Connect with us

Serang

Cegah Korupsi, Wahidin Minta Peran Inspektorat Diperkuat

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan sambutan dalam rakor pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah di Pendopo Gubernur Kamis (28/12). (SOLEH/METAONLINE)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada para pejabat yang bertugas di Inspektorat agar memperkuat perannya dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena selama menjabat sebagai gubernur, ia merasakan upaya pencegahan korupsi di Banten belum mengalami perubahan yang signifikan.

Pria yang akrab disapa WH ini menuturkan, selama tujuh bulan menjabat sebagai gubernur, ia merasakan penanganan pencegahan tindakan korupsi di Banten tetap berjalan lambat. Masalah ini tidak akan mampu diselesaikan apabila mentalitas pejabatnya belum mampu merubah pola pikir tersebut.

“Jadi perlu kerja keras, perlu pengawasan terus menerus, apapun mainset dan pola pikir itu harus bisa perbaiki, kita rubah kalau mau kita bangun perubahan itu sendiri. Jadi Silahkan inspektorat melapor apa saja yang sesuai aturan,” kata WH saat menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Pendopo Gubernur, Kamis (28/12).

Selain itu, ia juga menegaskan agar Inspektorat tidak pandang bulu dalam melaksanakan tugasnya untuk pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, ia mengaku bersedia jika harus diperiksa Inspektorat apabila dirinya tersangkut dengan masalah keuangan daerah.

“Jangan merasa saya kepala daerah ada rasa takut, malah saya sendiri sering mengarahkan silahkan periksa saja, termasuk saya dan keluarga saya. Selama 38 tahun saya sudah mengabdi sebagai birokrat, saya tidak ingin terjerat persoalan hukum dan saya tidak ingin ada cacat,” tegasnya.

Kendati demikian, dirinya memaklumi jika peran Inspektorat belum maksimal dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Sebab menurutnya, instansi tersebut masih minim dalam penyediaan tenaga yang profesional.

“Staf fungsional belum optimal perannya karena keterbatasan profesionalitas, sementara yang diawasai begitu luas. Ini bukan keluhan, tapi memang faktanya seperti itu, beberapa penugasan yang saya minta juga sampai sekarang belum jalan,” ucapnya.

Persoalan lain, terang WH, yaitu belum terbukanya masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Bahkan ia mengaku masih menemukan adanya kecurigaan antar OPD terkait penggunaan anggaran dalam program kerjanya.

“Ini tentu akan terganggu, padahal informasikan aja, kasih tahu ada proyek ini, bila perlu umumkan APBD kita ke pelosok-pelosok, tapi sampai sekarang kan nggak,” paparnya.

Belum lagi hubungan kerja dengan lembaga legislatif yang menurut Wahidin masih terbatas. Padahal, jika pihak eksekutif dengan legislatif bisa saling mendukung, menurutnya persoalan korupsi di Banten bisa diatasi secara maksimal.

“Kesepakatan terkait pemberantasan korupsi memberikan tekanan kepada kita, banyak provinsi jadi korban karena tidak terjadinya harmonisasi dan konsistesi menghadapi persoalan korupsi, ini kadang masih ada kepentingan kelompok masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, mantan Walikota Tangerang dua periode ini juga mengaku bahwa pejabatnya sering merasa ketakutan ketika diperiksa lembaga-lembaga penegak hukum. Ia beralasan jika hal tersebut disebabkan karena adanya oknum yang memanfaatkan persoalan itu.

“Kepada Kajati dan Kapolda, mohon maaf saya harus sampaikan bahwa ada kerjasama antara oknum dengan  Kejaksaan dan Polda. Jadi ada ketakutan dari OPD ketika didatangi oleh tim ini. Padahal sudah saya sampaikan sekarang kita terbuka,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wahidin meminta seluruh pihak untuk bekerjasama dalam melakukan pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. Sebab menurutnya, Gubernur memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap pemerintah daerah lain agar pencegahan tersebut bisa dilakukan secara maksimal.

“Gubernur itu wakil pemerintah pusat, jadi peran pengawasannya juga dilakukan kepada bupati/wali kota. Saya tidak nakutin, tapi memang gubernur punya peran itu, sekarang kita saling asah saling asuh,” paparnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan bahwa pihaknya sedang menggagas agar peran Inspektorat di daerah bisa setara dengan fungsi Sekretaris Daerah. Hal itu agar tugas Inspektorat dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi bisa maksimal.

“Saat ini sedang kita bahas agar peran Inspektorat bisa ditingkatkan, tujuannya agar independen. Sekarang kan posisinya masih sama dengan OPD yang lain, dengan ditingkat posisinya, minimal nanti posisinya bisa lebih tinggi dari OPD,” katanya.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan wacana ini akan direalisisika. Sebab hal itu perlu didukung dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Harus revisi beberapa pasal di PP 16 2016. Mudah-mudah bisa segera direalisasikan, lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.

A. SOLEH

Serang

Wagub Percayakan Karang Taruna Bantu Masalah Kesejahteraan Sosial

Published

on

SERANG, MO – Dalam upaya pemberdayaan pemuda dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mempercayakan Karang Taruna Banten bisa menjadi role model atau sebagai percontohan.

Andika mengatakan, hal tersebut sudah menjadi keharusan, mengingat Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk untuk tujuaan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama.

“Jadi sudah tidak zamannya lagi, Karang Taruna kedengeran hanya setahun sekali pas tujuh belasan. Misal ya seperti itu,” kata Andika seusai membuka acara Seleksi Karang Taruna Desa dan Kelurahan percontohan tingkat Provinsi Banten tahun 2019, di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Selasa (6/8/2019).

Andika juga menyebutkan, sejumlah persoalan atau masalah kesejahteraan sosial yang kini tengah fokus di lakukan Pemprov Banten. Diantaranya, menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, Pemprov Banten sangat menunggu solusi apa yang bisa ditawarkan Karang Taruna untuk bisa dikerjakan bersama terkait hal tersebut.

“Jadi seleksi kali ini juga bagian dari Karang Taruna mengupayakan terciptanya role model di tingkat Desa dan Kelurahan. Bahkan juga untuk mencari wakil Banten di seleksi tingkat nasional,” papar Andika yang juga Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Banten itu.

Menurut Andika, Karang Taruna Banten sendiri sebetulnya sudah melakukan fungsi tersebut. Hal itu terbukti dengan terpilihnya Karang Taruna Kelurahan Gunung Sugih, Kota Cilegon, sebagai Karang Taruna Teladan tingkat Nasional pada tahun 2017 lalu.

“Yang perlu dilakukan saat ini adalah menduplikasi Karang Taruna – Karang Taruna percontohan, agar semakin banyak. Sehingga semakin banyak, dan semakin besar dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Andika juga mencontohkan, fungsi Karang Taruna dalam menjadi role model adalah solusi masalah kesejahteraan sosial tersebut. Apalagi saat ini Karang Taruna dapat terjun menggeluti persoalan penanganan sampah dan dapat menurunkan dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Bahkan memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Contoh lainnya, masih dikata Andika, Karang Taruna saat ini bisa terlibat aktif dalam pengembangan-pengembangan destinasi pariwisata di wilayahnya. “Sekarang kan sedang booming industri pariwisata, Karang Taruna bisa terjun di situ. Itu sangat efektif untuk mengatasi persoalan pengangguran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Karang Taruna Desa maupun Kelurahan Teladan tingkat Provinsi Banten tahun 2019, Maksis Sakhabi menambahkan, seleksi kali ini diikuti sekitar 1550 Karang Taruna Desa dan Kelurahan yang ada di Banten.

“Hasil penyisihan awal menghasilkan 43 Karang Taruna Desa serta Kelurahan, lalu menjadi 28 Karang Taruna yang saat ini akan mengikuti tahap akhir,” tandasnya. (bono)

Continue Reading

Serang

Kwarda Banten Lantik Pengurus Saka Anti Narkoba

Published

on

SERANG, MO – Kian maraknya peredaran penyalahgunaan Narkoba, membuat gerah berbagai elemen kemasyarakatan untuk melakukan pencegahan. Demikian juga dengan organisasi Gerakan Pramuka.

Melalui pengurusnya, Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Banten, Mohammad Masduki, melantik Kepala BNN Provinsi Banten, Brigjen (pol) Tantan Sulistyana, sebagai Majelis Pembimbing Satuan Karya (Saka) Anti Narkoba Daerah Banten.

Bersamaaan dengan itu, pengurus Pimpinan Saka juga dikukuhkan sebagai organ untuk mengimplementasikan program kegiatan pencegahan Narkoba.

Dalam sambutannya, Mohammad Masduki menjelaskan, dibentuknya Saka Anti Narkoba sejak Juli sebulan lalu, karena ingin gerakan Pramuka turut aktif dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba yang cukup memprihatinkan.

Hari ini, Selasa (06/08/19) karena di Kwarda Banten sudah terbentuk 4 saka Anti Narkoba ditingkat Kabupaten dan kota, maka perlu dilakukan pelantikan di tingkatan Provinsi. “Kita sudah memiliki kepengurusan saka Anti Narkoba di Kwarcab Tangsel, Kota Tangerang, Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang,” ucap Masduki.

Menurutnya, pelantikan Saka Anti Narkoba Daerah Banten ini merupakan salah satu perintis pada Gerakan Pramuka di tingkat Nasional. Untuk itu bagi kwarcab- kwarcab yang belum memiliki kepengurusan satuan karya Anti Narkoba akan segera menyusul, agar gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba lebih massif di semua kabupaten dan kota di Banten.

Sementara itu, majelis pembimbing Saka Anti Narkoba Daerah Banten, Brigjen (pol) Tantan Sulistyana mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda harus giat dilakukan.

Narkoba bukan saja berbahaya bagi pengguna, namun juga merusak satu generasi penerus bangsa. “Para pelajar harus dilindungi, para generasi muda jangan sampai rusak oleh bahaya peredaran Narkoba,” imbuhnya.(bono)

Continue Reading

Serang

Sekda Banten: Berkurban Semata-mata Untuk Ibadah

Published

on

SERANG,MO – Hari Raya Idul Adha 1440 H atau idul qurban akan jatuh pada 11 Agustus 2019 mendatang. Sekda Banten Al Muktabar meminta kepada seluruh pegawai mendoakan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah haji.

“Semoga saudara-saudara kita mendapatkan haji yang mabrur serta kembali ke tanah air dengan sehat wal afiat,” ujar Al Muktabar.

Sekda juga berharap dalam berkurban semata – mata untuk ibadah kepada Allah SWT dan bekerja dengan niat yang setulus – tulus nya dalam upaya berbakti kepada Provinsi Banten khususnya serta Indonesia umumnya.

“Silakan berkurban di tempat – tempat yang benar – benar membutuhkan. Semoga apa yang kita niatkan tercapai sesuai harapan,” ucal dia.

Dalam kesempatan apel gabungan awal bulan tersebut, Sekda Banten juga mengajak kepada para peserta apel untuk mendoakan korban yang terdampak bencana gempa yang terjadi beberapa hari lalu. (bono/darma)

Continue Reading

Trending