Connect with us

Serang

Diskominfo Banten Undang Pakar Gelar FGD Tentang Hoax

Published

on

Kepala Diskominfo Banten Komari ikuti FGD tentang hoax, Kamis (31/5). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Berita bohong (hoax), ujaran kebencian dan propaganda negatif sudah menjadi sebuah ekosistem baru di era informasi sehingga memunculkan ancaman baru dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Karena itu, diperlukan sebuah upaya tata kelola ekosistem sosial media nasional,” jelas Staf Ahli Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana Muda I Nyoman Nase pada Fokus Group Discussion Tentang Upaya Pemerintah Melawan Hoax yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Kamis (31/5) di Kota Serang.

Nyoman menjelaskan, media sosial merupakan media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan dan berbagi isi.

Sementara itu, hasil survei Hootsuite menyatakan bahwa pada Januari 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta orang. Sebanyak 130 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial.

Dari sejumlah pengguna tersebut tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial untuk menebar berita bohong, ujaran kebencian menebar ancaman teror, menyebarkan konten berisi virus yang dapat merusak perangkat elektronik penerima dan penghinaan terhadap tokoh agama serta mencemarkan nama baik presiden dan pemerintah.

“Karena itu diperlukan sebuah tata kelola media sosial,” katanya.

Salah satu bentuk tata kelola media sosial yang sedang dikembangkan adalah Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN). Aparatur negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Menurut Nyoman, peran serta Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri diyakini mampu secara optimal meraih opini publik sekaligus selalu unggul dalam hal polling online dan trending tofik nasional.

“Karena itu, langkah awal tata kelola media sosial adalah dilingkungan aparatur negara,” katanya.

Saat ini, SIMAN masih berada ditataran pemerintah pusat. Nyoman berharap, SIMAN ini juga berkembang di lingkungan pemerintah-pemerintah daerah. Karena, selain sebagai upaya menangkal berita-berita bohong (hoax), SIMAN ini juga merupakan sarana diseminasi informasi dan sebagai pusat pelayanan informasi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Untirta, Prof. Ahmad Shihabudin menjelaskan bahwa masyarakat dunia saat ini sedang berada dalam masyarakat dunia maya (cubercommunity).

Cyber community ini terbentuk dalam masyarakat baru di dunia maya. Sebuah masyarakat yang terhubung di dalam sebuah jaringan internet, seperti grup whatsapp dan sejenisnya. Perubahan sosial ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga banyak menyebabkan eek ganda terhadap perubahan perilaku masyarkat masyarakat maya dan masyarakat nyata. Paling parah, ketika menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tajam di kedua belahan masyarakat tersebut.

Shihabudin menegaskan, perlunya upaya-upaya nyata untuk menghindari efek negatif dari masyarakat maya tersebut. Salah satunya melalui literasi media. Literasi bertujuan membimbing masyarakat untuk menjadi masyarakat maya yang sehat dan bijaksana.

Shihabudin juga sependapat, bahwa pembentukan SIMAN dapat mengeliminir dampak buruk hiruk pikuk di media sosial atau masyarakat maya. Aparatur negara merupakan sekelompok besar masyarakat yang memiliki kekuatan besar untuk membuat opini.

“Sehingga penggunaan media sosial secara sehat dan bijaksana oleh aparatur negara akan mewaranai kehidupan masyarakat maya pada umumnya,” katanya.

Menindaklanjuti hasil diskusi itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, mengaku pihaknya akan memberdayakan aparatur negara di Provinsi Banten untuk mengelola media sosial secara sehat dan bijaksana.

“Kami akan segera membentuk satuan tugas media sosial yang terdiri dari aparatur negara,” katanya.

Komari menjelaskan, FGD Upaya Pemerintah Melawan Hoax merupakan upaya Pemprov Banten menciptakan masyarakat yang sehat dan bijak menggunakan media sosial. Apalagi, pada tahun-tahun politik, menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang, disinyalir akan banyak muncul berita-berita bohong, ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Kami berupaya untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut,” ujar Komari.

ADI DARMA

Serang

Libur Lebaran, Tagana Banten Siap 24 Jam

Published

on

Tagana Banten Siap 24 Jam Hadapi Lebaran. (Ist)

SERANG,MO – Wakil Gubernur yang juga Ketua Tagana Banten, Andika Hazrumy menegaskan bahwa Tagana Banten selalu dalam kondisi siaga, termasuk dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang mungkin terjadi selama momen Lebaran Idul Fitri 2018 ini.

Disebutkan Andika, sebanyak 1.452 kader Tagana selalu dalam posisi siaga dalam situasi dan kondisi apa pun selama 24 jam.

“Kami selalu dalam posisi berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsolidasi  setiap waktunya mulai dari tingkatan terbawah,” kata Andika.

Menurut Andika, kegiatan yang baru saja dihadirinya itu juga dilakukan sebagai salah satu bentuk koordinasi dan konsolidasi dimaksud. Dia menyebut, dalam pertemuan yang dihadirinya itu dibahas soal evaluasi dan potensi bencana di Banten.

“Tadi dalam sambutannya, Pak Wakil Walikota (Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie) mengatakan di antaranya bahwa sudah ada tren penurunan bencana di Tangsel karena penanganan yang baik, utamanya bencana banjir,” kata Andika.

ADI DARMA

Continue Reading

Kota Tangsel

Andika Bertekad Tagana Banten Mandiri Tanpa Hibah

Published

on

Wagub Andika Hazrumy yang juga ketua Tagana bertekad ingin organisasi mandiri tanpa hibah. (ADI/METAONLINE)

TANGSEL,MO – Ketua Forum Komunikasi Tagana Provinsi Banten Andika Hazrumy menyatakan tekad organisasi yang dipimpinnya itu untuk mandiri dalam menjalankan roda dan fungsi organisasi, yakni tanpa bantuan dana hibah dari Pemprov Banten.

Pernyataan ini menyusul pernyataaan dia sebelumnya sebagai Ketua Karang Taruna (KT) Provinsi Banten, yang juga menyatakan Karang Taruna Banten akan dikelola secara mandiri tanpa dana hibah.

“Saya ingin menyebarkan virus kemandirian di kalangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Secara konkrit saya mulai dari beberapa organisasi yang kebetulan saya pimpin dulu,” kata Andika usai menghadiri acara Pembinaan Kompetensi Tagana Provinsi Banten 2018 di halaman kantor Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Sama dengan peryataan sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Karang Taruna Banten, kali ini Andika sebagai Ketua Forum Komunikasi Tagana Banten juga mengatakan, organisasi kemasyarakatan seperti yang dipimpinnya itu tetap bisa menjalankan roda dan fungsi organisasi meski tanpa bantuan dana dari pemerintah.

“Tagana, sama seperti juga Karang Taruna, saya akan dorong untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah, swasta, BUMN atau BUMD. Dengan adanya kreatifitas dan inovasi serta kemauan yang kuat, tidak mustahil justru organisasi bisa lebih berjalan lancar dibanding sebelumnya,” imbuhnya.

Terlebih, lanjut Andika, secara kebetulan dua organisasi yang dipimpinnya itu bersifat sebagai organisasi sosial yang keberadaannya dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi ya fokusnya justru kami sebagai organisasi sosial ya melakukan pembantuan-pembantuan sosial kepada masyarakat, alih-alih sibuk dengan meminta-minta bantuan kepada pemerintah,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Andika juga mengungkapkan komitmen serupa saat bertindak selaku Ketua Karang Taruna Banten pada acara buka puasa bersama dan santuanan bersama 1.000 anak yatim se-Banten di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (6/6) lalu.

ADI DARMA

Continue Reading

Serang

Gubernur WH Ajak Pejabat dan ASN Banten Tunaikan Zakat di Baznas

Published

on

Gubernur WH ajak pejabat dan ASN Pemprov tunaikan zakat di Baznas. (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten mengelar Gebyar Zakat 1439 H/2018 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (6/6/2018). Mengusung tema ‘Keteladanan Pemimpin Dalam Berzakat’ Baznas Banten ini mengajak para kepala daerah, pejabat di lingkungan Provinsi Banten serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kesadaran membayar zakat.

Gebyar Zakat ini dihadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekretaris Daerah Ranta Soeharta, Kepala Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam, Kepala OPD dan para pejabat di lingkungan Pemprov  Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengajak seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat. Sebab hal ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bukan sekadar kerelaan.

“Zakat itu membersihkan jiwa kita, zakat juga untuk kebaikan. Ini harus digalangkan, oleh karena itu kepada Baznas agar tidak segan-segan menagih, kalau perlu dikawal sama polisi datengin rumah Sekda, rumah kepala OPD,” kata Gubernur WH.

“Sebagai muslim zakat itu kewajiban, tidak harus ditagih-tagih, tetapi kadang lupa. Untung ada baznas selalu diingatkan,” sambung Gubernur.

Gubernur juga meyakini jika penggalangan zakat, infak dan shodaqoh jika digali lebih dalam, dapat membantu memperlancar berbagai program pemerintah. Karena menurutnya, kehadiran negara bukan hanya sebagai pelayan, tapi ada fungsi sosial menyertainya.

“Oleh karena itu pada saat ini kita harusnya juga bisa berfikir dan merenung ulang  tentang sebuah tanggung jawab yang besar, bukan hanya kita mendapatkan pahala tapi kita juga bisa membebaskan delapan golongan termasuk yang miskin yang harus menjadi perhatian kita. Kekuatan yang sebetulnya bisa mengalahkan APBD provinsi jika dikelola dengan baik,” ucapnya.

Gubernur Wahidin mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan Baznas Banten dalam mengumpulkan, menyalurkan dan mengelola zakat dari masyarakat. Ia berharap Baznas Banten lebih mengoptimalkan program-program tersebut.

“Mudah-mudahan Baznas kedepan lebih maju lagi, pelayanannya lebih baik lagi. Dan kesadaran masyarakatnya yang kita harapkan lebih meningkat dalam menjalankan kewajiban membayar zakat,” kata Gubernur WH.

Ketua Baznas Banten KH Suparman Usman mengungkapkan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dibanten setiap tahunnya terus meningkat, peningkatan tersebut terlihat dari besaran zakat yang diterima Baznas Banten dari masyarakat yang juga meningkat setiap tahunnya.

“Tiga tahun terakhir meningkat. Tahun 2015 sebesar Rp2,5 miliar, tahun 2016 menjadi Rp3,2 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp8 miliar. Tahun ini insyaallah kita targetkan Rp8 miliar,” sebut Suparman.

Suparman menambahkan, selain zakat mal yang dipungut oleh Baznas Provinsi, pihaknya juga menerima penerimaa zakat dari Baznas Kabupaten/kota dibanten yang jumlahnya mencapai Rp60 miliar pada tahun 2017 lalu.

ADI DARMA

Continue Reading

Trending