Connect with us

Kota Tangsel

Dinkes Tangsel Bentuk Klaster Kesehatan Antisipasi Krisis Bencana

Published

on

TANGSEL, MO – Mengantisipasi krisis bencana, Dinas Kesehatan mulai memfokuskan pembentukan klaster kesehatan penanggulangan krisis di seluruh kecamatan yang ada di Kota Tangsel. Melibatkan seluruh organisasi profesi maupun OPD lintas sektoral.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel dr Tulus Muladiyono mengatakan, tim ini bertugas dari awal sampai akhir ketika terjadi krisis bencana di Kota Tangsel.

Baik itu dalam konteks mengancam kehidupan atau mencegahnya. Dikatakan dr Tulus, tim ini sebelumnya sudah ada di tiap Puskemas. Namun, bulan September jangkauanya akan diperluas ke seluruh kecamatan.

“Tim ini baru terbentuk di Puskesmas, tapi kita akan memperlebar lagi jangkauannya. Karena seluruh organik profesi terlibat. Itu yang akan kita bentuk timnya di tujuh kecamatan ini. Ada Camat, Lurah, Puskesmas, OPD terkait, tokoh masyarakat, warga juga kader-kader kesehatan,” ungkap dr Tulus.

Organisasi profesi yang dimaksud, ada dari TNI, Polri, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas maupun OPD-OPD terkait. “Semua pihak ini diharapkan bisa bahu-membahu, dalam hal program penanggulangan krisis kesehatan yang akan dilaksanakan nantinya,” jelas dr Tulus.

Tim klaster kesehatan di Tujuh kecamatan ini, kata dr Tulus, untuk mengantisipasi kesiapan dari semua, baik warga maupun stakeholder maupun dari pemerintah untuk menghadapi bencana.

“Itu ada bencana alam maupun non alam maupun bencana sosial,” tambah dia dalam acara pertemuan lintas sektoral penanggulangan krisis, di Gedung 3 Balai Kota Tangsel, Ciputat pada Rabu, 21 Agustus 2019.

Dijelaskan dr Tulus, persiapan menghadapi krisis kesehatan mesti dilakukan. Artinya, misalkan besok  musim hujan, pasti ada banjir. Antisipasinya, sudah ada tim yang langsung bergerak dalam hal mitigasi wilayah mana yang banjir dan mana yang tidak nantinya.

“Nah itu kan akan menghitung kebutuhan. Kayak misalkan ada balita yang memerlukan susu, pampers dan segala macam. Nah, kita bisa mengalokasikan dalam konteks di krisis ini melalui tugas dari tim klaster tadi,” tandasnya.

Terkait bencana, satu sisi ada penanganan di lokasi evakuasi, dan sisi lain lingkungan tetap harus dibersihkan juga setelah terjadinya bencana misalnya.

“Artinya ada tahapan disaat evakuasi, rehabilitasi maupun mitigasinya. Tim ini bertugas dari awal sampai akhir. Dalam konteks mengancam kehidupan atau mencegahnya,” tutupnya.

Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan bahwa saat ini BMKG masih belum bisa memprediksi kapan musim kemarau selesai dan musim hujan akan turun.

“Oleh karena itu saya minta kepada jajaran Pemkot Tangsel, tolong diinformasikan dan lakukan tindakan prepentif, juga penghijauan,” ungkapnya.

Juga tak kalah pentingnya soal pemberantasan sarang nyamuk. Karena informasi dari pokjanal jumantik bahwa saat ini nyamuk aedes aegepty bersarang di sisa air penampungan dispenser.

“Saya minta di tempat lain ada sosialusasi dan penyuluhan jentik nyamuk. Inkubasi dan bertelurnya nyamuk saat ini lebih cepat.
Dari mulai digigit sampai sakit cukup cepat.

Saya minta dari PKM sering melihat, setiap ada bahaya yang mendorong kita pada situasi krisis bisa kita tanggulangi,” jelasnya.(darma)

Kota Tangsel

Buka HPSN, Bang Ben : Membangun Tangsel Harus saling Memiliki dan Menjaga

Published

on

TANGSEL, MO – Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, membuka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Rabu (26/02) di Amphiteater Jaletreng River Park Taman Kota 2 BSD Serpong.

Dalam kegiatan ini, Benyamin Davnie mengajak kepada masyarakat untuk membangun kesadaran agar tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak menggunakan Plastik sekali Pakai.

“Kalo ada yang buang pelastik sembarangan, kita tegur, kita ingatkan, harus ada keberanian masyarakat untuk menegur. Kita harus sama-sama membangun Kota Tangerang Selatan ini, harus merasa saling memiliki dan menjaga,” Kata Benyamin Davnie.

Bang ben juga menjelaskan soal jumlah sampah dalam sehari yang ada di kota Tangsel. Kurang lebih ada 1.600.000 ribu jiwa dengan 452 ribu rumah tangga, kota tangsel dalam sehari bisa menghasilkan kurang lebih hampir 900 ton.

“Pemerintah kota tangerang selatan saat ini terus berjuang untuk berbagai hal, yang terkait upaya upaya untuk meminimalisir produksi sampah, menangani dan mengelola sampah, maka dari itu kita harus bersama dalam menangani persoalan ini,” Jelasnya.

Sesuai dengan kepres Nomor 35, Lanjut Bang Ben, bahwa Tangerang Selatan masuk kepada 12 kota yang di tetapkan Presiden Joko Widodo dalam proyek PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

“Pemerintah Kota Tangsel juga terus berjuang memperluas tempat pembuangan akhir sampah di cipeucang. Kita juga sedang dalam proses, bahwa tangsel 12 kota yg di tetapkan oleh bapak presiden dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA), investasi ini sangat mahal, kurang lebih 18 triliun dan membutuhkan tekhnologi yang tinggi” Tambah Bang Ben.(BS)

Continue Reading

Kota Tangsel

Pemkot Tangsel Gelar Musrenbang Kecamatan

Published

on

TANGSEL, MO – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mulai melaksanakan Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Diawali di Kecamatan Serpong pada Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Camat Serpong Dwi Suryani, mekanisme Musrenbang Kecamatan ini diawali dari Pra Musrenbang yang telah dilaksanakan di tingkat RW dan dilanjutkan Musrenbang tingkat Kelurahan.

“Kami telah menyepakati usulan-usulan atau pagi indikatif yang telah ditentukan yaitu untuk Kelurahan sebesar Rp 18 Milyar terbagi di 9 Kelurahan, sedangkan pagu Kecamatan sebesar Rp 4.2 Milyar,” ungkap Dwi.

Lanjutnya, untuk Musrenbang F1 Kelurahan sudah fix usulannya. Ia menargetkan 50 persen untuk fisik dan 50 persen untuk non fisik. Masih ada 32 kegiatan di F2, ini tugas delegasi untuk memilih secara selektif mana saja yang akan dimasukan ke pagu indikatif Kecamatan atau tidak.

“Mudah-mudahan 32 kegiatan ini juga bisa terlaksana di OPD atau reses Dewan. Untuk Kecamatan tersedia Fisik 123 Kegiatan dan Non Fisik 42 kegiatan, tinggal menentukan kegiatan apa yang bisa sesuai dengan yang diharapkan,” bebernya.

Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan bahwa Musrenbang ini merencanakan aktivitas kegiatan pada 2021 mendatang.

“Delegasi yang sudah ditunjuk dari Kelurahan saya berharap mampu untuk bisa berfikir dan merencanakan, membawa pemikirannya untuk tahun 2021. Kita diminta untuk berpikir jauh kedepan akan seperti apa,” ungkap Benyamin.

Menurutnya yang harus diperhatikan pada Musrenbang adalah jumlah penduduk. Karena aktifitas pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu harus diperhitungkan.

“Kami berharap apa yang sudah dirumuskan di tingkat Kelurahan menjadi prioritas pada perumusan di tingkat Kecamatan. Bagaimana kemudian pergerakan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial dan budaya,” bebernya.

Dilokasi yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan bahwa Musrenbang ini untuk perencanaan pembangunan di 2021, dimana merupakan akhir dari jabatannya memimpin Tangsel. RPJMD akan diselesaikan sampai 2021.

“Untuk penyusunan program kegiatan masih tanggung jawab saya. Kami melakukan percepatan di tahun 2020, sehingga akhir masa jabatan saya, janji sudah selesai dan semua terpenuhi,” paparnya.

Jangan lupa pastikan apa yang jadi masukan F1 sudah masuk sistem. Tinggal melihat F2 nya bisa masuk ke F1 Kecamatan atau tidak. Walikota Airin berharap Musrenbang dapat berjalan dengan baik dan ada program skala prioritas. (BR)

Continue Reading

Kota Tangsel

Wakil Walikota Tangsel Ingatkan Hasil LPPD Jadi Acuan APBD

Published

on

TANGSEL, MO – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun penuh.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan bahwa hasil dari LPPD harus berisikan informasi yang jelas dan benar. Semua aktivitas dari program satu tahun penuh harus tercantum di dalam LPPD.

”Kita harus menyampaikan apa yang kita kerjakan dan hasilnya seperti apa. Sehingga aktivitas a sampai z dari tanggal 1 Januari harus sudah ada laporannya,” ujar Benyamin dalam Acara Evaluasi Mandiri LPPD di Bupe Cilenggang, Senin (24/02).

Dia menambahkan LPPD itu nantinya akan dilaporkan kepada DPRD. Sebagaimana keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah selama satu tahun. Di dalamnya harus ada keterangan apa yang dilakukan setahun kemarin.

”Berapa uang yang kita punya hasilnya seperti apa. DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat,” ujar dia.

Sehingga laporan harus benar dan jelas. Sebagaimana nantinya LPPD ini bisa menjadi sumber informasi bagi lapisan masyarakat. Misalnya media, ASN atau siapa saja masyarakat. LPPD harus dikemas dengan baik apalagi sudah diidasari oleh peraturan.
Kemudian pada saat yang bersamaan pada tahun 2020, perlu dibahas apa yang harus kerjakan dengan acuan LPPD tahun 2019.

”Kita harapkan bisa dievaluasi secara mandiri. Kemandirian bukan saja pas saudah smpai ke inspektorat. Tapi, ketika masih di OPD, sudah dilakukan evaluasi,” kata dia.
Benyamin juga menyampaikan bahwa banyaknya laporan yang tidak lengkap disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah seringkali yang menyusun adalah staf honorer. Yang tidak mengerti kondisi pemerintahannya. Tanpa diawasi dan dipimpin dan diarahkan.

”Sementara yang dilaporkan kebijakan anggaran, kebijakan kegiatannya seperti apa. Berapapun besar anggarannya harus dipertanggungjawabkan. Inspektorat ini menjadi sumber pertama kepala daerah mencapai visi dan misi,” tambah Benyamin.

Sehingga dia mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar memantau pembuatan LPPD di masing-masing bidangnya. Kemudiam LPPD ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk APBD 2020. 2019 menjadi acuan ketika kita semua menyelesaikan musrenbang tingkat kota.(BR)

Continue Reading

Trending