Connect with us

Nasional

Chairul Tanjung Dijagokan Jadi Cawapres

Published

on

metaonline.id
Chairul Tanjung. (istimewa)

METAONLINE,- Mantan Menteri Perekonomian yang juga bos Trans Group Chairul Tanjung (CT) mulai dijagokan sebagai figur yang pas menjadi cawapres.Selain paham soal ekonomi, CT juga dianggap mewakili kalangan agama.

Ekonom Indef Didik J Rachbini menilai, sosok CT memenuhi semua aspek untuk diusung sebagai cawapres. Selain berlatar belakang pengusaha, CT juga punya pengalaman di bidang pemerintahan dengan menjadi menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sosok CT menurut saya adalah calon pemimpin tepat waktu, tepat masa dan tepat keahlian karena Indonesia berada di persimpangan jalan demokrasi memerlukan penyelesaian ekonomi dan solusi ekonomi politik yang cermat pada saat ini,” kata Didik.

Menurut Didik, kepiawaian CT dalam dunia bisnis sudah dibuktikan dalam kelompok usahanya yang tersebar di seluruh penjur tanah air. Baik dalam bidang retail, media, perbankan, properti hingga ke swalayan.

“Kepemimpinan manajerialnya sudah teruji dan di atas kemampuan rata-rata sehingga bisa disumbangkan untuk solusi manajerial hal-hal teknikal di organisasi pemerintahan,” lanjut Didik.

Politisi senior PAN ini menganggap, saat menjadi Menko Perekonomian, CT banyak menyelesaikan agenda-agenda penting. Misalnya menstabilkan harga-harga, menyelesaikan masalah Freeport, koordinasi antarmenteri secara efektif, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pada periode pendek tersebut.

“Pengalaman dan kesempatan pendek dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial dalam ekonomi, infrasatruktur, perdagangan, dan sebagainya,” bebernya. (Sir/bbs)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Retail Hero Salurkan 100.000 Air Mineral ke Sulteng

Published

on

Sejumlah warga menerima bantuan Hero Group, Jumat (9/11/2018).

SULTENG, MO – Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Sigi, Dan Donggala beberapa waktu lalu menyisakan duka mendalam untuk Indonesia. Sejumlah pihak membantu pemulihan di lokasi bencana sejak bencana itu diketahui 28 September lalu. Tak terkecuali PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group).

Menjalin kerjasama dengan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), perusahaan retail tersebut ikut serta memberikan bantuan untuk meringankan beban korban bencana.

“Kejadian yang menimpa masyarakat Palu, Sigi dan Donggala menorehkan kesedihan di hati kita semua. Melihat bencana yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, kini saatnya kita bahu membahu memberikan dukungan dan meringankan beban mereka agar selalu memiliki semangat untuk kembali menata kehidupan dan kota tercintanya” ungkap Tony Mampuk, GM Corporate Affairs Hero Group.

Hero Group melalui unit bisnisnya Giant memberikan bantuan berupa 100.000 botol air mineral serta 5.900 pax tisu basah yang didistribusikan ke 20 wilayah yang terkena dampak bencana.

Penyaluran air mineral private label Giant dan tisu basah Guardian dilakukan secara bertahap, dimulai dari tanggal 1 November 2018, serta turut menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau karena infrastruktur yang rusak akibat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Hero Group berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat terdampak, juga menjadi pengingat untuk hidup saling tolong menolong agar menjadi berkah bagi sekitar. (fi)

Continue Reading

Banten Raya

Banten Sabet Predikat Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten dianugerahi penghargaan Publik Cukup Informatif.

JAKARTA, MO – Komisi Informasi Pusat (KIP), menganugerahkan Pemerintah Provinsi Banten Predikat Badan Publik Cukup Informatif. Penganugerahan itu digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/11/ 2018). Pemprov Banten dinilai berhasil mewujudkan badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Anugerah badan publik Informatif disampaikan langsung Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla kepada pimpinan badan publik. Sedangkan anugerah badan publik menuju informatif, dan cukup informatif disampaikan oleh Ketua KIP, Gede Narayana.

Dalam sambutannya, Wapres Yusuf Kalla berpesan agar setiap badan publik terbuka  lantaran sekarang merupakan era keterbukaan informasi dan setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi.

Wapres mencontohkan, pada masa lalu informasi kecelakaan pesawat terbang merupakan informasi yang tabu untuk disebarluaskan. Tetapi saat ini, setiap informasi menyangkut kecelakaan Lion Air JT610 harus diinformasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan informasi  tersebut.

“Ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut,” kata Wapres

Ketua KIP, Gede Narayana menambahkan, partisipasi badan publik terhadap keterbukaan informasi meningkat. Kondisi itu ditandai dengan banyaknya pengembalian kuesioner sebesar 62,83 persen.

Dalam laporannya Gede Narayana mengungkapkan,  terdapat 460 Badan Publik di Indonesia, dan 289 badan publik telah mengembalikan kuesionernya kepada Komisi Informasi Pusat.

Sementara itu, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2018 dilakukan kepada tujuh jenis badan publik, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN), badan usaha milik negara (BUMN), lembaga non-struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, kementerian serta partai politik. Penilaian KI terhadap badan publik dibagi atas lima kategori yaitu Informatif (dengan nilai 90 – 100), Menuju Informatif (80 – 89,9), Cukup Informatif (60 – 79,9), Kurang Informatif (40 – 59,9) dan Tidak Informatif (kurang dari 39,9).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengatakan, pihaknya bertekad untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten.  Ia mengaku bersyukur atas anugerah yang diberikan saat ini, yakni cukup informatif.

“Tapi, kami harus terus meningkatkannya kepada yang lebih baik,” katanya.

Komari mengatakan, Provinsi Banten sebagai provinsi muda sudah bisa mensejajarkan diri dengan provinsi-provinsi lainnya yang sudah lama berdiri dalam keterbukaan informasi publik. Dari semua provinsi yang mendapatkan anugerah informatif, menuju informatif, dan cukup informatif, merupakan provinsi besar.

“Dan, Banten berada dalam jajaran provinsi-provinsi tersebut,” imbuhnya. (fi)

Continue Reading

Nasional

Dana Desa Jangan Diserobot Untuk Dana Kelurahan

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Pemerintah diminta cermat menentukan Dana Kelurahan. Pemotongan Dana Desa ke Dana Kelurahan tidak boleh dilakukan.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menolak jika alokasi dana kelurahan bersumber dari pemotongan Dana Desa.

Sekjen Fitra Misbah Hasan menyampaikan, memang dana kelurahan merupakan kebijakan yang perlu diapresiasi. Kebijakan tersebut sudah dijelaskan dalam UU Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014, dalam Pasal 230 ayat 1. Dana Kelurahan harus diperuntukan bagi peningkatan fungsi pelayanan dasar.

Bukan hanya untuk biaya operasional kinerja perangkat kelurahan. Ini sesuai Pasal 5 dalam PP 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Yaitu harus ada fungsi pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan.

“Karena itu, pemerintah perlu lebih cermat menentukan sumber pembiayaan untuk dana kelurahan,” tutur Misbah Hasan.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk kelurahan seharusnya dimaksimalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Agar manfaatnya sampai ke level kelurahan.

Agar tidak menciptakan tendensi politis, pemerintah wajib untuk merevisi PP no 73 tahun 2005 dan regulasi terkait dengan kelurahan.

“Selain itu, tujuan lainnya agar kebijakan alokasi dana kelurahan dapat berlanjut tidak sebatas ramai ditahun politik, fungsi dan kedudukan kelurahan lebih jelas,” ujar Misbah.

Dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lanjutnya, berupa pemotongan dana desa tidak perlu dilakukan. Sebab berdasarkan PP No 17 tahun 2018 sudah tegas, anggaran tersebut dialokasikan dari APBD, untuk daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki desa alokasinya paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki desa alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten kota tersebut.

“Sebab, secara subtansi status desa dengan kelurahan berbeda. Kelurahan lebih berfungsi administratif. Sedangkan pemerintahan desa memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan dan anggaran bagi jalannya pembagunan desa,” jelasnya.

Jika dilaksanakan pada 2019, alokasi dana kelurahan harus diiringi aspek perencanaan yang tepat agar tidak terkesan menjadi alat politik dari Petahana.

“Selain itu, aspek transparansi peruntukan dan laporan pertanggungjawaban keuangannya, harus menjadi prioritas dari kebijakan ini,” ujar Misbah.

Sementara Divisi Advokasi Fitra, Gulfino menuturkan, pada 2019, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran kelurahan melalui transfer DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 3 triliun. Atau setiap kelurahan masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp 355 juta. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending