Connect with us

Serang

Diskominfo Banten Undang Pakar Gelar FGD Tentang Hoax

Published

on

Kepala Diskominfo Banten Komari ikuti FGD tentang hoax, Kamis (31/5). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Berita bohong (hoax), ujaran kebencian dan propaganda negatif sudah menjadi sebuah ekosistem baru di era informasi sehingga memunculkan ancaman baru dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Karena itu, diperlukan sebuah upaya tata kelola ekosistem sosial media nasional,” jelas Staf Ahli Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana Muda I Nyoman Nase pada Fokus Group Discussion Tentang Upaya Pemerintah Melawan Hoax yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Kamis (31/5) di Kota Serang.

Nyoman menjelaskan, media sosial merupakan media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan dan berbagi isi.

Sementara itu, hasil survei Hootsuite menyatakan bahwa pada Januari 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta orang. Sebanyak 130 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial.

Dari sejumlah pengguna tersebut tidak sedikit yang memanfaatkan media sosial untuk menebar berita bohong, ujaran kebencian menebar ancaman teror, menyebarkan konten berisi virus yang dapat merusak perangkat elektronik penerima dan penghinaan terhadap tokoh agama serta mencemarkan nama baik presiden dan pemerintah.

“Karena itu diperlukan sebuah tata kelola media sosial,” katanya.

Salah satu bentuk tata kelola media sosial yang sedang dikembangkan adalah Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN). Aparatur negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Menurut Nyoman, peran serta Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri diyakini mampu secara optimal meraih opini publik sekaligus selalu unggul dalam hal polling online dan trending tofik nasional.

“Karena itu, langkah awal tata kelola media sosial adalah dilingkungan aparatur negara,” katanya.

Saat ini, SIMAN masih berada ditataran pemerintah pusat. Nyoman berharap, SIMAN ini juga berkembang di lingkungan pemerintah-pemerintah daerah. Karena, selain sebagai upaya menangkal berita-berita bohong (hoax), SIMAN ini juga merupakan sarana diseminasi informasi dan sebagai pusat pelayanan informasi sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Untirta, Prof. Ahmad Shihabudin menjelaskan bahwa masyarakat dunia saat ini sedang berada dalam masyarakat dunia maya (cubercommunity).

Cyber community ini terbentuk dalam masyarakat baru di dunia maya. Sebuah masyarakat yang terhubung di dalam sebuah jaringan internet, seperti grup whatsapp dan sejenisnya. Perubahan sosial ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga banyak menyebabkan eek ganda terhadap perubahan perilaku masyarkat masyarakat maya dan masyarakat nyata. Paling parah, ketika menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang tajam di kedua belahan masyarakat tersebut.

Shihabudin menegaskan, perlunya upaya-upaya nyata untuk menghindari efek negatif dari masyarakat maya tersebut. Salah satunya melalui literasi media. Literasi bertujuan membimbing masyarakat untuk menjadi masyarakat maya yang sehat dan bijaksana.

Shihabudin juga sependapat, bahwa pembentukan SIMAN dapat mengeliminir dampak buruk hiruk pikuk di media sosial atau masyarakat maya. Aparatur negara merupakan sekelompok besar masyarakat yang memiliki kekuatan besar untuk membuat opini.

“Sehingga penggunaan media sosial secara sehat dan bijaksana oleh aparatur negara akan mewaranai kehidupan masyarakat maya pada umumnya,” katanya.

Menindaklanjuti hasil diskusi itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, mengaku pihaknya akan memberdayakan aparatur negara di Provinsi Banten untuk mengelola media sosial secara sehat dan bijaksana.

“Kami akan segera membentuk satuan tugas media sosial yang terdiri dari aparatur negara,” katanya.

Komari menjelaskan, FGD Upaya Pemerintah Melawan Hoax merupakan upaya Pemprov Banten menciptakan masyarakat yang sehat dan bijak menggunakan media sosial. Apalagi, pada tahun-tahun politik, menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang, disinyalir akan banyak muncul berita-berita bohong, ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Kami berupaya untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut,” ujar Komari.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Pemprov Bangun Hunian Sementara Korban Tsunami

Published

on

Gubernur Bante, Wahidin Halim (berpeci) di sela rapat koordinasi dengan jajarannya di Kantor Bappeda, Kp3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi Banten tengah membangun hunian sementara bagi korban tsunami Pandeglang-Serang. Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat Rapat Koodinasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda), KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

WH menjelaskan, saat ini Pemprov Banten dengan Pemkab Pandeglang, BNPB dibantu TNI dan Polri sedang membuat hunian sementara untuk masyarakat yang rumahnya terkena tsunami, termasuk membangun sekolah darurat.

“Kita harus hadir sebagai pemerintah yang bisa meringankan beban korban tsunami, provinsi  harus  hadir untuk terus berkordinasi dengan pihak terkait. Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi akan kita laksanakan,” ujar WH.

Kepada RSUD Banten, WH mengharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk melengkapi sarana dan prasarana. “Rumah sakit banten harus menjadi rujukan bagi masyarakat Banten karena kesehatan adalah salah satu prioritas program Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam Rakor itu juga, WH memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Provinsi yang sudah bekerja dengan baik pada tahun 2018.

“Kita  (Pemprov) akan memberikan reward berupa tunjangan kinerja (tukin) kepada ASN yang melaksanakan tugas atau kinerja dengan baik, tetapi bagi ASN yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas dengan baik maka akan di berikan punishment atau hukuman,” kata WH.

Dalam rapat tersebut WH meminta kepada masing masing kepala OPD untuk memaparkan capain realisasi anggaran tahun  2018 dan perencanaan  yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

“Untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat segera dikerjakan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dipercepat kenapa harus ditunda-tunda,” katanya.

Gubernur WH juga meminta  kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan lelang secepatnya, agar pelaksanaan pembangunan bisa di selesaikan dengan target yang direncanakan. (fi)

Continue Reading

Serang

Apel Gabungan, WH Ingatkan ASN Jaga Alam

Published

on

Sejumlah ASN mengikuti Apel Pagi Gabungan di KP3B, Curug, Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemprov Banten untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya.

“Kalau kita memahami ayat-ayat kauniyah sudah diingatkan tentang tugas kita untuk menjaga, memelihara serta mengurus alam,” kata WH saat memimpin apel gabungan awal bulan di lapangan apel Setda KP3B, Curug Kota Serang. Senin (7/01/2019).

Menurut Gubernur, peristiwa tsunami di Selat Sunda kemarin merupakan peringatan dari tuhan agar manusia tidak serakah dan merusak alam, “saya kira maknai sendiri serta baca ulang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, gunung, langit, laut, air dan lain sebagainya yang menimpa masyarakat dan diri pribadi kita,” jelas Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berakhlak, bekerja dengan baik, bagaimana disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak perlu ngambil di youtube atau baca media-media hoaks cukup kita sadari sendiri saja dibarengi dengan muhasabah dan introspeksi diri” tegasnya.

WH, sapaan akrabnya turut menyoroti tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten masih ada yang tidak apel. Mereka, katanya, merupakan contoh orang yang tidak ber-muhasabah, tidak introspeksi diri serta tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

“Kalau saya pecat itu merupakan musibah buat mereka tetapi kalau buat saya bersama Wakil Gubernur itu merupakan suatu ketentuan dan perundang-undangan tentang ASN,” terang WH. (fi)

Continue Reading

Serang

Gubernur Pastikan Logistik Korban Bencana Tercukupi

Published

on

WH didampingi jajarannya meninjau Pusat Posko Bantuan Logistik Langsung di KP3B, Curug, Serang, Rabu (2/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) memastikan bantuan logistik untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Banten tercukupi. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Posko Pusat Bantuan Langsung Logistik Peduli Tsunami Selat Sunda di Gedung Plaza Aspirasi, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (2/1/2019).

Kedatangan WH didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S Rawita, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir.

Dalam kesempatan tersebut, WH meminta seluruh pihak terkait agar lebih memantapkan koordinasi dalam kaitan penanganan pengungsi. Khususnya terkait pemutakhiran data korban (pengungsi), ketersediaan bantuan logistik dan distribusi logistik dengan tujuan agar penanganannya tepat sasaran.

Termasuk antisipasi menjelang masa masuk sekolah pada 7 Januari 2019 nanti, Gubernur ingin memastikan agar petugas (tim) di lapangan menyediakan tempat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah.

Gubernur meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik. (fi)

Continue Reading

Trending