (9/8/2018). Aksi mencopot spanduk tersebut dilakukan Wahidin saat meninjau lokasi yang bakal dilintasi kirab obor Asian Games 2018.

Aksi tegas dilakukan Gubernur Banten, Wahidin Halim, kemarin. Gubernur yang akrab disapa WH ini mencopot spanduk promosi Asian Games berukuran besar di pintu masuk kawasan Stadion Maulana Yusuf, Jalan Ahmad Yani, Kota Serang. Ejaan yang mestinya Asian ditulis Asean pada spanduk berukuran jumbo tersebut.

Melihat spanduk salah tulis tersebut, spontan Gubernur Banten dibantu Satpol PP bergegas mencopotnya. Saat itu, WHtengah berkeliling sambil meninjau lokasi-lokasi yang akan dijadikan pawai obor Asian Games 2018.

Rencananya, Kamis (9/9/2018) ini, Banten akan dilewati oleh kirab obor Asian Games, mulai dari Kota Cilegon, sampai ke Kota Serang. Pawai tersebut rencananya bakal disambut langsung Gubernur Banten Wahidin Halim. Obor tersebut akan tinggal selama sehari di Banten. Usai itu, kirab obor Asian Games akan dilanjutkan menuju Kota Purwakarta, Jawa Barat.

UIS ADI

Continue Reading

Serang

Lepas Pemandu Haji, Wagub Andika Titip Jamaah Asal Banten

Published

on

Wagub Banten Andika Hazrumy diajak foto usai melepas petugas haji, Kamis (12/7). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy melepas 200 Petugas Haji terkait dengan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1439 H/2018 M di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Kamis, (12/7/2018).

200 petugas haji tersebut terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Andika meminta para petugas haji agar senantiasa dapat bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketekunan dan ikhlas dalam melayani para jemaah. Serta dapat meningatkan profesionalisme petugas, agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para jemaah haji, khusunya jamaah haji asal banten.

“Tugas petugas haji merupakan tugas yang berat tapi mulia. Oleh karenanya persiapkan segala sesuatunya dengan baik, baik berupa ilmu pengetahuan yang terkait dengan manasik haji, fisik, kesehatan, maupun perbekalan yang sekiranya dibutuhkan disana,” pesan Wagub.

Wagub juga menitipkan doa kepada petugas dan jemaah haji yang akan berangkat menjalankan ibadah haji tahun 2018, agar dapat mengemban amanah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

Dia berharap kepada para petugas juga dapat menyampaikan kepada seluruh jemaah haji untuk dapat mendoakan Gubernur Banten Wahidin Halim dan dirinya agar diberikan kekuatan serta kesehatan untuk dapat mengemban amanah dan bertanggung jawab.

“Sehingga visi pembangunan Provinsi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhakul karimah sebagaimana tertuang dalam visi Gubernur dan Wakil Gubenur Banten dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat Banten,” ucapnya.

Senada diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten, A Bazari Syam mengingatkan tiga hal penting yang harus diketahui petugas haji dalam menjalankan tugas, yaitu memegang teguh prinsip serta meluruskan niat untuk dapat melayani para jemaah haji selama menjalankan ibadahan, lantaran pintu surga petugas haji adalah ketika menjalankan tugas melayani jemaah yang tengah beribadah haji. Kemudian menjaga kesehatan, agar pelayanan dapat maksimal.

“Yang terpenting adalah menuntun agar seluruh semaah haji mengikuti aturan yang ada, itu yang terpenting,” pungkasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Irvan Santoso menyebutkan, pada tahun 2018ini setidaknya sebanyak 9.545 orang jemaah haji termasuk petugas haji diberangkatkan ke dalam 2 gelombanng, dimana pada glombang pertama sebanyak 10 kloter kemudian pada gelombang kedua 15 keloter dengan jumlah total sebanyak 25 kloter.

ADI DARMA

Continue Reading

Serang

Gubernur WH Ajak HMI Duduk Bareng Bangun Banten

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim saat sambutan halal bihalal KAHMI, Rabu (4/7). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Banten menggelar halal bihalal guna menjalin silaturahmi antar alumni bertempat di Pendopo Gubernur Banten , KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (4/7/2018).

Turut hadir Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung, Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua Presidium KAHMI Siti Zuhro, Ketua Presidium Majelis Wilayah KAHMI Banten Udin Safarudin, Ketua MUI Banten A.M Romli dan Keluarga besar KAHMI Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halaim mengharapkan KAHMI dan HMI dapat memberikan kontribusi dan dukungan kepada Provinsi Banten untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya harapkan HMI dapat memberikan atau menyapaikan koreksi kepada Provinsi Banten dengan baik-baik, apabila ada sesuatu yang perlu di musyawarahkan bersama mari kita duduk bersama, jika diperlukan kita adakan pertemuan tiga  bulan sekali untuk bersilaturahmi,” ajak Gubernur WH.

Sebagai Gubernur, Wahidin menyapaikan bahwa misinya yang pertama adalah mereformasi birokrasi di Provinsi Banten, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

“Tugas sebagai Gubernur itu sangat berat,tantanganya luar biasa,” tegas Gubernur.

Ia melanjutkan, Provisi Banten setelah satu tahun saya menjabat sudah mendapatkan WTP dari BPK, selain itu Provinsi Banten juga sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).

“Bagaimana penganggaran, perencanaan menjadi satu. Hanya satu dari 33 Provinsi yaitu Banten yang melaksanakan Simral,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini Gubernur WH mengajak kepada seluruh alumni HMI dan kader HMI yang masih aktif untuk berperan aktif menyumbangkana tenaga dan pikirannya agar bersama-sama pemerintah untuk mewujudkan banten yang lebih baik dan sejahtera.

“Banyak anggota KAHMI yang menjadi pejabat dan pemborong. Saya harapkan jadi pejabat dan pemborong yang jujur, yang sama-sama memperjuangkan untuk kesejahtraan rakyat,” ujar Gubernur seraya menambahkan pada saat ini Provinsi Banten sedang konsen terhadap tiga  program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

ADI DARMA

Continue Reading

Trending