Connect with us

Nasional

Dana Desa Jangan Diserobot Untuk Dana Kelurahan

Published

on

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Pemerintah diminta cermat menentukan Dana Kelurahan. Pemotongan Dana Desa ke Dana Kelurahan tidak boleh dilakukan.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menolak jika alokasi dana kelurahan bersumber dari pemotongan Dana Desa.

Sekjen Fitra Misbah Hasan menyampaikan, memang dana kelurahan merupakan kebijakan yang perlu diapresiasi. Kebijakan tersebut sudah dijelaskan dalam UU Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014, dalam Pasal 230 ayat 1. Dana Kelurahan harus diperuntukan bagi peningkatan fungsi pelayanan dasar.

Bukan hanya untuk biaya operasional kinerja perangkat kelurahan. Ini sesuai Pasal 5 dalam PP 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Yaitu harus ada fungsi pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan.

“Karena itu, pemerintah perlu lebih cermat menentukan sumber pembiayaan untuk dana kelurahan,” tutur Misbah Hasan.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk kelurahan seharusnya dimaksimalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Agar manfaatnya sampai ke level kelurahan.

Agar tidak menciptakan tendensi politis, pemerintah wajib untuk merevisi PP no 73 tahun 2005 dan regulasi terkait dengan kelurahan.

“Selain itu, tujuan lainnya agar kebijakan alokasi dana kelurahan dapat berlanjut tidak sebatas ramai ditahun politik, fungsi dan kedudukan kelurahan lebih jelas,” ujar Misbah.

Dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lanjutnya, berupa pemotongan dana desa tidak perlu dilakukan. Sebab berdasarkan PP No 17 tahun 2018 sudah tegas, anggaran tersebut dialokasikan dari APBD, untuk daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki desa alokasinya paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki desa alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten kota tersebut.

“Sebab, secara subtansi status desa dengan kelurahan berbeda. Kelurahan lebih berfungsi administratif. Sedangkan pemerintahan desa memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan dan anggaran bagi jalannya pembagunan desa,” jelasnya.

Jika dilaksanakan pada 2019, alokasi dana kelurahan harus diiringi aspek perencanaan yang tepat agar tidak terkesan menjadi alat politik dari Petahana.

“Selain itu, aspek transparansi peruntukan dan laporan pertanggungjawaban keuangannya, harus menjadi prioritas dari kebijakan ini,” ujar Misbah.

Sementara Divisi Advokasi Fitra, Gulfino menuturkan, pada 2019, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran kelurahan melalui transfer DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 3 triliun. Atau setiap kelurahan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp 355 juta. (Sir/bbs/net)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Untuk Ketiga Kalinya Pemkot Raih Anugerah Pandu Negeri

Published

on

TANGERANG, MO – Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menerima Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019 dengan predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik yang diberikan oleh Indonesian Institute Publik Governance (IIPG).

Anugerah Pandu Negeri merupakan sebuah apresiasi bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terbaik, serta pemimpin inovatif yang telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh ketua Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) Sigit Pramono kepada Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah dalam acara yang berlangsung di aula Bina Karna, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/10).

Ditemui seusai acara penyerahan penghargaan, Wali Kota menyampaikan apresiasinya kepada IIPG yang merupakan lembaga independen atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemkot Tangerang.

“Pemkot Tangerang tidak akan berhenti untuk melakukan terobosan – terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Wali Kota dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI periode 2009 – 2014 Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec.

Sementara itu, ketua Indonesian Institute Publik Governance (IIPG) Sigit Pramono menjabarkan penilaian dilakukan terhadap 548 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota dan kota administrasi, dengan dua kriteria utama yaitu aspek performance dan governance.

“Aspek performance meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan nanusia, kemudian aspek governance yang meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, serta antikorupsi,” ujar Sigit.

Sigit menambahkan dengan penghargaan yang diraih, kepala daerah serta Pemda dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya untuk membangun negeri.

“Sesuai dengan namanya Anugerah Pandu Negeri,” tukasnya.(bono)

Continue Reading

Nasional

Cageur Jasa Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019

Published

on

JAKARTA, MO – Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan program Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa mendapatkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Cageur Jasa merupakan program Dinkes Kota Tangerang sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal melalui kunjungan cek kesehatan dengan mendatangi rumah warga satu per satu secara langsung.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik
Indonesia H.M. Jusuf Kalla dan Menpan RB Syafrudin kepada Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Ditemui usai acara perhargaan Wali Kota menyampaikan rasa syukurnya atas
capaian yang telah diraih oleh Pemkot Tangerang melalui inovasi – inovasi yang dilakukan dan mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RB.

“Syukur Alhamdulillah Pemerintah Kota Tangerang hari ini mendapatkan piala penghargaan untuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik,” jelasnya.

Arief juga berharap dengan mendapatkan penghargaan ini Pemkot Tangerang bisa menjadi lebih baik lagi dalam melayani seluruh masyarakat Kota Tangerang.

“Mudah – mudahan menjadi motivasi untuk kami pemerintah kota dengan seluruh OPD untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat,” tukas Walikota.

Sebagai informasi, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari
8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi
dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB.(bono)

Continue Reading

Nasional

Gubernur Banten Terima Penghargaan dari Kemendagri

Published

on

JAKARTA, MO – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Banten integrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Gubernur Banten Wahidin Halim diwakili Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar dalam menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahyo Kumolo.

Penyerahan penghargaan menjadi bagian dalam pembukaan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Grand Paragon, Jakarta (Selasa, 15/10/2019).

Sistem Informasi Pemeriintrah Daerah (SIPD) merupakan integrasi sistem yang dibangun oleh Kemendagri sebagai portal terpadu 4 sektor tata kelola pemerintahan yaitu e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting, dan e-Sakip.

Pemprov Banten telah mengintegrasikan SIPD dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di empat sektor tata kelola pemerintahan.(bono)

Continue Reading

Trending