PANDEGLANG, MO – Pejabat Administrator pengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang pensiun diminta berinovasi. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S. Rawita saat membacakan Sambutan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

“Diharapkan sebagai pemimpin perubahan peserta mampu mengelola stakeholders, serta mendorong instansinya dalam memunculkan inovasi-inovasi baru sebagai perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.

Ino melanjutkan, ukuran keberhasilan Diklat bukan sekedar usainya pelaksanaan, akan tetapi sejauh mana proyek perubahan tersebut mampu diterapkan secara baik dan membawa energi positif di lingkungan kerja masing-masing.

Pada penutupan Diklatpim tingkat II yang juga diikuti oleh beberapa Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/ Kota luar Banten ini  juga dilakukan pemberian penghargaan kepada lima peserta terbaik dengan nilai sangat memuaskan, dua di antaranya berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebagai apresiasi kepada peserta dengan nilai terbaik, Kepala Lembaga Administrasi Nasional, Adi Suryanto memberikan garansi lolos seleksi awal kepada 5 peserta terbaik, jika ingin mengikuti Diklatpim tingkat I nantinya.

“Datang saja, tunjukkan saja (bukti penghargaan), Akan langsung saya setujui untuk langsung ikut Diklatpim satu,” ucapnya. (fi)

PANDEGLANG, MO – Pendidikan dan Pelatihan Kepemipinan (Diklatpim) Tingkat IV resmi ditutup di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Karang Anyar, Kabupaten Pandeglang, Kamis (01/11/2018).

Asisten Daerah  (Asda) 1 Provinsi Banten, Anwar Masud hadir mewakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Ino S. Rawita dalam kegiatan Penutupan itu.

Dalam sambutannya, Anwar mengklaim Diklatpim IV pola Kontribusi yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Banten dari tahun ke tahun semakin baik serta menghasilkan lulusan yang mumpuni.

Para alumni, sambungnya, diharapkan mampu berinovasi guna menerjemahkan strategi kebijakan dalam memenuhi target pembangunan.

“Pola kontribusi yang diterapkan dalam Diklatpim IV ini berperan penting untuk membekali ASN lebih kreatif, inovatif dan berkualitas dalam menerjemahkan strategi memenuhi target pembangunan,” ujar Asda 1.

“Inovasi ini seperti halnya pelayanan yang semula dilakukan secara manual di setiap SKPD, saat ini dilakukan dengan elektronik. Tentu ini menjadi inovasi yang luar biasa serta harus terus di tingkatkan demi kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Dalam akhir sambutannya, Anwar mengapresiasi BPSDM Provinsi Banten yang dari tahun ke tahun semakin baik dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Hal ini menjadikan kualitas dari sumber daya manusia di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten semakin baik lagi.

Diklatpim IV Pola Kontribusi diikuti sebanyak 160 peserta dari penjabat eselon IV pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Banten. Diklatpim IV yang dirancang bagi pejabat pemerintah untuk membentuk dan mengembangkan aparatur menjadi agen perubahan.

Tahun ini Diklatpim IV pola kontribusi dinyatakan lulus 100%, hal ini merupakan prestasi yang untuk pertama kalinya dicapai serta menjadi gambaran kesuksesan dari Diklatpim IV pola kontribusi tahun 2018. (fi)

PANDEGLANG, MO – Upaya PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) untuk menyiapkan masyarakat dalam memasuki era digital terus berlangsung di berbagai pelosok Indonesia. Bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), XL Axiata menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas bagi para pelaku UKM dan nelayan di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Peserta pelatihan yang berlangsung Kamis (18/10/2018) ini terutama adalah para perempuan yang mengelola usaha kecil rumahan serta para istri nelayan. Program yang sama juga akan diselenggarakan di Lombok Tengah, akhir Oktober 2018.

Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih, mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT agar program ini tepat sasaran, sekaligus sebagai upaya XL Axiata untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.

“Kami sepakat dengan visi pemerintah yang mendorong pemanfaatan teknologi digital guna memberdayakan potensi ekonomi rakyat di pedesaan dan pelosok daerah ,” terangnya.

Tri Wahyuningsih menambahkan, pengenalan manfaat sarana teknologi digital akan sangat dibutuhkan terutama di wilayah-wilayah pelosok tanah air atau di pedesaan di mana masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal banyak tentang keberadaan teknologi digital. Kaum perempuan menjadi salah satu sasaran program ini, karena perempuan memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai pengelola sekaligus penopang ekonomi keluarga. XL Axiata memiliki program pemberdayaan perempuan bernama “Sisternet” (Rumah Digital Untuk Perempuan Indonesia) yang dapat dikunjungi di www.sisternet.co.id, di mana salah satu agenda utamanya adalah menyebarkan edukasi pemanfaatan teknologi digital bagi para perempuan penopang keluarga.

Dalam program edukasi di Pandeglang ini, Sisternet mengadakan kelas kreatif inspiratif dengan materi digitalisasi UKM melalui pemanfaatan internet dan media sosial. Program ini juga akan diintegrasikan dengan program-program berkelanjutan lain yang telah dijalankan oleh XL Axiata untuk masyarakat di daerah tertinggal, seperti penyediakan wifi gratis Gerakan Donasi Kuota untuk asrama atau sekolah di daerah tertinggal yang sudah ditunjuk oleh kedua pihak. Selain itu juga disesuaikan dengan program pengadaan aplikasi Laut Nusantara untuk membantu para nelayan di daerah tertinggal dengan menyajikan informasi yang bersifat edukasi mengenai potensi dan isu kelautan lainnya.

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo menyampaikan, peembangun daerah tertinggal tidak dapat dilakukan secara parsial dengan cara-cara yang biasa. Dia menyebut, harus ada inovasi baru melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk membangunan daerah tertinggal di semua aspek, termasuk dalam aspek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Minimnya pemahaman internet secara dasar dan informasi publik merupakan kendala utama di daerah tertinggal,” jelasnya.

Menurut Samsul Widodo, kondisi di daerah tertinggal hingga saat ini masih memprihatinkan. Dari 18.223 desa di 122 daerah tertinggal, mayoritas desanya merupakan desa sangat tertinggal dan tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Sebanyak 42,69 persen atau 7.779 desa adalah desa sangat tertinggal dan sebanyak 41 persen atau 7.471 desa adalah desa tertinggal.

Oleh karena itu, Kemendesa PDTT akan terus melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan di daerah tertinggal melalui peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan pihak swasta seperti yang dilakukan saat ini dengan XL Axiata. (agr/rls)