Connect with us

Serang

Diskominfo Banten Undang Pakar Gelar FGD Tentang Hoax

Published

on

Kepala Diskominfo Banten Komari ikuti FGD tentang hoax, Kamis (31/5). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Berita bohong (hoax), ujaran kebencian dan propaganda negatif sudah menjadi sebuah ekosistem baru di era informasi sehingga memunculkan ancaman baru dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Karena itu, diperlukan sebuah upaya tata kelola ekosistem sosial media nasional,” jelas Staf Ahli Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana Muda I Nyoman Nase pada Fokus Group Discussion Tentang Upaya Pemerintah Melawan Hoax yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Kamis (31/5) di Kota Serang.

Nyoman menjelaskan, media sosial merupakan media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan dan berbagi isi.

Sementara itu, hasil survei Hootsuite menyatakan bahwa pada Januari 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta orang. Sebanyak 130 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial.

Dari sejumlah pengguna tersebut tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial untuk menebar berita bohong, ujaran kebencian menebar ancaman teror, menyebarkan konten berisi virus yang dapat merusak perangkat elektronik penerima dan penghinaan terhadap tokoh agama serta mencemarkan nama baik presiden dan pemerintah.

“Karena itu diperlukan sebuah tata kelola media sosial,” katanya.

Salah satu bentuk tata kelola media sosial yang sedang dikembangkan adalah Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN). Aparatur negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Menurut Nyoman, peran serta Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri diyakini mampu secara optimal meraih opini publik sekaligus selalu unggul dalam hal polling online dan trending tofik nasional.

“Karena itu, langkah awal tata kelola media sosial adalah dilingkungan aparatur negara,” katanya.

Saat ini, SIMAN masih berada ditataran pemerintah pusat. Nyoman berharap, SIMAN ini juga berkembang di lingkungan pemerintah-pemerintah daerah. Karena, selain sebagai upaya menangkal berita-berita bohong (hoax), SIMAN ini juga merupakan sarana diseminasi informasi dan sebagai pusat pelayanan informasi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Untirta, Prof. Ahmad Shihabudin menjelaskan bahwa masyarakat dunia saat ini sedang berada dalam masyarakat dunia maya (cubercommunity).

Cyber community ini terbentuk dalam masyarakat baru di dunia maya. Sebuah masyarakat yang terhubung di dalam sebuah jaringan internet, seperti grup whatsapp dan sejenisnya. Perubahan sosial ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga banyak menyebabkan eek ganda terhadap perubahan perilaku masyarkat masyarakat maya dan masyarakat nyata. Paling parah, ketika menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tajam di kedua belahan masyarakat tersebut.

Shihabudin menegaskan, perlunya upaya-upaya nyata untuk menghindari efek negatif dari masyarakat maya tersebut. Salah satunya melalui literasi media. Literasi bertujuan membimbing masyarakat untuk menjadi masyarakat maya yang sehat dan bijaksana.

Shihabudin juga sependapat, bahwa pembentukan SIMAN dapat mengeliminir dampak buruk hiruk pikuk di media sosial atau masyarakat maya. Aparatur negara merupakan sekelompok besar masyarakat yang memiliki kekuatan besar untuk membuat opini.

“Sehingga penggunaan media sosial secara sehat dan bijaksana oleh aparatur negara akan mewaranai kehidupan masyarakat maya pada umumnya,” katanya.

Menindaklanjuti hasil diskusi itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, mengaku pihaknya akan memberdayakan aparatur negara di Provinsi Banten untuk mengelola media sosial secara sehat dan bijaksana.

“Kami akan segera membentuk satuan tugas media sosial yang terdiri dari aparatur negara,” katanya.

Komari menjelaskan, FGD Upaya Pemerintah Melawan Hoax merupakan upaya Pemprov Banten menciptakan masyarakat yang sehat dan bijak menggunakan media sosial. Apalagi, pada tahun-tahun politik, menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang, disinyalir akan banyak muncul berita-berita bohong, ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Kami berupaya untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut,” ujar Komari.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Gubernur Banten Luncurkan Gerakan Sadar Adminduk

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat peluncuran Sadar Adminduk di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Selasa, (23/10/2018).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim didapimingi Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakhrulloh meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Provinsi Banten. Gerkan ini atas kerjasama Kemendagri, Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota Se-Banten.

“GISA ini dimaksudkan agar seluruh penduduk banten memiliki data kependudukan. Kita sedang mendorong agar semua warga negara Indonesia khusunya yang ada dibanten  memiliki dokumen sebagaimana yang dibutuhkan, dari lahir sampai mati harus memiliki dokumen,” kata Zudan Arief di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Selasa, (23/10/2018).

Zudan menyebutkan, peluncurn GISA tersebut juga menandai dimulainya empat program GISA dibanten, yakni sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan dan sadar melayani administrasi kependudukan menuju pelayanan bagi masyarakat. Maka itu, Ia meminta warga banten untuk memanfaatkan program ini untuk melakukan perekaman dan pencatatan KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki.

“Kita prioritaskan untuk pembuatan KTP-el untuk pemilih pemula yang akan nyoblos pada tanggal 17 April 2019 di Pileg dan Pilpres. Yang lain-lain adalah akte kelahiran, kartu identitas anak, pindah data dan lain-lain semuanya juga sudah dimulai. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mengurus dokumen kependudukannya, semuanya sudah sangat mudah,” kata Zudan.

Zudan juga mengungkapkan jika kegiatan ini untuk mendukung suksesnya Pemilu 2019 sehingga daftar pemilih tetap (DPT) bisa lebih akurat. Pihaknya memperkirakan  ada sekitar 5 juta pemilih pemula di Indonesia. Sebagian besar dari mereka belum memiliki KTP-el dan saat ini sedang disasar untuk melakukan perekaman.

“Pemilih pemula di Indonesia ada kurang-lebih 5 juta. Kita jemput bola terus, jadi sedang kerjasama dengan dinas pendidikan, ke sekolah-sekolah ataupun dengan kegiatan seperti ini (Peluncuran GIAS). Jadi ini ada sinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Dirjen Dukcapil,” katanya

Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui hingga tahun 2018 ini perekaman KTP-el di Provinsi Banten sudah mencapai 99 persen dan menargetkan hingga akhir tahun ini sudah mencapai 100 persen.

“Sudah 99 persen. Ini bagus,” kata Gubernur.

Menurutnya,  gerakan ini sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan dalam upaya pencatatan data kependudukan dan mendukung program-program lainnya.

“Saya minta dukungan semua pihak, termasuk forum pimpinan daerah. Apa yang dilakukan Pemprov Banten ini dalam rangka membina masyarakat, karena bagaimanapun juga dengan catatan-catatan dari KTP itu kita bisa berkoordinasi termasuk untuk program-program pembangunan yang lain,” kata Gubernur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluraga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina menyebutkan berdasarkan data konsolidasi berseih semester I tahun 2018 oleh Kementrian Dalam Negeri, bahwa data penduduk di Provinsi Banten berjumlah 10.599.671 jiwa. Sementara penduduk wajib KTP-el berjumlah 7.848.396 jiwa, penduduk yang sudah melakukan perekaman sampai dengan bulan September 2018 berjumlah 7.818.163 jiwa.

“Kegiatan pelayanan hari ini terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, DP3AKKB, Dukcapil Kabupaten dan Kota dengan menyediakan alat perekam dan cetak KTP-el, dan mobil pelayanan keliling. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan moment ini,” kata Nina.

Kegiatan GISA di Provinsi Banten dimulai sejak hari Senin 22 Oktober kemarin dan dimanfaatkan oleh ribuan warga banten yang akan mengurus kependudukanya mulai dari perekeman KTP-el, dan pembuatan akte kelahiran. (fi)

Continue Reading

Serang

WH Minta Kemanan Pemilu 2019 di Banten Dipertahankan

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat berbincang dengan pejabat TNI dan Polri wilayah Banten usai Apel Tiga Pilar, Selasa (23/10/2018).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku optimis Banten tetap kondusif jelang Pemilu serentak 2019 mendatang. Hal tersebut diyakini Gubernur, mengingat sinergitas antara pejabat sipil, Polri dan TNI yang terjaga baik mulai dari tingkat desa.

“Yang pertama, bahwa saudara adalah garda terdepan dalam rangka pembangunan kesejahteraan. Garda terdepan dalam menjaga wilayah  territorial. Garda terdepan yang senantiasa mendapatkan informasi-informasi dalam rangka pencegahan dini,” ungkap WH sapaan akrab Wahidin Halim saat memberikan sambutan pada Apel Besar Tiga Pilar di Alun-alun barat Kota Serang, Selasa (23/10/2018).

Di hadapan ratusan polisi, TNI dan lurah se Banten tersebut WH kembali mengengingatkan bahwa tugas besar sudah menanti, yaitu menjaga kodusifitas daerah masing-masing jelang pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 mendatang. Untuk itu dirinya berharap dengan adanya apel ini dapat meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin.

“Saya berharap dengan apel ini kita bangun sinergitas dari semua elemen, kondisi masyarakat Banten yang kodusif seperti ini harus tetap kita pertahankan,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini juga menyampaikan apresiasinya kepada pejabat desa baik dari sipil, Polri maupun TNI dalam menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat, dimana dirinya mengetahui persis akan hal itu.

“Saya pernah menjadi kepala desa selama 12 tahun, saya pernah menjadi lurah selama 8 tahun, saya pernah menjadi camat selama 10 tahun. Jadi saya tau persis perjuangan dari saudara sekalian,” kenang Gubenrur.

“Sekarang saya jadi gubernur, saya tetap menghormati peran-peran kalian, semoga Allah meridhoi kalian,” pungkasnya. (fi)

Continue Reading

Serang

Gelar Kegiatan Tanpa Biaya Pemda, Sekda Apresiasi BKOW

Published

on

Sekda Banten, Ino S. Rawita membuka lomba kasidah BKOW tingkat Provinsi Banten di Halaman Museum Banten, Minggu (21/10/2018).

SERANG, MO – Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ino S. Rawita menyampaikan apresiasinya kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten yang telah mandiri menyelenggarakan kegiatan tanpa bantuan dana dari pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ino, saat membuka lomba kasidah BKOW tingkat Provinsi Banten, di Halaman Museum Banten, Minggu (21/10/2018).

“Atas nama pemerintah provinsi Banten menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, tanpa biaya BKOW bisa menyelenggarakan kegiatan ini,” ungkap Pj. Sekda.

Ino S. Rawita yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten ini juga mendorong ibu-ibu di Banten untuk maju dan menjadi bagian dari kemajuan Provinsi Banten, baik dari sisi pembangunan dan kesejahteraan maupun kerukunan masyarakatnya.

“Yang terpenting bahwa ibu-ibu Dharma Wanita, Ibu-ibu BKOW termasuk ibu-ibu PKK maju terus, banten harus maju. Tanpa ibu-ibu Banten tidak akan maju,” terangnya.

Lomba kasidah BKOW Provinsi Banten ini dikuti sekitar 30 kelompok peserta dari Kabupaten/ Kota dengan beberapa kategori, mulai dari kategori remaja hingga kategori ibu-ibu dewasa. (fi)

Continue Reading

Trending